Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This article discussed the victimization of women and girls through human trafficking. The research sees the interplay of structural factors in the society, including economic factors, social factors, and ideological factors have created vulnerability to women and girls. Such vulnerability has victimized and pushed the women and girls into human trafficking. Thus, the victimization may be regarded as a structural victimization. The research framework is based on literature reviews and conceptual definitions. This research uses qualitative method and involves three victims of trafficking as its subjects, and analyzes their life narrations."

"Fenomena aborsi yang tidak aman dan kriminalisasi terhadap perempuan yang melakukannya bukanlah hal baru di Indonesia. Angka aborsi tidak aman merupakan akibat dari regulasi yang mengkriminalisasi perempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengambilan keputusan bagi perempuan untuk melakukan aborsi. Selain itu, penelitian ini juga memberikan penjelasan mengenai dampak aborsi terhadap perempuan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara satu informan dan dua narasumber yang berhubungan dengan fenomena aborsi di Indonesia. Pengalaman dan informasi perempuan menjadi dasar analisis untuk memperoleh data yang komprehensif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksploitasi, manipulasi dan kekerasan seksual merupakan penyebab terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan pada perempuan. Keputusan perempuan untuk melakukan aborsi juga ditemukan berkaitan dengan ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dan dinamika kekuasaan. Dengan demikian, perempuan dianggap sebagai pelaku, bukan korban penyalahgunaan kekuasaan oleh struktur sosial yang ada. Crime by omission yang dilakukan negara adalah bukti bahwa perempuan adalah korban struktural. Hasil data menunjukkan bahwa perempuan menghadapi viktimisasi ganda berdasarkan keterlibatan mereka dalam sistem peradilan pidana pasca-aborsi. Dalam kondisi sistem peradilan pidana yang standar laki-laki dan bias gender, perempuan mengalami diskriminasi, seksisme, penindasan dan menjadi tidak adil di depan hukum. Pada akhirnya, perempuan akan teralienasi melalui pola viktimisasi dan viktimisasi berganda.

---

In Indonesia, it is not uncommon for women to be prosecuted for having an unsafe abortion. Regulations that penalize women contribute to the high rate of unsafe abortions. The goal of this study was to look into how women make decisions regarding abortion. This research also includes a summary of the effects of abortion on women. The research technique employs a qualitative approach, with one informant and two resource persons interviewed about the abortion phenomenon in Indonesia. The analysis is based on the experiences and information of women in order to collect thorough data. The findings of this study show that exploitation, manipulation, and sexual violence are the leading causes of unintended pregnancies among women. Women's decisions to have abortions were also shown to be linked to gender inequality and power dynamics between men and women, with women being viewed as offenders rather than victims of power abuse by the current social framework. Women are structural victims, as evidenced by the state's crime by omission. Women are double victims, according to the data, because of their engagement in the post-abortion criminal court system. Women are ultimately alienated from the state as a result of a pattern of victimization and double victimization. "

"Tingginya angka perkawinan usia anak di Nusa Tenggara Barat NTB tidak terlepas dari praktik kawin lari yang dikenal dengan istilah merariq dalam terminologi Suku Sasak. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui makna dari bentuk perkawinan merariq dalam perspektif masyarakat adat Sasak, serta secara spesifik persepsi merariq dikalangan anak yang melakukan perkawinan usia anak dalam kacamata budaya di Desa Surabaya Utara. Lebih lanjut penulis ingin mengetahui bagaimana perubahan sosial berdampak pada peran agen pengendalian sosial orang tua, komunitas masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, sekolah, dan negara dalam menanamkan dan memahami nilai-nilai perkawinan adat merariq, khususnya pada generasi muda Suku Sasak, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, yang hingga batas tertentu berimplikasi pada munculnya viktimisasi struktural pada anak perempuan. Keseluruhan implikasi dari tulisan ini menunjukan bahwa merariq yang ada saat ini merupakan bentuk viktimisasi struktural terhadap adat perkawinan merariq dan juga anak perempuan Suku Sasak di Desa Surabaya Utara. Tulisan ini melihat kaitan antara praktik kultural merariq yang disalahgunakan dan dilakukan pada anak perempuan melalui kacamata konsep teori viktimisasi struktural, serta dalam analisa teori konflik norma tingkah laku, kriminologi budaya, dan kriminologi konstitutif. Seperti apa gambaran dan pengalaman langsung anak perempuan korban perkawinan anak melalui mekanisme merariq dijelaskan dalam studi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

---

The high number of child marriages in West Nusa Tenggara NTB is inseparable from the practice of 39 elope 39 which is known as merariq in Sasak terms. This paper intend to find out the meaning of merariq from perspective of Sasak people, and specifically the perception merariq among children who do child marriages in the village of North Surabaya. Furthermore, the authors want to know how the social changes have an impact on the role of social management agents parents, communities, traditional leaders, religious leaders, schools, and state in instilling and understanding the values of merariq marriage custom, particularly in the sasak younger generation, North Surabaya village, Sakra East District, which some extent has implications for structural victimization in girls. The overall implications of this paper show merariq that exist right now is a structural form of victimization against marriage custom and Sasak girls tribe in the North Surabaya village. This paper explain the links between merariq cultural practice which is abused and performed to the girls through the concepts and theories concerning structural victimization, as well as in the analysis of conduct norms conflict, cultural criminology, and constitutive criminology. The images and direct experience of girl as a victims of child marriage through merariq mechanism is described in a research study using a qualitative approach."

"Berdasarkan prinsip hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi berbagai jenis hak asasi manusia, salah satunya adalah hak atas tempat tinggal yang layak. Namun, pada kenyataannya upaya pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak menemui permasalahan, yaitu fenomena penggusuran paksa di berbagai wilayah Indonesia. Tugas Karya Akhir ini mencoba untuk menjabarkan bagaimana pola, penyebab, dan dampak penggusuran paksa yang berfokus pada kasus yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam periode tahun 2016 sampai 2023. Penulisan ini menggunakan teknik analisis isi berdasarkan sumber data sekunder, seperti berita, laporan penelitian dan publikasi yang diterbitkan oleh Non Governmental Organization (NGO), artikel jurnal, dan kanal berita di youtube. Hasilnya menemukan bahwa penguasaan tanah oleh negara telah membuka ruang untuk perkembangan pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah yang menimbulkan penggusuran paksa permukiman warga. Penggusuran paksa yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia diinisiasi oleh negara, sedangkan korban penggusuran paksa adalah warga negara, khususnya masyarakat kelas bawah. Oleh karena itu, telah terjadi viktimisasi struktural terhadap para korban penggusuran paksa, yaitu penderitaan dan kerugian yang dialami berdasarkan posisi mereka yang tidak menguntungkan dalam struktur masyarakat.

---

Based on human rights principles, states have an obligation to protect, respect and fulfill various types of human rights, one of which is the right to adequate housing. However, in reality, efforts to fulfill the right to adequate housing have encountered problems, namely the phenomenon of forced evictions in various regions of Indonesia. This final project tries to describe the patterns, causes and impacts of forced evictions, focusing on cases that occurred in various regions of Indonesia in the period 2016 to 2023. This writing uses a content analysis method based on secondary data sources, such as news, research reports and publications by Non Governmental Organization (NGO), journal articles, and news channels on Youtube. The results found that land control by the state has opened up space for the development of infrastructure development and spatial planning which has the potential to lead to forced evictions of residential areas. The forced evictions that occurred in various regions of Indonesia were initiated by the state, while the victims of forced evictions were citizens, especially lower class people. Therefore, there has been structural victimization of the victims of forced eviction, namely the suffering and losses experienced based on their disadvantageous position in the structure of society."

"This exploratory located in a small area called Dukuh Gamol. Almost people in this region are on-going or farmer of women migrant worker. Their husband,children, and family involved as respondent....."

"Skripsi ini membahas mengenai viktimisasi yang dialami perempuan dan anak perempuan korban perdagangan manusia. Penelitian skripsi ini melihat bagaimana faktor-faktor struktural di masyarakat, termasuk di dalamnya adalah faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor ideologi menyebabkan kerentanan perempuan dan anak perempuan sehingga mengalami viktimisasi dan menjadi korban perdagangan manusia. Viktimisasi yang dialami perempuan dan anak perempuan sebagai korban perdagangan manusia dapat dilihat sebagai sebuah bentuk viktimisasi struktural. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibuat berdasarkan hasil tinjauan literatur serta definisi konseptual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian dengan menggunakan tiga orang korban perdagangan perempuan dan anak sebagai subyek penelitian, dimana ketiga informan tersebut menjadi temuan lapangan yang dipergunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.

---

This thesis discusses the victimization of women and girls who have been the victims of human trafficking. The research sees the interplay of structural factors in the society, including economic factors, social factors, and ideological factors have created vulnerability to women and girls. Such vulnerability has victimized and pushed the woman and girls into human trafficking. Thus, the victimization may be regarded as a structural victimization. The research framework is based on literature reviews and conceptual definitions. This research uses qualitative method and involves three victims of trafficking as its subjects, and analyzes their life narrations."

"Tingginya angka perceraian di daerah-daerah yang penduduknya banyak bekerja sebagai TKI di luar negeri berkorelasi dengan permasalahan pelanggaran hak-hak perempuan dan anak dalam keluarga TKI, yang berkisar pada tidak terpenuhinya kebutuhan perempuan dalam hidup berumah-tangga baik nafkah lahir maupun batin, begitu juga kebutuhan anak-anak akan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Salah satu permasalahan hukum yang sangat menonjol dalam hal ini adalah tidak jelasnya pengaturan mengenai harta perkawinan. Meski tidak populer di tengah-tengah masyarakat Indonesia, lembaga perjanjian perkawinan sebenarnya dikenal baik dalam hukum adat, hukum agama, maupun hukum Negara, dan merupakan alternatif solusi bagi permasalahan hukum tersebut. Kecuali Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), Baik UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak tegas mengatur isi perjanjian perkawinan. Karena itu, perjanjian perkawinan dapat saja mengatur mengenai harta perkawinan, sepanjang tidak melanggar hal-hal yang dilarang. Berbagai hal yang perlu diatur dalam suatu perjanjian perkawinan yang dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan hukum calon mempelai TKI meliputi ketentuan mengenai harta bawaan, pisah harta, bukti kepemilikan atas harta, utang dan pembiayaan keperluan rumah-tangga, termasuk biaya mengasuh dan membesarkan anak sekiranya sampai terjadi perceraian. Agar dapat menjadi solusi hukum yang efektif, perjanjian perkawinan harus disosialisasikan dan difasilitasi oleh institusi-institusi formal pemerintah sebagai inisiator didukung oleh unsur-unsur masyarakat sipil. Dalam hal pelaksanaannya, perlu diadakan dukungan penegakan bertingkat dimulai dari level pemerintahan daerah propinsi maupun kabupaten, sampai pemerintahan desa yang paling dekat dan, karena itu, memahami kebutuhan masyarakat setempat. Pada akhirnya, penegakan terpulang pada level rumah tangga, yaitu keluarga dan kerabat, dan pemimpin informal seperti pemuka agama dan tetua adat."