Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan Sistem Pengendalian Internal merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang akuntabel, efektif dan efisien, serta mengacu pada kebijakan yang tepat. Penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa menjadi hal yang penting mengingat prioritas tujuan dari pengelolaan dana desa adalah meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang mana di sisi lain masih banyak ditemukan permasalahan dalam pengelolaan dana desa itu sendiri. Kabupaten Bekasi sebagai wilayah dengan salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara pun masih memiliki beberapa permasalahan pengelolaan desa, beberapa di antaranya masih fokus dalam pembangunan infrastruktur, hingga lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh APIP. Desa Tambun dan Desa Segarajaya di Kabupaten Bekasi juga merasakan permasalahan tersebut, disamping faktor wilayah dan masyarakat antara dua desa tersebut yang cukup berbeda. Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengaalisis sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 melalui studi kasus Desa Tambun dan Desa Segarajaya. Teori dasar yang digunakan adalah sistem internal COSO (COSO) Komite Pengendalian Organisasi (COSO) Tahun 2013, mencakup 5 komponen: pengendalian lingkungan, pengendalian risiko, pengendalian aktivitas, informasi komunikasi, dan aktivitas aktivitas. Hasil dari penelitian ini adalah tidak seluruh komponen sistem pengendalian internal oleh COSO telah dilaksanakan oleh Desa Tambun atau Desa Segarajaya. Permasalahan yang menjadi perhatian utama adalah karena pemahaman pemerintah desa yang terkait dengan pengelolaan internal dalam pengelolaan dana desa, karena sosialisasi kebijakan dari pemerintah pusat yang belum secara utuh mensosialisasikan kebijakan sistem pengendalian internal kepada pemerintah desa

---

The implementation of the Internal Control System is a form of the government's commitment in realizing accountable, effective and efficient state governance and refers to the right policies. The application of an internal control system in the management of village funds is important considering the priority objectives of village fund management are to increase development and empowerment of village communities, which on the other hand still find many problems in the management of village funds itself. Bekasi Regency as an area with one of the largest industrial estates in Southeast Asia still has several village management problems, some of which are still focused on infrastructure development, to the point of weak supervision by APIP. Tambun Village and Segarajaya Village in Bekasi Regency also feel this problem, in addition to the regional and community factors between the two villages which are quite different. Based on existing problems, this study aims to analyze the internal control system in managing village funds in Bekasi Regency in 2018 through a case study of Tambun Village and Segarajaya Village. The basic theory used is the 2013 COSO (COSO) Organizational Control Committee (COSO) internal system, which includes 5 components: environmental control, risk control, activity control, communication information, and activity activities. The results of this study are that not all components of the internal control system by COSO have been implemented by Tambun Village or Segarajaya Village. The main concern is the understanding of the village government regarding internal management in managing village funds, because the socialization of policies from the central government has not yet fully socialized the internal control system policy to the village government."

"Penelitian ini membahas bagaimana strategi Pemerintah Kota Solok dalammenyalurkan dana bantuan sosial (bansos) Covid-19. Pandemi Covid-19 yang menimpaseluruh dunia membuat manusia harus beradaptasi dengan keadaan lingkungan yang baru.Hal ini juga dialami oleh Indonesia. Dalam menghadapi pandemi, Indonesia mengeluarkanbeberapa kebijakan, salah satunya adalah pembagian dana bansos kepada pihak-pihak yangpaling terdampak dengan adanya pandemi. Namun, salah satu hambatan dari pembagian danaini adalah efektivitas dari alokasi dana bansos yang sering tidak tepat sasaran. Akan tetapi diKota Solok, ada sistem yang membuat sosialisasi kebijakan bansos dan penyaluran danabansos menjadi berjalan semestinya. Sistem itu adalah pemberian ruang diskusi antarapejabat Dinas Sosial Kota Solok dan Kelurahan dengan RT dan RW di seluruh Kota Solokbernama Focus Group Discussion (FGD) dan Musyawarah Kelurahan (Muskel). Penelitianini melihat ada korelasi yang positif antara efektivitas alokasi dana bansos dengan keberadaanFGD & Muskel lewat pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DalamDTKS inilah Pemkot Solok bisa memeriksa kesesuaian data keluarga yang menjadi penerimabansos dengan alokasi dananya. Dari penelitian ini, didapatkan kesimpulan bahwa peran RTsebagai unit terdekat dengan warga Solok sangatlah penting dalam pemutakhiran DTKS.DTKS yang mutakhir dapat disampaikan di Muskel dan FGD yang nantinya data ini akanmenjadi masukan yang positif bagi Dinsos Kota Solok dalam mengalokasikan bansos. Makadari itu, dapat dikatakan bahwa FGD dan Muskel merupakan strategi Pemkot Solok dalammenyalurkan dana bantuan sosial. Menggunakan pendekatan kualitatif lewat wawancaradengan aktor terkait dapat pula disimpulkan kalau keterlibatan RT & RW masuk dalam jenispartisipasi dalam konteks politik sekaligus membuktikan tesis Robert Dahl mengenaicommunity power dimana dalam lanskap politik di perkotaan, komunitas-komunitas jugamemiliki daya tawar untuk ikut terlibat dalam proses pembuatan kebijakan.

---

This research discusses about the strategy of The Government of Solok City in allocating

their Covid-19 Social Fund. Covid-19 Pandemic that spreads worldwide has forced human

beings to adapt with the new surroundings. This is also the case in Indonesia. In order to

combat this pandemic, Indonesia has implemented several policies, including allocating

social funds to those who are affected by the pandemic. Apparently, one of the obstacles that

occurs in this method is the effectiveness which usually misses the supposed target.However,

in the case of Solok City, there is a system that makes Social Funds socialization and

allocation are functioning properly. This system is in a form of allocation of discussion space

for Solok Social Service Department and Heads of Subdistrict with RT and RW in the entire

Solok City which are called Focus Group Discussion (FGD and Subdistrict Forum (Muskel).

This research sees that there is positive correlation among the effectiveness of social funds

allocation with the existence of FGD and Muskel in updating the Integrated Data of Social

Welfare (DTKS). In the DTKS The Government of Solok City can double check the

compatibility of bansos receiver data with its respective allocation. From this research, it can

be concluded that the role of RT as the closest unit with Solok citizens is very crucial for

DTKS updating process.The updated DTKS can be delivered to Muskel and FGD from which

will be a positive insight for Solok City Dinsos in terms of social funds allocation. In other

words, FGD and Muskel are strategies implemented by Solok City Government din

effectively allocating social funds. Using qualitative approach through numerous interviews

with related stakeholders it can also be confirmed that the involvement of RT & RW can be

categorized as a kind of political participation and at the same time proves Robert Dahl’s

thesis about community power where in the city political landscape, communities also got

their bargaining power to be involved with policy-making process."

"Skripsi ini membahas strategi-strategi penggalangan dana yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dompet Dhuafa memiliki strategi penggalangan dana berupa penggalangan dana retail, penggalangan dana dengan kemitraan, kampanye dengan media komunikasi dan layanan personal. Penggalangan dana yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa didukung oleh kredibilitas organisasi, sumberdaya manusia yang loyal dan berjiwa kedermawanan sosial, kualitas program, komunikasi yang baik dengan donatur dan media kampanye yang menarik. Sedangkan hambatannya adalah kesulitan menemukan gagasasan tema, terbatasnya biaya sosialisasi, kurangnya kemauan masyarakat untuk berdonasi, kesulitan mencari karyawan yang berdedikasi tinggi dan kebijakan pemerintah.

---

This study discuses about strategies of fundraising conducted by Dompet Dhuafa with the supports and obstacles. This study used qualitative method and descriptive approach. The result of study show that Dompet Dhuafa have some strategies of fundraising such as retail, partnership, champagne with communication media and personal services. The fundraising activities are supported by organization credibility, loyal and generous employees, best quality of programs and good relationship with donor. Whereas, the obstacles are getting some difficulties to find ideas, limited cost for socialization, less of motivation from people to donate, less employees with high dedication and the rules."

"Saat pandemi Covid-19 hadir di Indonesia, ruang gerak masyarakat menjadi terbatas dan mengubah banyak aspek kehidupan. Sektor perekonomian serta sektor kesehatan menjadi sektor yang paling terdampak akibat adanya pandemi Covid-19 di Indonesia. Adanya pembatasan sosial berkontribusi pada melemahnya perekonomian, baik dari tingkat nasional, bahkan hingga ke individu masyarakat. Hal tersebut tentu juga berimbas pada Kabupaten Kebumen. Terlebih, selama beberapa tahun berturut-turut Kebumen ditetapkan sebagai kota termiskin di Jawa Tengah. Namun di tengah kondisi perekonomian yang sedang melemah, salah satu desa di Kebumen, kabupaten termiskin di Jawa Tengah, Desa Karangsari mampu mendapatkan gelar pelopor Kampung Tangguh Nusantara Candi, sebuah penghargaan yang diberikan oleh Polisi Daerah (Polda) Jawa Tengah kepada desa yang mampu menjaga kestabilan pangan, keamanan, dan kesehatan dalam kondisi Covid-19 serta memiliki penanganan Covid-19 terbaik. Dana desa digunakan untuk menjaga kesehatan sampai ke tingkat desa. Dalam mengatasi kondisi pandemi Covid-19, pemerintah merilis kebijakan refocusing dana desa dalam rangka percepatan penanganan kasus Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat gambaran implementasi kebijakan pemanfaatan dana desa untuk penanganan Covid-19 di Desa Karangsari pada tahun 2020-2021. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah stakeholder di tingkat Pemerintah Kabupaten hingga Pemerintah Desa yang dipilih berdasarkan kesesuaian informasi yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemanfaatan dana desa untuk penanganan Covid-19 baik dari sisi komunikasi, struktur birokrasi, disposisi, sumber daya, serta kondisi sosial politik di Desa Karangsari yang sudah berjalan cukup baik walau masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Walaupun masih belum memenuhi target pemanfaatan dana desa yang sebesar 7 persen dari target 8 persen, peran dan dukungan pelaksana kebijakan di sektor kesehatan memberikan kontribusi yang baik sehingga Desa Karangsari mendapatkan penghargaan Kampung Tangguh Nusantara Candi.

---

When the Covid-19 pandemic arrived in Indonesia, people's space for movement became limited and changed many aspects of life. The economic sector and the health sector are the sectors most affected by the Covid-19 pandemic in Indonesia. The existence of social restrictions contributed to a weakening of the economy, both at the national level and even down to the individual community. This of course also has an impact on Kebumen Regency. Moreover, for several years in a row Kebumen has been designated as the poorest city in Central Java. However, in the midst of a weakening economic condition, one of the villages in Kebumen, the poorest district in Central Java, Karangsari Village was able to get the title of pioneer of Kampung Tangguh Nusantara Candi, an award given by the Central Java Regional Police (Polda) to villages that are able to maintain stability. food, safety and health in Covid-19 conditions and has the best handling of Covid-19. Village funds are used to maintain health down to the village level. In overcoming the conditions of the Covid-19 pandemic, the government released a policy of refocusing village funds in order to accelerate the handling of the Covid-19 case. The purpose of this research is to see an overview of the implementation of the policy of utilizing village funds for handling Covid-19 in Karangsari Village in 2020-2021. This research is a case study research with a qualitative approach. The subjects of this study were stakeholders at the District Government to Village Government levels who were selected based on the appropriateness of the information needed. The results of the study show that the use of village funds for handling Covid-19 both in terms of communication, bureaucratic structure, disposition, resources, and socio-political conditions in Karangsari Village has been going quite well although there are still some things that need to be improved. Although it still has not met the village fund utilization target of 7 percent of the 8 percent target, the role and support of policy implementers in the health sector made a good contribution so that Karangsari Village won the Kampung Tangguh Nusantara Candi award."

"ABSTRAKLaporan ini membahas pelaksanaan audit terhadap akun kas setara kas dan akun beban yang dilakukan oleh KAP DVA sebagai auditor eksternal organisasi nirlaba ICRF. Organisasi ICRF bergerak di bidang kehutanan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan manusia. Adapun yang menjadi lingkup pembahasan adalah proses audit terkait siklus kas yang termasuk penghimpunan dana, pengelolaan, hingga pengakuan beban. Semua proses audit dilakukan sesuai standar audit yang berlaku di Indonesia SA ndash; Standar Audit . Berdasarkan pengujian terhadap bukti audit yang diperoleh, auditor KAP DVA menyimpulkan bahwa tidak terdapat temuan yang menyebabkan perlunya pengumpulan bukti lebih lanjut. Secara keseluruhan, praktik audit yang dilakukan telah sesuai dengan standar yang berlaku.

---

ABSTRACTThis report discusses the implementation of an audit of the cash cash equivalent account and expense by KAP DVA as external auditor of the non profit organization ICRF engaged in forest conservation. As for the scope of the discussion is related to the cash cycle that includes fund raising, management, to the recognition of expenses. All audit processes are adjusted to the rules associated with SA ndash Standard Audit that applied in Indonesia. Based on testing of audit evidence obtained, KAP DVA auditors conclude that no findings have led to the need for further evidence collection. Overall, the audit practices performed are in conformity with applicable standards. "

"ABSTRAKTesis ini membahas Model Pengelolaan Dana Bantuan Lingkungan yangdilakukan KEHATI dengan menggunakan metode kualitatif dan strategi penelitianstudi kasus. KEHATI merupakan organisasi non profit yang mendukungpelestarian lingkungan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat yangdidukungnya. Penelitian ini fokus pada lembaga KEHATI dengan kurun waktu2007 hingga 2011 dimana KEHATI menerima dana hampir mencapai 200 milyarrupiah dari berbagai sumber seperti lembaga donor, pemerintah, dan swasta dantelah menyalurkan dana bantuan kepada 265 mitra di seluruh Indonesia. Konsepreflexive modernity digunakan untuk menjelaskan bagaimana world risk societymenerima pencerahan untuk memiliki wawasan global (tidak berbatas), memaksasetiap individu untuk saling berkomunikasi untuk mencegah risiko danberpartisipasi mengurangi kerugian/resiko global dengan memobilisasi dana-danabantuan untuk lingkungan. KEHATI sebagai lembaga grantmakingmengembangkan Model Pengelolaan Bantuan Lingkungan yang berasal dariberagam lembaga donor secara transparan dan akuntabel. Penelitian inimerekomendasikan bahwa dengan pengalaman KEHATI sebagai lembagapengelola dan penyalur dana bantuan untuk lingkungan, maka Model PengelolaanDana Bantuan Lingkungan KEHATI bisa menjadi rujukan bagi organisasi nonpemerintah untuk mereplikasi model tersebut dalam pengelolaan dana bantuanyang tidak terbatas bagi dana-dana bantuan untuk lingkungan.

---

ABSTRACTThis thesis applied the qualitative method and case study as the strategy ofresearch to discuss the Model Pengelolaan Dana Bantuan Lingkungan(Environmental Grants Management Model) developed by KEHATI. KEHATIFoundation is a non-profit organization supporting sustainable environment andcommunity empowerment. This research focuses on the grants management doneby KEHATI during 2007-2011 where KEHATI received alomost 200 billionRupiah from various sources including donor, government, and private sectors.These grants have been disbursed to 265 partners throught Indonesia.Thereflexive modernity concept is used to outline the awareness of the word risksociety to have have the global and unlimited vision that urges each individual tocommunicate each other to avoid risks and to participate in reducing the globalrisks/losses by mobilizing environment grants. As a grant making institution,KEHATI develops the Model Pengelolaan Dana Bantuan Lingkungan(Environmental Grants Management Model) to manage the fund from variousdonor institutions by upholding the the transparent and accountable principles.Considering KEHATI’s experiences as an institution that manages and disbursesenvironment grants, this study recommends that this model can be the referencefor non-governmental organizations to replicate the way they manage theunlimited grants for environment."

"Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan tata kelola dana desa setelah UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa dan pelaksanaan sinkronisasi antara lembaga terkait tentang tata kelola dana desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pelaksanaan tata kelola dana desa setelah UU No. 6/2014 masih terjadi disharmonisasi. Regulasi sektoral yang dikeluarkan oleh KemenDesa PDTT serta Kemendagri, dari aspek praktis di lapangan pelaksanaannya dirasakan masih menyulitkan bagi aparat desa. Pelaksanaan sinkronisasi antara lembaga terkait tentang tata kelola dana desa belum berjalan dengan optimal. Sinkronisasi belum dapat dilakukan karena masing-masing lembaga membentuk sendiri-sendiri regulasi sektoral. Implementasi suatu regulasi sangat mungkin bersinggungan dengan regulasi lainnya, bahkan pada praktiknya terdapat regulasi yang justru menyandera pelaksanaan dana desa itu sendiri. Ego sektoral masih mendominasi dalam menyusun regulasi, dan belum sepenuhnya mempertimbangkan secara matang implikasinya. Oleh karena itu, dalam hal yang berkaitan dengan desa, maka ketika Kemendagri akan melakukan pengaturan yang berkaitan dengan desa, harus berkoordinasi dengan KemenDesa, PDTT yang memiliki tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang berkaitan dengan desa. Sehingga peraturan yang dikeluarkan oleh Kemendagri sudah merupakan hasil sinkronisasi dengan KemenDesa PDTT. Dengan dilakukannya sinkronisasi terhadap urusan pemdes dengan urusan pemda, maka implikasi pada level pelaksanaan adalah adanya acuan yang lebih jelas dan tidak ambigu. Berdasarkan analisa, diusulkan saran Perlunya proses pembentukan setiap regulasi oleh sektoral yang berkaitan dengan tata kelola dana desa melibatkan kementerian/lembaga terkait; Perlunya melaksanakan UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam hal terjadi konflik regulasi dan konflik kewenangan; serta pemerintah hendaknya menghindari perubahan regulasi yang berdampak pada perubahan vital penyusunan RPJMDes dan APBDes.

---

This study discusses the implementation of village fund governance after Law no. 6 year 2014 About the Village and implementation of synchronization between related institutions on village fund governance. This research is normative law research. Implementation of village fund governance after Law no. 6 2014 there is still disharmonization. Sectoral regulations issued by Ministry of Village and MoHA, from the practical aspect of the implementation field are still difficult for village officials. Implementation of synchronization between related institutions about governance of village funds has not run optimally. Synchronization can not be done because each institution establishes its own sectoral regulations. Implementation of a regulation is very likely to be tangent to other regulations, even in practice there is a regulation that actually holds the implementation of the village funds themselves. Sectoral ego still dominates in drafting regulations, and has not fully considered the implications. Therefore, in matters relating to the village, then when the MoHA will make arrangements relating to the village, it should coordinate with the Ministry of Village with duties, responsibilities and authorities relating to the village. So the regulations issued by the MoHA is already a result of synchronization with the Ministry of Village. With the synchronization of the village government affairs with the local government affairs, the implications at the implementation level are the existence of clearer and unambiguous references. Based on the analysis, proposed suggestion The need for the process of forming any regulation by sectoral related to village fund governance involves ministries related institutions The need to implement Law No. 30 2014 on Government Administration in the event of a conflict of regulation and conflict of authority And the government should avoid regulatory changes that have an impact on the vital changes in the preparation of the Medium term village development plan and Village income and expenditure budget."