Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""

"Latar Belakang Masalah Sejak terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin bangsa telah memandang demokrasi sebagai suatu sistem politik yang ideal. Kata "ideal" tersebut berarti bahwa bangsa kita mempunyai keinginan yang besar untuk melaksanakan mekanisme pembuatan keputusan sesuai dengan yang dituntut oleh sistem demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang dikehendaki oleh sistem demokrasi itu adalah suatu keseimbangan yang wajar antara hak dan kewajiban politik warganegaranya dalam proses kehidupan politik. Hak politik berhubungan dengan tuntutan-tuntutan terhadap sistem politiknya seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, petisi-petisi kepada lembaga-lembaga ataupun pejabat-pejabat pemerintah, menghimpun perkumpulan-perkumpulan politik dan lain sebagainya. Sedangkan kewajiban politik berkaitan dengan dukungan-dukungan yang harus diberikan kepada sistem politik bersangkutan, misalnya masuk menjadi anggota suatu organisasi politik, mendukung kebijaksanaan yang ada dan berkomunikasi dalam masalah-masalah politik. Namun demikian, dalam kehidupan politik sering tampak bahwa tuntutan-tuntutan yang berbeda-beda cenderung menimbulkan pertentangan-pertentangan yang sangat berbahayn. Pertentangan atau konflik-konflik tersebut, akan berakhir jika pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, baik menggunakan cara musyawarah maupun voting telah mencapai suatu kesepakatan. Di negara-negara berkembang yang sebagian besar tuntutannya banyak dlpengaruhi oleh hal-hal yang bersifat primordial, suasana konflik cenderung menjurus ke arah situasi yang berbahaya. Demikian halnya yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya masa Demokrasi Parlementer (1945-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Pada periode I, partisipasi politik anggota masyarakat ditandai oleh mengalirnya tuntutan-tuntutan yang sangat banyak jumlahnya, sedangkan kapasitas sistem politik belum mampu untuk menampungnya. Misalnya pemerintah belum mampu menggali kekayaan-kekayaan alam yang ada untuk melaksanakan pembangunan. Di samping itu struktur-struktur politik ataupun pejabat-pejabat pemerintah belum mampu untuk memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut. Konsekwensinya, maka muncullah situasi dan kondisi yang tidak mendukung sistem politik yang ada. Terlebih-lebih lagi dengan lahirnya pemherontakan-pemberontakan di daerah yang menentang ataupun tidak puas kepada kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah pusat, misalnya pemberontakan PRRI (15 Pebruari 1959). Di lain pihak partai-partai politik yang beroposisi sering melancarkan mosi tidak percaya kepada partai politik yang berkuasa, sehingga tidak mengherankan jika banyak terjadi pergantian pemerintahan dalam beberapa bulan atau satu tahun saja. Adanya mosi tersebut, pada dasarnya merupakan indikator bahwa dukungan yang diberikan kepada jalannya pemerintahan cukup lemah."

"ABSTRAKTesis ini membahas pro dan kontra sosialisasi politik pemcrintahan Husni Mubarak di al-Azhar. Penclitian ini adalah pcnclitian kualitatif dengan desain deskriptifi Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua sistem pendidikan di Mesir dikontrol oleh Negara dan dijaclikan alat pelanggcngan kekuasaan pemerintahan Husni Mubarak. Sosialisasi politik Husni Mubarak dilakukan melalui kontrol terhadap kurikulum pendidikan, dan lebih khususnya lagi melalui pendidikan kewargaan (civic education) yang diajarkan satu jam dalam scminggu pada sckolah mcnengah. Tcrkait dcngan materi-materi pendidikan agama, pemerintah Husni Mubarak melalui Kementezian Pendidikan Mcsir mengontrol dan mengarahkan supaya dalam pembelajarannya berorientasi pada pcrsatuan nasional, karcna pendidikan dimasukan dalam isu keamanan nasional. Di perguruan tinggi-perguruan tinggi Mesir, pemerintah Husni Mubarak melakukan rcfrcsi akademik-dalam upaya penanaman orientasi politiknya-melalui mangan kelas, lapangan penelitian, dan sensor buku. Sebagai lembaga pendidikan yang tertua di Mesir, bahkan di dunia Islam, al-Azhar memiiiki peran yang signiiikan dalam kehidupan politik dan sosial masyarakat Mcsir, karcnanya ia mcnjadi suluh satu agen sosialisasi politik pemerintahan Husni Mubarak.Sosialisasi politik pemerintahan Husni Mubarak di al-Azhar mcndapat tantangan dari kelompok oposisi temtama kelompok lkhwanul Muslimn yang khawatir akan terseretnya kuiikulurn dan tekbook al-Azhar yang mcngarah kepada sekuler, dan pada akhimya akun menghilangkan indcpendensi al-Azhar schingga melemahkan otoritas keagamaan al-Azhar. Orientasi politik menjadi faktor pcnycbab pro dan kontra sosialisasi politik. Semakin al-Azhar tidak indcpcndcn akan scmakin mudah pcmerintahan Husni Mubarak untuk melakukan politisasi al- Azhar, sebaliknya semakin al-Azhar indcpcndcn akan semakin sulit pemerintah Husni Mubarak untuk mclakukan politisasi al-Azhar.Hasil pcnclitian ini mcnyarankan kcpada al-Azhar umuk memperkuat independensi al-Azhar denganmeminta dikembalikannya pengelolaan wakafsecara penuh kepada al-Azhar, scrta pemilihan Syekh al-Azhar dilakukan olch para ulama senior al-Azhar bukan sepeni saat ini yang, dipilih oleh Prcsidcn. Kcpada pemerintahan Mesir supaya mengeluarkan aturan bam yzuig mcncabut aturan launa tentang pendidikan al-Azhar lcrkuil dcngan pcmilihan Syckh al-Azhar.

---

ABSTRACThis thesis will be focussed at pro`s and C0l.lI1°S of political socialization of the government of Husni Mubarak in al-Azhar. This research is qualitative rescarch with descriptive design. Research result indicates that most of all education system in Egypt controlled by State and made by appliance of continuity power of the govemment Husni Mubarak. Political socialization of llusni Mubarak govemment is done through control to education curriculum, and more specially again passed education of citizen (civic education) which one taught hour clock within a week at high school. Related to matter education of religions, the government of Husni Mubarak pass Ministry of education of Egypt control and point so that in the study orient at national association, because education is national security issue. In Egyptian universities, the govemment of Husni Mubarak repress in academic freedom-an effort cultivation of his political orientation-using classroom, research, and censorship of course books. As lslam?s most prestigious institute of teaming, al-Azhar have role which significant in life of politics and social of Egypt public, hence he become one of political socialization agent of llusni Mubarak government.Political socialization ofthe govemment of Husni Mubarak in al-Azhar get challenge from group of opposition especially group of Ikhwanul Muslimin partying to the curriculum drag of and textbook al-Azhar instructing to secular, and in the end will eliminate iudependency al-Azhar causing weaken religious authority al-Azhar. Political orientation become the cause of pro?s and coun?s of political socialization. During system govemment of authority Egypt hence al- Azhar will continuously become agent of government of political socialization. Progressively al-Azhar is not be independent would progressively easy the government of Husni Mubarak to do politicking of al-Azhar, on the contrary progressively al-Azhar is independent would progressively difficult the government of Husni Mubarak for doing politicking al-Azhar.This research result suggest to al-Azhar for strengthening independency al-Azhar by asking for to retum it the management waqf fully to al-Azhar, and also election of Syckh al-Azhar done by of seniors inoslem scholars (ultima) al-Azhar are not like in this time selected by President. The Egypt govemment so that spend new order abstracting old order conceming education. of al-Azhar related to election of Syckh al-Azhar."

"Interpersonal relations in the polygamy families in rural community; case study in Kabupaten Subang, Jawa Barat Province"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang orientasi politik pemilih di daerah pedesaan dan faktor social ekonomi yang mempengaruhi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pemilihan daerah penelitian dilakukan secara purposif. Daerah yang dipilih adalah kelurahan Labuang, Lalampanua dan Mosso, berada di Wilayah Pembangunan Bagian mandar Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 144 pemilih. Sampel dipi1ih berdasarkan pada metode stratified random sampling dan systematic random sampling. Data primer diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung kepada pemilih dengan menggunaKan daftar pertanyaan. Dari hasil wawancara ini kemudian disederhanakan dalam bentuk tabulasi yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis secara kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana tingkat orientasi politik pemilih terhadap obyek-obyek pemilu. Analisis secara kuantitatif dengan uji statistik Chi Square dan Coefficient of Contingency digunakan untuk menguji faktor sosial ekonomi pemilih yang diduga berpengaruh dan seberapa jauh berpengaruh terhadap arientasi politik pemilih. Dan untuk mengetahui hipotesis (Ho) ditarima atau ditolak digunakan koreksi pembanding x2 tabel degree of freedom = 2 pada taraf signifikansi 0, 05. Hasil penelitian terhadap orientasi politik pemilih menunjukkan bahwa orientasi politik pemilih bervariasi pada tingkat kriteria " rendah" , "sedang" dan "tinggi". Hasil penelitian terhadap faktor sosial ekonomi pemilih menunjukkan bahwa di antara 5 variabel yang diteliti dengan uji statistik Chi Square, variabel jenis kelamin, umur dan penghasilan tidak berpengaruh (non significant) terhadap orientasi politik pemilih, sementara variabel pendidikan dan pekerjaan berpengaruh (significant) terhadap orientasi politik pemilih. Namun, berdasarkan uji statistik Coefficient of Contingency terhadap variabel pendidikan dan pekerjaan menunjukkan nilai yang kecil, yang berarti kurang berpengaruh terhadap orientasi politik pemilih. Dengan demikian, secara keseluruhan variabel sosial, ekonomi yang diteliti tidak menunjukan hubungan yang berarti terhadap orieritasi politik pemilih."

"Paul Allen Beck, mengemukakan bahwa penelitian sosialisasi politik dapat digolongkan dalam dua perspektif umum. Pertama, disebut perspektif pengajaran (the teaching perspective) yang menggambarkan sosialisasi politik sebagai proses melalui mana orientasi-orientasi politik diajarkan. Kedua, perspektif belajar (the learning perspective) yang menekankan pada aktivitas individu untuk belajar sendiri. Pengaruh perspektif pengajaran menjadi dominan setelah munculnya salah satu topik utama dalam penelitian sosialisasi politik yaitu peranan agen-agen sosialisasi politik. Perhatian para ilmuan terhadap topik tersebut di atas dapat dilihat dalam beberapa tulisan. Tulisan Hyman Greenstein, Hess dan Torney, yang membatasi telaahnya pada penelitian empiris dan berusaha menggambarkan pengaruh masing-masing agen sosialisasi politik terhadap 2 pandangan politik individu. Di Indonesia studi sosialisasi politik telah dilakukan oleh para sarjana seperti Win Gandasari Abdullah, Stephen Arneal Douglas, yang lingkup studinya pada tingkat nasional. Sedangkan pada tingkat lokal (pedesaan), studi ini masih jarang dijumpai. Khusus di Sulawesi Selatan studi sosialisasi politik pada masyarakat pedesaan dapat dikatakan belum ada. Walaupun ada tulisan mengenai sosialisasi politik, tetapi tidaklah merupakan perhatian utama. Fakta ini mendorong penulis untuk melakukan studi sosialisasi politik agar dapat dipahami agen-agen sosialisasi politik yang mana berperanan dalam meningkatkan pengetahuan politik masyarakat mengenai sistem politik yang dikembangkan oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu sistem demokrasi. Pada dasarnya sistem politik demokrasi menghendaki adanya keseimbangan yang wajar antara hak dan kewajiban politik anggota masyarakat. Di dalam sistem teori, hak dan kewajiban politik melekat pada "komponen input" dalam sistem politik. Hak politik berkaitan dengan tuntutan-tuntutan terhadap sistem politik. Sedangkan kewajiban politik berhubungan dengan dukungan-dukungan yang diberikan kepada sistem politik. Dengan demikian dapat dipahami bahwa di dalam sistem pengambilan keputusan yang demokratis, setiap anggota masyarakat di samping mempunyai hak politik untuk melakukan tuntutan, juga memikul kewajiban politik untuk mendukung sistem politik yang berlaku. Meskipun demikian, dalam perkembangan sistem politik di Indonesia sering ditemui munculnya tuntutan-tuntutan yang berbeda-beda yang cenderung menimbulkan konflik dalam masyarakat. Hal ini dapat diamati pada masa Demokrasi Parlementer (1945-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Pada periode pertama, muncul tuntutan-tuntutan masyarakat yang sangat besar jumlahnya, sementara kapasitas sistem politik belum mampu memenuhi semua tuntutan-tuntutan itu. Pemerintah belum mampu memanfaatkan kekayaan alam untuk melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Juga partai-partai politik yang beroposisi sering melancarkan mosi tidak percaya kepada partai politik yang berkuasa, sehingga sering terjadi pergantian kabinet sebelum masa pemerintahannya berakhir. Keadaan ini menunjukkan lemahnya dukungan masyarakat terhadap sistem politiknya. "

"ABSTRAKBAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pada masa pemerintahan orde baru tampak adanya usaha yang serius dari pemerintah untuk mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan. Usaha semacam ini memberi petunjuk bahwa wanita diharapkan pula peranannya dalam pembangunan. Harapan pemerintah akan keikutsertaan kaum wanita dalam pembangunan sebenarnya dapat dimengerti terlebih melihat jumlah penduduk wanita yang lebih besar dibandingkan jumlah penduduk pria. Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 1985, jumlah penduduk wanita tercatat 62,4 juta jiwa, sedangkan penduduk pria berjumlah 61,6 juta jiwa1. Penduduk wanita yang besar ini dapat menjadi modal dalam pembangunan bangsa. Di samping itu UUD 1945 menegaskan bahwa wanita di Indonesia berpeluang sama dengan kaum pria untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pasal 27 UUD 1945 menyebutkan : 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu sendiri dengan tidak ada kecualinya. 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 di atas mengungkapkan jaminan hak dan kewajiban bagi penduduk tanpa membedakan apakah wanita atau pria dalam bidang kegiatan dan hak perorangan artinya kaum wanita juga mempunyai kedudukan dan hak yang sama dengan kaum pria dalam masa pembangunan seperti sekarang. Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1986 menyebutkan Wanita, baik sebagai warga negara maupun insan pembangunan mempunyai hak kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria di segala bidang kehidupan bangsa dan dalam segenap kegiatan pembangunan. Sehubungan dengan itu, kedudukannya dalam masyarakat dan peranannya dalam pembangunan perlu terus ditingkatkan serta diarahkan, sehingga dapat meningkatkan partisipasinya dan memberikan sumbangan yang sebesar-besarnya bagi pembangunan bangsa sesuai dengan kodrat, harkat, dan martabatnya sebagai wanita. Pada bagian lain GBHN tahun 1996 menyebutkan : Pembangunan politik merupakan usaha pembangunan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan diarahkan untuk lebih memantapkan perwujudan demokrasi Pancasila. Sehubungan itu dan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan politik perlu lebih di dorong dan dikembangkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik bangsa. Sedangkan Pudjiwati Sajogyo mengungkapkan "tindakan berupa mengajak wanita untuk berpartisipasi dalam pembangunan bukan saja suatu tindakan efesien, tetapi berarti pula pemanfaatan sumber manusiawi dengan potensi tinggi"2. Pada pandangan lain Hanna Papanek mengatakan : Ada alasan yang sangat sederhana untuk mengadakan penelitian lapangan mengenai golongan wanita dalam masyarakat manapun. Kita kurang mengetahui tentang wanita daripada tentang pria dalam masyarakat manapun yang pernah dikaji. Dari sudut tinjauan merata terhadap semua pengetahuan yang dikumpulkan oleh para ahli antropologi, ahli, sosiologi, ahli ilmu politik, ahli ilmu sejarah, dan ekonomi, kita dapat menarik kesimpulan yang sangat sederhana bahwa diperlukan penelitian lebih banyak mengenai wanita dalam hgmpir setiap bidang social budaya yang mungkin ada. Sedangkan T.G. Ihromi mengatakan : Dengan adanya landasan formal dalam GBHN mengenai peranan dan tanggung jawab wanita dalam masa pembangunan maka jelas bahwa proses pembaagunan telah berpengaruh dan dipengaruhi oleh wanita. Beberapa pandangan di atas menunjukkan bahwa peningkatan peran serta wanita dalam segala bidang memberi gambaran pula tentang peran serta wanita dalam bidang politik?. "