Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran relevan tentang orientasi politik birokrat pemerintah Kota Bandung pasca Orde Baru. Pertanyaan tesis adalah: "Bagaimana orientasi politik birokrat Pemerintah Kota Bandung yang meliputi orientasi kognitif, afektif dan evaluatif pasca Orde Baru? Bagaimana pengaruh latar belakang atau karakteristik internal birokrat terhadap orientasi politik birokrat pemerintah Kota Bandung pasca Orde Baru? Serta bagaimana pengaruh konteks politik terhadap orientasi politik birokrat pemerintahan Kota Bandung pasca Orde Baru?Teori yang digunakan untuk menganalisis orientasi politik birokrat pemerintah di Kota Bandung pasca Orde Baru ini adalah teori tentang Budaya Politik yang intinya adalah orientasi politik yang meliputi orientasi kognitif, afektif dan evaluatif sebagaimana dikemukakan oleh Gabriel Almond dan Sidney Verba. Untuk Iebih mempertajam analisis teori tersebut digunakan latar belakang atau karakteristik internal birokrat yang meliputi suku bangsa, usia, pendidikan, masa kerja, jabatan dan pengalaman organisasi birokrat; serta konteks politik yang meliputi kondisi kepolitikan birokrasi Indonesia, budaya politik birokrasi pemerintahan di Indonesia, serta budaya politik sunda yang sedikit banyak mempengaruhi orientasi politik birokrat pemerintah Kota Bandung pasca Orde Baru.Penelitian tesis ini bersifat deskriptif analisis dan dalam menganalisis data digunakan pendekatan kuantitatif sederhana dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif sederhana digunakan untuk menganalisis latar belakang atau karakteristik internal birokrat dan orientasi politik birokrat pemerintah Kota Bandung yang meliputi orientasi kognitif, afektif dan evaluatif pasca Orde Baru yang diperoleh melalui kuisioner berupa perhitungan modus atau frekuensi jawaban info man dalam bentuk prosentase; kemudian hasil kuantitatif tersebut dianalisis secara kualitatif berdasarkan hasil wawaneara Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis konteks politik; yang diperoleh dari data primer berdasarkan basil wawancara dan Bari data sekunder melalui berbagai literature. Informan dalam penelitian ini adalah birokrat pemerintah Kota Bandung yang memiliki eselon IV ke atas; pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandung pimpinan, pengurus dan anggota LSM; serta akademisi dari UNPAD yang concern dengan penelitian ini.Kesimpulan yang diperoleh: Orientasi politik birokrat pemerintah Kota Bandung pasta Orde Baru yang meliputi orientasi kognitif, afektif dan evaluatif berada dalam kategori sedang dengan klasifikasi budaya politik subyek Hal tersebut dipengaruhi oleh latar belakang atau karakteristik internal birokrat pemerintah Kota Bandung pasta Orde Baru serta konteks politik yang melingkupinya yang meliputi kondisi kepolitikan birokrasi saat ini, budaya politik birokrasi pemerintah di Indonesia dan budaya politik Sunda.

---

This research aim to get relevant descriptions about political orientation at the government bureaucrate in Bandung City post Orde Baru. There are three questions of tesis, are: "How political orientation at the goverment bureaucrate in Bandung City post Orde Baru which comprises cognitive, affective and evaluative orientation?; How influence of background or internal characteristic bureaucrate toward political orientation at the government bureaucrate in Bandung City post Orde Baru; and how influence of politics context toward political orientation at the government bureaucrate in Bandung City post Orde Baru? ".

Theory of political Culture is taken from Gabriel Almond and Sidney Verba are used to analyze political orientation at the goverment bureaucrate in Bandung City post Orde Baru, that essence is political orientation comprises cognitive, affective and evaluative orientation. In order to clear this theory analysis are used the background or internal characteristic bureaucrate such as tribe, sex, education, long of work,, salary ranks and experience of organization at the bureaucrate; and politics context which describe conditions bureaucratic polity, political culture of government bureaucracy in Indonesia, and Sundanese political culture.

This research use analitis descriptive, by using simple quantitative and qualitative approaches. The simple quantitative approach is used to analyze political orientations and background or internal characteristic bureaucrate in Bandung City, which are got from questionare with modus or frequency count on procentage. Then, the result of quantitative data are analyzed with qualitative data by using interview. Meanwhile qualitative approah to analyze politics context which are got from literatures. Infonnan in this research are government bureaucrate in Bandung City who have echelon IV and up; leader and members of DPRD Bandung City; Leader, official and member of NGO in Bandung City and academicians from UNPAD who concern with this reserach.

The conclusion: Political orientation at the government bureaucrate in Bandung City post Orde Baru, comprises cognitive, affective and evaluative orientation belong in middle category with political culture is subject clasifcation. This condition was influenced by background or internal characteristic bureaucrate of government in Bandung City; and so by politics contect post Orde Baru which comprises condition of bureaucracy polity, political culture of government bureaucracy in Indonesia and Sundanese political culture."

"Hingga pertengahan abad XX terdapat perbedaan kategori ulama (ulama birokrat/ulama penghulu dan ulama non-penghulu/ulama bebas) di Palembang. Hal ini bermula dari proses birokratisasi agama, ketika sistem kekuasaan merasa berkewajiban untuk memberikan pelayanan keagamaan atau ketika kekuasaan melihat agama harus dikendalikan. Sementara itu, sejak dekade kedua abad XX banyak terjadi konflik antara ulama-ulama bebas maupun ulama birokrat Palembang yakni antara ulama bebas yang berorientasi Islam tradisionalis dan ulama bebas yang berorientasi Islam modernis. Di sisi lain, bersamaan dengan bangkitnya gerakan Islam modernis di Palembang, pada awal abad XX, berdatangan juga para ulama tradisionais lainnya yang bermukim di Mekkah. Ulama-ulama yang berfaham Islam tradisionalis ini diantaranya mulai melakukan upaya gerakan pembaharuan dalam bidang pendidikan Islam yakni dengan mendirikan lembaga berupa "Madrasah". Upaya pendirian lembaga pendidikan dengan sistem madrasah ini menunjukkan bahwa adanya unsur "pembaharuan" yang kemudian menegaskan perbedaannya dengan sistem pendidikan Islam tradisional.Kajian ini mengungkap kontinuitas tradisi keilmuan dalam bentuk penulisan karya-karya keagamaan serta pengajaran agama yang dilakukan oleh ulama bebas dan ulama birokrat setelah Kesultanan Palembang dihapus, serta peran ulama bebas dan ulama birokrat di Karesidenan Palembang di tengah wacana adanya gerakan pembaharuan Islam dan gerakan nasionalisme. Dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat Palembang, ulama bebas dapat dikatakan sebagai agent of change yakni tokoh yang mampu membawa perubahan sosial sebab terbukti mempunyai kemampuan yang enabling bagi lingkungannya. Sedangkan ulama birokrat dipandang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat atau tidak berperan sebagai agent of change, hal ini disebabkan ulama birokrat dibatasi oleh salah satu perannya yakni sebagai pejabat pemerintah kolonial yang harus loyal terhadap aturan-aturan.

---

Until the mid-twentieth century, the categories of ulama were differentiated into two types: bureaucratic ulama/ulama penghulu (headman ulama) and independent ulama in Palembang. These differences have resulted from the process of bureaucraticization of religion, when the power system feels obliged to provide religious services or when the power considers that religion must be strongly controlled. On the one hand, since the second decade of the twentieth century, the conflicts between independent Muslim ulama with their orientation on traditionalist perspectives and those with modernist perspectives took place. On the other hand, along with the rise of the Modernist movement in Palembang, in the early twentieth century, the other traditionalist scholars who lived in Mecca also took part in these movements. Scholars with traditionalist Islam perspectives partly initiated their efforts of renewal movement in the field of Islamic education by establishing the institution in the form of 'Madrasah'. This effort of establishment of educational institutions with the madrasah system demonstrates the element 'renewal' which then confirms the difference with the traditional Islamic educational system.

This study reveals the continuity of the tradition of knowledge in the form of writing works of religious matters as well as religious instructions conducted by independent scholars and bureaucratic ulama after the Palembang Sultanate had been removed, and the role of independent ulamas and bureaucraticic ulamas at the residency of Palembang in the middle of the discourse of Islamic reform movements and the nationalist movements. In the changes that occur in people of Palembang, the independent scholars can be regarded as the agent of change who is capable of bringing about social changes because it has proved to have the enabling capabilities for the environment. Meanwhile, the bureaucratic clerics are considered not to have the ability to make changes in the society, or they do not act as agent of change due to the fact that bureaucratic ulama are constrained by one of their role as the colonial government officials who should be loyal to the rules."

"Desentralisasi atau pemberian wewenang kepada manajer perusahaan merupakan salah satu upaya pemerintah Republik Rakyat Cina untuk melaksanakan reformasi industri. Desentralisasi ini secara nasional dilaksanakan mulai tahun 1979. Tujuan desentralisasi ini adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi serta efisiensi. Dalam desentralisasi ini perusahaan-perusahaan negara dilibatkan dalam mekanisme pasar. Para manajer diperbolehkan untuk membeli atau menjual, merencanakan dan menentukan produksinya. Selain itu mereka juga diberikan wewenang untuk menangani masalah-masalah perburuhan. Akibat dilaksanakannya desentralisasi ini menimbulkan reaksi penentangan dari para birokrat. Hal ini membutuhkan penanganan dari pemerintah maupun partai. Selain munculnya reaksi birokrat, desentralisasi juga telah memperlonggar pengawasan birokrat, sehingga muncul dampak buruk baru."