Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini nantinya akan membahas mengenai beberapa bangunan ikonik di Indonesia yang diyakini memiliki karakter mistis yang sangat kuat, sehingga menjadikan bangunan-bangunan tersebut terkenal tidak hanya karena keikonikannya, namun juga karena unsur mistisnya. Bangunan bukan hanya dianggap sebagai suatu bentuk fisik, namun bangunan tersebut akan lebih mudah dikenang oleh para pengunjung ataupun penggunanya apabila memiliki cerita di dalamnya. Tidak jarang bangunan yang ditemukan memiliki nuansa kelam ataupun cerita gaib. Bangunan dengan karakter seperti itulah yang biasanya sering mengundang rasa penasaran orang untuk datang dan berkunjung. Pembasahan juga nantinya akan mengkaitkan antara elemen-elemen fisik yang dimiliki suatu bangunan dengan karakteristik mistis yang nantinya akan ditimbulkan oleh bangunan tersebut serta bagaimana unsur mistis tersebut akan mempengaruhi pengunjung yang datang ke bangunan tersebut.

---

This undergraduate thesis is going to explain about some of the iconic buildings in Indonesia which have powerful mystical character, so it will make them famous not only because of their grandeur but also because of the mystical elements they owned. uildings are not just about a form or a real shape that can be seen, but some buildings are more catchy and memorable by many visitors or the users if there are certain stories behind them. Many of the buildings (in this case in Indonesia) are founded with gloomy and dark history inside. Those kind of buildings are mostly attract many people to come and visit them. This undergraduate thesis also will try to connect several things such as the physical elements from a building with the mystical powers that will emerge inside the building. Also this thesis will talk about how those mystical elements will affect the visitors or the people who use the building physically and mentally. "

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan mengenai hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi khalayak dalam menonton tayangan mistis. Lebih jauh lagi, tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apa yang memotivasi seseorang untuk menonton tayangan mistis di televisi dan bagaimana pemenuhan kebutuhan yang didapat setelah menontonnya, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi tayangan mistis baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain, tingkat kepercayaan terhadap hal-hal mistis, tingkat ketakutan terhadap hal mistis, tingkat membahas hal mistis dengan teman, frekuensi pengalaman pribadi dengan hal mistis, tingkat persepsi keberadaan hal mistis di lingkungan, tingkat ketertarikan akan karakteristik program acara tayangan mistis, tingkat kepuasan yang diharapkan dari konsumsi tayangan mistis yang akhirnya mempengaruhi tingkat kepuasan yang diperoleh setelah menonton tayangan mistis, Adapun tayangan mistis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Program acara Dunia Lain, Gentayangan , Percaya Nggak Percaya, Ekspedisi Alam Gaib, dan Info Supranatural. Teori yang digunakan adalah Uses and Gratification yang menyatakan bahwa khalayak memiliki kemampuan untuk memilih dan menggunakan media dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dimana kebutuhan yang ada dapat timbul dari berbagai macam faktor. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 100 responden dengan populasi remaja pelajar SMU Negri di Jakarta dan pengambilan sampel dilakukan dengan multistage random sampling. Sedangkan yang menjadi sampel adalah siswa SMUN 14 Jakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner yang berisikan indikator-indikator yang telah melalui prosedur operasionalisasi konsep yang diturunkan pada tingkat variabel lalu dimensi baru kemudian indikatorindikator yang sifatnya riil. Sebelum dilakukan uji regresi yang kemudian dilanjutkan dengan path analysis, semua indikator diuji validitas dan relianilitasnya. Semua indikator pada semua variabel lulus uji reliabilitas namun ada beberapa penyesuaian dengan operasioanl konsep terhadap variabel tingkat konsumsi, karena pada uji validitas indikator-indikatornya menyebar namun masih bisa dapat didefmiskan. Hasil analisa dan interpretasi menunjukkan bahwa variabel tingkat ketertarikan akan karakteristik program acara memberikan pengaruh yang kuat terhadap tingkat kepuasan yang diharapkan dari menonton tayangan mistis di televisi dan tingkat konsumsi tayangan mistis itu sendiri. Juga terbukti bahwa kepuasan yang diharapkan mempengaruhi tingkat kepuasan yang didapat dari menonton tayangan mistis."

"Penelitian ini menganalisis pelanggaran perlindungan data pribadi dengan unsur asing sebagai suatu permasalahan Hukum Perdata Internasional, dengan fokus terhadap forum yang berwenang dan hukum yang berlaku. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan untuk menjelaskan permasalahan terkait forum yang berwenang dan hukum yang berlaku terkait pelanggaran perlindungan data pribadi yang memiliki unsur asing. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa masih kurangnya pengaturan khusus mengenai hal ini di Indonesia. Penelitian ini juga menunjukkan beberapa pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam menangani sengketa pelanggaran perlindungan data pribadi dengan unsur asing, ditunjukkan dalam kasus eDate Advertising GmbH v X, kasus Google Spain SL, Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González, serta pendekatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam Intercompany Agreement on Data Processing oleh grup perusahaan X. Saran penulis adalah Indonesia perlu mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi, agar memperkuat kejelasan perlindungan data pribadi dengan unsur asing di Indonesia.

---

This research analyses violation of personal data protection with a foreign element as a private international law issue, focusing on competent forum and applicable law. The author uses a juridical-normative research method with literature studies to explain issues surrounding competent forum and applicable law regarding competent forum and applicable law on violation of personal data protection with a foreign element. The author’s research finds that there is still a lack of sufficient legal framework regarding the issue. This study also shows various approaches used by judges in deciding violation of personal data protection with a foreign element case, as shown in eDate Advertising GmbH v X case, Google Spain SL, Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González case, as well as the approach used by business in the Intercompany Agreement on Data Processing by X group of companies. The author’s suggestion is that Indonesia should promulgate the Personal Data Protection Bill, to bring certainty regarding protection of personal data with a foreign element in Indonesia."

"Novel remaja islami muncul pada akhir tahun 90-an. Novel tersebut memiliki peminat yang banyak. Hal tersebut ditandai dengan semakin banyaknya penerbit yang menerbitkan novel sejenis. Maraknya novel remaja islami sebagai bahan bacaan serta minimnya penelitian terhadap novel remaja islami membuat penulis tergugah untuk mengetahui ciri yang ada dalam novel remaja islami. Adakah ciri-ciri khusus pada novel remaja islami, hal itulah yang menjadi permasalahan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menjelaskan ciri-ciri novel remaja islami. Penelitian ini menggunakan sampel buku yang berlabelkan novel remaja islami yang diterbitkan oleh penerbit Mizan. Empat judul yang dijadikan sampel penelitian .ini yaitu, Serpihan Hati (2002) karya Pipiet Senja, Jadian 6 Bulan (2005) karya Rhein Fathia, Mei Lei (2004) karya Anwar Haris, dan Gerimis Terakhir (2004) karya Qizink La Aziza, Penelitian dilakukan dengan melihat unsur intrinsik dari sampel yang telah ditetapkan. Dari hasil analisis, diketahui bahwa novel remaja islami mempunyai ciri yang sama dengan novel popular pada umumnya. Pola penokohan yang terlihat menunjukkan adanya tokoh hitam dan putih. Pengarapan alur kurang diperhatikan sehingga tidak menunjukkan perubahan. Pengarapan latar kurang mendukung penokohan. Ciri yang khas pada novel remaja islami hanya pada tema yang digunakan. Tema pada novel remaja islami selalu dibalut dengan ajaran agama Islam. Namun, pada dasarnya tema yang digunakan sama dengan novel popular. Kesimpulan akhir penelitian ini adalah novel remaja islami hanyalah sebuah label dari penerbit Mizan. Hal tersebut disebabkan ciri yang muncul pada novel remaja islami sama dengan novel populer."

"Pewarisan menjadi salah satu persoalan dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) apabila terdapat unsur asing dan persoalan pewarisan tersebut sejak dahulu sering diajukan di hadapan hakim di Indonesia. Salah satu kesulitan dalam persoalan tersebut adalah penentuan hukum yang berlaku, walaupun sudah ada ketentuan untuk penggunaan hukum yang berlaku adalah hukum nasional dari pewaris. Penelitian direpresentasikan melalui analisis pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2010 K/Pdt/2022 dengan sudut pandang HPI, permasalahan yang dianalisis secara garis besar terkait kesesuaian hukum yang berlaku dan unsur asing yang muncul serta terdapat hak-hak dari orang asing tersebut. Penelitian dilakukan menggunakan metode doktrinal dengan tipe deskriptif-analisis dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

---

Inheritance becomes one of the issues in Private Internation Law (PIL) when foreign elements are involved, and such inheritance issues have long been brought before to the courts in Indonesia, One of the difficulties in these cases is determining the applicable law, even though there is a provision that the applicable law should be the nationall law of the heir. This research is represented through an analysis of the Supreme Court Decision Number 2010 K/Pdt/2022 from the perspective of PIL, broadly examining the conformity of the applicable law, the emergence of foreign elements, and the rights of foreigners involved. The research was conducted using a doctrinal method with a descriptive-analytical type, utilizing secondary data obtained through literature study and qualitatively analyzed."

"Hak milik sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA pada dasarnya memiliki pengertian yang sama dengan yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU Cagar Budaya yaitu hak terkuat dan terpenuh. Selain itu dalam Pasal 6 UUPA menjelaskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial sebagaimana halnya dengan hak milik atas Cagar Budaya. Namun kepemilikan atas Cagar Budaya tidak sama dengan hak milik atas kebendaan lainnya secara umum, karena untuk kepemilikan objek Cagar Budaya dibatasi oleh UU Cagar Budaya, khususnya terkait pengalihannya yang membutuhkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan tingkatannya. Pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang melekat unsur-unsur nilai Cagar Budaya melalui tindakan hukum jual beli memerlukan sistem administrasi yang khusus dan melibatkan peran penting dari beberapa profesi yang bekerja sama dengan instansi pemerintahan tertentu yaitu Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Direktorat Jenderal Dinas Kebudayaan. Notaris berperan dalam menyusun akta otentik yang sah secara hukum dalam bentuk PPJB, sementera PPAT berperan membuat AJB setelah memeriksa kesesuaian sertifikat kepada BPN dalam memastikan bahwa tidak ada sengketa atau blokir terkait objek yang terkandung nilai-nilai Cagar Budaya tersebut. Selanjutnya, BPN sebelum menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah serta bangunan perlu memverifikasi tanah dan bangunan yang berstatus Cagar Budaya melalui sistem Registrasi Nasional yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang membawahi Direktorat Jenderal Dinas Kebudayaan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik baru terkait keterangan status dari objek tersebut. Melalui kolaborasi dari pihak yang saling berkaitan tersebut diharapkan dapat berjalan dengan tertib, aman, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih dari itu diperlukannya perhatian khusus yang dibalut dalam bentuk Peraturan Menteri yang mengatur seccara terperinci mengenai sistem Register Nasional yang terintegrasi dengan sistem verifikasi yang dilakukan oleh BPN dalam pengecekkan status hak atas tanah dan bangunan.

---

Property rights as in Article 20 paragraph (1) of the UUPA basically have the same meaning as those regulated in Article 1 paragraph 7 of the Cultural Heritage Law, namely the strongest and fullest rights. Apart from that, Article 6 of the UUPA explains that all rights to land have a social function as do property rights to Cultural Heritage. However, ownership of Cultural Heritage is not the same as ownership rights over other objects in general, because ownership of Cultural Heritage objects is limited by the Cultural Heritage Law, especially regarding transfers which require permission from the Minister, governor, or regent/mayor according to their level. The transfer of rights to land and buildings which contain elements of Cultural Heritage value through legal acts of sale and purchase requires a special administrative system and involves the important role of several professions who collaborate with certain government agencies, namely Notaries, Land Deed Officials (PPAT), National Land Agency (BPN), and Directorate General of Cultural Services. Notary plays a role in compiling authentic deed which legally valid in the form of PPJB, while PPAT plays a role in making AJB after checking the suitability of the certificate with BPN to ensure that there are no disputes or blocks related to objects containing Cultural Heritage values. Furthermore, before issuing certificates of ownership of land and buildings, BPN needs to verify that land and buildings have Cultural Heritage status through the National Registration system owned by the Ministry of Education, Culture, Research and Technology which oversees the Directorate General of Cultural Services to provide legal certainty to new owners related to the status information of the object. Through the collaboration of these interrelated parties, it is hoped that it can run orderly, safely and in accordance with applicable laws and regulations. Moreover, special attention is needed which is covered in the form of a Ministerial Regulation which regulates in detail the National Register system which is integrated with the verification system carried out by BPN in checking the status of rights to land and buildings."

"ABSTRAKBirokrasi memiliki peran utama dalam sistem kenegaraan, selama masa orde baru hingga saat ini, birokrasi juga berperan besar dalam proses pembangunan. Selain itu, birokrasi telah berperan dalam menopang pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan seperti pelayanan publik, regulasi, proteksi dan distribusi. Birokrasi sendiri digambarkan sebagai organisasi formal yang memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat dengan peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan dan pekerjaan, memiliki semangat pelayanan publik, pemisahan yang tegas antara milik organisasi dan individu, serta sumber daya organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal.Berbagai kebijakan dan aturan mengenai pelayanan publik, guna mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan yang berkualitas sebenarnya sudah ada, yaitu undang-undang Nomor 25 tahun 2019 tentang pelayanan publik, dan peraturan pemerintahan Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, serta beberapa peraturan menteri PANRB lainnya yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan publik. Namun pada praktek dilapangan, fungsi birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, ditengarai masih belum sesuai dengan harapan masyarakat dan dunia usaha, masih ditemukan adanya keluhan masyarakat dan dunia usaha mengenai kinerja pelayanan publik dari birokrasi, baik pusat maupun daerah. masih ditemukan adnya pelayanan publik yang berbelit-belit, transfarasi dan akuntabilitas pelayanan publik yang kurang jelas, perizinan usaha belum sepenuhnya memenuhi harapan dari dunia usaha dan lain-lain yang mengindikasikan buruknya kualitasb pelayanan publik.Banyak fakotr yang berpengaruh terhadap kualitas kinerja pelayanan publik itu sendiri, diantaranya faktor individu birokrat penyelenggara pelayanan, fakotr organisasi penyelenggara pelayanan dan faktor sistem dalam penyelenggara pelayanan publik.Guna mewujudkan kinerja pelayanan publik yang berkualitas dalam penyelenggara pelayanan publik, maka perlu dipahami dan dicermati serta dilesaikan dengan baik kondisi faktor-faktor tersebut agar kualitas pelayanan publik yang prima dapat terwujud."