Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan upaya untuk mengkaji Kebijakan Penugasan Personel Polri di Luar Organisasi Polri sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kapolri Nomor Pol.: Kep/0211/2001, Tentang Ketentuan Penugasan Anggota Polri di Luar Jabatan Struktural/Fungsional Organisasi Polri.Hasil pengkajian ini mengungkapkan bahwa Kebijakan Penugasan Personel Polri di Luar Organisasi Polri, ternyata belum berjalan secara efektif. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab, mengapa kebijakan tersebut tidak berjalan seperti yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut.Pertama, ketentuan pada pasal 2 ayat (a) dalam Keputusan Kapolri di atas yang menetapkan bahwa penugasan anggota Polri di luar jabatan struktural/fungsional organisasi Polri dengan keharusan beralih status menjadi PNS atau pensiun, serta ketentuan yang "meniadakan keharusan beralih status atau pensiun tersebut" sebagaimana terdapat pada ketentuan pasal 2 ayat (b); ternyata tidak selalu sinkron dengan ketentuan-ketentuan dalam beberapa peraturan hukum dan perundangan-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.Kedua, adanya kendala hukum dan perundang-undangan di atas, pada gilirannya juga berdampak pada ketidaksinkronan dalam kebijakan tentang ketentuan alih status menjadi PNS atau pensiun di antara yang berlaku di lingkungan organisasi polri dengan yang berlaku pada instansiinstansi di luar organisasi Polri, sehingga pelaksanaan ketentuan tersebut tidak dapat diproses dengan mudah.Ketiga, dalam berbagai kasus yang terungkap melalui penelitian ini, kondisi tersebut cenderung merugikan bagi anggota Polri yang bertugas di instansi lain di luar organisasi Polri, sehingga mereka bersikap hati-hati dan menungggu perkembangan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut, dan tidak terburu-buru untuk mengajukan permohonan alih status menjadi PNS atau permohonan pensiun dari dinas Polri.KEPUSTAKAAN: 35 (1961-2002)."

"Tesis ini membahas arah kebijakan fiskal pemerintah Indonesia dalam periode 2000 - 2009. Tujuan penelitian adalah untuk : (1) menentukan efek kebijakan fiskal terhadap perekonomian; (2) mengetahui ketepatan arah kebijakan fiskal? apakah mengimbangi siklus ekonomi (countercyclical), netral (acyclical), atau mengikuti siklus ekonomi (procyclical); dan (3) mengetahui dampak stimulus fiskal yang diberikan pemerintah. Penelitian menggunakan metode kuantitatif, yaitu ukuran fiscal impulse dan model vector autoregressive (VAR). Data yang digunakan adalah time series data.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ekspansi (kontraksi) anggaran tidak serta merta memberikan pengaruh ekspansi (kontraksi) terhadap perekonomian. (2) arah kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah cenderung procyclical. (3) stimulus fiskal memberikan pengaruh yang tidak pasti terhadap pertumbuhan ekonomi.

---

The focus of this study is the fiscal policy stance in Indonesia during 2000 - 2009. Research objectives are to : (1) determine the effects of fiscal policy on the economy; (2) to see the precise direction of fiscal policy conducted by the government in study period?whether counter the economic cycles (countercyclical), neutral (acyclical), or follow the economic cycle (procyclical); and (3) examine the impact of fiscal stimulus provided by the government. The study was conducted using quantitative approaches, namely a fiscal impulse measures and vector autoregressive model (VAR). The data used are time series data.The main results this research showed that (1) expansionary (contractionary) budget does not necessarily indicate the expansion (contraction) impact of the budget on economy. (2) fiscal policy stance pursued by the government is more likely procyclical. (3) the effect of fiscal stimulus on economic growth is uncertain."

"Penulis artikel ini mengulas arah kebijakan pembuatan perundang-undangan telematika di Indonesia. Menurut penulis, perkembangan teknologi informasi yang demikian cepat di Indonesia telah membawa akibat berupa perubahan cara berpikir dan berperilaku masyarakat dan birokrasi. Karena itu, untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya, penulis berpendapat perlu segera dipersiapkan peraturan perundang-undangan di bidang telematika."

"Riset tentang Covid-19 beserta dampak dan penanganannya sudah berjalan sejak pertama kali wabah ini merebak. Tinjauan kebijakan dalam berbagai disiplin memerlukan pendalaman dan yang terpenting kajian lintas-disiplin sehingga dikotomi kebijakan dapat diminimalisasi. Tulisan sederhana ini berupaya mengidentifikasi ruang dan potensi kajian yang relevan dengan penanganan dan kebiajakn pasca-Covid-19 dalam berbagai disiplin dan perspektif. Analisis yang dipergunakan adalah tinjauan literatur terstruktur dengan diawali tinjauan sekilas terhadap tren yang berkembang secara daring. Fitur Google Trends dimanfaatkan untuk mengidentifikasi tren sedangkan situs pencarian ilmiah Google Scholars dipergunakan untuk mengetahui frekuensi karya ilmiah yang diunggah di dunia maya. Piranti lunak VosViewer digunakan untuk mengidentifikasi kluster riset beserta densitasnya. Celah riset masih terbuka lebar dan mengundang para pelaku riset untuk segera berkontribusi menyampaikan gagasan ilmiah beserta solusi konstruktif."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) arah kebijakan pengalokasian dan pemanfaatn sumber dana pendidikan dan 2) model penyaluran dana pendidikan dari Pemerintah Pusat ke sekolah pascaotonomi daerah. Metode penelitian tang digunakan yaitu deskriptif dengan sampel 22 sekolah/madrasah negeri dan swasta yang tersebar di 15 provinsi. Data dikumpulkan dengan menggunakan angket dan dianalisis dengan teknik persentase...."

"Pendidikan keperawatan merupakan suatu kegiatan program yang bertujuan untukmencerdaskan, dan meningkatkan kemampuan seseorang untuk menjadi perawat sertamengembangkan pengetahuan keperawatan dalam rangka meningkatkan status kesehatan dan kesejahteraan rakyat melalui pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, keluaran dari suatu sistem pendidikan keperawatan adalah tenaga perawat yang senantiasa memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan kepada klien dalam suatu praktik keperawatan ilmiah."

"Tesis ini mengenai Kebijakan Penempatan Bintara Polri dan Pelaksanaannya di Polwiltabes Semarang. Kebijakan penempatan yang dikeluarkan oteh Kapotwittabes Semarang, hanya dipahami untuk menempatkan Bintara Polri yang baru lulus dari pendidikan pembentukan. Pada pelaksanaannya kebijakan penempatan Bintara polri di Polwiltabes Semarang tidak hanya ditujukan kepada Bintara Polri yang baru lulus dari pendidikan pembentukan, tetapi ditujukan kepada semua Bintara polri, baik Bintara Polri yang telah mengikuti pendidikan kejuruan maupun yang belum mengikuti pendidikan kejuruan.Masalah penelitian tesis ini adalah kebijakan penempatan Bintara Polri dan pelaksanaannya di Polwiltabes Semarang. Dengan tidak adanya peraturan tertulis yang jelas dari komando atas (centralize policy) tentang penempatan Bintara polri menyebabkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kapolwiltabes Semarang hanya berdasarkan pada perintah secara langsung (wisdom), baik berupa perintah lisan maupun berupa perintah tertulis, Peraturan tertulis yang tidak jelas menimbulkan lemahnya konsistensi pejabat yang mengeluarkan kebijakan, karena setiap ganti pejabat sudah pasti ganti kebijakan. Akibatnya Bintara Polri dalam melaksanakan tugas menjadi tidak efektif dan efisien.Hasil penelitian tesis ini menemukan fakta bahwa adanya kebijakan penempatan yang dikeluarkan Markas Besar Pairi dijadikan kebijakan umum untuk melakukan mutasi personal di Polwiltabes Semarang. Sedangkan kebijakan penempatan yang dikeluarkan oleh Kapoiwiltabes dijadikan kebijakan khusus untuk memberikan reward atau punishment kepada Bintara polri. Pada pelaksanaannya kebijakan penempatan yang dikeluarkan oleh Kapolwiltabes Semarang tidak sesuai dengan prinsip the right man on the right place berdasarkan minat, bakat dan kemampuan.Penelitian tesis ini juga menemukan fakta bahwa adanya hubungan otoriter, hubungan personal, rendahnya gaji dan tunjangan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup yang layak, terbatasnya sarana perumahan dan kendaraan dinas serta adanya perbedaan tempat basah dan tempat kering dalam pelaksanaan tugas, menimbulkan dampak kepada Bintara polri, sehingga tidak termotivasi untuk bekeija secara maksimal, terutama dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.Maka implikasi dari tesis ini adalah perlunya kebijakan penempatan yang jelas dari Markas Besar Polri untuk memberikan perhatian kepada Bintara Polri dalam pola pembinaan karier, terutama di bidang penempatan. Sehingga dapat dijadikan pedoman oleh kepala kepolisian dalam mengeluarkan kebijakan sesuai dengan daerah hukum dan kewenangan masing-masing. Perlu adanya konselling di Polwiltabes Semarang untuk membantu Kapolwiltabes dalam melihat minat, bakat dan kemampuan Bintara Polri, agar dalam penempatan sesuai dengan prinsip the right man on the right place. Kemudian periunya menghitung kembali standar kehidupan yang layak, karena kebutuhan fisik manusia tidak cukup hanya makan, tetapi ada kebutuhan primer Iainnya seperti, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan dan rekreasi sebagai pendukung terpeliharanya unsur kejiwaan petugas polisi yang sangat rentan dan beresiko timbulnya stress."