Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini mengangkat Fatwa-fatwa MUI yang dianggap controversial dan merupakan topik yang sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam. Permasalahn utama yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana MUI menghadapi dan menykapi anjuran pemerintah mengenai program Keluarga Berencana (KB) dan memperbolehkan umat Islam mengikuti perayaan Natal bersama tersebut. Disamping itu, skripsi ini juga akan mengangkat permasalahan utama yaitu sejauhmana fatwa-fatwa MUI yang dianggap kontroversial itu juga disikapi oleh pemerintah. Fatwa MUI sebagai sebuah bentuk atau wujud dari cara MUI untuk memprotes sikap pemerintah dalam menangani masalah kerukunan umat beragama dan Keluarga Berencana. Pembahasan skripsi ini diatekankan kepada kiprah MUI sebagai organisasi para ulam denganpenekanan pokok kepada fatwa-fatwa yaitu dua fatwa MUI, yaitu fatwa tentang larangan menghadiri perayaan Natal dan fatwa tentang KB yang merupakan bentuk ketidaksetujuan MUI terhadap sikap pemerintah dalam hal kerukunan antar umat beragama dan Keluarga Berencana. Dari segi organisasinya, yang dipilih adalah MUI tingkat pusat sebagai obyek penelitian, dan bukan MUI tingkat daerah, yang dipimpin oleh Hamka, Ketua Umum MUI Periode Pertama ini (1975-1981). MUI selalu berusaha independent, akan tetapi bagaiman pun juga MUI adalah Majelis Ulama yang mewakili umat Islam. Oleh karena itu dalam kiprahnya pun akan sangat sulit untuk benar-benar independent berdasarkan ketentuan yang ada dalam Al-Qur_an. Bagaimanapun juga, walaupun MUI terus berusaha keras menjaga kemurnian Al-Qur_an dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, akan tetapi tidak lepas dari adanya pengaruh dahsyat dari perubahan jaman yang semakin modern. Maka dari itulah mengapa MUI senantiasa terus berusaha untuk memelihara hubungannya dengan umat beragama. Hal ini tidak mudah bagi MUI, karena masing-masing dari kedua belah pihak bisa saja mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang bias membuat sulit MUI dalam mengkompromikan kedua belah pihak. Bahkan kemungkinan MUI harus bisa memilih salah satu dari dua kepentingan itu, apakah memihak pemerintahatau umat. Hal itu yang menyebabkan MUI menghadapi dilema kalau menghadapi persoalan seperti itu. Disamping itu, hal terebut dapat menyebabkan wibawa MUI bisa merosot di mata umat atau pemerintah. Jika MUI terlalu memihak ke pemerintah, maka bisa dilecehkan umat, akan tetapi sebaliknya jika terlalu memihak umat, maka bisa jadi akan dilecehkan pemerintah. Situasi inilah yang akan terus dihadapi MUI, karena peranannya yang disebutkan dalam salah satu visi, misi maupun tujuan MUI yaitu bahwa MUI sebagai penghubung antara kepentingan ulama (umat islam) dengan pemerintah."

"Fitnah perpecahan yang terjadi dalam tubuh umat Islam adalah masalah yang besar, karena itu Allah swt dan Rasul-Nya telah memberikan peringatan agar umatnya selalu waspada dan mengambil sikap yang tepat dalam menghadapinya, bahkan Rasulullah saw sendiri telah menunjukkan solusi bagi masalah tersebut.Setelah mengadakan penelitian yang mendalam terhadap sumber-sumber primer yang berkaitan dengan obyek kajian, di antaranya kitab al-Shahih, al-Sunan, al-Musnad, al Mushannaf, dan al-Mustadrak serta lainnya.Dari hasil penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut:1. Hadis tentang iftiraq yang menyatakan perpecahan umat Islam adalah hadis sahib, yang diriwayatkan melalui banyak jalur dengan berbagai matan. (shahih Lighairihi)2. Redaksi hadis yang menyatakan perpecahan umat Islam menjadi 73 golongan adalah redaksi yang rajih (kuat) karena banyaknya jalur periwayatan.3. Satu golongan yang selamat itu adalah orang-orang yang menetapi petunjuk Rasulullah saw dalam sunnahnya dan petunjuk sahabatnya. Golongan ini disebut, antara lain: al-Firqatu al-Ndjiyah (golongan yang selamat), al-Tho'ifah aI Manshurah (kelompok yang mendapat pertolongan), dan Ahlussunnah wal Jama'ah (orang yang berpeganng kepada sunnah Nabi saw dan sahabatnya).

---

Label dissolution that happened in body of people of Islam is big problem, ini consequence Allah swt and his Prophet saw have given commemoration in order to his people always allert and posture correct in face. Even Rasulullah saw by himself have shown solution for the problem.

After performing circumstantial research to primary source of related to object study, among other things of al-Shahih al-Sunan, al Musnad, al-Mushannaf, and al-Mustadrak, and also.

From reseach result, obtained by the following result:

1. Hadith about ifiiraq expressing dissolution of the people of Islam is valid, what history of through a lot of band with various matan (shahih Lighairihi).

2. Matan of hadith expressing dissolution of people of Islam become 73 faction, is editor which of because to the number of band trasmision.

3. One safe that faction is people who but guide of Rasulullah in Sunnah and guide of his friend. This faction is referred for example, al-Firgatu al-Ndjiyah (safe faction), al-Tho'ifah al Manshurah (group getting help), and Ahlussunah wajamd'ah (one who take to sunnah of Prophet and his friend)."

"Penelitian mengenai objek ini telah dimulai sejak pertengahan tahun 1991; baik pewnelitian literature maupun wawancara. Berbagai perpustakaan dan Arsip Nasional yang ada di kota Jakarta telah nemberikan sumbangan yang begitu besar berupa sumber primer, skunder dan sumber pendukung lainnya. Sumber primer tertulis dan sumber lisan mengenai organisasi sebagian besar diperoleh dari seorang tokoh PUI yang tinggal di kota Majalengka. Berdasarkan basil rekonstruksi menunjukan bahwa selama satu dasa warsa pertama, PUI mengelola 2 jenis lembaga pendidikan formal; yaitu Madrasah/Sekolah (dari tingkat Taman kanak-kanak hingga Sekolah Henengah Atas; baik sekolah umum maupun -kejuruan), dan Pesantren. Selama dasa warsa ini, sekolah-sekolah PUI mengalami perkembangan yang pesat hingga mencapai puncaknya pada awal tahun 60-an. Adapun keterlibatannya dalam politik praktis pada dasa warsa ini, lebih didasarkan kepada keterikatannya sebagai anggota istimewa Partai Hasyuni sehingga sifatnya hanya melaksanakan instruksi-instruksi dari pusat, terutana dalam kerangka Pemilu 1955. Kegiatan politik praktis PUI akhirnya harus berakhir setelah beberapa tokoh teras Partai Hasyuni terlibat PRRI. Dua jenis bidang garapan ini, (pendidikan dan politik) tak dapat dikatakan sebagai program organisasi yang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan kelanjutan dua organisasi cikal bakalnya, yakni Perikatan Ummat Islam dan Persatuan Unmat Islam Indonesia pada masa sebelumnya."

"Di antara organisasi-organisasi yang ada di Indonesia, salah satunya adalah organisasi yang menghimpun ka_um ulama. Salah satu di antara organisasi ulama tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Organisasi ini tergolong masih muda, karena baru berdiri pada tahun 1975. Sementara itu organisasi ulama lain_telah berdiri pada zaman sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaan, bahkan ada juga yang berdiri sebe1um itu. Pemerintah Republik Indonesia tampaknya menaruh ha_rapan besar terhadap MUI, karena untuk menjalankan serta menyukseskan pembangunan nasional, pemerintah sangat memerlukan ulama yang dalam masyarakat dikenal sebagai pemimpin informal (informal leader). Untuk itulah penulis tertarik menulis tentang MUI, apa dan bagaimanakah kedudukan MUI di tengah umat Islam dan pemerintah Indonesia. apakah MUI semacam alat bagi pemerintah untuk memudahkan segala keinginannya terhadap umat Islam, atau semacam lembaga resmi umat Islam sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasi dan keinginan mereka terhadap pemerintah. Apakah umat Islam merasa bahwa MUI sebagai organisasi yang mewakili keinginan dan aspirasi mereka dan apakah mereka merasa memiliki MUI sehingga kehadiran MUI dibutuhkan umat Islam dalam menyelesaikan permasalahan mereka, adalah pertanyaan-pertanyaan yang mendorong penulis menyusun judul ini. Di samping itu, penulis ingin mengetahui fungsi, tugas, dan program-program yang dilaksanakan MUI, sejauh manakah program-program tersebut memberi manfaat bagi umat Islam serta Pemerintah. Bagaimana pula mekanisme yang dijalankan MUI dalam program kerjasamanya dengan pemerintah mengingat demikian banyaknya program pembaagunan yang direncanakan pemerintah. Alasan lain yang mendorong penulis adalah ingin mengetahui suara-suara umat Islam baik berupa komentar, usul, saran., kritik, kesan dan pesan serta harapan yang disampaikan kepada MUI. Juga, apa yang menjadi harapan dan keinginan pemerintah terhadap MUI ikut mendorong penulis menyusun skripsi dengan judul tersebut."