Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The economic crisis in 1997 has confirmed the Indonesian society that white collar criminality also exist in their country. The failure to bring the corporate criminals to court was caused by the difficulty of the Indonesian justice system to accept that corporations can also be held accountable under the Indonesian criminal law. On the other hand, legislature has accepted that corporations (as juristic persons) can be held liable, beside the managers (as natural persons). Since 1955, law no. 7 on economic crimes also includes juristic persons as subjects of the law. This has been fallowed by the legislature in 1963 (law on subversion), 1976 (law on drug abuse) and 1997 (law on the environment). In 1993 a draft of the new Penal Code for Indonesia was submitted to the Minister of Justice. No step have been taken yet to implement the code, which in article 44 explicitly states that corporations can be held responsible for criminal acts. With respect to a law enforcement strategy against corporate crimes, the author wishes to distinguish between organized crimes and crimes 'by organization. Both can be done by or through corporations."

"Tesis ini membahas mengenai penerapan dari Whistleblowing System (WBS) dalam internal korporasi, dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan korporasi. Penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif, yang bersifat eksploratif-identifikatif. Hasil dari penelitian ini menyarankan bahwa perlu dirancang sebuah mekanisme khusus yang dapat menggabungkan perlidungan yang diberikan oleh Intemal Korporasi dengan Pihak eksternal yang terkait, yang diterapkan melalu perangkat regulasi yang ada, dan perlu dijalin kerjasama dengan pihak eksternal oleh korporasi dalam rangka penerapan WBS."

"Tulisan ini membahas pencegahan kejahatan situasional yang dilakukan oleh TIMPORA Jakarta Selatan dalam mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing di Apartemen X. Untuk mencapai pencegahan Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal yang efektif diperlukan pengawasan yang maksimal dan tanpa hambatan. Namun jika dalam proses pengawasan faktor penghambat muncul, maka akan menyebabkan warga asing memiliki pilihan rasional untuk melakukan pelanggaran keimigrasian. Tulisan ini menunjukan pencegahan kejahatan situasional yang dilakukan oleh TIMPORA Jakarta Selatan belum cukup efektif. Faktor penghambat seperti kurangnya sumber daya manusia yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap warga negara asing serta belum maksimalnya koordinasi terhadap instansi terkait lainnya dalam melaksanakan pengawasan secara administratif maupun pengawasan langsung di lapangan. Dampak dari lemahnya pengawasan tersebut adalah mudahnya warga negara asing melakukan pelanggaran keimigrasian. Perlu adanya upaya peningkatan pengawasan baik secara administrartif maupun pengawasan lapangan agar meningkatkan resiko bagi warga negara asing yang ingin menjadi TKA ilegal di Apartemen X.

---

This paper discusses about the situational prevention conducted by the TIMPORA in order to prevent the immigration misuse that doing by the foreign citizen in X Apartemen. To reach the effective prevention of the immigration misuse, they need the maximum supervision without any problem. If in the supervision process there is a problem, it made the foreign citizen has the rational reason to do the immigration misuse. This paper show that the supervision of the immigration misuse at the TIMPORA is not effective yet. The factors that can be a problem of this surveillance is the human resource to watch the foreign citizen from the immigration misuse. the other factor is the coordination with the relevant instance not maximal either administration or surveillance at the location the effect from that less surveillance is the foreign citizen can do the immigration misuse easily. Increase the surveillance both of the administrative or live surveillance at the location is needed to increase the risk for the citizen foreign that want to become Illegal foreign worker in X Apartement."

"Penggunaan senjata api oleh Fold tidak terlepas dari ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang wewenang, tata Cara dan pertanggung jawabannya. Adanya ketidak jelasan dan ketidak pastian dalam penggunaan dapat mendorong terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam menggunakan senjata api. Di mana secara berlanjut kondisi tersebut sangat memungkinkan masyarakat karena hak asasinya dilanggar, demikian pula bagi Polri citranya akan terus memburuk dimata masyarakat.Adapun rumusan masalah penelitian adalah bentuk-bentuk penggunaan senjata api yang cenderung untuk di simpangkan sehingga menjadi penyimpangan kepolisian (abuse of power). Bagaimana terjadinya penyimpangan maka berkaitan erat dengan perilaku pembentukan anggota dalam melaksanakan tugas baik yang bersumber dari dalam diri (Kondisi Psikologis) ataupun lingkungan sosial (Social Interaction) yang turut membentuk dan mempengaruhi anggota berperilaku.Adapun metodologi yang digunakan dalam melakukan penelitian di Unit Resmob Polda Metro Jaya adalah penelitian yang berifat kualitatif, yang didasarkan oleh pemikiran bahwa untuk dapat, melihat perilaku dapat juga dilakukan pemahaman-pemahaman terhadap kehidupan sosial. Sedangkan untuk menganalisis hasil penelitian tentang adanya kecenderungan penyimpangan kepolisian. Teori yang digunakan adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Klitgard.Dari serangkaian penelitian yang dilakukan ditemukan fakta yang melatar betakangi motivasi, pertimbangan-pertimbangan dan pertanggung jawaban yang telah membentuk kondisi psikologis dimana kondisi psikologis ini berinteraksi dengan lingkungan sosial maka terbentuklah perilaku sosial dalam pelaksanaan tugas anggota Unit Resmob Polda Metro Jaya. Terutama dalam penggunaan senjata api yang cenderung untuk disimpangkan.Sesuai dengan permasalahan bahwa perilaku yang dibahas adalah perilaku yang menyimpang atau penyimpangan kepolisian. Maka, penyimpangan yang ada pada Unit Resmob tentang penggunaan senjata api yaitu karena adanya penggunaan power yang berlebih penerapan diskresi serta tidak adanya pertanggungjawaban secara jelas dan pasti dalam operasionalisasi penggunaan senjata api pada pelaksanaan tugas.Penggunaan senjata api dan kekerasan adalah bukan satu-satunya cara dalam rangka penegakan hukum jadi upaya penegakan hukum yang mengedepankan kekerasan dengan menggunakan senjata api oleh Polri harus dapat dirubah."