Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Semenjak akhir 90-an, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang mempunyai permasalahan kerusakan lingkungan terbesar di dunia. Berbagai keluhan terkait semakin mengkhawatirkan. Kerusakan lingkungan di Indonesia melahirkan instrumen hukum yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan lingkungan yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu dilengkapi juga dengan adanya Kementerian Lingkungan Hidup, badan-badan lingkungan di daerah serta kelengkapan teknis pelaksanaan yakni Penyidik Lingkungan Hidup. Walaupun demikian, penyelesaian kasus kejahatan lingkungan masih minim. KLH yang memiliki instrumen seharusnya mampu menegakan hukum lingkungan dengan baik, namun pada pelaksanaannya terdapat kendala dalam kewenangan antara KLH dan instansi lain yang bersangkutan terkait permasalahan lingkungan. Dalam memperdalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan penjelasan deskriptif dengan mengolah data temuan dan dihubungkan pada kerangka pemikiran untuk selanjutnya memperoleh hasil analisa terkait hambatan yang ada dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

---

Since the late 90's Indonesia have became one country with the most environmental degradation issue. Various complaints according to environmental issues in Indonesia became the base of the specific regulation about environmental protection and managment Act. invention (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Besides the regulation, there are also Indonesia's Ministry of Environment, local environmental agencies and environmental investigator as technical implementation utillity. Although govenrment has every aspects that needed, completion of environmental crime cases still minimal. Indonesia?s Ministry of Environment as the government?s institution should be able to enforce environmental laws properly. But pratically, there are constraints within the authority between the ministry and other institutions that competent on environmental degradation issue. This research try to describe the constraint within enforcement of environmental laws in Indonesia qualitatively, also analyze the problems based on data findings and framework."

"Tesis ini membahas tentang analiasa terhadap proses penetapan pajak lingkungan dalam Undang - Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk mendeskripsikan proses perumusan dan penetapan pajak lingkungan dalam undang - undang nomor 32 tahun 2009, keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perumusan serta pandangan pemangku kepentingan terhadap isu pajak lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode Regulatory Impact Analysis. Data didapatkan melalui wawancara mendalam terhadap pembuat kebijakan Pemerintah dan DPR serta stake holder KADIN dan KEHATI serta dilengkapi dengan dokumen yang berkaitan dengan proses pembuatan Undang - Undang nomor 32 tahun 2009. Dengan metode ini diharapkan informasi yang didapatkan untuk menggambarkan bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses perumusan pajak lingkungan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa proses pembentukan UU nomor 32/2007 yang mengacu kepada UU nomor 10 tahun 2004 dilakukan dalam waktu yang relatif singkat sehingga tidak melibatkan stakeholder dalam setiap tahapan proses pembentukan undang - undang yang pada akhirnya ditemukan ketidakserasian pandangan pemerintah dengan pemangku kepentingan terhadap pajak lingkungan sebagaimana yang dimuat dalam UU 32/2009. Disamping itu tidak analisa manfaat dan biaya yang dilakukan dalam proses perumusan undang - undang tersebut.

---

This study focused on analyzing the process of assessment process of environmental tax in the Act of number 32 of 2009 on Protection and Environmental Management. The purpose of this research is to describe the process of formulation and assessment process of environmental tax in the Act of number 32 of 2009, and the stakeholders involvement in the formulation process also their point of view about environmental tax issue.

The methodology used Regulatory Impact Analysis. Data were obtained through in depth interviews with Policy Maker Government and DPR and Stakeholders KADIN and KEHATI and data also equipped with documents which are related to the process of making Act number 32 of 2009. Through this methodology, the writer expected any information gained were able to describe how far the Stakeholders involvement in every stages of formulation environmental tax process.

Based on the result of this research I conclude that the process of Law - Making number 32 2007 which refer to Act number 10 in 2004 had been done in very short time so that there were no Stakeholders were involved in its process. Finally, in this research found discrepancies point of view between government and environmental tax's Stakeholder as contained in constitution number 32 2009. In addition to, there were no cost and benefit analysis in that process."

"Pengelolaan sumber daya alam laut yang selama ini bertumpu pada pemerintah (government based resource management) ternyata tidak efektif karena memang tidak sensitif dengan kondisi realitas lokal, dan membutuhkan biaya yang tinggi. Berbagai peran dengan berbagai pihak tentu akan mengurangi beban dan tanggung jawab pemerintah dan sekaligus akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan usaha-usaha pengelolaan lingkungan (konservasi). Salah satu partner pemerintah yang paling potensial adalah komonitas masyarakat adat. Disamping komunitas ini akan menjaga lingkungan karena adanya ketergantungan atas kepentingan jangka panjang dengan lingkungan lokalnya, mereka juga sudah memiliki sistim pengetahuan, kearifan yang dalam dan Cara pengelolaan sumber daya alam laut secara tradisional. Bagaimanapun sistem pengetahuan lokal tentang laut dalam bentuk pandangan dan sikap penduduk lokal ini sudah matang dan terbukti mampu menyediakan kebutuhan mereka, misalnya pemberlakuan "sake," yang artinya mekanisme tradisional dalam pengelolaan sumber daya perikanan di masyarakat lokal Desa Pare Kabupaten Sangihe Talaud Propinsi Sulawasi Utara. Di masyarakat Maluku dikenal dengan Istilah "Saar. Model yang sama pula ditemukan di masyarakat Desa Senamai dan Desa Endokisi Kecamatan Demta Kabupaten Jayapura Propinsi Papua.Tesis ini berangkat dari upaya-upaya tersebut diatas, khusus yang dilakukan oleh masyarakat desa Senamai dan desa Endokisi yang langsung bersentuan dan hidup di wilayah pesisir Teluk Tanah Merah. Memilih lokasi ini adalah didorong oleh keunikan sistim pengetahuan lokal yang ada pada mereka sangat abstrak yang sulit bagi orang luar bisa memahaminya. Karena pengetahuan lokal yang satu ini bersifat pandangan dan sikap bisa terwujud kalau melalui wadah lembaga adat yang melaksanakan norma-norma atau aturan-aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Hampir sebagian dari hasil penelitian ini menunjukan data tentang aturan adat di desa Senamai dan desa Endokisi tidak tertulis.Bicara soal pandangan dan sikap adalah sesuatu yang tidak tertulis, ini menunjukan sebagian dari bentuk pengetahuan local dituangkan dalam bentuk aturan-aturan adat yang ditaati dan dilaksanakan, yang bagi orang luar sulit untuk di mengerti. Apalagi taut adalah sesuatu wilayah yang terbuka, disana tidak di temukan batas-batas yang menurut orang luar desa, siapa saja berhak mencari di wilayah laut sekitarnya. Nyatanya tidak demikian, sebab masyarakat di wilayah ini mempunyai cara Pandang terhadap laut sangat berbeda dengan orang luar. Mereka mengetahui bahwa laut adalah Ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga perlu dijaga dan dirawat dari kerusakan. Pemahaman semacam ini soda lama dimiliki yang tertuang dalam Pandangan dan Sikap mereka yang mengalir dalam suatu sistem nilai budaya yang mencermikan pandangan terhadap laut diibaratkan sebagai seorang wanita (ibu) yang memberi makan kepada mereka. Secara langsung mempengaruhi sikap melindungi laut dari kerusakan.Untuk mengulas permasalahan ini dipilih metode Descriptive Research, guna menjelaskan permasalahan terfokus pada obyek yang dikaji dari empat pertanyaan utama masalah, yaitu ; (1) bagaimana wujud gagasan alam pikir masyarakat tentang pengelolaan/pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut di Desa Senamai dan Desa Endokisi,? (2) bagaimana wujud alam pikir masyarakat tentang pemanfaatan dan pelestarian sumber daya laut di Desa Senamai dan Desa Endokisi,? (3) bagaimana wujud fisik pemanfaatan dan pelestarian lingkungan pesisir dan laut Desa Senamai dan Desa Endokisi,? (4) bagaimana melestarikan pengetahuan lokal tentang pemanfaatan dan pelestarian di masyarakat Desa Senamai dan Desa Endokisi?. Berdasar empat pertanyaan tersebut menghasilkan tujuan penulisan Tesis ini adalah untuk mengetahui alam pikir dan perlakuan atau tindakan nyanta pengetahuan lokal menyangkut pengelolaan dan pelestarian sumber daya laut dan pesisir pada masyarakat ini. Dengan demikian, perlu perhatian semua pihak (stakeholder) mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut sesuai dengan kebutuhan lokal.Untuk mencapai hal tersebut, tidak hanya dapat dicapai dengan suatu bentuk pendekatan dalam hal tulisan ini atau peraturan, juga program bantuan pemerintah, tetapi perlu ada keterbukaan antara pihak masyarakat lokal dan pemerintah menyadari akan keterbatasan yang perlu saling diisi, berdasar pendekatan pemberdayaan pengetahuan local secara kontiniu tents berpartisipasi melindungi wilayah laut dan pesisir dari kerusakan. Akhir dari pemberdayaan dan partisipasi pengetahuan lokal tidak lain merupakan tujuan dari paradigma baru yang dikembangkan melalui konsep Otonomi Daerah. Ini sangat berpeluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan demikian Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengelolahan sumber daya yang dimilikinya, untuk memenuhi kebutuhan lokal, dan harapan hidup di lingkungan pesisir ini tetap terlestari."

"Manusia senantiasa mengembangkan kearifan Iingkungan (ecological wisdom) berdasarkan pengalamannya beradaptasi secara aktif, sebagai pedoman daiam mengolah sumber daya alam dan mengelola lingkungan, karena ketergantungannya pada lingkungan hidup dan menyadari akan arti pentingnya keseimbangan Iingkungan yang harus dirawatnya. Adat Minangkabau merupakan mekanisme adaptif yang dikembangkan masyarakatnya dan memiiiki iandasan filosomi dasar alam terkembang jadi guru, merupakan aouan norrnatif periiaku yang sarat mengandung unsur-unsur pelestarian lingkungan. Melalui peran pendidikan, pewarisan nilai adat menjadi efektif digunakan sebagai sarana pelestafian Iingkungan Salingka Danau. Penelitian ini bertuiuan untuk menemukan pemahaman masyarakat Salingka Danau terhadap konservasi lingkungan yang berkaitan dengan kualitas pelestarian Iingkungan Saiingka Danau, menemukan pemahaman masyarakat Salingka Danau trhadap pewarisan nilai adat Minangkabau yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, dan membuat model pewarisan nilai adat Minangkabau yang efektif digunakan sebagai sarana pelestarian lingkungan Salingka Danau. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Hubemlan. Pengumpulan data dilakukan dengan data primer dan sekunder yang meliputi anaiisis fokus dan sub fokus. Teknik pengumpulan data dengan observasi langsung, pengisian angket, Serta in depth inten/iew dengan responden terpilih. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis jaringan hubungan sebab akibat. Hasil peneiitian rnenunjukkan bahwa.- pelestarian Iingkungan dapat didukung oleh pemahaman terhadap konservasi lingkungan yang berinteraksi positif dengan pemahaman terhadap pewarisan nilai adat, dimana adat Minangkabau berisi berbagai nilai adat yang dapat diwariskan dengan model yang melibatkan berbagai komponen, sehingga pewarisan nilai adat menjadi efektif sebaga? sarana dalarn pelestarian Iingkungan Danau.

---

Human often improverecotogicai-wisdom as guidance to process natural resources and 'manage environment due to their independences on living environment and their realization of importance of environmental balance that has to be maintained. The ecological wisdom which is improved based on experience adapting actively will function as guidance to construct relationship with the environment. Minangkabau custom is adaptive mechanism improved by its society, has philosophical basis of nature improved to be teacher. Environmental conservation of Salingka Lake can be supported by understanding about lake environmental conservation which is positively interacted with understanding about inheritance of Minangkabau custom value. Minangkabau custom contains various custom value which can be inherited with model involving education function so that custom value inheritance will be effectively used as facility in Salingka Lake conservation.

The purpose of this study is to know about factors which cause decrease of environmental quality in Maninjau lake area, to find a part of Minangkabau custom being able to be inherited through education in environmental cosenration, and to make a model of custom vaiue inheritance will be effectively used as facility of environmental conservation lake.

Research methods used are qualitative approach improved by Miles and Huberman. Data collection is done with primary and secondary data involving analysis of focus and sub focus. Techniques of data collection are done by directly observation, questionnaire, and in depth intenriew with chosen respondents. Data analysis in this study uses analysis of cause-effect relationship. network.

The result of this study shows that environmental conservation can be supported by understanding of environmental conservation interacting potively with understanding of custom value inheritance Minangkabau custom consist of various custom value inherited with a model including various components, so that custom value inheritance will be effective as a facility in environmental conservation. "

"Manusia senantiasa mengembangkan kearifan Iingkungan (ecological wisdom) berdasarkan pengalamannya beradaptasi secara aktif, sebagai pedoman daiam mengolah sumber daya alam dan mengelola lingkungan, karena ketergantungannya pada lingkungan hidup dan menyadari akan arti pentingnya keseimbangan Iingkungan yang harus dirawatnya. Adat Minangkabau merupakan mekanisme adaptif yang dikembangkan masyarakatnya dan memiiiki iandasan filosomi dasar alam terkembang jadi guru, merupakan aouan norrnatif periiaku yang sarat mengandung unsur-unsur pelestarian lingkungan. Melalui peran pendidikan, pewarisan nilai adat menjadi efektif digunakan sebagai sarana pelestafian Iingkungan Salingka Danau.Penelitian ini bertuiuan untuk menemukan pemahaman masyarakat Salingka Danau terhadap konservasi lingkungan yang berkaitan dengan kualitas pelestarian Iingkungan Saiingka Danau, menemukan pemahaman masyarakat Salingka Danau trhadap pewarisan nilai adat Minangkabau yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, dan membuat model pewarisan nilai adat Minangkabau yang efektif digunakan sebagai sarana pelestarian lingkungan Salingka Danau.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Hubemlan. Pengumpulan data dilakukan dengan data primer dan sekunder yang meliputi anaiisis fokus dan sub fokus. Teknik pengumpulan data dengan observasi langsung, pengisian angket, Serta in depth inten/iew dengan responden terpilih. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis jaringan hubungan sebab akibat.Hasil peneiitian rnenunjukkan bahwa.- pelestarian Iingkungan dapat didukung oleh pemahaman terhadap konservasi lingkungan yang berinteraksi positif dengan pemahaman terhadap pewarisan nilai adat, dimana adat Minangkabau berisi berbagai nilai adat yang dapat diwariskan dengan model yang melibatkan berbagai komponen, sehingga pewarisan nilai adat menjadi efektif sebaga€ sarana dalarn pelestarian Iingkungan Danau.

---

Human often improverecotogicai-wisdom as guidance to process natural resources and ' manage environment due to their independences on living environment and their realization of importance of environmental balance that has to be maintained. The ecological wisdom which is improved based on experience adapting actively will function as guidance to construct relationship with the environment. Minangkabau custom is adaptive mechanism improved by its society, has philosophical basis of nature improved to be teacher. Environmental conservation of Salingka Lake can be supported by understanding about lake environmental conservation which is positively interacted with understanding about inheritance of Minangkabau custom value. Minangkabau custom contains various custom value which can be inherited with model involving education function so that custom value inheritance will be effectively used as facility in Salingka Lake conservation.The purpose of this study is to know about factors which cause decrease of environmental quality in Maninjau lake area, to find a part of Minangkabau custom being able to be inherited through education in environmental cosenration, and to make a model of custom vaiue inheritance will be effectively used as facility of environmental conservation lake.Research methods used are qualitative approach improved by Miles and Huberman. Data collection is done with primary and secondary data involving analysis of focus and sub focus. Techniques of data collection are done by directly observation, questionnaire, and in depth intenriew with chosen respondents. Data analysis in this study uses analysis of cause-effect relationship. network.The result of this study shows that environmental conservation can be supported by understanding of environmental conservation interacting potively with understanding of custom value inheritance Minangkabau custom consist of various custom value inherited with a model including various components, so that custom value inheritance will be effective as a facility in environmental conservation."

"Penulisan ini berupaya untuk menganalisis bagaimana pemerintah menanggapi permasalahan mengenai isu lingkungan hidup yang sudah hadir pada tahun 1960-an. Sejak meningkatnya kebutuhan infrastruktur serta teknologi di Indonesia menyebabkan perkembangan yang meningkat begitu pesat. Infrastruktur yang dibangun diantaranya seperti industri, gedung-gedung perkantoran, hingga pemukiman warga. Akan tetapi, dengan adanya pembangunan-pembangunan tersebut memberikan dampak terhadap lingkungan. Pemerintah pada masa Orde Baru menanggapi permasalahan tersebut dengan menerapkan berbagai kebijakan, seperti dibentuknya Kementerian Lingkungan Hidup serta memberikan mandat kepada Emil Salim sebagai Menterinya guna mengatasi masalah lingkungan Hidup yang semakin mengakar. Salah satu langkah awal yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup adalah dengan menetapkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, Pemerintah juga membuat kebijakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam upaya mengontrol dan mengawasi industri-industri yang berpotensi besar dapat merusak lingkungan hidup. Karya penulisan ini berbeda dengan karya- karya sebelumnya karena dari hasil yang didapat dalam penelitian-penelitian mengenai permasalahan lingkungan hanya ditulis secara umum dalam aspek lingkungan ataupun hukum tanpa menggunakan penulisan sejarah, sedangkan penulisan ini ditulis dengan pendekatan penulisan sejarah lingkungan. Dari hasil penulisan ini dapat dijelaskan bahwa penerapan kebijakan AMDAL pada masa ini terbukti belum dapat diimplementasikan dengan sesuai karena sejak kebijakan tersebut diterapkan masih banyak penyelewengan-penyelewengan yang terjadi.

---

This study aims to define how the government responds to problems regarding environmental issues that present in the early 1960s. Since the increase of infrastructure development as well as technology in Indonesia, the country’s development is increasing rapidly. Several infrastructures that were built are such as industry, office buildings, to residential areas. However, with those infrastructures being built, it gave bad impacts to the environment. In the new order era, the government responded to that problem by applying a series of policies, such as the formation of the Ministry of Environment and giving Emil Salim a mandate as the minister to resolve problems regarding the living environment which was getting bigger. One of the initial steps done by the Ministry of Environment was establishing Law No. 4 of 1982 regarding basic provisions of environmental management. Besides that, the government also established Analysis Regarding Environmental Impact (AMDAL) in an attempt to control and to supervise industries which have big potential to harm the environment. This study is different from the previous studies because the results of the previous ones regarding environmental problems were only written generally in the aspects of environment and law but not in the aspect of history, while this study is written with an approach of environmental history. From this study, it can be explained that the practice of AMDAL policy in this era is proven cannot be implemented yet accordingly, because since the establishment of that policy there are still many frauds and deceptions that happen."

"Paling tidak ada empat alasan penting bagi penelitian mengenai perlindungan lingkungan hidup dalam perdagangan internasional, khususnya berkaitan dengan ekspor Indonesia di bidang produk perikanan dan kehutanan. Pertama, ada kecenderungan bahwa penerapan hambatan non-tarif, terutama dari negara-negara maju, semakin meningkat, dan salah satu aspeknya terkait dengan masalah lingkungan hidup. Kedua, produk perikanan dan kehutanan merupakan komoditi unggulan perolehan devisa Indonesia , sehingga apabila komoditi tersebut mendapat hambatan ekspor, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terganggu. Ketiga, produk perikanan dan kehutanan sangat rentan terhadap masalah lingkungan hidup karena produk tersebut berasal dari sumber daya alam (SDA). Keempat, banyak produk perikanan dan kehutanan diekspor ke negara-negara maju yang konsumennya peka terhadap masalah lingkungan hidup."