Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTindakan Pidana Pemalsuan Surat Yang Dituduhkan Kepada Seorang Notaris Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 28 Maret 2016 Nomor 71K/Pid/2016 Tesis ini membahas mengenai salah satu kasus tindak pidana yang dituduhkan kepada seorang notaris. Fokus utama analisis Penulis dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 71K/Pid/2016 adalah mengenai kewenangan Notaris saat meneruskan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 3, tanggal 09 Juni 2010 menjadi Akta Jual Beli Nomor 2, tanggal 12 Februari 2012, dan tanggung jawab Notaris atas surat-surat yang dibuatnya. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli menjadi Akta Jual Beli yang dibuat sudah dilaksanakan sesuai dengan kewajibannya dalam pembuatannya sudah memperhatikan keharusan pemenuhan persyaratan dalam membuat Akta Jual Beli yaitu melakukan pengecekan setipikat atau pemeriksaan ke Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertipikat hak atas tanah dengan daftar yang ada di Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertipikat aslinya, serta melakukan pembayaran pajak atas tanah dan validasi pajak, sehingga pada akhirnya dikabulkan permohonan balik nama tersebut oleh Kantor Pertanahan BPN dan dapat dibuatkannya Akta Jual Beli. Namun, Notaris harus mempunyai prinsip dan berani untuk menolak jika permintaan dari klien dirasakan tidak sesuai dengan koridor atau ketentuan hukum yang berlaku. Mengenai tanggungjawab Notaris terhadap surat yang dibuatkannya tidak terdapat masalah yang signifikan karena surat-surat yang dibuatkannya sudah sesuai dengan proses yang sebagaimana mestinya dilakukan oleh seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Dari penelitian ini menyarankan perlunya kegiatan pelatihan berkala yang diselenggarakan dari Organisasi Notaris INI terutama materi-materi yang berkaitan dengan tugas dan jabatan Notaris untuk selalu mempertahankan kinerja dan pengetahuan Notaris yang semakin mutakhir dan mengikuti perkembangan dalam masyarakat.Kata kunci : Tindak Pidana, Pemalsuan Surat, Notaris.

---

ABSTRACT Criminal Act of Letter Forgery alleged towards a Notary Case Study of Supreme Court of the Republic of Indonesia on 28th March 2016 Verdict Number 71K Pid 2016 . This thesis will discuss on a case where a notary has been alleged for criminal act. The main focus of the author 39 s analysis of the Supreme Court Decision Number 71K Pid 2016 is regarding the authority of a Notary in forwarding the Sale and Purchase Agreement No. 3 dated June 9, 2010 to the Deed of Sale and Purchase Number 2 dated February 12, 2012, the letter he made. The research method used is juridical normative which is analytical and descriptive and uses a qualitative approach. The result of the research shows that the making of Sale and Purchase Agreement into the Sale and Purchase Deed that has been made in accordance with its obligation in its manufacture has been paying attention the requirement of fulfillment of requirement in making Deed of Sale that is checking the certificate or inspection to Land Office concerning conformity of certificate of land right with list existing at local Land Office by showing original certificate, the requirement of making the Deed of Sale and is to make the payment and validation of the tax, so in the end it is granted the request behind the name by the Office Land. However, a Notary must have a principle and dare to refuse if the request from the client if it is not aligned with the principles or provisions of the applicable law. Regarding the responsibility of Notary to the letter he made there is no significant problem because the letters he made are in accordance with the process as should be done by a Notary in carrying out his duties and positions. Ultimately, there is a need for thoroughly organized regular training activities by Notary Organization INI , specifically on materials related to the duties and positions of Notaries and how they must strive on improving their performance and knowledge in harmony to the many developments taking place within the society. Keywords Criminal act, Letter Forgery, Notary "

"On electronic crimes according to the Indonesian law of the year 2008 concerning electronic informations and transactions."

"Sejak awal lahirnya profesi jabatan Notaris, Notaris termasuk jabatan yang prestisius, mulia, bernilai keluhuran dan bermartabat tinggi. Oleh karena pengemban profesi Notaris dalam mengemban jabatannya harus dilandasi Undang-Undang Jabatan Notaris untuk menjaga mutu dari lembaga kenotariatan itu sendiri. Dalam pembuatan akta Notaris tentunya harus dihadiri oleh saksisaksi. Pada pembuatan akta Notaris dikenal dua jenis saksi yaitu saksi instumenter (instrumentaire getuigen) dan saksi pengenal (attesterend getuigen). Saksi pengenal adalah saksi yang berfungsi untuk menjelaskan kedudukan penghadap yang datang menghadap kepada Notaris manakala penghadap tersebut tidak dapat menunjukan identitasnya. Sehingga kedudukan saksi pengenal dalam akta Notaris mempunyai peranan yang penting, kedudukan itu pula yang melandasi dapat terdegradasinya keabsahan akta Notaris menjadi akta di bawah tangan apabila Notaris lalai dalam mencantumkan identitas saksi pengenal dalam aktanya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan tipologi penelitian eksplanatoris Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif.Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa saksi pengenal mempunyai kedudukan yang berbeda dengan saksi instrumenter, karena syarat sebagai saksi pengenal dengan saksi intumenter tidaklah sama hal ini disebabkan oleh fungsi dari saksi-saksi itu sendiri. Pentingnya kedudukan saksi pengenal dalam akta Notaris menyebabkan apabila akta Notaris tersebut tidak mencantumkan identitas saksi pengenal dalam aktanya dapat menyebabkan akta tersebut menjadi akta di bawah tangan sehingga apabila perubahan kekuatan pembuktian tersebut dapat menyebabkan kerugian terhadap para pihak dalam akta, maka para pihak dapat menuntut ganti kerugian atas kesalahan Notaris yang bersangkutan.

---

Since the birth of notary department profession, notary is a prestigious, honor, dignity and worth of high dignity profession. Therefore because Notary profession based on Notary?s act to maintain notarys institution itself. In the manufacture of the Notary act should certainly be attended by the witnesses. In manufacturing Notary act known two witnesses which are named instumenter witness (instrumentaire getuigen) and identification witness (attesterend getuigen). Identification witness is a witness that serves to explain the client who came to the Notary and could not show his identity. As the witness identification of the Notary Act has an important role, this position can affect the validity of the Notary deed when the Notary is negligent to enter the identity of identification witness in the act. This research is a normative research, with the typology of normative explanatory research. Data used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal material. Data collected through literature and documents studies. After the data is collected, then analyzed the data qualitatively.The results of the research and discussion explaining that a witness identification has a different position with instrumenter witness, because the witness identification requirement and witness instumenter is not the same due to the function of the witnesses themselves. The importance of the position of witness identification in Notarial Deed cause if it does not include the identity of identification witnesses in the act can affect the probative force of the Notary deed. So if the probative force can cause harm to the parties to the deed, the parties can sue for damages to the Notary concerned."

"Death sentence is one of some main criminal sentences regulated in article 10 of penal code and President Decree No.2 of 1969 on process of execution of death sentence. Death sentence regulated in Penal code is the hardest compared with other main sentences. But in the draft of National penal code, death sentences is excluded from the group of main sentences, and regulated in a special paragraph as a specific penalty."

"Pemerintah telah menerbitkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penyusunan Undang-Undang ini dimaksudkan menggantikan KUHP lama (Wetboek van Strafrecht) sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah. Penggantian tersebut merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah, terpadu, dan terencana sehingga dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.KUHP baru terdiri atas 2 (dua) Buku. Buku kesatu berisi tentang aturan umum memuat substansi antara lain ruang lingkup berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan pidana; tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana; pemidanaan, pidana, dan tindakan; gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana; pengertian istilah; dan aturan penutup.Buku kedua berisi tentang tindak pidana yang memuat substansi tindak pidana terhadap keamanan negara; martabat presiden dan/atau wakil presiden; negara sahabat; penyelenggaraan rapat lembaga legislatif dan badan pemerintah; ketertiban umum; proses peradilan; agama, kepercayaan, dan kehidupan beragama atau kepercayaan; yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, dan barang; kekuasaan pemerintahan; keterangan palsu di atas sumpah; pemalsuan mata uang dan uang kertas; pemalsuan meterai, cap negara, dan tera negara; pemalsuan surat; asal-usul dan perkawinan; kesusilaan; penelantaran orang; penghinaan; pembukaan rahasia; kemerdekaan orang; penyelundupan manusia; nyawa dan janin; tubuh; yang mengakibatkan mati atau luka karena kealpaan; pencurian; pemerasan dan pengancaman; penggelapan; perbuatan curang; kepercayaan dalam menjalankan usaha; perusakan dan penghancuran barang dan bangunan gedung; jabatan; pelayaran; penerbangan dan sarana serta prasarana penerbangan; penadahan, penerbitan, dan pencetakan; tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat; dan tindak pidana khusus."