Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menernukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap integrasi politik di Kabupaten Ketapang, sebagai satu-satunya kabupaten yang belum pernah mengalami konflik etnis di tengah stigma buruk yang disandang oleh Provinsi Kalimantan Barat sbagai daerah yang rawan konflik etnis. Oleh karena itu masalah penelitian difokuskan pada: Bagaimana faktor-faktor kondisi sosial dan karakter budaya masyarakat, peran aktif para pemimpin informal, dan pembinaan integrasi politik oleh pemerintah berpengaruh terhadap integrasi politik di kabupaten tersebut.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sentimen primordial dari Clifford Geerthz yang menyatakan bahwa perbedaan suku, budaya, bahasa, dan agama merupakan sumber konflik. Kemudian teori kesetiaan fanatik ikatan primordial dari Maswacli Rauf, peran negara dari Arif Budirnan, intervensi birokrasi dari Burhan Magenda dan Howard Wriggin, serta peran informal leader dari Wriggin.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sedang tipe penelitiannya adalah studi kasus yang bersifat deskriptif eksplanatif. Unit analisisnya adalah masyarakat, elit informal, dan pemerintah dengan nara sumber para pejabat pemerintah, ketua partai politik, ketua organisasi adat dan budaya, pemimpin agama, dan tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda yang ditetapkan secara purposif.Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, wawancara mendalam dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah causal comparative atau ex post facto dengan multi levels analisys. Penelitian ini menemukan bahwa kondisi sosial dan karakter budaya masyarakat sangat berpengaruh terhadap hubungan sosial antar etnis yang terjadi di Kabupaten Ketapang. Hal itu tergambar di dalam suasana kehidupan sosial mereka yang aloab, sebab tidak adajarak sosial yang menghambat. Suasan kehidupan sosial seperti itu, kemudian melahirkan suatu ikatan kesetiaan barn yang dalam istilah Clifford Geerthz disebut cross cutting loyalties, yakni ?Ketapangisasi?.Beradasarkan temuan tersebut, maka teori Geerthz tentang sentimen primordial tidak terbukti keberlakuan pada masyarakat Ketapang, begitu pula teori Arif Budiman tentang peran negara yang memiliki kewenangan sah untuk memaksa, juga tidak terbukti, sebab pembinaan integrasi politik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupten Ketapang lebih menggunakan cara-cara persuasif dengan memanfaatkan momentum Hari Besar Nasional sebagai media.

---

ABSTRACTThis research aims at discovering the influential factors of political integration in Ketapang Regency that the only Regency has no ethnic conflicts among the bad ? stigma ? of West Kalimantan as the potential etlmic conflict regions. Therefore, the research problem is focused on : How the factor of social condition and the cultural characteristic of community, the active participation of informal leaders, the political integration building by govemment influences the political integration in the Regency.The used theory in this research is the primordial sentiment from Clifford Geerthz stated that the differences of races, cultures, languages and religions as the potential conilics. Besides, the loyal fanaticism of primordial bindings from Maswardi Rauf; the role of nation 'fiom Arif Budiman, the bureaucratic intervention from Burhan Magenda and Howard Wriggin, and the role of informal leader from Wriggin.The research method is qualitative analysis. The research type is a descriptive explanation case study. The unit analysis is community, the informal elite and government. The source information is the government elite, the political party elite, the cultural organization leaders, the religion leaders, the community leaders, and the young people leaders detemiined by purposive sampling. Data collection was done by the library research, depth interview and observation.The data analysis used is the causal comparative or ex post facto with the multi level analysis. The research results indicate that the social atmosphere and the cultural characteristic of the community are the most influential factors of the social relationship among tl1e ethnic happening in Ketapang Regency. It is described in the social life atmosphere, it then bears a new loyalty binding called by Clifford Geerth as cross cutting loyalties, that is ? Ketapanisasi?.Based on the research results, the Geerthz theory on the primordial sentiment is not proved in Ketapang Community so is Arif Budiman theory on the role of govemment that has a legal power to press. The building of political integration done by Ketapang Regency Govemment uses more persuasive ways by advantaging the National?s day as a media."

"Politik dan kekerabatan merupakan dua konsep yang saling terkait dalam praktek politik yang terjadi di masyarakat. Pada masyarakat yang segmenter keterkaitan tersebut semakin kuat dan studi Antropologi Politik memiliki peran dalam menjelaskan bagaimana keterkaitan tersebut melalui data-data yang didapat di lapangan. Dalam kehidupan politik masyarakat desa, pemimpin lokal memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat. Meskipun tidak memiliki landasan hukum atas kekuasaannya, pemimpin lokal tetap merupakan sosok yang secara politis kuat dalam masyarakat. Beberapa hal diluar unsur legalitas formal menjadikan pemimpin-pemimpin lokal memiliki landasan yang kuat sehingga pemimpin lokal mampu bertahan ditengah perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Kepala Parit sebagai sosok pemimpin lokal dalam komunitas parit di desa sungai besar merupakan contoh bagaimana pemimpin lokal dapat bertahan ditengah berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Kepala Parit mampu menemukan posisi dalam masyarakat pada setiap momentum perubahan yang terjadi dalam masyarakat tanpa harus kehilangan peran dan kekuasaannya dalam masyarakat komunitas parit. Kemampuan Kepala Parit dalam mempertahankan posisi di masyarakat tidak terlepas dari keberadaan kelompok kekerabatan dominan di belakang sosok kepala parit. Keberadaan Kelompok kekerabatan dominan menjadi penopang kekuasaan bagi sosok kepala parit dan menjadi modal penting dalam proses praktek politik di komunitas parit.

---

Politic and kinship are two concepts that are intertwined in the political practice that occur in the society. In a society which are segmenter, its intertwined are stronger, and political anthropology studies play a role in explaining how these linkages through the data which are obtained in the field. In a rural political lives, local political leaders has a great influence to the political societies live. Eventhough they don?t have a formal legitimation, local leaders still is a figure who are powerful actors in local political societies. Some of the things outside the formal legal elements, make local leaders have a strong foundation, so that local leaders are able to survive amid the changes taking place in society.

Head of Parit as a local leader personage at the Sungai Besar village is an example how local leader can survive in the middle of many change that occur in the society. Head of Parit were able to find a position in society at any momentum changes that occur in society, without having to lose its role and power in Parit communities. Head of Parit ability to keep their authority in the middle of dynamic society can?t separated from the existance of dominant kinship group behind of local parit head figure. The existence of dominant kin group became a power back up to head of parit personage and became an important aspect in the process of political practice parit comminities."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan Program SLTP Terbuka di Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat. Latar belakang penulis meneliti masalah ini karena Program SLTP Terbuka yang dilaksanakan di Kecamatan Marau menunjukkan adanya kasus tingginya angka drop out dan penurunan jumlah peminat, serta hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa umumnya rendah. Oleh karena itu, timbul pertanyaan bagaimana pelaksanaan Program SLTP Terbuka tersebut dalam rangka pembangunan somber Jaya manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, studi kepustakaan, dan teknik wawancara mendalam. Pemilihan informan penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Secara konseptual penelitian ini menggunakan pendekatan sistem, yaitu untuk menghasilkan out put maka harus ada input dan proses pembelajaran. Dalam implementasi program harus memperhatikan 4 faktor yakni komunikasi, sumber-surnber, watak pengaturan atau sikap serta struktur birokrasi.Dan hasil penelitian, koordinasi telah dijalankan dalam menentukan lokasi TKB. Demikian juga kegiatan sosialisasi serta orientasi belajar siswa baru telah dilaksanakan secara rutin pada setiap awal tahun pelajaran. Kegiatan penyusunan program tahunan, cawu/semester, penjadwalan kegiatan tatap muka dan belajar mandiri, serta supervisi secara teratur telah dilaksanakan. Namun, kegiatan tatap muka tidak bisa dilaksanakan di sekolah Induk, pola sistem tatap muka ditetapkan pola tatap muka guru kunjung. Dalam model ini Guru Pembina mendatangi TKB yang letaknya jauh dan sulit untuk memmberikan tatap muka. Pola kegiatan pembelajaran tidak menggunakan pola 4 atau 5 hari belajar mandiri di TKB dan 2 atau 1 hari kegiatan tatap muka di sekolah Induk. Pengelola menetapkan pola 3 hari belajar di TKB, alokasi waktu ini kadang-kadang digunakan untuk kegiatan tatap muka. Jadwal kegiatan supervisi, kegiatan guru kunjung yang telah ditetapkan, tidak dilaksanakan secara rutin, disebabkan faktor beratnya geografis serta kendala transportasi. Guru bina enggan berkunjung ke TKB karena dana transport yang tidak memadai dan kurangnya motivasi dan komitmen guru Bina. Kurangnya layanan bimbingan belajar kepada siswa di TKB menjadi salah sate penyebab kurangnya motivasi belajar siswa. Adanya akumulasi kesulitan dalam belajar sebagai faktor yang menghambat peningkatan kapasitas individual dengan indikasi rendahnya tingkat daya serap materi modul, rendahnya basil UAN, serta tingginyi kasus drop out.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kurangnya program ini dikomunikasikan baik secara internal maupun eksternal, faktor keterbatasan Sumber (Resources) balk jumlah maupun kemampuan staf (Guru Bina, Guru Pamong), Sumber non-manusia berupa informasi yang kurang dikelola dengan optimal, serta tidak adanya jaminan bahwa program dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan, terbatasnya aloes terhadap fasilitas penunjang belajar (laboratorium, Perpustakaan, Program kaset pembelajaran, sarana komunikasi dua arah), sarana transportasi, sehingga pelayanan tidak dapat berjalan optimal. Kurangnya kemampuan Kepsek mengorganisasikan, mengarahkan dan mengendalikan Staf menjadi penghambat implementasi program. Rendahnya komitmen Staf (Guru Bina, Guru Pamong), dukungan pembiayaan dari Pemda; Faktor efektivitas dan efisiensi birokrasi yang relatif kurang, ditunjukkan dengan kurang memiliki rasa tanggap terhadap aspirasi masyarakat, serta lemahnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga. Seluruhnya merupakan faktor penghambat implementasi Program SLTP Terbuka. Kondisi sosial ekonomi menjadi penyebab kurangnya keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar. Faktor internal yakni rendahnya motivasi berprestasi, Siswa sulit merubah kebiasaan belajar dari pola tatap muka secara klasikal ke pola belajar mandiri, serta kurangnya dukungan orang tea menjadi faktor penghambat peningkatan kapasitas individual siswa. Upaya yang telah dilakukan adalah menerapkan pola guru rumpun. Pemerintah telah memberikan bantuan khusus murid, Program Life Skills untuk mencegah terjadinya drop out, serta pelibatan siswa dalam Lomba Motivasi Belajar Mandiri.Penilaian masyarakat bahwa SLTP Terbuka itu identik dengan "SLTP Teriinggal", menurunkan animo masyarakat untuk memanfaatkan program ini, yang berarti SLTP Terbuka belum mampu memberikan layanan sosial pendidikan bagi masyarakat, belum mampu meningkatkan kapasitas individual maupun membangun kompetensi sosial dalam rangka pembangunan sumber daya manusia untuk pembangunan.Untuk perbaikan pelaksanaannya diusulkan perlunya peningkatan intensitas pembinaan dari Guru Bina dan pengawasan fungsional oleh Diknas Ketapang. Konsekuensinya Pemda harus memberikan dukungan pembiayaan. Di daerah yang berpotensi tamatan SD tidak melanjutkan ke SLTP, seharusnya dibuka TKB Mandiri yang bekerja lama dengan Kepala SD, Kepala Desa, kalangan dunia usaha, serta tetap memperhatikan kondisi lokal."

"Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan. Sebagai proses, pembangunan menuntut adanya komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Sebuah sistem komunikasi yang baik memang sangat dibutuhkan sebagai kerangka untuk menjalankan pembangunan, sebab konsep pembangunan seperti di Indonesia menuntut masyarakatnya untuk ikut berpartisipasi penuh dalam pembangunan tersebut. Faktor komunikasi memiliki peran yang sangat penting. Dikatakan demikian, sebab dalam pelaksanaan pembangunan dibutuhkan berbagai sumber informasi, baik informasi yang datang dari pihak perencana pembangunan, maupun di antara masyarakat itu sendiri. Salah satu unsur yang sangat menentukan partisipasi masyarakat dalam pernbangunan adalah peranan media massa lokal.Radio sebagai salah satu media elelctronik komunikasi massa mempunyai peranan penting, yang mampu menyampaikan informasi secama cepat dan tepat Peranan siaran radio terasa makin penting, hal ini dibuktikan karena kegiatan membaca belum membudaya dalam masyarakat.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fungsi-fungsi apa saja yang dapat dilaksanakan oleh RSPD Ketapang dalam rangka mendukung pembangunan daerah. Penelitian deskriptif ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Melalui studi ini akan dicoba untuk menggambarkan dengan lebih teliti tentang fungsi Radio Siaran Pemerintah Daerah dalam pembangunan. Sumber data penelitian ini adalah para responden yang dipilih berdasarkan teknik quota sampling dan purposive sampling, dan proses pengumpulan datanya dilakukan dengan penyebaran angket (kuesioner) dan wawancara mendalam didukung oleh penggunaan observasi dan Studi dokumentasi. Cara ini dilakukan sebagai mekanisme untuk saling melengkapi, dan cara semacam ini dapat diyakini marnpu menjelaskan secara obyektif dan komprehensif kondisi realitas sosial yang dilemukan di lokasi penelitian.Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pada dasarnya fungal-fungsi media massa yang telah dan dapat dilaksanakan oleh Radio Siaran Pemerintah Daerah Ketapang ada delapan fungsi, yaitu : fungsi pengawasan, fungsi korelasi, fungsi transmisi budaya, fungsi informasi, fungsi edukasi, fungsi persuasi, fungsi kohesi sosial dan fungsi hiburan.Dalam hubungannya dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka fungsi-fungsi radio tersebut di atas pada prinsipnya mampu mendukung partisipasi masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat akan terwujud apabila fungsi-fungsi radio tersebut lebih ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitas. Jika dihubungkan dengan Delapan Tangga Partisipasi Masyarakat menurut Amstein, maka tipologi partisipasi masyarakal Kabupaten Ketapang khususnya kecamalan Delta Pawan dalam kaitannya dengan fungsi radio siaran pemerintah daerah adalah pada tangga ketiga yaitu Infarmarion di tingkat pertanda (Degree of Tokenism). Artinya bahwa komunikasi yang dibangun antara masyarakat dan pemerintah daerah mulai banyak terjadi tetapi masih bersifat satu arah atau masih banyak didominasi oleh pemerintah daerah. Masyarakat atau khalayak pendengar juga tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan, gagasan dan pendapat mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Ketapang.Upaya saran atau rekomendasi terhadap hal tersebut di atas adalah : Dalam konteks komunikasi pembangunan secara umum maka disarankan kepada pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang untuk mengaktifkan kembali adanya pameran-pameran pembangunan dengan melibatkan unsur-unsur dari pihak pemerintah, peiaku ekonomi dan masyarakat sipil. Hendalcnya menyajikan data-data yang apa adanya dan tidak hanya selalu memberitakan atau menginformasikan hal-hal yang bersifat positif kepada masyarakat pendengar.Kepada pihak pengelola RSPD Ketapang disaranakan untuk : melengkapi peralatan-peralatan pendukung penyiaran agar dapat menjangkau ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Ketapang. Melengkapi peralatan-peralatan sumber informasi seperti internet di dalam ruang siar, agar dapat mengakses informasi secara cepat dan mampu mengakses infomasi baik nasional maupun intemasional, memberikan porsi yang seimbang dalam hal pemberitaan di berbagai bidang pembangunan, dan memaksimalkan pemberian informasi-informasi tentang keluhan, saran, kritik-kritik yang membangnm dari masyarakat dalam rangka pembangunan daerahnya.Kepada khalayak pendengar RSPD Ketapang disarankan untuk membentuk organisasi, forum-forum atau kelompok-kelompok pendengar yang tersegmentasi pada jenis-jenis profesi tertentu misalnya forum atau kelompok pendengar khusus petani, nelayan, pedagang dan lain-lain, yang selalu aktif dalam setiap diskusi pembanguaan yang diadakan di RSPD Ketapang. Ke depan diharapkan forum atau kelompok pendengar ini akan mempelopori atau merintis dibentuknya radio-radio komunitas yang tersegmentasi pada jenis profesi-profesi tertentu.Saran/rekomendasi akademis : Pertama, perlu adanya upaya-upaya yang serius dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan menitikberatkan pada aspek komunikasi di dalam pembangunan. Sehingga pada gilirannya dapat mendorong ke arah panisipasi masyarakat secara aktif dalam membangun demokrasi yang berbasiskan masyarakan Kedua, bagi lingkungan akademis program studi ilmu kesejahteraan sosial, adanya upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melibatkan berbagai bidang ilmu pengetahuan perlu diwujudkan, karena pembangmman sosial adalah pembangunan yang lintas sektoral dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Terakhir dengan segala kerendahan hati, keterbatasan penulis dajam penulisan tesis ini tentu tidak terhindarkan. Akan tetapi dengan semakin banyakya penulisan-penulisan yang sejenis dilakukan, akan terjadi building block knowledge, artinya bagi peneliti lanjutan apabila ditemukan adanya berbagai kekurangan dalam penulisan tesis ini, maka atas dasar kekurangan ini diharapkan sebaliknya justru hal ini dapat menjadi motivasi/pendorong untuk mencoba melakukan pengkajian yang lebih mendalam tentang fungsi-fungsi radio siaran dalam pembangunan."

"Salah satu aspek yang perlu diperhatikan ketika melakukan operasi pertambangan adalah kelerengan. Kondisi lereng yang tidak stabil dapat menghambat proses produksi, sehingga diperlukannya infrastruktur yang tepat dan aman untuk mengoptimalkan kegiatan penambangan. Fasilitas Penampungan Residu (FPR) digunakan sebagai sarana infrastruktur untuk menampung limbah hasil proses pencucian material bauksit. Air dari kolam pengendapan perlu dijaga agar tetap ditempat yang disediakan dan dapat dikendalikan, sehingga perlu dibuat tanggul di sekitar kolam. Penelitian ini dilakukan di lokasi kolam pengendapan PT. Cita Mineral Investindo Tbk site Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kondisi lereng yang tidak stabil dapat menghambat proses produksi dan mengakibatkan target produksi tidak tercapai dan membahayakan keselamatan pekerja. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan tujuan analisis lebih lanjut terkait kestabilan tanggul tersebut. Parameter atau data yang digunakan adalah tinggi air kolam, geometri lereng, dan sifat fisik serta mekanik tanah seperti unit weight, kohesi, dan sudut geser dalam. Pengujian sifat fisik dan mekanik pada penelitian ini dilakukan pada tiga titik, yaitu UP-01, UP-02, dan UP-03. Metode kesetimbangan batas digunakan dalam mendapatkan nilai faktor keamanan sehingga dapat direkomendasikan rencana desain dan spesifikasi tertentu pendukung faktor keamanan yang tidak stabil. Garis penampang pada area ini dibagi menjadi 4 penampang, yaitu A-A’, B-B’, C-C’, dan D-D’. Berdasarkan hasil analisis kestabilan lereng, lereng A-A’ memiliki faktor keamanan yang tidak stabil, sedangkan lereng B-B’, C-C’, dan D-D’ memiliki faktor keamanan yang stabil. Rekomendasi geometri lereng stabil diberikan untuk lereng A-A’ hingga faktor keamanannya menjadi stabil. Pada kolam 4 (D-D’), kapasitas air maksimum yang ditampung adalah sebesar 110,593 m3, kolam 6 (C-C’) sebesar 1,129,613 m3, kolam 15C (A-A’) sebesar 239,027 m3, dan kolam 16 (B-B’) sebesar 103,271 m3 berdasarkan peraturan dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018, di mana kapasitas maksimum air kolam 80% dari volume kolam tersebut.

---

One crucial aspect to consider in mining operations is slope stability. Unstable slope conditions can impede the production process, necessitating the implementation of appropriate and secure infrastructure to optimize mining activities. Sedimentation ponds are employed as infrastructure facilities to contain waste from the bauxite washing process. The water in the sediment pond must be contained in the designated area and controlled, requiring the construction of embankments around the pond. This research was conducted at sedimentation ponds site of PT. Cita Mineral Investindo Tbk in Air Upas, Ketapang Regency, West Kalimantan. Unstable slope conditions can impede the production process, leading to unmet production targets and posing a danger to workers’ safety. Thus, this research aims to conduct further analysis regarding the stability of the embankment. Parameters or data used include groundwater levels, slope geometry, and the physical and mechanical properties of the soil, such as unit weight, cohesion, and internal friction angle. The limit equilibrium method is employed to obtain the safety factor values, allowing for the recommendation of a redesign plans and specifications to support unstable safety factors. The cross sectional area are divided into 4 sections, namely A-A’, B-B’, C-C’, and D-D’. Based on the results of the slope stability analysis, slope A-A’ has an unstable safety factor, while slopes B-B’, C-C’, and D-D’ have a stable safety factor. Recommendations for stable slope geometry are given for slope A-A’ by trial and error until the safety factor becomes stable. In D-D’, the maximum water capacity stored is 110,593 m3, 1,129,613 m3 for C-C’, 239,027 m3 for A-A’, and 103,271 m3 for B-B’ based on regulations from the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resource, Number 1827 K/30/MEM/2018, where the maximum capacity of RSF water is 80% of the RSF volume."

"Tesis ini membahas kesiapan puskesmas di Kabupaten Ketapang dalam menyongsong Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional 2014 nanti. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional dilengkapi dengan wawancara. Dari hasil analisis variabel penelitian didapatkan bahwa tidak ada puskesmas yang siap dilihat dari dimensi utilisasi dan kualitas pelayanan kesehatan. Peneliti menyarankan agar Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang menambah sumber daya puskesmas seperti tenaga kesehatan inti yaitu dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan; juga peralatan dan obat pelayanan kesehatan dasar; dengan melakukan advokasi ke pemerintah daerah untuk menambah anggaran kesehatan.

---

Readiness in order to facing the implementation of the National Health Insurance 2014. This study was a quantitative research with cross sectional design features interview with key informants. From the analysis of the study variables mentioned that no primary health care is ready viewed from the dimensions of utilization and quality of health services. Researchers suggested that the health departement in Ketapang Regency to adds resources center specially for the core professional such as doctors, dentists, nurses, and midwives; other things is also for equipment and primary health care medicines; by advocating to local governments for increase the health budget."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi komunitas nelayan yang cenderung dianggap sebagai kelompok masyarakat miskin. Kemiskinan pada komunitas nelayan bersifat spesifik dan merupakan gambaran ketidakberdayaan nelayan dalam meningkatkan taraf hidupnya.Penelitian yang dilakukan dilakukan pada komunitas nelayan di Desa Ketapang, Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang. Pada umumnya masyarakat nelayan di desa Ketapang adalah masyarakat miskin. Kemiskinan tersebut disebabkan karena nelayan mengalami kesulitan dalam meningkatkan hasil tangkapannya maupun dalam proses penjualan hasil tangkapan tersebut. Hal ini, menyebabkan kehidupan keluarga nelayan sulit berkembang sehingga tetap berada dalam kondisi miskin yang membelenggunya.Untuk memperbaiki kondisi komunitas nelayan, diperlukan program pemberdayaan yang dapat menciptakan kemandirian pada komunitas. Program pemberdayaan harus menekankan pada penggalian potensi sosial dan ekonomi komunitas nelayan. Keberhasilan program pemberdayaan sangat bergantung kepada potensi sosial-ekonomi yang dimiiiki oleh komunitas nelayan, tidak cukup hanya bergantung pada intervensi dari luar komunitas (pemerintah/LSM). Salah satu aspek yang dimiiiki oleh komunitas yang dapat diberdayakan adalah modal sosial. Modal sosial melekat di dalam komunitas, merupakan suatu potensi yang apabila dapat dimanfaatkan secara maksimal dapat meningkatkan kualitas hidup komunitas nelayan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan design penelitian studi kasus dan kuantitatif untuk melengkapi pengumpulan data inforrnasi. Penelitian dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Selain itu, dilakukan survei untuk mengukur variabel-variabel yang mendukung atau melengkapi data penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas nelayan Desa Ketapang mempunyai modal sosial (berupa tingkat kepercayaan dan solidaritas di dalam komunitas yang cukup tinggi) yang dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi hidup nelayan dan mencapai kemandirian. Namun ditemukan juga adanya kecenderungan nelayan untuk tergantung pada bantuan pemerintah. Hal ini harus dihilangkan terlebih dahulu dengan cara memberikan peran dan energi yang lebih besar kepada institusi lokal agar mampu menangani permasalahan-permasalahan di komunitasnya. Modal sosial yang ada sangat mendukung terciptanya institusi lokal yang kuat.Agar modal sosial tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, maka diperlukan strategi pemberdayaan khusus untuk meningkatkan kemampuan komunitas nelayan di desa Ketapang. Desain pemberdayaan menekankan pada strategi pemberdayaan secara berkelanjutan (sustainability) dan terencana dengan menitikberatkan pada komunitas sebagai pelaku utama. Berkaitan dengan hal ini, peneliti megajukan model pemberdayaan berdasarkan "gerakgelombang stationer Ujung betas?Berdasarkan model yang digunakan, titik awal pemberdayaan harus merupakan sebuah strategi yang paling mendasar yang dapat menjadi pedoman bagi bagi gerakan pemberdayaan berikutnya. Berkaitan dengan hal itu, peneliti melihat bahwa pengorganisasian masyarakat merupakan langkah awal dari strategi pemberdayaan. Melalui organisasi maka komunitas dapat mewujudkan kemandiriannya. Selanjutnya, pengorganisasian dilakukan dengan membentuk forum yang disebut "Forum Bersama' Dalam penelitian ini, peneliti mengkaitkan kegiatan pemberdayaan dengan salah satu proyek pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan komunitas nelayan yaitu Proyek Pengerukan Muara dan Pembangunan Dermaga. Proyek tersebut diharapkan dapat menjadi titik awal gerakan pemberdayaan masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan di komunitasnya.

---

Empowerment Program on Fishermen Community of Ketapang Village (A Case Study on Fishermen Community of Ketapang Village in Mauk District of Tangerang Regency)This research has a background of the condition of fishermen community that considered as an underprivileged group society. Poverty on fishermen community is specific and represents the hopelessness of the fishermen to improve their quality of lives.

The research was done on fishermen community of Ketapang Village, Mauk District, Tangerang Regency. In general, fishermen community of Ketapang Village is underprivileged. The poverty is caused by the difficulty to catch more fishes and also in the process of selling catch fishes. As a result, there are difficulties to improve the livelihood of fishermen for they still underprivileged.

To improve the state of fishermen community, an empowerment program is needed to create an independency of the community. The program should emphasize on the introduction of social and economical likelihood of fishermen community. The success of this program is much depends on socio-economic likelihood within fishermen community, and not only on outside community intervention (the Government/NGO). One of the aspects within community that has the possibility to be empowered is social capital. Social capital embedded within the community is one likelihood that can improve the livelihood of fishermen community when properly utilized.

This research used a qualitative method with case study and quantitative research design to support information data collection. `thorough interview technique, observation, and document study were also used. Added by survey to measure the variables that supporting or completing research data.

Research shows that fisherman community of Ketapang Village has social capital (in form of high level of trust and solidarity within community) that can be use to improve the livelihood of the fisherman and make them independent. However, there is also a tendency for the fisherman to depend on government support. First, this has to be taken off by giving a bigger responsibility and authority to local institution to deal with community internal problems. The existing social capital is supporting the creation of a solid local institution.

To optimally use this social capital, there should be a specific empowerment strategy to better perform the potential of fisherman community of Ketapang Village. Empowerment design emphasizing on sustainable and designed empowerment strategy focusing on the community as the big actor. Related to above-mentioned suggestion, the researcher proposes an empowerment model based on "free end stationer wave movement".

Based on that model, the starting point of the empowerment should be a central strategy that can become a point for the next empowerments. Related to that matter, the researcher observes that community organization is the first step to the empowerment strategy. Through organization, the community can gain its independency. Further, the organization should form a forum called "Shared Forum".

In this research, the researcher determines the relation of empowerment activities with one development project related to fisherman community needs i.e. Estuary Excavation and Docks Development Project. This project was to be the starting point for community empowerment movement and involving community to actively participate in community development."