Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTinjauan Manfaat dan Kelemahan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pusat Lima) x + 124 + 3 tabel +, 10 lampiran Daftar Kepustakaan: 37 ( 1973-1990) Pada pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 23, sering dijumpai adanya kelebihan pembayaran pajak yang besar pada akhir tahun pajaknya.yang antara lain disebabkan karena pemotongannya dikenakan atas penghasilan bruto, nya penghasilan netto. Oleh karena itu, maka kepada Wajib Pajak diberikan hak untuk meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) atau mengkompensasikannya dengan utang pajak yang lain. bukan- Di samping memberikan hak kepada Wajib Pajak tuk meminta restitusi/kompensasi, Wajib Pajak juga diberir pajak bukan hak untuk meminta pembebasan dari pemotongan penghasilan Pasal 23, yaitu .melalui prosedur Surat Keterangan Bebas Pemotongan -Pajak Penghasilan Pasal 23 (SKB PPh Ps. 23). Pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan memperoleh 3KB PPh Ps. 23 dimaksudkan membantu Wajib Pajak dalam mengatasi likvviditas perusahauntuk meringankan administrasi perpajakan. bersifat deskriptif selain an juga Berdasarkan penelitian yang analisis, dengan pengumpulan data berupa .studi kepustakaan dan wawancara dengan beberapa petugas di Kantor yanan Pajak Jakarta Pusat Lima, maka diketahui laksanaan SKB PPh Ps. 23 lebih meringankan perpajakan dibandingkan dengan pelaksanaan restitusi. Pelabahwa peadministrasi Bagi wajib Pajak pun SKB PPh Ps. 23 lebih menguntungkan dari pada restitusi, karena yang mudah, di samping itu juga dengan adanya pembebasan pemotongan PPh Ps. 23, maka uang yang sedianya untuk membayar PPh Ps 23 dalam tahun berjalan dapat digunakan membiayai kegiatan usahanya. selain prosedurnya un- Agar SKB PPh Ps. 23 benar-benar bermanfaat bagi wajib Pujuk, kepastian untuk memperoleh jawaban atas permohonan SKB PPh Ps. 23 harus dilaksanakan sesuai peraturan yang ada. Dan agar Wajib Pajak tidak : menyalahi dengan peraturan yang ada, maka kepada aparatur perpajakan juga diberikan hak untuk melakukan penelitian yang lebih baik terhadap Wajib Pajak."

"[ABSTRAKTulisan ini berfokus pada pemaparan perbandingan antara upaya yang dilakukan BNN, khususnya pencegahan kejahatan narkoba dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di lingkungan pendidikan, dengan yang dilakukan oleh negara-negara lain. Upaya-upaya negara lain yang dicermati oleh penulis adalah yang telah dipublikasikan secara ilmiah pada jurnal Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy. Penulis memperbandingkan upaya-upaya negara-negara lain tersebut dengan upaya BNN, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan dan bidang pemberdayaan masyarakat di lingkungan pendidikan, melalui kerangka teori Kontrol Sosial yang dikemukakan oleh Hirschi.

---

ABSTRACTThis paper focuses on the comparison between the efforts made by BNN, particularly in drug-related crime prevention and community empowerment undertaken in educational environments, and other countries. The author observes other countries‟ efforts which were published in the scientific journal Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy. The author compares the efforts ofother countries with BNN, related to prevention and community development in the field of environmental education, through Social Control theoretical framework which is proposed by Hirschi.;This paper focuses on the comparison between the efforts made by BNN,particularly in drug-related crime prevention and community empowermentundertaken in educational environments, and other countries. The author observesother countries‟ efforts which were published in the scientific journal SubstanceAbuse Treatment, Prevention, and Policy. The author compares the efforts ofother countries with BNN, related to prevention and community development inthe field of environmental education, through Social Control theoreticalframework which is proposed by Hirschi., This paper focuses on the comparison between the efforts made by BNN,particularly in drug-related crime prevention and community empowermentundertaken in educational environments, and other countries. The author observesother countries‟ efforts which were published in the scientific journal SubstanceAbuse Treatment, Prevention, and Policy. The author compares the efforts ofother countries with BNN, related to prevention and community development inthe field of environmental education, through Social Control theoreticalframework which is proposed by Hirschi.]"

"This thesis is about the strategy to prevent dugs abuse in Rutan ?X?, as mentioned openly by news paper and media that even the prisoners is confined in the prison with maximum security, they can be done something attack the rules in prison like drugs abuse.Research method used in this thesis is Qualitative Descriptive based on routine activity theory proposed by Shaw and McKay, that perspective routine activity has a theory in preventive crime namely the situational preventive crime.From the research we can know that dmgs abuse in Rutan ?X? happen because the security is weak be a smugly drugs and narcotic. The scope of the strategy to prevent drugs and narcotic abuse focused onto reduce possibility that national prison become the target of drugs smuggling (to reduce supply) by conducting the situational approach."

"Jaminan yang paling banyak digunakan oleh kreditur, mayoritas terdiri atas tanah. Menurut ketentuan yang berlaku, terhadap tanah-tanah yang telah bersertipikat dilakukan pengikatan dengan SKMHT yang kemudian ditindaklanjuti dengan APHT. Sementara di Pekanbaru dijumpai pengikatan jaminan kebendaan berupa tanah yang belum bersertipikat (SKGR). Sehubungan dengan hal tersebut yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah tanah yang belum bersertipikat (SKGR) dapat dijadikan jaminan untuk pelunasan kredit di Bank, khususnya di Pekanbaru dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur (Bank) penerima fidusia dengan jaminan tanah berupa SKGR. Jika terjadi kredit macet, bagaimana kreditur memproses jaminan tersebut serta mengapa masyarakat Pekanbaru tidak menindaklanjuti SKGR menjadi sertipikat, apa yang menjadi kendala. Dalam penelitian ini digunakan penelitian kepustakaan, berupa kumpulan data dari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan data tersebut didukung oleh wawancara dengan beberapa nara sumber, berupa Notaris, Camat, dan Pejabat Bank di Pekanbaru. Fidusia dianggap sebagai jaminan yang paling cocok untuk tanah-tanah yang belum bersertipikat atau belum jelas status haknya. Sementara itu, eksekusi terhadap kredit macet yang di jamin dengan fidusia tunduk pada ketentuan Pasal 29-34 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, yaitu melalui pelaksanaan titel eksekutorial, pelelangan atau penjualan di bawah tangan. Adapun yang menjadi kendala masyarakat dalam pensertipikatan tanah adalah mahalnya biaya pendaftaran pensertipikatan tanah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Pekanbaru yang tidak menjangkau biaya tersebut. Terhadap pemerintah Pekanbaru, hendaknya mencarikan solusi yang terbaik untuk masyarakat agar tanah-tanah SKGR menjadi bersertipikat dengan harga yang terjangkau, selain itu penerbitan SKGR wajib ditertibkan untuk menghindari penerbitan SKGR ganda; kepada masyarakat Pekanbaru, berusaha semaksimal mungkin melaksanakan pensertipikatan agar mendapatkan kepastian hukum; dan terhadap Lembaga Keuangan (Bank) di Pekanbaru, penerimaan tanah-tanah berupa SKGR untuk jaminan kredit sebaiknya menggunakan jaminan fidusia dan pembuatan akta jaminan fidusia yang mengikat tanah SKGR harus dilakukan dihadapan notaris sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

---

A warranty that the majority of creditor used is a land property. According to the current law, a certified land property is legalized by the so-called Etherification Letter of Mortgage Rights Imposition (SKMHT), which afterwards supported by Notarial Deed of Mortgage Right Imposition (APHT). However, in Pekanbaru, we fine cases in which the lands are uncertified (Thus, they apply the case, the main problem to be addressed here would be settlement guarantee, particularly in Pekanbaru. How would be the Indonesian law state concerning a matter in which the creditor received this uncertified land as a guarantee? If there is a credit payment problem, how would be the technical aspect of the process of the land? And why the majority of Pekanbaru land owners are not interested to certify their own lands? What are their major problems/concerns?

In this research, the writer applies literature study approach, which consists of data from the current positive law, and supported as well by several respondents, namely Notary, Camat (Sub district Head), and several Bank Official in Pekanbaru. Fiducia is considered as the most proper guarantee, for an uncertified lands warranty, or lands, which are yet to have any clear legal status. Mean while, execution on an unsettled under the law in the Article 29-34 Law No. 42 Year 1999, which is determined to be proceeded through executorial title, by auction, or selling under private deed. As concerning the major problem being faced by the majority Pekanbaru landowner about certifying their land, it is found out that the main problem lies on the cost. The condition of overall Pekanbaru society cannot afford the high cost imposed to them if they want to undergo a certification process of the land. This is one major problem, and the local government should strive at it's the best to find the solution, so that the Pekanbaru land owners can certify their uncertified land (Certificate of Indemnity/SKGR) to certified (legal) land at an affordable cost. But on the other side, it's also necessary to control the issuing of SKGR, to avoid any possibility of double SKGR issuing.

Based on the elaboration, the writer also would like to suggest a recommendation to the Pekanbaru landowners, that is, to do their best to always try to get legalization of their lands, so they can have legal rights and legal protection. As for the Banking Institution operate in Pekanbaru, it would be better if they implement the fiduciary warranty method in receiving the SKGR lands, as well as fiduciary agreement which binds the SKGR that is drafted before a Notary in order to fulfill all relevant legal requirements."

"Tujuan studi ini adalah mempelajari dan menelaah pelaksanaan pendidikan bebas pungutan di Provinsi DKI yang dapat dijadikan bahan masukan untuk pemerintah daerah (Pemda) provinsi lain dalam membuat kebijakan terkait pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dasar. ...."