Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTahun 2018 menjadi tahun Kemenangan Ridwan-Uu pada pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Hal itu menjadi salah satu bukti bahwa media sosial memegang peranan penting dalam kampanye seperti yang telah dilakukan oleh Ridwan Kamil di Instagram. Karya ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan konten Instagram Ridwan Kamil sebagai suksesi dalam keberhasilan kampanye pada Pilkada Jawa Barat. Peneliti menggunakan metode analisis konten kuantitatif untuk mengklasifikasikan seluruh objek penelitian berdasarkankategori dan studi literatur sebelumnya. Hasil temuan menunjukkan bahwa Ridwan Kamil melakukan lima tahapan kampanye fungsional pada konten Instagram miliknya. Tahapan tersebut meliputi tahap identifikasi, tahap legitimasi, tahap partisipasi, tahap penetrasi, dan tahap distribusi. Setiap tahapan kampanye fungsional dijalankan sesuai dengan timeline kampanye yang dibagi setiap bulannya.

---

ABSTRACTThe year 2018 is the year of Ridwan-Uu s victory in the 2018 West Java Governor election. This is one proof that social media plays an important role in the campaign as Ridwan Kamil has done on Instagram. This work aims to describe how to manage Ridwan Kamil's Instagram content as a succession in the success of the campaign in the West Java Pilkada. The researcher uses the quantitative content analysis method to classify all research objects based on the categories and previous literature studies. The findings show that Ridwan Kamil carried out five stages of the functional campaign on his Instagram content. These stages include stages, stages of legitimacy, stages of participation, stages, and stages of distribution. Each stage of the functional campaign has done accordingto the campaign timeline that is divided every month."

"Lepas dari kontroversi yang ada dan pengertian yang diputuskan oleh mahkamah Konstitusi bahwa Pilkada bukan Pemilu atau sebaliknya, Pilkada tetap merupakan sebuah ajang politik, proses pelembagaan demokratisasi dalam rangka memilih kepala pemerintahan di tingkat regional untuk rnendapatkan legitimasi politik yang kuat dari rakyat. Dalam prosesnya, tenw ada banyak kepentingan - kepentingan politik yang bermain, secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi proses pemilihan dan kualitas cut-put yang dihasilkan. Tidak terlepas juga purnawirawan TNI dan Polri sebagai salah satu komponen keluarga besar ABRI, yang secara hukum mereka adalah masyarakat sipil yang tidak lagi bertugas di kesatuan dan mempunyai hak untuk dipilih dan memilih, turut menjadi kekayaan keragaman latar belakang pemilih di Indonesia.Pada kegiatan Pilkada Kota Bandar Lampung yang lalu purnawirawan TNI dam Polri yang berdomisili di Kota Bandar Lampung turut memberikan aspirasi politiknya dalam kegiatan tersebut. Perubahan politik internal ABRI tersebut dengan sendirinya juga membawa perubahan pada Purnawirawan baik secara institusi ataupun secara individu sebagai komponen dari Keluarga Besar ABRI, hal tersebut sangat dimungkinkan mengingat selain hubungan yang ada selama ini secara institusional, juga disebabkan kenyataan yang ada seperti yang dikatakan oleh Brigjen TNI Saurip Kadi dalam Dwi Fungsi dan Penampilan TNI adalah, menyadari bahwa purnawirawan walaupun secara struktural maupun secara institusional tidak punya hubungan dengan lembaga ABRI di era reformasi, namun kenyataannya lingkungan di mana mereka berada tidak terpebaskan dari pengaruh kultur ABRI yang mereka bawa (semasa anggota ABRI aktif), hal ini cukup menggugah perhatian peneliti untuk mengetahui kecenderungan prilaku memilih pumawirawan TNI dan Poin Kota Bandar Lampung pada kegiatan Pilkada Kota Bandar Lampung.Pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: bagaimana cara purnawirawan TNI dan Poin memberikan suaranya pada Pilkada Kota Bandar Lampung 2005, dan bagaimana purnawirawan TNI dan Poin menyatakan aspirasinya mengenai isu - isu yang dinyatakan para kandidat peserta Pilkada Kota Bandar Lampung 2005, serta bagaimana pendapat pumawirawan TNI dan Paid terhadap kandidat yang ikut di dalam Pilkada Kota Bandar Lampung 2005.Tujuan dari penelitian ini adalah; mencoba mengetahui dan menganalisis cara purnawirawan TN! dan Polri memberikan suaranya pada Pilkada Kota Bandar Lampung 2005, kemudian mencoba mengetahui dan menganalisis pumawirawan TNI dan Polri dalam menyatakan aspirasinya mengenai isu - isu yang dinyatakan para kandidat peserta Pilkada Kota Bandar Lampung 2005, serta mencoba mengetahui dan menganalisa pendapat pumawirawan TNI dan Polri terhadap kandidat yang ikut di dalam Pilkada Kota Bandar Lampung 2005.Metodologi yang digunakan didalam penelitian ini adalah menggunakan paradigma positivisme, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Dengan teknik pengumpulan data melalui dua cara yaitu data sekunder dan data primer. Untuk data primer, informasi akan diperoleh melalui wawancara mendalam - in-depth interview, dan dibantu dengan suatu guide interview . Laporan akan dituangkan dalam bentuk naratif. Untuk menjamin keabsahan penelitian, perlu adanya kredibilitas sumber tentang isu - isu yang potensial , hal itu menjamin keotentikan dart informasi yang diperoleh. Sedangkan untuk data sekunder, diperoleh dari data ? data kepustakaan baik dari menelusuri studi - studi atau literatur - literatur yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.Kerangka Teori yang digunakan dalam penelitian ini, bernaung didalam ilmu Komunikasi Politik diantaranya Teori Perilaku Pemilih, Persuasi, Propaganda, dan Retorika. Penelitian ini juga menggunakan tradisi penelitian konstruktivis, dan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.Hasil penelitian ini adalah kepatuhan akan sebuah kebijakan yang diteruskan dengan suatu perintah adalah merupakan karakteristik kaum militer, adanya sistem komando yang mengharuskan setiap anggota untuk tunduk dan patuh pada perintah atasannya, serta para purnawirawan dalam menentukan suaranya terjadi proses membujuk dan dibujuk didalam perbincangan antara sesama pumawirawan tersebut, dan berdasarkan landasan pandangan yang sudah ada didalam tiap - tiap diri purnawirawan serta informasi yang masing - masing mereka miliki, didalam proses komunikasi interpersonal tersebut terjadi saling bujuk dan memberikan informasi tambahan sebagai referensi untuk direnungkan kemudian oleh para purnawirawan TNI dan Polri. Perhatian purnawirawan TNI dan Polri terhadap isu atau program yang ditawarkan kandidat peserta pemilu, lebih banyak menyoroti isu pendidikan. Agar pandangan mereka terhadap permasalahan yang dihadapi Kota Bandar Lampung ini dapat dijadikan masukan bagi pihak kandidat, dan dijadikan salah satu perhatian atau prioritas dalam program kerja kandidat jika terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung perode 2005 - 2010, sebagian pumawirawan atau key informan lebih banyak menggunakan jalur hubungan personal antar para purnawirawan, hal ini memperlihatkan solidaritas tinggi dengan sesama purnawirawan.Personal kandidat, bagi purnawirawan TNI dan Polri merupakan seberapa mampu dan sebaik apa tingkat pendidikan yang dimiliki kandidat peserta Pilkada Kota Bandar Lampung. Selain itu personal kandidat bagi purnawirawan adalah dengan melihat karir yang dimiliki oleh kandidat pada saat mencalonkan diri sebagai kandidat peserta Pilkada Kota Bandar Lampung 2005, serta tidak pernah bermasalah dengan hukum di negara kita. Penampilan fisik juga menjadi landasan personal kandidat baik atau tidak menurut key informan, seorang calon pemimpin yang baik ia juga harus mempunyai penampilan personal yang baik, adapun pesona personal yang dimaksud adalah penampilan, pembawaan yang segar, rapih dan gagah serta berkharisma. Key informan mengetahui siapa dan bagaimana kandidat atau personal kandidat peserta pilkada Kota Bandar Lampung, mereka mengetahuinya melalui media dan non media, mulai dari surat kabar, selebaran, melalui kegiatan kampanye, sampai pada dimana informasi diperoleh dan orang - orang terdekat key informan seperti istri, anak dan juga teman - teman sesama purnawirawan."

"Penelitian ini menjelaskan dan menganalisis faktor kekalahan calon tunggal dalam pilkada Kota Makassar tahun 2018. Jika mayoritas calon tunggal di beberapa daerah adalah seorang petahana, maka di Makassar lahir dari kalangan elit pengusaha yakni Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu). Hasil menunjukkan, pilkada Makassar tahun 2018 dimenangkan oleh kotak kosong dan untuk kali pertama dalam pilkada di Indonesia kotak kosong unggul. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor kemenangan kotak kosong dalam pilkada Makassar tahun 2018. Landasan teoritis yang digunakan adalah teori elite, konflik, dan rekrutmen politik. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan mengeksplorasi dan menganalisis berbagai studi literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kekalah calon tunggal dalam Pilkada di Kota Makassar tahun 2018 disebabkan oleh beberapa faktor yakni adanya konflik elit dimana konflik yang terjadi antar elit lokal yang tidak mendapat dukungan partai politik dalam pencalonan berperan penting dalam memenangkan kolom kosong dalam Pilkada Makassar. Hal tersebut mengkonfirmasi teori konflik yang dikemukakan oleh Maurice Duverger serta teori elit yang dikemukakan oleh Suzan Keller. Selain itu, rekrutmen politik yang tertutup juga berperan dalam mempengaruhi kekalahan calon tunggal. Hal tersebut mengkonfirmasi teori rekrutmen politik yang dikemukakan oleh Gabriel Almond dan Powel. Faktor lain yang tidak kalah penting yang menyebabkan kekalahan calon tunggal ialah partisipasi politik masyarakat Makassar dalam Pilkada di Kota Makassar.

---

This research discusses about the defeat of factor single candidate in the local election of Makassar in 2018. If the majority of single candidates in some regions are incumbents, then Makassar is born from an elite businessman, Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu), and the incumbent was lost at candidation process. The results show that the 2018 Makassar regional election was won by an empty box and for the first time in the Indonesian elections the empty won at local election. The purpose of this study is to find out the factor of winning empty boxes in the Makassar election in 2018. The theoretical foundation used is elite theory, conflict, and political recruitment. The research method used is qualitative by exploring and analyzing various literature studies.

The findings of the study indicate that the defeat of single candidates in the local election in Makassar in 2018 was caused by several factors, namely the existence of elite conflict where conflicts between local elites who did not get the support of political parties in nominating roles played an important role in winning the empty column in the Makassar regional election. This confirms the conflict theory proposed by Maurice Duverger and the elite theory put forward by Suzan Keller. In addition, closed political recruitment also played a role in influencing the defeat of a single candidate. This confirms the theory of political recruitment put forward by Gabriel Almond and Powel. Another important factor that caused the single candidate's defeat was the political participation of the Makassar community in the regional elections in Makassar City."

"Riset ini berangkat dari fakta mendominasinya kekerabatan politik dalam representasi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di setiap periode, termasuk anggota perempuan. Representasi anggota perempuan terpilih pada Pemilu 2019 mencapai 30 persen, akan tetapi mayoritas merupakan keluarga penguasa ataupun pimpinan partai politik. Di tengah mendominasinya anggota parlemen dari lingkaran keluarga politik, terdapat dua anggota perempuan yang terpilih, meskipun tanpa dukungan kekerabatan politik dan baru pertama kali mengikuti pemilihan umum. Penelitian ini menganalisis dua anggota perempuan DPRD berlatarbelakang non-kekerabatan politik dalam memanfaatkan modal sosial dan politik yang mereka miliki untuk memenangkan Pemilu 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus. Penelitian ini menggunakan teori modal sosial dari Robert D. Putnam, mengenai analisis jaringan, norma dan kepercayaan terkait kepemilikan modal sosial. Temuan studi menunjukkan bahwa kandidat perempuan terpilih meskipun tanpa latar belakang kekerabatan politik memanfaatkan pendekatan silaturahmi kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan memanfaatkan jaringan keluarga besar yang mampu mendorong keterpilihan mereka. Meskipun baru terlibat dalam pemilihan legislatif tetapi kedua kandidat mampu membangun koneksi dengan tokoh politik untuk memudahkan pencalonan. Kemampuan kandidat memanfaatkan identitas religius baik melalui kedekatan dengan kelompok sosial berlatar belakang agama Islam serta kendaraan partai politik turut berperan dalam keterpilihan. Selain penempatan nomor urut pada surat suara, modal ekonomi juga tidak memberi pengaruh signifikan dalam keterpilihan kedua kandidat tersebut.

---

This research has based on the fact in the domination of kinship politics in the member’s representation of of kinship politics in the member’s representation of Regional People‘s Representative Council (DPRD) of South Sulawesi Province in each period, including women members. The elected women member’s representation in the Pileg (Legislative Election) of 2019 reached 30 percent, however, the majority were the ruling family or leader of the political party. In the dominating of parliament members from the political family, there were two elected women members even without the support of kinship politics and the first time following the election. This research analyzed two women member's non-kinship-based politics of DPRD in utilizing their social and political capital to win the  Pemilu of 2019. The used research method is qualitative with the case study. This research uses Robert D. Putnam’s social capital theory about the analysis of networks, norms, and beliefs related to social capital possession. The study findings show that the elected women candidates even without political kinship background, utilized silaturahmi (hospitable relationship) approach to the community leaders, religious leaders, and utilizing big family networks that can encourage their electedness. Even just involved in the legislative election, but both candidates can build connections with political figures to ease the candidacy. The candidate’s ability to utilize religious identity through the proximity with Islam-based social community and political party motor has also a role in the electedness. Besides the placement of ballot number in ballot paper, economical capital has not also given significant effects on the electedness of both candidates."

"ABSTRAKDi dalam tesis ini akan ditunjukkan hubungan antara nilai-nilai budaya negara Amerika dan politik luar negerinya. Pandangan negara dan bangsa Amerika terhadap dunia luar berakar pada nilai-nilai budaya yang diyakini sebagai suatu pedoman hidup sehingga dalam situasi dan kondisi bagaimanapun biasanya akan dijadikan acuan utama. Nilai-nilai budaya yang membentuk karakter nasional itu secara implisit mendasari visi politik Amerika terhadap dunia luar, misalnya tentang nilai-nilai demokrasi dan kebebasan yang diyakini sebagai prinsip mendasar dalam kehidupan individu dan kehidupan kebersamaan (kolektif). Selanjutnya di dalam tesis ini pula penulis akan menunjukkan adanya penyimpangan politik luar negeri yang dilakukan Amerika dengan menyoroti dan menganalisis masa pemerintahan Presiden Ronald Reagan (1981-1988), terutama mengenai isu kebijaksanaan di bidang peningkatan (akuisiai) kekuatan kapabilitas militer dan intervensionisme. Dalam konteks ini penyimpangan yang dimaksud adalah berupa strategi dan langkah-langkah yang ditempuh Amerika secara tidak taat asas (inkonsisten). Selain itu juga merupakan suatu kenyataan bahwa inkonsistensi tersebut merupakan salah satu karakteristik politik luar negeri Amerika yang berkepanjangan dan hal ini dicoba ditinjau dari perspektif nilai-nilai budaya. Bagi bangsa Amerika, nilai-nilai budaya dan kebudayaan selain berfungsi sebagai pedoman hidup juga diyakini memiliki kebenaran atau validitas universal (Huntington, 1982). Keyakinan atas validitas universal tersebut pada gilirannya telah menimbulkan unsur-unsur hipokrit dari tradisi Amerika yang rnenekankan fungsi dan peranan sebagai bangsa penebus (redeemer nation) dan menggiring ke arah upaya untuk memaksakan nilai-nilainya ke negara lain (Hartz, 1955:81). Sebagai bangsa yang menempati sebuah benua, Amerika berusaha mengkonsentrasikan kepada penghormatan unsur kemanusiaan (humanity) dimana pranata-pranatanya ditujukan bagi kemajuan (progress) dan kebahagiaan (happiness) individu sesuai dengan ajaran Puritanisme. Kemajuan (progress) itu sendiri diyakini sebagai suatu "sense of realizing American ideals" (Huntington, 1982), baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam mempromosikan dan merealisir nilai-nilai Amerika di lingkungan eksternal melalui politik luar negeri itu, paling tidak telah menimbulkan 4 (empat) asumsi yang sering dipraktekkan secara tidak konsisten oleh para presiden Amerika selama ini (Huntington, 1932). Pertama, adalah keliru secara moral bagi Amerika untuk berupaya membentuk institusi-institusi atau pranata-pranata negara lain. Kedua, adalah sukar bagi Amerika untuk terus mempengaruhi perkembangan lembaga-lembaga politik di negara-negara lain. Ketiga, upaya membentuk pranata-pranata negara lain sebenarnya dapat membahayakan pencapaian tujuan politik luar negeri lainnya yang lebih penting terutama mengenai keamanan nasional dan kesejahteraan ekonomi. Keempat, untuk mempengaruhi pembangunan politik negara lain akan membutuhkan ekspansi kekuatan militer dan sumber ekonomi yang besar. Ini pada gilirannya akan membahayakan pelaksanaan demokrasi di dalam negeri Amerika sendiri."

"Masyarakat pemilih di Kabupaten Bandung merupakan bagian yang berperan penting dalam penentuan dan penyelenggaraan kehidupan bernegara mengingat Indonesia merupakn negara demokrasi. Namun keterlibatan warga negara dalam politik pada pemilu maupun pemilukada tidak terlepas dari status ekonomi dan kualitas partai. Faktanya partisipasi politik menunjukkan belum optimal dengan keragaman status sosial ekonomi. Hal ini menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan warga negara terhadap partai politik yang disebabkan tidak jelasnya garis ideologi partai, masih berperannya budaya paternalistik dan tidak dilaksanakannya pendidikan politik dan perpolitikan oleh partai politik."

"ABSTRAKAbad Teknologl merupakan pintu gerbang dan cerminan masuknyaMillenlum ko-3. Untuk ¡tu Indonesia sebagai bangsa harus mampumeningkatkafl keahliannya dan masyarakat agraris menjadi masyarakatteknologi dan industri berbasis pertanian yang akan menjadi dasar kemajuannegeri ¡ni di era tahun 2000. Guna mengejawantahkan hal tersebut, maka Iangkah pertama yang harusdilakukafl adalah dengan meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM)sebagal Iangkah awal yang harus ditingkatkan kemampuannya. Caranya adalahpihak BPP Teknologi dengan dukungari dana dan Bank Dunia melaksanakanprogram pemberlan beasiswa kepada sejumlah pegawal di lingkungan LembagaNon-Departemen dalam bidang Riset dan Teknologi (Ristek) untuk menuntutilmu ko negara-negara yang maju dalam bidang teknologinya. Program inipertama kaN dilakukan pada tahun 1984 dan hingga saat ini masih berlangsung. Seiring dengan berjalannya waktu, maka sekitar bulan Juil ?1997, badalkrisis moneter telah menyerang negara Thaif and. Dan satu bufan kemudian,disekitar bulan Agustus 1997, Indonesia-pun juga tidak tenlepas dan krisis ¡ni Berdasarkan kondisi tersebut, maka program pengembangan SOM di BPPTeknologi harus di evaluasi lagi apakah kebijakan pengiriman studi ke luarnegeri maslh tetap sesuai ataukah harus diubah sebagal akibat adanyaperubahan kondisi ekonomi yang terjadi. Selain ¡tu apakah metode pengukuranproduktivitas di BPP Teknologi sudah benar-benar efektif dan efisien? Dari hasil penelitian ini dijumpal bahwa ternyata tidak ada perbedaanyang signhfikan antara pegawal lulusan luar negeri dengan pegawal lulusandalam n,gerl. Dan terdapat kecenderungan pula bahwa pegawal lulusan dalamnegerl memiliki angka rata-rata produktivitas yang lebih tinggl dan pegawallulusan luar negeri, namun hal tersebut tidaklah signifikan. Hasil ini ternyatajuga sama dengan penelitlan yang dilakukan oleh pihak Bank Dunia. Selanlutnya diperoieh data yang menunjukkan bahwa faktor senloritasyang tergambar dan variabel golongan kepangkatan dan tahun pertamapegawai mulai bekerja di BPP Teknologi berpengaruh secara signifikanterhadap produktivitas pegawal. Hal ini menunjukkan bahwa metode angkakumulatif jabatan fungsional peneliti sangat dipengaruhi oleh variabel tersebut.Hash ¡nl dapat dimaklumi mengingat pegawai yang mulai bekerja tahun 1981tentunya memiliki angka kumulatif yang lebih besar ketimbang pegawai yangmulai bekerja tahun 1988. Dengan demikian bila melihat angka produktìvitasdengan metode ¡ni hams dilihat dengan seksama, sehingga bukan berartiseorang pegawai yang memiliki angka produktivitas yang tinggi, menunjukkandia iebih produktlf ketimbang yang lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ini, ada baiknya pihak manajemen SDMmengevaluasi strategi Prospector yang dijalankan, seperti sangat aktifmengirim para pegawai untuk studi ke luar negeri menjadi menerapkan strategidefender, seperti Iebih menitikberatkan pada maintenance pegawal agarsemakin memacu pegawai untuk bisa meneliti dan mengembangkan teknologldi tanah air. Strategi defender ¡nl bukan berarti program pengiriman studi keJuar negeri harusdihentikan sama sekali, karena dalam kondisi saat ini justruindonesia harus tetap aktif memantau dan menguasai perkembangan teknoiogiyang cepat berubah terutama di negara-negara maju. Namun yang harusdilakukan adalah melakukan prioritas pengiriman studi secara lebih terarah lagiuntuk bidang-bidang Ristek yang memang sangat dibutuhkan. Sejalan dengan monggunaken langkah strategi tersebut, pihakmanajemen juga harus aktif mencari peluang yang ada bagi programpengembangan SDM-nya. Dan bila arah ekonomi sudah mulai membaik,nampaknya strategi Analyzer menjadi langkah yang harus dilakukan, yaitudengan tetap melakukan maintenance terhadap para pegawal sambil aktifkembali meningkatkan pengetahuan pegawai-pegawainya perihalperkembangan Ristek di negara -negara maju. Langkah-langkah tersebut diharapkan agar organisasi daf am hal ini BPPTeknologi tetap dapat melaksanakan program pengembangan SDM-nya,sehingga perkembangan Ristek di tanah air dapat terus berlangsurig danmenjadi modal yang penting bagi bangsa ¡ni guna menghadapi Millenium ke-3pada era tahun 2000 yang akan kita masuki tidak lama lagi."

"This article examines the use of mass media, particularly print media, as means of political communication for candidates in the mayoral election in five regencies in Bali during elections in 2010. This study focuses on two aspects of these elections."