Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk pertama kalinya Pemilihan Umum (Bab VIIB Pasal 22E) dimasukkan dalam amandemen UUD '45. Selanjutnya Pemilu diatur oleh Undang-Undang nomor 12/2003 yang diantaranya memuat tentang Sistem Pemilu Proporsional Dengan Daftar Calon Terbuka. Sistem Pemilu itu merupakan suatu terobosan politik yang baru di Era Reformasi sehingga menarik untuk diteliti.Dari latar belakang tersebut timbul pertanyaan penelitian yaitu: 1. Apakah Sistem Pemilu Proporsional dengan Daftar Calon Terbuka cukup efektif untuk menjaring calon legislator pilihan rakyat atau malahan menciptakan konflik dan fragmentasi di dalam partai?; 2. Apakah Undang-Undang Pemilu menguntungkan Partai Politik Besar dan merugikan Partai Politik Kecil?; 3. Apakah Undang-Undang Pemilu dapat menciptakan sistem multi-partai sederhana seperti yang diamanatkan oleh Undang Undang Partai Politik nomor 31 tahun 2002 ?Untuk menjawab pertanyaan penelitian penulis memakai pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap 7 orang informan kunci dan penelusuran transkrip rekaman persidangan selama pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu sampai disahkan menjadi Undang-Undang No.1212003, didukung data sekunder hasil pemilu 2004, serta studi pustaka.Teori yang untuk menganalisa penelitian ini memakai: Teori Transisi demokrasi O'Donnel, Teori Sistem Pemilu Reynolds, dan Teori Demokrasi Inklusif Young.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemilu gagal menjaring calon legislator pilihan rakyat, bahkan sebagian menimbulkan masalah dikalangan legislator terpilih. Undang-Undang Pemilu No. 1212003 memberikan keuntungan bagi Partai Besar berupa over-representation, dan merugikan Partai Kecil dengan under-representation. Undang-Undang Pemilu belum dapat menciptakan sistem multi-partai sederhana, tetapi dampaknya mengurangi jumlah peserta Pemilu 2004.Implikasi teoritisnya adalah teori transisi demokrasi O'Donnel berlaku dalam penelitian ini khususnya bagi Partai Besar PDIP dan Golkar (partai lama), yang mana. Partai Besar cenderung mempertahankan kekuasaannya terhadap pemilih maupun terhadap Partai Kecil dalam pembuatan Undang-Undang Pemilu No. 12/2003.

---

For the first time, election (section VIIB article 22e) is included in the amendment of UUD 1945. Furthermore, election is arranged by the Law number 23 years 2003 which inserts the open list proportional system. This system is a new political breakthrough in the reformation era so that interesting to be explored.

From that background, some research questions rise. They are 1) is the system of open List proportional effective to select legislative candidates who are chosen by the voters or does it emerge political conflict and fragmentation among the parties; 2) does it give any advantages for major parties and oppositely disadvantages minor political parties; 3) is the law can develop simple multiparty system as mentioned in the Law number 31 year 2002 on Political Party.

To answer those question, this research applies qualitative approach and the category of the research is descriptive analytic. Primary data collection is examined by using in-depth interview with seven key informants and tracking transcript of codification sessions of the law. is also supported by secondary data such as the result of election in 2004 and literature study.

Theories applied in the research to analyze the issues are theory of transition to democracy from O'Donnel, theory of election from Reynolds, and theory of inclusive democracy from Young.

The result shows that the system of election applied in the law fail to select legislative candidates chosen by the voters, and even raises problems for elected candidates. The law gives advantages for major parties in term of over-representation and disadvantages minor parties in term of under-representation. The Law of Election has not developed simple multiparty system, even though the implication is degradation the number of political parties which involve in the election.

The theoretical implication of the research is that theory of transition to democracy from O'Donnel is relevant with the result of the research, especially for major parties such as Indonesian Democratic Party-Struggle and Golkar, which tend to maintain their power to their voters and minor parties in the codification of the law."

"Alasan untuk menulis judul ini adalah karena masih kurangnya penelitian yang secara spesifik menyorot persoalan perempuan dalam dunia politik Islam, secara lebih spesifik dalam dunia kepartaian Islam di Indonesia, Tulisan ini disusun sebagai hasil analisis penelitian dari 5 partai politik Islam peserta pemilu 2004 di Indonesia dan wawancara yang dilakukan kepada 9 orang subjek penelitian yang terdiri dari politisi perempuan dari kelima partai tersebut. Kelima partai politik Islam yang dimaksud adalah PBB, PPP, PAN, PKB, dan PKS.Terdapat 6 pertanyaan penelitian yang diharapkan dapat dijawab di akhir penelitian ini. Yaitu : (1) Bagaimanakah pandangan yang berkembang di dalam komunitas muslim mengenai perempuan berpolitik? (2) Alasan apa sajakah yang membuat para politisi perempuan ini memilih partai Islam? (3) Seperti apakah representasi perempuan di berbagai partai politik Islam di Indonesia? (4) Bagaimanakah konsep atau pencitraan perempuan yang ditawarkan oleh partai-partai politik ini berdasarkan rumusan platform dan programnya? (5) Apa dampak pencitraan tersebut terhadap berbagai agenda politik perempuan? (6) Bagaimana politisi muslim perempuan memaknai kehadiran mereka di kancah politik melalui partai-partai Islam yang dipilihnya ?Sejumlah konsep yang membabas tentang partai politik Islam, representasi, dan politik Islam mengantarkan berbagai kajian yang dipandang dari beberapa kombinasi teori polar feminis. Representasi politik perempuan tergambarkan dalam jumlah keterwakilan perempuan di dalam partai politik di parlemen, isu-isu dan kepentingan perempuan yang terumuskan dalam agenda, platform, dan program partai; seria penghayatan pribadi subjek sebagai politik yang bertindak "atas nama" dan "untuk kepentingan" kaum perempuan dan sebagai muslim.Dari penelitian ini, penulis menemukan bahwa terdapat 2 jenis kategorisasi partai Islam dalam merespon berbagai persoalan perempuan. Yaitu adanya partai yang merniliki sikap yang limitatif ierhadap hak-hak perempuan yang diwakili oleh partai-partai yang menyebut diri secara formal sebagai partai Islam seperti PBB, PPP, dan PKS. Selain itu juga terdapat partai-partai yang memiliki sikap liberatif terhadap hak-hak perempuan yang dalam hal ini direpresentasikan oleh partai yang bersifat lebih inklusif dalam menafsirkan pemahaman mereka tentang Islam maupun lebih dikategorikan sebagai partai yang mengandalkan basis massa Islam seperti PAN dan PKB. Dan perempuan, selalu berjuang untuk memperbaiki posisi politik maupun menyuarakan berbagai kepentingan mereka melalui strategi pemberdayaan perempuan melalui sayap-sayap organisasi yang dibentuk di dalam partai maupun mencoba menembus batas di lintas partai, tennasuk pada partai-partai yang tidak memiliki kepentingan primordial yang sama pada identitas Islam mereka.

---

The reason of choosing this topic is the lack of research which specifically talking about women in Islamic political world, especially in Islamic political parties in Indonesia. This study investigates Islamic political parties which participated in General Election 2004 by interviewing of 9 moslem women politicians from five Islamic parties. who become subjects of the research. Those five parties are: PBB, PPP, PAN , PKS.

There are 6 research questions that I hope will be answered at the end of the research. Those questions are : (I) how are the developing concepts in moslem community about women and politics (2) what are the reason's of Moslem women politician in choosing Islamic political parties (3) how are women represented in Islamic political parties (4) what kind of concept about "women" which are constructed by those parties through their agenda, platform and program (5) what is the impact of that to women political agenda (6) and what the moslem women politicians mean their existence in political world within the political parties they had chooses.

Several concepts which talk about Islamic political party, representation, and Islamic politics have developed several discourses that we can see from the various feminist political theories. Women political representation has been described in the amount of women representation in political parties or as parliament members, in the women issues and interest that will be implemented in the political parties' agendas, platforms, and programs. The reflection of subject as a politician that always "stand for" and "act for" both moslem and women.

From this research, the writer tries to elaborate 2 categories of Islamic political party in responding women issues. First the limitative party in responding women's rights, that are represented by the Islamic political party that call themselves as "Islamic parties" like PBB, PPP, PKS. Second, we can also find the liberalize party in responding women's rights. These kind of parties are represented by the inclusive interpretation of Islam that becomes guidance for party. We can call this type as a moslem organization based party like PAN and PKB. And in those two kinds of party, women try to advocate their interest through raising higher political position, using women's wings of the party as their strategies and engage in inter parties .women network. Including parties without primordial connection to them, in using "Islam? as a political identity."

"Partai politik pada dasarnya adalah salah satu subsistem demokrasi yang terdapat di dalam masyarakat, karena partai politik itu merupakan wadah yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politik mereka terhadap pemerintah yang berkuasa. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang lama. Ada pun fungsi dari partai politik adalah bagi pemerintah partai politik bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi masyarakat sebagai alat pengeras suara. Dalam dunia politik, kampanye dan pemilu adalah bagian dari bentuk partisipasi politik, namun bukanlah indikator dari sebuah demokrasi. Partai politik adalah sarana yang tepat untuk dapat melakukana partisipasi politik tersebut, namun tidak semua partai politik dapat melakukan aspirasi politik.Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebuah partai baru dalam pemilu 2004 yang di deklarasikan pada tanggal 20 April 2003 di Jakarta. PKS merupakan penggabungan dari Partai Keadilan (PK) yang pada pemilu 1999 "tersandung" aturan electoral threshold. PKS kemudian mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman dan HAM dan setelah melewati sejumlah seleksi dan verifikasi KPU akhirnya PKS lolos menjadi salah satu partai politik peserta Pemilu dengan nomor unit 16 dari 24 partai yang lobos verifikasi. Dalam pemilu 2004, PKS tampil sebagai pemenang disusul Partai Demokrat untuk wilayah DKI Jakarta, PKS berhasil meraih 8.325.020 suara atau 7,34 % melebihi perolehan suara yang diraih PAN dan PBB. Kemenangan PKS di Jakarta pada pemilu 2004 ini sangat menarik untuk dikaji mengingat PKS adalah kelanjutan dari PK yang dalam pemilu 1999 belum mendapatkan suara yang signifikan. Perbedaan suara yang membuat PKS menang. Inilah yang menjadi pertanyaan bagaimana strategi pemenangan Pemilu yang dibuat oleh PKS pada Pemilu 2004. Rumusan masalah dalam penelitian ini dibagi tiga, yang pertama yaitu bagaimana strategi kampanye yang dterapkan oleh DPW PKS DKI Jakarta, kedua peranan pemimpin partai dalam pemenangan pemilu 2004, dan yang ketiga adalah faktor-faktor pendukung lainnya yang menyebabkan PKS menang dalam pemilu 2004 di Jakarta. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah pada strategi kampanye DPW PKS DKI Jakarta dalam pemilu legislatif 2004.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi kampanye DPW PKS DKI Jakarta dan mengevaluasi kampanye DPW PKS DKI Jakarta. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan teori komunikasi politik yang di dalamnya tercakup mengenai kampanye politik, manajemen kampanye, strategi kampanye dengan penggunaan konsep political marketing & marketing public relation. Pendekatan metodologi dalam penelitian ini termasuk kategori kualitatif dan sebagai metode penelitiannya adalah studi kasus (case study), sedangkan sifat dari penelitian ini adalah evaluatif. Pengambilan data menggunakan dua Cara yaitu pengambilan data primer (interview) dan data sekunder(studi dokumen & literatur). Setelah dilakukan penelitian hasil penelitian menunjukkan, strategi yang membuat PKS unggul di Jakarta terdiri dalam lima tahap diantaranya : strategi diawali dengan melakukan penelitian terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan perumusan strategi (tahap pra kampanye), kemudian strategi dilanjutkan dengan melakukan kegiatan direct selling, bazaar, pawai (tahap kampanye), strategi selanjutnya adalah pelatihan saksi intelektual (tahap minggu tenang), terakhir strategi yang diterapkan oleh DPW PKS Jakarta adalah melakukan pengawasan pada saat pemungutan suara melalui saksi - saksi mereka yang ditempatkan di seluruh TPS serta turut melakukan penghitungan suara internal dengan sistem guickcount (tahap pemungutan & penghitungan suara)."

"Banyaknya calon legislatif (caleg) perempuan gagal masuk ke lembaga legislatif (DPR RI) merupakan kenyataan yang memrihatinkan tentang perempuan di tampuk kekuasaan dan pengambilan keputusan.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perjuangan caleg perempuan Indonesia menghadapi hambatan dalam partai dan sistem politik yang berlaku di negeri ini untuk menjadi anggota lembaga legislatif. Penelitian ini juga bertujuan mengungkap implikasi negatif dari UU No.31 tahun 2002 tentang parpol dan UU No.12 tahun 2003 tentang pemilu terhadap perjuangan caleg perempuan, serta memaparkan sikap para caleg perempuan gagal dalam memaknai hambatan dan kegagalan yang mereka hadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif perempuan dengan menerapkan teknik pengumpulan data melaiui wawancara mendalam (in-depth interview).Temuan penelitian ini adalah: (1) parpol yang seharusnya menjadi wadah pendukung ternyata tidak berperan efektif dan cenderung menghambat para caleg perempuan dalam perjalanan dan perjuangan menuju ke lembaga legislatif; (2) UU No.31 tahun 2002 tentang parpol dan UU No.12 tahun 2003 tentang pemilu telah berimplikasi negatif terhadap caleg perempuan dalam upaya mereka meraih posisi di lembaga legislatif; (3) kegagalan menjadi anggota lembaga legislatif akibat hambatan dalam parpol dan sistem politik yang diberlakukan, ternyata masih bisa dimaknai secara positif oleh para caleg perempuan subjek penelitian ini. Kegagalan pada pemilu 2004 lalu tidak menyurutkan semangat mereka untuk berjuang lagi meraih posisi kekuasaan di dalam struktur kepengurusan parpol dan di lembaga legislatif pada pemilu mendatang.

---

There were many Indonesian woman candidates failed to legislative (parliament) was a fact that showed unlucky condition about woman in the hierarchy of power or the public policy.

This research aimed to examine the struggle or the fight of Indonesian woman for legislative candidates who faced many obstacles in the politic party and the political system which was obtained in this country to become a member of parliament. This research aimed not only uncover negative implication of constitution No.31/2002 about the politic party and constitution No.12/2003 about the general election concerning the fight of woman candidates, but also to explain about the attitude of the failed woman candidates to explain their barriers and failures. This research was based on qualitative approach with woman's perspective and applied data collecting technique by means of in-depth interview.

Finding of the research were: (1) the politic party which had to become a supporting institution exactly had not an effective role and was dispose restricting the efforts of woman candidates to gain their goal to parliament; (2) constitution No.31 /2002 about the politic party and constitution No.12/2003 about the general election had a negative implication to woman candidates; (3) the failure to become a member of parliament caused by politic party and political system apparently still could be positive meaning by woman informants of this research. The failure at the general election in 2004 had not sent down the spirit of the woman candidates to fight again and to obtain the leader position at the structure of politic party and the parliament in the next general election."

"Momentum Pemilu 2004 kali ini merupakan kesempatan yang bagus untuk menguji komitmen partai politik terhadap perempuan, terutama pada partai-partai islam yang sangat rawan menggunakan jargon-jargon keagamaan. Affirmative action yang tertera dalam kuota 30% untuk keterwakilan perempuan merupakan era baru bagi perempuan dalam politik dengan dimensi yang Iebih luas. Tindakan ini menghadapi jalan terjal yang siap-siap menggagalkan terealisasinya konsep tersebut. Jalan tersebut adalah budaya patriarki, yang saat ini sangat ketal dianut oleh masyarakat Kabupaten Bekasi. Budaya tersebut memposisikan laki-laki Iebih mendominasi daripada perempuan.Caleg perempuan harus berkompetisi di daerah pemilihan yang padat dengan kouta tinggi, kira-kira di atas 23000-an. lni menggambarkan bahwa tidak mudah bagi mereka semua untuk memperoleh kursi DPRD Kab. Bekasi melalui perhitungan proporsionaI terbuka (pemilih yang memilih nama mereka secara langsung). Dibutuhkan kerja politik yang sangat keras untuk membuat mereka bisa mencapai target angka BPP (Bilangan Pembagi Pemilihan), apalagi kouta suara seperti itu.Tesis ini menelaah bagaimana PKB sebagai salah satu kekuatan politik yang sangat gencar menyuarakan kesetaraan gender dalam politik mencoba menggunakan strategi komunikasi politik untuk memenangkan Pemilu 2004. Analisa yang digunakan akan mengkaji bukan hanya strategi komunikasi politik pada Pemilu 2004 saja, tetapi juga bagaimana PKB Kab. Bekasi dalam Pemilu 2009 mendatang memformulasikan dan mengimplementasikan strategi komunikasi politiknya yang iebih persuasif lagi. Pokok masalah yang dikemukakan adalah apakah PKB Kab. Bekasi mampu memformulasikan dan mengimplementasikan strategi komunikasi politik yang persuasif terrtang isu keterwakilan perempuan. Sebagai partai Islam, apakah PKB Kab. Bekasi dengan strategi komunikasi politik tersebut dapat memenangkan Pemilu 2004. Tujuannya tidak lain ingin mengungkap dan menganalisis hasil penggunaan strategi komunikasi politik tersebut untuk selanjutnya memproyeksikan ke Pemilu 2009 nanti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatirf dengan pendekatan evaluatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Sementara untuk kerangka pemikirannya, penulis banyak mengutip teori komunikasi politik dan Dan Nimmo, Doris Graber, William J. McGuire, dan lain-lain. Dalam penelitian ini telah diketemukan yaitu: (1) pemilih di Kabupaten Bekasi sebagian besar masih sangat kental menganut budaya patriarki, akibatnya mereka kurang memahami konsep kesetaraan gender dalam politik; (2) perumusan strategi komunikasi politik sangat tergarrtung pada sistem pemilu itu sendiri: (3) dasar penetapan caleg perempuan PKB yaitu pertama, professional appointee dan kedua political appointee; (4) semua caleg perempuan PKB berasal dari komunitas NU dan didominasi dari kalangan guru/ustadzah; (5) hasil identifikasi pemilih yang dilakukan oleh caleg perempuan yaitu komunitas NU, komunitas non-NU seperti karyawan, pedagang, buruh, dIl, pemilih pemula, dan segementasi gender, (6) kampanye caleg perempuan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Bekasi, bahkan sebenamya sebelum masa kampanye tiba caleg perempuan telah melakukan hidden campaign melalui sarana silahturahmi dan kunjungan. Selama kampanye, caleg perempuan menghadapi kendala yang sangat mempengaruhi yaitu minimnya pendanaan yang dimilikinya, selain itu juga mereka melakukan kerja sama dengan badan otonom NU seperti Fatayat NU, IPNU, dll, sangat disayangkan kerja sama itu sangat ekslusif, hanya dilingkungan NU saja; (7) pendekatan kampanye yaitu pendekatan historis, pendekatan kuttural; dan pedekatan rasional; (8) media kampanye hanya menggunakan media cetakan saja seperti stiker, foster, dif.; (9) badan otonom Pergerakan Perempuan PKB tidak berjalan dalam mensosialisasikan keseteraan gender dalam politik, padahal sebenamya badan tersebut sangat potensial; dan (10) untuk Pemilu 2009 nanti mereka akan menggunakan pendekatan marketing politik (political marketing). Sedangkan untuk rekomendasi akademik dari hasil penelitian ini adalah (1) untuk Pemilu 2009 yang kemungkinan dengan sistem distrik, maka yang mesh ditonjolkan dalam kampanye politik adalah program dan ketokohan kandidat (caleg); (2) merancang dan melaksanakan program pendidikan politik pada rakyat Kab. Bekasi, khususnya perempuan tentang kesetaraan gender dalam politik secara simultan, serta hat ini juga nanti dapat digunakan untuk melakukan identifikasi pemilih; (3) peningkatan penggunaan media, yang awalnya hanya menggunakan media cetakan saja, maka pada Pemilu 2009 nanti sudah semestinya PKB Kab. Bekasi atau caleg perempuannya dapat menggunakan media massa baik media eletronik ataupun cetak, serta harus diiringi dengan kemampuan manajemen fund rising yang lebih baik; dan (4) dafam rangka melengkapi penggunaan pendekatan marketing politik, sebaiknya PKB Kab. Bekasi dapat merekrut tim riset yang handal."