Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) adalah salah satu organisasi kemahasiswaan tertua di Indonesia yang berdiri pada 5 Februari 1947. Sejak tahun-tahun awal kelahirannya, HMI telah terlibat dengan berbagai peristiwa penting yang dialami Bangsa Indonesia. Ketika Bangsa Indonesia sedang berupaya mempertahankan kemerdekaan dari rongrongan kaum kolonial dan pemberontakan kaum komunis melalui Madiun affair 1948, HMI bersama golongan militer bahu-membahu mempertahankan Negara Republik Indonesia dan cita-cita Proklamasi. Kerjasama yang telah terjalin itu berlanjut pada tahun 1960-an, ketika terjadi konflik antara angkatan Darat dan PKI. PKI yang merasa semakin kuat kemudian mulai melebarkan konfrontasinya kepada kelompok-kelompok lain. HMI kemudian menjadi salah satu sasaran_pengganyangan PKl dan pendukung-pendukungnya. PKI menuduh HMI anti Pancasila, antek Masyumi, terlibat PRRI, agen CIA, dan lain-Iain. Berbagai upaya dilakukan PKI untuk membubarkan HMI, mulai dari demonstrasi-demonstrasi menuntut pembubaran HMI, hingga teror-teror yang dilakukan PKI dan pendukung-_pendukungnya dalam berbagai bentuk. Situasi itu menjadi sangat tidak menguntungkan HMI, apalagi kemudian Presiden Sukarno mulai terpengaruh dan mulai mempertimbangkan untuk membubarkan HMI. Presiden Sukarno menuduh HMI melakukan tindakan anti-revolusi dan bersikap reaksioner, aneh, menjadi tukang kritik, liberal dan terpengaruh oleh cara berfikir barat. HMI kemudian melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan dan pengganyangan yang dilakukan PKI dan pendukung-pendukungnya. Selain berusaha mendapatkan dukungan Presiden Sukarno, HMI juga menggalang kerjasama dengan Angkatan Darat yang juga sama-sama menjadi sasaran pengganyangan PKI. Angkatan Darat kemudian memberikan dukungannya yang besar kepada HMI. Konflik antara Angkatan Darat dan HMI di satu pihak dengan PKI di pihak lain memuncak saat menjelang terjadinya Gestapu yang gagal. Kerja sama antara Angkatan Darat dan HMI merupakan sesuatu yang sangat menarik karena sebagai organisasi yang paling mapan dan modern di dunia, militer tidak biasa bekerja sama dengan organisasi lain di luar dirinya. Militer beranggapan bahwa organisasi-organisasi selain militer adalah penyebab disintegrasi bangsa. Namun ternyata hal itu tidak berlaku pada militer Indonesia (Angkatan Darat) di tahun 1960-an. Pada saat itu memang terjadi situasi politik yang genting, yang membuat banyak hal berlangsung di luar yang biasa terjadi, seperti yang terjadi pada Angkatan Darat dan HMI."

"Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa di era pemerintahan demokratis baru di bawah kepemimpinan sipil, menarik militer dari bisnis tampaknya masih merupakan masalah besar karena masih relatif kecilnya alokasi anggaran militer yang disediakan. Dengan demikian, fokus permasalahan yang dimunculkan adalah bagaimana bisnis militer beroperasi sekarang ini dan bagaimana kontrol sipil atas bisnis militer.Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melihat studi kasus bisnis militer di Era Reformasi sekarang ini. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti perwira aktif di Mabes TNI, purnawirawan, Sekjen Departemen Pertahanan, pengamat militer, pengusaha, dan staf ahli Yayasan Kartika Eka Paksi. Landasan teoritik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kontrol sipil atas militer. Teori ini antara lain menyatakan bahwa bila pemerintahan sipil tidak mampu memberikan anggaran yang mencukupi, menentukan prioritas dan strategi pertahanan, maka kontrol sipil atas bisnis militer menjadi lemah. Bila pemerintahan sipil gagal meningkatkan perkembangan ekonomi serta memelihara ketertiban, dan pada saat yang bersamaan institusi politik lemah serta para pemimpin politik menarik militer ke wilayah kepentingannya, maka kontrol sipil atas bisnis militer menjadi tidak efektif. Bila pemerintahan sipil menghadapi ancaman internal yang tinggi, maka kontrol sipil atas bisnis militer menjadi lemah.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berjalannya bisnis militer sejak dahulu hingga kini karena tidak adanya peraturan dan undang-undang yang melarang praktek bisnis tentara. Temuan lain menunjukkan bahwa lemahnya otoritas sipil dan kukuhnya kekuatan militer menyebabkan lemahnya posisi tawar sipil di hadapan militer sehingga praktek bisnis tentara tetap beroperasi.Keterbatasan anggaran negara untuk memberikan budget anggaran pertahanan serta keterpurukan ekonomi menambah lemahnya posisi pemerintah sipil di hadapan tentara karena tidak dapat memberi anggaran yang cukup untuk mereka sehingga membuat mereka merasa benar ketika melakukan praktek bisnis. Temuan penelitian ini sekaligus mendukung proposisi teori tersebut.Penelitian ini antara lain berkesimpulan bahwa membangun TNI sebagai kekuatan yang profesional dalam pertahanan negara, tidak pada tempatnya membiarkan TNI mencari dan mengalokasikan anggarannya sendiri tanpa kontrol otoritas sipil. Karena itu, penelitian ini antara menyarankan bahwa supremasi sipil atas militer perlu segera ditegakkan, terutama sekali dalam hubungannya dengan bentuk kontrol atas anggaran di mana seluruh pendanaan militer mesti sepengetahuan DPR."