Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ambivalensi berasal dari istilah dalam bahasa Inggris "ambivalence" yang artinya kurang lebih: Perasaan atau sikap-sikap yang bertentangan terhadap seseorang atau sesuatu yang timbul pada saat bersamaan, seperti misalnya rasa cinta dan benci (Webster's Kew World Dictionary, Second College Bdi.tipn, 1978). Sumber lain mendefinisikan Ambivalensi sebagai suatu koeksistensi dari perasaan-perasaan yang saling berlawanan terhadap seseorang, obyek atau gagasan. (En Carta, 1997)Dalam bahasa sederhana dan populer barangkali dapat diistilahkan dengan sikap "pli.n-plan", mendua, atau tidak konsisten yang punya konotasi luas. Misalnya saja sikap suatu pemerintahan terhadap negara atau negara-negara lain yang bersahabat namun pada waktu yang bersamaan juga melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan atau bahkan merugikan negara terkait. Kalau dalam definisi pertama perasaan cinta dan benci dapat timbul secara bersamaan dalam diri seseorang?."

"President Roosevelt telah memberikan dasar globalisasi politik dan ekonomi bagi strategi kebijakan luar negeri Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dunia II. Semenjak selesainya Perang Dunia II Amerika Serikat telah terlibat dalam percaturan dunia internasional dibidang politik dan ekonomi menghadapi Uni Soviet. Kemenangan dalam peperangan dan kemakmuran dalam negeri membawa dampak positive bagi rakyat Amerika. Rakyat Amerika percaya pada kebijakan pemerintah baik di dalam maupun diluar negeri. Para pemimpin Amerika Serikatpun menginginkan agar faham demokrasi dapat dilestarikan dan dikembangkan seluas-luasnya demi untuk kesejahteraan dan perdamaian dunia. Agar dapat dicapai cita-cita kesejahteraan dan perdamaian dunia ditempuh berbagai jalan kebijakan oleh para pemimpin Amerika Serikat, sebagai realisasinya adalah memaklumkan "Perang Dingin" dan memberikan bantuan ekonomi kepada negara-negara yang membutuhkan terutama negara-negara dunia ketiga. Kebijakan ini dibuat untuk mengimbangi kekuatan saingan mereka negara Uni Soviet. Pada akhir tahun 50 an untuk membendung lebih effective lagi masuknya faham komunis Uni Soviet keseluruh pelosok dunia, selain beberapa kebijakan yang telah dilakukan juga diadakan "pembinaan persahabatan" dengan lawan politiknya. Washington dan Moskow semenjak saat ini menghadapi "Perang Dingin" dengan menjalankan "Strategi perdamaian", taktik yang dijalankan adalah taktik mata-mata, propaganda dan adu domba. Thesis ini dibuat untuk menjelaskan manfaat dari badan Peace Corps, sebagai salah satu strategi kebijakan luar negeri J.F.Kennedy. Dibentuk untuk dipakai sebagai alat pemerintah dengan tujuan dapat menyebarkan dan melestarikan faham demokrasi maupun menuju kesejahteraan dan perdamaian dunia "Peace Corps" adalah merupakan strategi damai Amerika Serikat berbentuk "missi moral" melalui pendidikan dan ilmu pengetahuan. Badan "Peace Corps" dipilih dari para tenaga muda Amerika agar dapat saling berbagi pengalaman kepada masyarakat negara-negara dunia ketiga untuk menuju pada kemajuan, kecerdasan dan perdamaian dunia maupun mengcounter infiltrasi dari Uni Soviet. Kesimpulan kami adalah Kennedy telah berperan banyak dalam percaturan politik luar negeri Amerika khususnya menangani Perang Dingin dengan merangkul negara-negara dunia ketiga demi untuk tercapainya perdamaian dunia dan kesejahteraan umat manusia.

---

President Roosevelt has formulated American foreign policy goals for the postwar world as based on universal political and economic freedom.

It has only been since World War II that the United States has consistently been involved in shaping the world according to American ideals of politic and economic against Soviet Union. Victorious in that great struggle its homeland undamaged from the revages of war the nation was confident of its mission at home and abroad. US leaders wanted to maintain the democratic structure they had defended at tremendous cost and to share the benefits of prosperity as widely as possible.

To realize these goals, US leaders formulated several policies such economic aid to export capital and technical assistance to Europe and to underdeveloped countries and declared cold war. It aims was to preserve. the political and physical integrity from the danger of a communist takeover.

As early as the mid-1950's Washington and Moskow announced the policy of "peaceful coexistence" in which war between the United States and Soviet Union was not inevitable and both system could coexist peacefully and changed the strategy more humanistic. Washington and Moskow Used similar tactics throughout the Cold War was, including overthrowing unfriendly governments, helping repress rebellions against unfriendly states, and waging wars.

This thesis will explain how benefit the Peace Corps as one of Kennedy's foreign policy strategy. It is designed to maintain the democratic structure, to promote world peace and friendship and to promote understanding between the American people and other peoples. The Peace Corps recruit the best of American's young minds to wage the struggle for America superiority through education and technical expertise. The Peace Corps represented the benevolent side of Kennedy's commitment to activism, counter intergency embodied its more insidious dimensions.

My concluding thought is Kennedy were quite different with other American leader would play a central role in carrying forward the Cold War, and winning the " hearts and minds" of developing countries, work together with Third World to save the world."

"ABSTRAKDi dalam tesis ini akan ditunjukkan hubungan antara nilai-nilai budaya negara Amerika dan politik luar negerinya. Pandangan negara dan bangsa Amerika terhadap dunia luar berakar pada nilai-nilai budaya yang diyakini sebagai suatu pedoman hidup sehingga dalam situasi dan kondisi bagaimanapun biasanya akan dijadikan acuan utama. Nilai-nilai budaya yang membentuk karakter nasional itu secara implisit mendasari visi politik Amerika terhadap dunia luar, misalnya tentang nilai-nilai demokrasi dan kebebasan yang diyakini sebagai prinsip mendasar dalam kehidupan individu dan kehidupan kebersamaan (kolektif). Selanjutnya di dalam tesis ini pula penulis akan menunjukkan adanya penyimpangan politik luar negeri yang dilakukan Amerika dengan menyoroti dan menganalisis masa pemerintahan Presiden Ronald Reagan (1981-1988), terutama mengenai isu kebijaksanaan di bidang peningkatan (akuisiai) kekuatan kapabilitas militer dan intervensionisme. Dalam konteks ini penyimpangan yang dimaksud adalah berupa strategi dan langkah-langkah yang ditempuh Amerika secara tidak taat asas (inkonsisten). Selain itu juga merupakan suatu kenyataan bahwa inkonsistensi tersebut merupakan salah satu karakteristik politik luar negeri Amerika yang berkepanjangan dan hal ini dicoba ditinjau dari perspektif nilai-nilai budaya. Bagi bangsa Amerika, nilai-nilai budaya dan kebudayaan selain berfungsi sebagai pedoman hidup juga diyakini memiliki kebenaran atau validitas universal (Huntington, 1982). Keyakinan atas validitas universal tersebut pada gilirannya telah menimbulkan unsur-unsur hipokrit dari tradisi Amerika yang rnenekankan fungsi dan peranan sebagai bangsa penebus (redeemer nation) dan menggiring ke arah upaya untuk memaksakan nilai-nilainya ke negara lain (Hartz, 1955:81). Sebagai bangsa yang menempati sebuah benua, Amerika berusaha mengkonsentrasikan kepada penghormatan unsur kemanusiaan (humanity) dimana pranata-pranatanya ditujukan bagi kemajuan (progress) dan kebahagiaan (happiness) individu sesuai dengan ajaran Puritanisme. Kemajuan (progress) itu sendiri diyakini sebagai suatu "sense of realizing American ideals" (Huntington, 1982), baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam mempromosikan dan merealisir nilai-nilai Amerika di lingkungan eksternal melalui politik luar negeri itu, paling tidak telah menimbulkan 4 (empat) asumsi yang sering dipraktekkan secara tidak konsisten oleh para presiden Amerika selama ini (Huntington, 1932). Pertama, adalah keliru secara moral bagi Amerika untuk berupaya membentuk institusi-institusi atau pranata-pranata negara lain. Kedua, adalah sukar bagi Amerika untuk terus mempengaruhi perkembangan lembaga-lembaga politik di negara-negara lain. Ketiga, upaya membentuk pranata-pranata negara lain sebenarnya dapat membahayakan pencapaian tujuan politik luar negeri lainnya yang lebih penting terutama mengenai keamanan nasional dan kesejahteraan ekonomi. Keempat, untuk mempengaruhi pembangunan politik negara lain akan membutuhkan ekspansi kekuatan militer dan sumber ekonomi yang besar. Ini pada gilirannya akan membahayakan pelaksanaan demokrasi di dalam negeri Amerika sendiri."

"ABSTRAKDeklarasi Kemerdekaan Amerika tahun 1776 bagi bangsa Amerika mempunyai dua makna yang berbeda namun saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya seperti halnya mata uang dengan dua sisi yang berbeda. Makna yang pertama adalah Deklarasi Kemerdekaan tersebut merupakan suatu pernyataan kemerdekaan bangsa Amerika dengan melepaskan diri dari kekuasaan pemerintah koloni Inggeris yang telah memerintah koloni Amerika tersebut kurang lebih dari satu abad. Makna kedua dari Deklarasi Kemerdekaan adalah suatu pernyataan yang universal mengenai kedudukan manusia yang diciptakan Tuhan sebagai individu yang bebas, merdeka dengan hak-hak yang tidak dapat disangkal baik dalam kehidupan yang bebas maupun dalam upaya untuk mencapai kebahagiaannya. Paragrap kedua Deklarasi Kemerdekaan Amerika tahun 1776 menyebutkan : We hold this truths to be self-evident: that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain inalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. That to secure these Rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, That whenever any Form of Government becomes destructive of this ends, it is the Rights of the People to alter or to abolish it and to institute new Government. Sedangkan untuk mengatur dan melindungi kehidupan atas kehendak rakyat dan bilamana pemerintah tersebut gagal dalam menjalankan atau melindungi hak-hak kebebasan individu tersebut maka rakyat dapat mengganti pemerintahan tersebut dengan pemerintahan yang baru. Itulah yang disebut dengan demokrasi. Baik Deklarasi Kemerdekaan maupun Konstitusi Amerika, keduanya mengandung nilai-nilai dasar yang berintikan hukum asasi, individu yang bebas dan bertanggung jawab, sama dan sederajat dimata hukum dan pemerintahan bertujuan untuk mencapai kemajuan hidup yang luhur (Gabriel, 1974: 36). Deklarasi Kemerdekaan 1776 dan Konstitusi Amerika diciptakan adalah semata-semata untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan rakyat Amerika akan adanya jaminan terhadap hak-hak individu seperti: kemerdekaan, kebebasan, persamaan dan demokrasi karena hal tersebut merupakan nilai-nilai dasar dan menjadi tujuan bangsa dan negara Amerika Serikat. Perjalanan hidup bangsa dan negara Amerika membuktikan bahwa dari sejak awal berdirinya republik hingga kepada berakhirnya Perang Dunia Kedua dilanjutkan dengan krisis Perang Dingin, komitmen perjuangan Amerika adalah tetap berintikan kepada pencapaian kepentingan nasional Amerika untuk menjaga dan melindungi keutuhan wilayah serta institusinya (Crabb, 1986: 112). Sedangkan misi Amerika adalah menyebarkan nilai-nilai Amerika untuk menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lainnya di dunia (Nuechterlein, 1985: 8). Yang dimaksud dengan wilayah dan institusi Amerika tersebut di atas adalah menunjuk pada suatu wilayah negara yang diapit oleh dua samudera, yaitu Samudera Atlantik dan Samudera Pasifik dan berbatasan dengan Negara Kanada di Utara dan Meksiko di Selatan. Negara itu adalah Amerika Serikat yang menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 4 Juli 1776 melalui Deklarasi Kemerdekaan. Sistim pemerintahannya berdasarkan kepada Konstitusi Amerika 1787 dan demokrasi merupakan institusinya. Demokrasi adalah sistim politik dan pemerintahan dimana keputusan diambil atas kehendak rakyat (Wilson, 1986: 8). Sedangkan Profesor Herbert McCloscki menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu teori dan praktek yang berpangkal kepada suatu pandangan bahwa semua orang memiliki hasrat yang sama dan mempunyai hak untuk ikut serta dalam kegiatan politik dan pemerintahan mereka, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya di badan-badan perwakilan atau pemerintahan yang dipilihnya sendiri. Singkatnya demokrasi berarti bahwa yang diperintah haruslah terlebih dahulu menyepakati siapa yang memerintahnya dan sebaliknya yang memerintah bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban kepada dan bagi yang diperintahnya (Closcki, 1948: 8)?"

"ABSTRAKPolitik luar negeri AS terhadap Afrika pada umumnya dan Nigeria khususnya, cenderung mendapat perhatian yang masa pemerintahan Carter. Politik luar negeri AS pada lebih besar era tersebut condong dititikberatkan pada pelaksanaan hak-hak azas i manusia dan terutama perwujudan pemerintahan mayoritas kulit hitam di Afrika Bagian Selatan. Guna melaksanakan tujuan tersebut Carter mengajak Nigeria yang dikenal memiliki komitmen yang fanatik terhadap dekolonisasi di Afrika Bagian Selatan . Untuk meneliti politik luar negeri AS tersebut, maka penulis menggunakan kerangka teori Rosenau. Menurut teori tersebut, politik luar negeri suatu negara sebagian besar ditentukan oleh aspek internal dan aspek eksternal. Dalam aspek internal, penulis lebih menitikberatkan pada aspek peranan yang tercermin melalui tingkah laku pembuatan kepu tusan. Untuk menguatkan kerangka acuan yang sudah ada, penulis menggunakan teori Snyder. Selain itu, untuk melihat aspek individu (Carter), penulis berpatokan pada kerangka pemikiran James David Barber dan Hargaret Mead. Sedangkan dalam aspek eksternal, penulis bertumpu pada kerangka acuan Holsti guna memperjelas rumusan yang sudah ada. Politik luar negeri AS terhadap Nigeria pada kenyataannya tidak lebih sebagai upaya Carter guna memenuhi tuntutan aspirasi terhadap sebagian warga kulit hitam AS dalam rangka perwujudan pemerintahan mayoritas di Afrika Bagian Selatan dan penghapusan rasialisme di Afrika Selatan. Ketika situasi internasional memburuk, hubungan bilateral kedua negara lebih diwarnai oleh pola hubungan Timur-Barat."

"Skripsi ini mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Jimmy Carter, khususnya terhadap Terusan Panama. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan luar negeri yang diambil oleh Presiden Jimmy Carter untuk menyelesaikan masalah Terusan Panama. Presiden Jimmy Carter mengambil kebijakan dengan menandatangani perjanjian baru mengenai Terusan Panama, dimana dalam perjanjian itu juga disebutkan bahwa AS akan mengembalikan pengelolaan Terusan Panama sepenuhnya kepada Panama. Akan tetapi, perjanjian itu kemudian menimbulkan pertentangan di pihak AS. Perjanjian itu pun harus melalui perdebatan dan perundingan di Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat AS, sebelum akhirnya perjanjian itu disetujui dan disahkan. Pembahasan skripsi ini dibagi dalam empat bab. Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, permasalahan, lingkup permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, sumber penelitian, sistematika penulisan, serta bahasa dan ejaan yang dipergunakan.Bab kedua membahas kebijakan luar negeri AS pada tahun 1970 hingga 1980. Pada bab ini diuraikan secara umum kebijakan luar negeri AS, terutama kebijakan luar negeri AS setelah Perang Dunia II. Juga dibahas mengenai kebijakan Partai Demokrat dan Partai Republik, visi Jimmy Carter, kebijakan luar negeri pemerintahan Jimmy Carter.Bab ketiga adalah pembahasan inti mengenai kasus Terusan Panama dan dampaknya. Pada awal bab ini sedikit diuraikan mengenai latar belakang sejarah Terusan Panama. Kemudian dibahas kebijakan yang diambil Presiden Jimmy Carter terhadap Terusan Panama, dan akhirnya dampak dari adanya perjanjian baru Terusan Panama. Bab keempat merupakan kesimpulan menyeluruh dari pembahasan topik skripsi Perjanjian baru Terusan Panama yang pada awalnya ditentang, akhirnya disetujui dan disahkan oleh Senat AS. Perjanjian ini pun menguntungkan bagi kedua pihak, Panama dan AS."

"Situasi politik di Australia sampai tahun 1947 masih terdapat kontradiksi dan ketidaksatuan dalam kebijaksanaan sipil Australia terhadap Indonesia. Ketidak-tetapan kebijaksa_naan yang berhubungan dengan Hindia Belanda dan kemerdekaan Indonesia mencerminkan tidak adanya kebulatan pendapat di dalam tubuh Pemerintah Australia. Pada tahun 1945, Chifley mengatakan bahwa perselisihan antara Indonesia dan Belanda adalah masalah dalam negeri Belanda dan Australia tidak ingin campur tangan. Walaupun demikian, Pemerintah Australia memper_hatikan perkembangan di Indonesia sebab situasi yang tidak menentu di wilayah tersebut telah menimbulkan kekhawatiran Australia bagi strategi pertahanan keamanannya. Kegagalan pemerintah Indonesia dan Belanda untuk mencapai kata sepakat dalam perjanjian Linggarjati telah memaksa Pemerintah Australia membawa masalah ini ke PBB. Di Dewan Keamanan EBB, Pemerintah Australia berusaha meyakinkan anggota DK-PBB bahwa masalah Indonesia-Belanda sudah saatnya ditangani PBB. Usaha Australia mulai menampakkan hasil saat DK-PBB mengeluark.an resolusi gencatan senjata dan membentuk suatu komisi yang dikenal dengan Komisi Tiga Negara. Usaha inipun menunjukkan ketegakkan sikap Australia terhadap masalah Indo-nesia, yang selama ini berusaha untuk bersikap hati-hati dalam menanggapi masalah tersebut. Ketegasan yang berlatar belakang dari kebijaksanaan politik Australia setelah perang, dimana Pemerintah Australia menginginkan penyelesaian secara damai di samping keinginan untuk menjalin hubungan baik dengan Negara-_negara tetangganya di Asia. Dukungan Australia di DK-PBB telah menimbulkan simpati tersendiri bagi Indonesia, sehingga Pemerintah Indonesia meminta Australia untuk mewakilinya dalam KTN. Bagi Pemerintah Australia, hal ini merupak.an kesempatan untuk mewujudkan ambisinya menjadi negara utama di kawasan Asia dan memanfaat_kan masalah ini sebagai batu loncatan untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan negara-negara di Asia, serta untuk melindungi kepentingan-kepentingan negaranya di Asia, khususnya Indonesia."