Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Secara umum, luas areal dan kepadatan penduduk kota menjelaskan bahwa kota adalah tempat dimana semua manusia dengan karakteristik masingg-masing hidup bersama dan bersosialisasi. Perbedaan ini menimbulkan tekanan tersendiri yang dapat berperan sebagai pemicu terjadinya konflik. Tingkat heterogenitas, faktor ekonomi, sosial dan budaya kerap menjadi faktor pemicu terjadinya konflik sosial di DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konflik yang terjadi dalam struktur kota serta faktor yang menjadi penentu terjadinya konflik dalam masing-masing zona struktur kotaDengan menggunakan analisis faktor, dapat diketahui faktor penentu konflik dalam tiap zona struktur kota DKI Jakarta. Selanjutnya analisis keruangan digunakan untuk mengetahui perbedaan masing-masing zona berdasarkan faktor penentu konflik pada tiap zona tersebut.Konflik perkotaan dapat terjadi dalam ruang kota yang berbeda dengan penyebab yang berbeda pula. Untuk mengetahui perbedaan konflik dalam tiap ruang kota, maka DKI Jakarta dibagi menjadi 3 (tiga) zona, yaitu: zona inti kota, zona peralihan (transisi), dan zona pinggiran. Zona inti kota terdapat di bagian tengah, meliputi Kecamatan Kebayoran Baru, Setia Budi, Tanah Abang dan Senen. Zona peralihan berada di bagian selatan dan utara zona inti kota, meliputi Kecamatan Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pancoran, Kramat Jati, Jatinegara, Menteng, Cempaka Putih, Kemayoran, Sawah Besar, Gambir, Kebon Jeruk, Grogol Petamburan, Tambora, Taman Sari, dan Tanjung Priok. Di luar kedua wilayah itu dikelompokkan sebagai zona pinggiran kota.Berdasarkan zona struktur kota tersebut, diketahui bahwa konflik yang terjadi di DKI Jakarta terjadi di dalam zona struktur kota yang berbeda dengan faktor penentu yang berbeda pula. Dengan analisis faktor dan analisis keruangan didapatkan bahwa faktor penentu konflik di zona inti kota dan zona peralihan adalah faktor fasilitas, sedangkan faktor eksternal adalah faktor penentu konflik di zona pinggiran"

"Pendidikan merupakan jalan keluar yang paling efektif bagi program pengentasan kemiskinan pada jangka menengah dan panjang. Belanja pendidikan pada prinsipnya diarahkan untuk dapat mendorong masyarakat miskin dalam hal meningkatkan kualitas hidupnya melalui hasil yang dicapai dari pendidikan. Karena itu penting untuk memastikan bahwa manfaat belanja pendidikan diterima secara proporsional oleh golongan masyarakat miskin. Untuk melakukan analisa terhadap distribusi dari manfaat belanja pendidikan yang diterima kelompok pendapatan masyarakat digunakan alat analisa Benefit Incidence Analysis. Manfaat belanja pendidikan yang dibelanjakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tingkat SMP Negeri di Kota Adm. Jakarta Barat terdistribusi secara dominan kepada kelompok pendapatan C (Rp. 1000.000 - 3000.000) sebesar 28,12% dan paling kecil diterima oleh kalompok pendapatan terkaya (>5000.000) sebesar 10,38%, sedangkan kelompok masyarakat termiskin hanya menerima 13,46% manfaat belanja pendidikan. Sedangkan dilihat dari kelompok sekolah SMP Negeri di Kota Adm. Jakarta Barat manfaat terbesar diterima oleh kelompok sekolah 2 sebesar 27,41% sedangkan sekolah dengan kualitas terendah hanya mendapat 14,09%. Secara spesifik manfaat riil belanja pendidikan paling banyak diterima oleh kelompok pendapatan C pada sekolah kelompok 2 sebesar Rp. 8,64 milyar dan terkecil diterima kelompok pendapatan E di kelompok sekolah 5 sebesar Rp. 1,18 milyar.

---

Education is the most effective solution for poverty alleviation program in the medium and long term. Education spending is principally directed to encourage the poors to improve their quality of life through education process. It is therefore very important to ensure that the benefits of education spending received by the poorest income groups in society. This thesis analyzes the distribution of education spending received across income group using Benefit Incidence Analysis. The benefits of education expenditure spent by the Government Province of Jakarta at Junior High School in City Adm. Jakarta Barat is predominantly distributed to income group C (1 million ? 3 million) at 28,12%, while the poorest income group received 13,46% of the budget and the richest received the smallest benefits by 10,38%. By school group the benefits predominantly is received by school group 2 by 27,41% and the lowest quality group only received 14,09%. Specifically, the real benefits of education spending is received by income group 3 on school group 2 by Rp. 8,64 billion and the smallest received by income group E on school group 5 by Rp. 1,18 billion."

"Penulisan tesis ini bertujuan menjawab berbagai kegagalan program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mengatasi kemiskinan dalam masa krisis ekonomi dengan meninjau implementasi kebijakan PDM-DKE ( Pemberdayaan Daerah daiam Mengatasi Krisis Ekonomi ) Dan PZKP ( Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan ) di Jakarta dengan kasus pelaksanaan di Kelurahan Kapuk di Jakarta Barat. Seiain itu dari acuan kegagalan tersebut, penuiis berusana menyusun konseo pemberdayaan bagi pengentasan kemiskinan meiaiui kebijakan oemberciayaan masyarakat yang optimal dalam mengatasi kemiskinan oerkotaan di Jakarta. Peralatan AHP ( Ana/yor Hierarchy Process ) digunakan untuk menyusuri konsep penyempurnaan program pemberdayaan dengan basis dari be-rbagai elemen yang diambii dari konsep dan peiaksanaan P2KP dan PDM-DKE di Jakarta dengan kasus kelurahan Kapuk.Adapun aiasan Kelurahan Kapuk dijadikan sebagai tempat atau Studi kasus dilaksanakannya kedua program tersebut disebabkan kelurahan tersebut menerima alokasl dana terbanyak ( 1997-1998/1999 ) di Jakarta melalui dua program yang bercirikan pemberdayaan masyarakat ( P2KP dan PDM-DKE ) juga dikarenakan mewakili kawasan miskin dan kumuh Serta padat Jakarta dilihat jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan kondisi permukimannya.Penelitian ini adalah juga studi kasus kebijakan yang melihat proses pelaiwanaan hasil kebijakan atas penanggulangan kemiskinan di Jakarta khususnya masa krisis ekonoml tahun 1996 akhir -1998 lalu. Adapun kedua kebljakan P2KP dan PDM-DKE dianalisis sebagai suatu program pemberdayaan masyarakat yang tidak tepat untuk masyarakat Jakarta berdasarkan studi literatur dan berbagai hasil survey serta dengan bantuan informasi para expert yang mewakili setiap stakeholder atas tujuan kebljakan pemberdayaan masyarakat."

"Upaya pelestarian bangunan cagar budaya di wilayah DKI Jakarta banyak mengalami tantangan serta rumit ditangani. Hal ini dikarenakan banyaknya pihak yang berkepentingan dengan bangunan cagar budaya itu sendiri. Penetapan bangunan cagar budaya di wilayah DKI Jakarta yang pemah dilakukan masih banyak mengundang permasalahan. Dalam penetapan bangunan cagar budaya dirasakan adanya kendala pada lemahnya sistem penilaian yang diterapkan. Penetapan yang dilakukan tidak didasarkan penelitian, masih bersifat sektoral sesuai dengan sudut pandang disiplin ilmu tertentu. Kriteria penilaian dibuat oleh pembuat kebijakan tanpa melibatkan masyarakat pemilik bangunan cagar budaya.Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibuat suatu sistem penilaian bangunan cagar budaya yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan penilaian dari berbagai kepentingan. Sistem Penilaian yang diusutkan terdiri dari penilaian secara akademis, yaitu penilaian secara ilmiah didasarkan kepada keseimbangan penilaian diantara disiplin ilmu Arkeologi, Sejarah dan Arsitektur serta mempertimbangkan aspek hukum. Penilaian akademis terdiri dari delapan kriteria, yakni kriteria sejarah didasarkan pada empat tolok ukur, kriteria keaslian didasarkan pada empat tolok ukur, kriteria umur didasarkan pada dua tolok ukur, kriteria manfaat didasarkan pada enam tolok ukur, kriteria estetika didasarkan pada dua tolok ukur, kriteria gaya didasarkan pada lima tolok ukur, kriteria kelangkaan didasarkan dua tolok ukur, kriteria kondisi bangunan didasarkan tiga tolok ukur. Pada pelaksanaan penilaian, dilakukan pembobotan pada masing-masing kriteria untuk mengetahui seberapa penting kriteria tersebut relatif satu dengan lainnya. Pembobotan mempertimbangkan kepentingan pemilik bangunan cagar budaya. Untuk mengetahui kepentingan pemilik bangunan diajukan sistem penilaian dengan menggunakan kuisioner. Hasil kuisioner diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh kebutuhan pelestarian bangunan cagar budaya dari sisi pemilik bangunan. Sehingga kebijakan penilaian mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak (win-win solution). Selain itu dilakukan pula penilaian secara non akademis, yaitu permasalahan yang terjadi di lapangan akibat dari diterapkannya kriteria penilaian yang pernah dibuat. Permasalahan yang ada terdiri dari enam permasalahan, yakni birokrasi pelestarian, ketatakotaan, fisik bangunan, kurangnya partisipasi pemilik bangunan, anti kolonialisme dan etnis tertentu, ekonomi."