Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai hasil analisis efektivitas penerapan metode Computer Assisted Test (CAT) dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi di Badan Kepegawaian Negara. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan positivis dengan desain analisis data deskriptif kualitatif yang mana peneliti berusaha untuk memaparkan penerapan metode Computer Assisted Test (CAT) dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi di Badan Kepegawaian Negara. Hasil penelitian menyebutkan penerapan metode Computer Assisted Test (CAT) dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi di Badan Kepegawaian Negara efektif namun masih terdapat beberapa kendala dalam terciptanya standarisasi hasil ujian secara nasional, terciptanya penetapan standar nilai, dan terselenggaranya nilai prakiraan yang dilakukan oleh organisasi melalui evaluasi kinerja secara tertulis. Dengan melihat hasil yang didapat, maka saran bagi Badan Kepegawaian Negara adalah agar segera membuat kebijakan yang mengatur tentang standarisasi hasil ujian secara nasional.

---

The focus of this study is about the analysis of the effectiveness Implementation Computer Assisted Test (CAT) system in the competency-based selection of candidates for Civil Servant at National Civil Servant. This research is a positivist research with qualitative descriptive design, in which researcher try to describe the implementation of Computer Assisted Test (CAT) system in the competency-based selection for candidate civil servant at National Civil Servant.

The result stated that the implementation of this system (CAT) is effective, although there are still some obstacles in the creation of a standardization national test results, the creation of standard scored, and the organization made predictive value by annual performance evaluation report.

By looking at the results obtained, then the suggestion National Civil Servant is to immediately create a policy of the standardization national examination results."

"Penelitian ini membahas mengenai kinerja pegawai di Badan Kepegawaian Negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan kinerja pegawai yang menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) dan yang tidak menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah survei dan wawancara. Objek penelitian ini ialah pegawai Badan Kepegawaian Negara. Dalam proses pengolahan data, peneliti menggunakan SPSS versi 17 dengan uji Independent-Sample T-Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja pegawai antara pegawai yang menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) dan yang tidak menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Negara.

---

This research focused on the performance of employees in the National Civil Service Agency. The purpose of this research is to find out the comparison of the performance of employees using the Computer Assisted Test (CAT) method and not using the Computer Assisted Test (CAT) method in the Selection of Candidates for Civil Servant at National Civil Service Agency. This study used the approach of quantitative research with the type research is a descriptive research. Data collection techniques used was surveys and interviews. The object of this research is employees of National Civil Service Agency. In processing the data, researchers used a SPSS version 17 with Independent-Sample T-Test. The results of this research showed that there is no difference between the performance of employees using the Computer Assisted Test (CAT) method and not using the Computer Assisted Test (CAT) method in the Selection of Candidates for Civil Servant at National Civil Service Agency. "

"Skripsi Skripsi ini membahas tentang Pelaksanaan Seleksi CPNS tahun 2013 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada kantor wilayah DKI JAKARTA. Tujuannya adalah menganalisis bagaimana Pelaksanaan Seleksi CPNS tersebut apakah masih ada tindakan yang mengarah ke Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang marak terjadi pada pelaksanaan rekrutmen CPNS. Metode penelitian ini dengan kualitatif-deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah pada penerimaan CPNS Kemenkumham tahun 2013 lebih transparan, akuntabel dan bebas KKN, karena pengawasan yang dilakukan bukan hanya melibatkan pengawas internal, akan tetapi juga melibatkan dari pihak eksternal sehingga dapat meminimalisir segala bentuk kecurangan yang ada. Rekomendasi yang diberikan adalah agar Kementerian Hukum dan HAM RI agar lebih dilakukan peningkatan koordinasi lagi antara panitia pusat dan daerah, serta peningkatan pengawasan baik di pusat maupun derah sehingga masyarakat akan semakin percaya dan yakin bahwa Kementerian Hukum dan HAM RI sudah transparan dalam merekrut CPNS yang bersih dan bebas dari tindakan KKN.

---

This Thesis discusses the implementation of civil servant selection in the Indonesian Ministry of Law and Human Right on Jakarta office area in 2013. The purpose of this thesis is to analyze how the selection still leads to Corruption, Collusion, and Nepotism that often occurs in the selection or not. This research use qualitative - descriptive method. Data collection used was in-depth interviews and literature review. The results of this research are civil servant selection in the Ministry of law and Human Right on Jakarta office area in 2013 more Transparent, Accountable and free from Corruption, Collusion, and Nepotism. It could be happened because supervision of that selection is not only done by the internal supervisors, but also involve external supervisors that can minimize all kinds of fraud. Recommendation that the give is that the Indonesian ministry of law and human right can improve coordination between the central and regional committees and improve control at both central and regional levels, so that people can be more confident and assured that The Indonesian Ministry of Law and Human right has been transparent in conducting were clean and free from Corruption, Collusion and Nepotism."

"ABSTRACTIndonesia sebagai sebuah organisasi mengalami masalah dalam hal Sumber Daya Manusia-nya (SDM). Pegawai Negeri Sipil secara esensial adalah SDM dalam tubuh organisasi Pemerintah Indonesia. Fakta bahwa dari 4.450.000 PNS di Indonesia, sebanyak 42% di antaranya masih berkualifikasi pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas, membuat pergerakan Pemerintah Indonesia mencapai tujuan organisasi menjadi kurang efektif. Fakta selanjutnya adalah sebanyak 32,6% PNS merupakan SDM berusia tua yang sudah mendekati umur pensiun. Kondisi tersebut membuat Pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil. Hal yang kemudian menjadi masalah dan diangkat dalam artikel ini adalah bagaimana penyusunan perangkat seleksi yang digunakan untuk menyaring para pelamar yang terkumpul dari proses rekrutmen dilakukan. Perangkat seleksi yang dimaksud adalah Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang. Studi kasus dilakukan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan perangkat seleksi dalam bentuk Tes Kompetensi Bidang oleh LIPI dilakukan dengan membentuk suatu tim khusus yang disebut dengan Tim Penyusun. Dari lima dimensi perangkat seleksi yaitu keterandalan, kesahihan, kemampuan untuk diterapkan secara umum, kemanfaatan, dan legalitas, penyusunan TKB oleh LIPI sudah hampir memenuhi kategori perangkat seleksi yang efektif. Satu hal yang masih kurang adalah belum dilakukannya uji coba perangkat seleksi. Penyusunan perangkat seleksi dalam bentuk Tes Kompetensi Dasar dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Penyusunan Tes Kompetensi Dasar sudah hampir memenuhi lima dimensi perangkat seleksi yang efektif. Satu hal yang kurang adalah belum adanya uji coba perangkat seleksi.

---

ABSTRACTIndonesia as an organization has problems in terms of its Human Resources (HR). Civil servants are essentially human resources within the body of the Indonesian Government organization. The fact that of the 4,450,000 civil servants in Indonesia, as many as 42% of them are still qualified for high school level education, making the Indonesian Governments movement to achieve organizational goals less effective. The next fact is that as many as 32.6% of civil servants are elderly human resources who are approaching retirement age. This condition made the Indonesian Government take steps to recruit prospective Civil Servants. What later became a problem and was raised in this article was how the preparation of selection tools was used to screen applicants collected from the recruitment process. The selection tool in question is the Basic Competency Test and Field Competency Test. Case studies are conducted at the Indonesian Institute of Sciences (LIPI). The results showed that the preparation of selection tools in the form of Field Competency Tests by LIPI was conducted by forming a special team called the Compilation Team. From the five dimensions of selection tools, namely reliability, validity, ability to be applied in general, usefulness, and legality, the preparation of Field Competence Test by LIPI has almost fulfilled the category of effective selection tools. One thing that is still lacking is the lack of a try-out of the selection device. The preparation of selection devices in the form of Basic Competency Tests is coordinated by the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia. The preparation of the Basic Competency Test has almost fulfilled the five dimensions of an effective selection tool. One thing that is lacking is the lack of try-out of selection devices."

"Tesis ini membahas tentang Proses Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Biro Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara yang dilaksanakan pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivist dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penilaian kinerja yang dijalankan pada Biro Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara terdiri dari 4 empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan peninjauan kembali. Pemanfaatan hasil penilaian kinerja sudah digunakan sebagai salah satu persyaratan administratif dalam proses kenaikan pangkat, pemberian penghargaan dan seleksi promosi jabatan. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah belum adanya standar kinerja yang jelas sebagai pedoman dalam mengukur kinerja pegawai. Pejabat penilai belum melakukan pencatatan terhadap hasil pengamatan perilaku kerja pegawai dan tidak seluruh pegawai mengumpulkan laporan hasil kerja sehingga hasil penilaian masih terlihat subyektif karena kurangnya bukti-bukti pendukung. Hasil penilaian kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja dan pengembangan kompetensi pegawai.

---

This thesis discusses the process of Performance Assessment of Civil Servants in the Civil Service Bureau of National Civil Service Agency conducted in 2015. This study used a postpositivist approach and qualitative method. The results showed that the performance appraisal process that runs on the Civil Service Bureau of the State Personnel Board consists of four 4 phases planning, implementing, assessing and reviewing. Utilization of performance appraisal results has been used as one of the administrative requirements in the process of promotion, awards, and selection for job promotion.

Problems were found in this study is there is no clear performance standards as a guide in measuring employee performance. Assessor officials have not done recording the observations of the behavior of employee and not all employees gather reports on the work result, so that it still looks a subjective assessment results due to lack of supporting evidence. The results of performance appraisal has not been used as the basis for the payment of benefits employee performance and competencies development."

"Sumber Daya manusia adalah aspek yang sangat penting dalam sebuah organisasi, khususnya organisasi pemerintah. Dalam hal ini kompetensi menjadi hal yang sangat penting bagi aparatur negara atau Pegawai Negeri Sipil. Kompetensi yang mencakup pengetahuan, kemampuan dan perilaku bagi Pegawai Negeri Sipil harus tinggi agar dapat menghasilkan sebuah kinerja yang baik, namun yang terjadi saat ini adalah rendahnya kompetemsi dan kinerja Pegawai Negeri Sipil. Skripsi ini mencari tahu bagaimana hubungan antara kompetensi yang dilihat dari karakteristik kompetensi dan kinerja Pegawai Negeri Sipil. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik survei dengan menyebarkan kuesioner kepada pegawai Pada Kantor Regional V BN Jakarta. Hasil yang di dapat menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara kompetensi dan kinerja Pegawai Negeri Sipil di mana nilai koefisien korelasinya sangat kuat.

---

Human resource are the important aspecs in organization, especially government organization. In this parts, competences are the most valuable things for civil servant. The parts of competences include knowledges, skills and attitude. The civil servant must have the high competence to build good performance. But, the problems now are the performance and competence of civil servant in the low level.

This undergraduate thesis is written to search the relations about competence which seem on. Competence characteristic and performance of civil servant. The research of this problems are include quantitatif research which used the survei technics. This technics are use the questioner from which offered to all employees In National Civil Service Agency Regional Office V Jakarta. The produce of this survei technics shows. The big relations about competence and performance of civil servant which the value of the coeficien corelations is in the high level."

"Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat berperan dalam suatu organisasi atau pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada publik. Untuk itu, dibutuhkan suatu sistem rekrutmen dan seleksi yang sesuai dengan sistem merit agar menghasilkan aparatur sipil negara yang berkualifikasi dan kompeten dibidangnya. Pada pelaksanaan rekrutmen dan seleksi selama ini masih sarat kecurangan serta Korupsi, Kolusi dan Nepotisme KKN . Untuk itu, Badan Kepegawaian Negara BKN mengembangkan metode seleksi dengan menggunakan alat utama yaitu Computer Asissted Test CAT. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS di Badan Kepegawaian Negara BKN dalam mewujudkan sistem merit di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori utama standar seleksi yang dikemukakan oleh Noe dkk 2008 yang terdiri dari lima dimensi yaitu realibility, validity, generalizability, utility dan legality dan sistem merit. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist di mana teori standar seleksi dan sistem merit menjadi dasar analisis temuan penelitian. Data diperoleh dari wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seleksi CPNS yang dilaksanakan pada tahun 2017 sudah menunjukkan arah perwujudan sistem merit dimana seleksi dilakukan berlandaskan kepada kualifikasi dan kompetensi peserta tanpa membedakan asal usul, ras dan golongan serta kekurangan fisik dari peserta. Hal tersebut terlihat dari indikator-indikator yang terpenuhi dan keseluruhan pelaksanaan seleksi telah berlandaskan peraturan perundangan yang berlaku. Namun, perwujudan ini dirasa masih kurang sempurna karena belum menggunakan hasil final seleksi sebagai bahan acuan dalam mengevaluasi dan memetakan kinerja CPNS.

---

Human resource is one of the factor that play a big role in an organization or Government in providing services to the public. Therefore, a recruitment and selection system that is appropriate to the merit system is required to produce civilian state apparatus who are qualified and competent in their field. All this time, the implementation for recruitment and selection indicates that there 39 s still fraud and CCN Corruption, Collution, Nepotism. Badan Kepegawaian Negara BKN developing the method with the use of primary tools which is computer asissted test CAT.

This study aims to describe the implementation is a candidate for civil servants in BKN in the realization of the merit system in Indonesia. This research will use the primary theory which is standard selection by Noe et al 2008 . It consists of five dimensions which is reliability, validity, generalizability, utilities and merit system.

This research use post positivist approaches where standard theory is the base of the merit system and the analysis of the research findings. The data is obtained from the interviews, and the study of literature.

The results showed that the selection of CPNS conducted in 2017 has shown the direction of the merit system where the selection is based on the qualification and competence of participants without distinguishing the origin, race and class and physical deficiencies of the participants. This can be shown from the indicators that are met and the overall implementation of the selection has been based on the applicable legislation. However, this manifestation is still not perfect yet because the final result of selection has not been used as a reference in evaluating and mapping the performance of CPNS."

"Banyak permasalahan yang terjadi dalam proses rekrutmen dan seleksi CPNS, baik yang menyangkut aspek transparansi, kompetisi, obyektivitas, maupun kompetensi. Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi CPNS dan menganalisis berbagai hambatan penerapan prinsip-prinsip merit dalam proses rekrutmen dan seleksi CPNS. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme dan metode kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, FGD, dan data dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rekrutmen dan seleksi CPNS belum berdasarkan pada prinsip-prinsip merit, hal ini ditandai dengan: pengajuan formasi tidak didasarkan pada kebutuhan birokrasi, ada indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme, pelamar yang lulus tes tidak didasarkan pada passing grade. Berpijak pada analisis makro, kondisi tersebut disebabkan kerangka kebijakan sebagai dasar pelaksanaan rekrutmen dan seleksi CPNS belum secara tegas dan jelas menjelaskan tentang system merit dalam pasal-pasalnya. Berdasarkan analisis messo disebabkan karena terjadinya overlapping kewenangan antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Badan Kepegawaian Negara selaku lembaga pengelola kepegawaian. Selanjutnya berdasarkan analisis mikro ditemukan adanya tiga hambatan yang menyebabkan rekrutmen dan seleksi CPNS tidak berjalan berdasarkan pada prinsip-prinsip merit, yaitu: hambatan administratif, hambatan politik dan budaya, dan hambatan teknis. Berkaitan dengan temuan penelitian di atas maka perlu dilakukan beberapa tindakan. Pertama, pembenahan kerangka kebijakan dan harmonisasi peraturan dengan cara perbaikan isi dari kebijakan (content of policy), kejelasan kewenangan lembaga pengelola kepegawaian (pattern of interaction), dan perlu kerja bersama antara Kemenpan RB dan BKN dibawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB (managing of people) dalam mengeluarkan kebijakan. Kedua, perbaikan mekanisme pelaksanaan rekrutmen dan seleksi CPNS dengan menggunakan CAT (Computer Assisted Test) untuk Tes Kemampuan Dasar (TKD), dan lembaga pengelola kepegawaian harus membuat kisi-kisi untuk Tes Kemampuan Bidang (TKB) agar ada indikator dan standar penilaian yang obyektif.

---

A lot of problems that occured in the process of recruitment and selection of civil servant candidate (CPNS) that concerned the aspects of transparency, competition, objectivity, and competence. The purposes of this study were to describe the implementation of the recruitment and selection of civil servant candidate (CPNS) and analyze various obstacles applying the principles of merit in recruitment and selection of CPNS. This study used the paradigm of post - positivisme and qualitative method. The process of data collection was done by interviews deeply, FGD, and the data documentation to be further analyzed using interactive data analysis.

The result of this study showed that the recruitment and selection process of civil servant candidate (CPNS) was not based on the principles of merit yet, it was characterized by : formation submission which is not based on the bureaucracy needs, there are indications of corruption, collusion and nepotism, and applicants who pass the test were not based on a passing grade. Based on the macro analysis, the conditions were caused by the policy framework as the basis for the implementation of the recruitment and selection of civil servant candidate (CPNS) which not explained explicitly and clearly about the merit system in its articles.

Based on the messo analysis which was caused by overlapping of authority between the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform by the State Personnel Board as personnel management institutions. Furthermore, based on micro- analysis found that there were three barriers that lead to the recruitment and selection of CPNS which was not implemented based on the merit principles, namely: administrative barriers, political and cultural barriers, and technical barriers.

Related to the above research findings, it is necessary to do some actions. First, fixing policy framework and harmonizing regulatory by improving the content of policies, clarifying the authority of personnel management institution (patterns of interaction), and performing cooperative program between the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform (Kemenpan RB) and the National Employment Agency (BKN) under the coordination of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform ( managing of people ) in issuing the policy. Second, improving the implementation mechanisms of recruitment and selection of civil servant candidate (CPNS) by using CAT (Computer Assisted Test) for Basic Ability Test (TKD), and personnel management institution must make the lattice for Ability of Field Test (TKB) in order to get an objective assessment indicator and standard."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinantransformasional dan transaksional terhadap work engagement Pegawai NegeriSipil di Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara. Penelitian inimenggunakan Transformational Leadership Behaviour Inventory (TLI) untukmengukur kepemimpinan transformasional dan transaksional, dan untukmengukur work engagement digunakan Utrecht Work Engagement Scale-9(UWES-9). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif danregresi linier berganda. Hasil penelitian terhadap 176 pegawai menunjukkanbahwa kepemimpinan transformasional dan transaksional berpengaruh secarapositif dan signifikan terhadap work engagement pegawai. Secara parsialkepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap workengagement pegawai. Sedangkan kepemimpinan transaksional secara parsial tidakberpengaruh terhadap work engagement pegawai

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to find out the influence of transformational andtransactional leadership on work engagement of civil servant at ExecutiveSecreatriat of the Head Office of National Civil Services Agency. This researchutilize the Transformational Leadership Behaviour Inventory (TLI) to measuretransformational and transactional leadership, and to measure work engagementthis research utilize Utrecht Work Engagement Scale-9 (Uwes-9). Data wasanalyed with descriptive analysis methode and multiple linear regression. Resultof the research (n=176) found that transformational and transactional leadershipsignificantly and positively impact on work engagement. Partiallytransformational leadership significantly and positively impact on workengagement while transactional leadership partially has no impact on workengagement"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek keadilan sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta memformulasi sistem penggajian yang memenuhi prinsip keadilan sesuai dengan perspektif manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivis dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan nilai keadilan dalam tujuan/sasaran sistem penggajian PNS dalam Undang-Undang ASN masih terbatas pada upaya pemenuhan keadilan internal dan keadilan eksternal, sementara kandungan nilai keadilan individual menjadi tidak koheren karena adanya pemisahan antara Gaji dengan pemberian Tunjangan Kinerja pegawai. Kandungan nilai keadilan dari sisi penerapan sistem penggajian PNS belum mampu terpenuhi hingga saat ini, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: a) alignment, basis golongan dan masa kerja saat ini yang dinilai sudah tidak relevan karena tidak mencerminkan nilai relatif suatu jabatan, b) competitiveness, besaran gaji kurang kompetitif dibandingkan dengan market rate, c) contributions, kurangnya penghargaan terhadap kinerja dan kompetensi pegawai, d) management, kurangnya transparansi khususnya terkait data dan informasi kemampuan keuangan Negara untuk alokasi gaji. Penelitian ini menghasilkan formulasi penggajian PNS dengan menggunakan pendekatan gaji berbasis jabatan (job-based pay), dengan parameter meliputi jumlah grade, rentang nilai, rentang gaji, dan garis kebijakan penggajian.

---

The objectives of analysis in this paper are: analyzing the aspect of equity in civil service pay system in National Civil Service Agency (BKN), and formulating civil service pay system in BKN in accordance with the State Civil Apparatus (ASN) Management Perspective. This study uses a post-positivist approach and descriptive study. The results showed that the equity content in the objective of the salary system of civil service as stipulated in the Law on ASN is still limited to the efforts of internal and external equity, while the values of individuals equity is incoherent because formulation of the Act clearly separates between civil service?s salaries and performance allowances. On the other hand the equity content of the pay system implementation is also not able to be fulfilled until now, it can be seen from several aspects which includes: a) alignment, salary structure of civil service based on clusters and length of service is considered to be irrelevant, because it does not reflect the relative value of a position, b) competitiveness, amount of salary of civil servants are less competitive than the market rate, c) contributions, lack of appreciation of the performance and competence, d) management, lack of transparency, especially related to data and information of the financial capacity of the State to the allocation of salary. This research resulted the formulation of a civil service pay system using the approach of job-based pay which used the number of grade, the points range, the pay range, and the pay policy line parameters."