Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penurunan tarif PPh Final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di KPP Pratama Serpong dan menganalisis faktor-faktor penghambat implementasi tersebut. Pendekatan penelitian adalah post positivist dengan tujuan deskriptif. Data yang dikumpulkan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara mendalam, sedangkan data sekunder yang dikumpulkan berasal dari jurnal, buku, dan sumber penelitian lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan penurunan tarif PPh Final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di KPP Pratama Serpong berjalan cukup baik, karena meningkatnya jumlah transakasi dan pemahaman yang baik dari wajib pajak. Faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan di KPP Pratama Serpong adalah minimnya sosialiasi dan minimnya sumber daya serta pengawasan dari pihak-pihak terkait.

---

This study aimed to analyze the policy implementation of tax rate of scheduler taxation on the transfer of right on land and or building at Serpong Tax Office and to determind the factors of the policy implementation. The research approach used post positivist technique with descriptive purpose. Data collected using primary and secondary data. Primary data used are the results of in depth interviews, while secondary data collected comes from journals, books, and other research sources.

The results showed that the policy implementation of tax rate of schedular taxation on the transfer of right on land and or building at Serpong Tax Office has working as well because of there is increasing the number of transactions and a good understanding of the taxpayer. Factors of inhibiting policy implementation at Serpong Tax Office is the lack of socialization and lack of resources and supervision from related parties. "

"Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui variabel apa sajakah yang berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan yang termasuk kedalam sektor properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2010-2014. Jumlah perusahaan yang termasuk kedalam penelitian ini adalah sebanyak 32 perusahaan. Pada penelitian ini menggunakan 10 rasio yang digunakan untuk menggambarkan struktur modal, antara lain profiability, growth, asset tangibility, size, cost of debt, liquidity, financial distress, tax rate, dan age. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa variabel seperti asset tangibility, size, liquidity, dan financial distress berpengaruh terhadap struktur modal.

---

The purpose of writing this study is to determine what are the variables that affect the company's capital structure which are included in property and real estate sector in the Indonesia Stock Exchange for period 2010-2014. The number of companies included in this study are 32 companies. In this study using 10 ratio used to describe the capital structure, profiability, growth, asset tangibility, size, cost of debt, liquidity, financial distress, tax rate, and age. Results from this study showed that variables such as asset tangibility, size, liquidity, and financial distress affect the capital structure."

"Properti investasi merupakan satu hal yang berbeda dengan aset tetap. PSAK 13 (Revisi 2011) mengatur properti investasi dalam klasifikasi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Terdapat dua aspek yang memengaruhi pengklasifikasian Properti Investasi dan Aset Tetap, independensi arus kas dan signifikansi tambahan jasa. PT M berencana mengubah model pengukuran Properti Investasi dari model biaya ke model nilai wajar. Laporan magang ini berisi penerapan PSAK 13 (Revisi 2011) dalam pengklasifikasiannya dan dampak perubahan model perhitungan pada laporan keuangan PT M. Properti yang dimiliki PT M lebih tepat diklasifikasikan sebagai Aset Tetap karena terdapat syarat dalam PSAK 13 yang tidak terpenuhi. Sekalipun syarat tersebut dapat dipenuhi, PT M perlu mempertimbangkan dampak atas perubahan model pengukuran Properti Investasi.

---

Investment Property is different from Fixed Assets. PSAK 13 (Revised 2011) discusses Investment Property related to its classification, recognition, measurement, and disclosure. There are two aspects that differentiate the classification of Investment Property and Fixed Assets, cash flow independencies and ancillary service significances. In 2013, PT M plans to change their measurement model of investment property from cost model to fair value model. This report discusses the application of PSAK 13 (Revised 2011) in the classification and the effect of change in measurement model in PT M's financial statements. Properties owned by PT M are more accurately classified as fixed assets because one of the requirements under PSAK 13 is not met. Nevertheless, if the property can be classified as Investment Property, PT M still needs to consider the effect of change of measurement model to its financial statements."

"ABSTRAKPesatnya perkembangan Kota Depok dalam hal infrastruktur pertumbuhan proyek properti serta meningkatnya investasi tanah menjadikan harga tanah di daerah ini penting dan menarik untuk dikaji Pentingnya penilaian tanah informasi harga tanah yang relevan dan memadai serta pemahaman mengenai faktor karakteristik tanah yang menjadi pertimbangan pemilik tanah dalam menilai aset tanahnya membutuhkan studi pemodelan harga tanah yang lebih akurat sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan harga tanah dan dapat dipahami oleh pihak pihak yang bertransaksi tanah Tesis ini bertujuan membangun model harga tanah Kota Depok berdasarkan hedonic price model dengan menggunakan faktor karakteristik tanah menganalisis faktor karakteristik tanah yang signifikan mempengaruhi harga tanah menganalisis efek spasial yang terjadi dengan menggunakan spasial ekonometri serta menjelaskan pola distribusi harga tanah dengan menggunakan Geographic Information System GIS Karakteristik tanah ini meliputi karakteristik aksesibilitas jarak ke rencana tol jarak ke pusat kota jarak ke jalur angkutan umum jarak ke pasar karakteristik lingkungan penggunaan lahan jarak ke sungai jarak ke SUTET jarak ke kuburan karakteristik struktural lebar jalan ketinggian tanah kondisi permukaan jalan luas tanah serta karakteristik tetangga perbatasan dengan wilayah tetangga Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jarak ke rencana jalan tol jarak ke pusat kota penggunaan lahan komersial bisnis perumahan industri pergudangan lebar jalan dan Jakarta boundary signifikan mempengaruhi harga tanah Pendekatan hedonic price terbukti dapat mengakomodasi hal hal yang menjadi pertimbangan para pemilik tanah dalam menilai aset tanahnya Efek spasial yang terjadi adalah spasial dependensi yang berupa spasial lag dimana harga tanah di suatu lokasi berkorelasi secara spasial dengan harga tanah di lokasi lain di dekatnya Spatial hedonic price model lebih baik dalam menjelaskan hubungan antara harga tanah dan karakteristiknya dibandingkan classical hedonic price model Pola distribusi harga tanah menunjukkan hasil yang sejalan dengan spasial ekonometri dimana harga harga tanah yang tinggi cenderung mengelompok di Kecamatan Beji Cinere Pancoran Mas Cimanggis dan Sukmajaya Sementara itu di Kecamatan Sawangan Bojongsari dan Cipayung harga harga tanahnya relatif rendah

---

ABSTRACTThe rapid development of Depok City in terms of infrastructure growth in property projects and increased investment in land cause land price in this city becomes important and interesting to study The importance of land valuation the relevant and appropriate land price information and understanding of land characteristics which are taken into consideration of landowners in assessing the land assets require modeling study of land price which is more acurate so it can be basic consideration in determining land price and can be understood by the parties who transact land The objectives of this thesis are to build land price model in Depok City based on hedonic price model using factors of land characteristics to analyze the factors of land characteristics that significantly affect land price to analyze the spatial effect by using spatial econometrics and explain the distribution pattern of land price by using Geographic Information System GIS The land characteristics include accessibility characteristics distance to the toll road plan distance to downtown distance to public transportation access distance to market environmental characteristics land use distance to river distance to SUTET distance to cemetery structural characteristics road width height of land road surface conditions land size and neighborhood characteristics border with neighboring regions The results show that distance to the toll road plan distance to downtown land use of commercial business housing estate industry warehouse road width and Jakarta boundary are significantly affect the land price Hedonic price approach is proven to be able to accommodate the aspects which are taken into consideration of landowners in assessing the land assets The spatial effect is spatial dependency in the form of spatial lag in which the land price at a location spatially correlated with the land price at another location nearby Spatial hedonic price model is better in explaining the relationship between land price and the characteristics compared to classical hedonic price models Distribution patterns of land price is in line with spatial econometrics result in which the high land prices are tend to cluster in Beji Cinere Pancoran Mas Cimanggis and Sukmajaya subdistrict Meanwhile in Sawangan Bojongsari and Cipayung subdistrict land prices are relatively low "

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai permasalahan yang timbul dari penyetoran modal saham Perseroan dalam bentuk tanah (Inbreng Tanah), yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan para pemegang saham, tanpa melalui adanya penilaian oleh ahli terlebih dahulu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan dengan tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Untuk menunjang data, dilakukan wawancara langsung terhadap narasumber, serta melakukan riset kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, buku dan artikel. Berdasarkan hasil penelitan yang dilakukan, secara tegas diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Perseroan Terbatas) beserta regulasi yang terkait, bahwa dalam rangka Inbreng Tanah maka harus dilakukan penilaian oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Akan tetapi, ternyata dalam Undang-UndangPerseroan Terbatas beserta regulasi yang terkait, belum jelas mengatur bagaimana sanksi dan akibat hukumnya apabila ketentuan mengenai penilaian oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan tersebut dilanggar, sementara akta pendirian ataupun perubahan anggaran dasar Perseroan mengenai Inbreng Tanah yang dibuat oleh Notaris telah disahkan dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta telah dilakukan peralihan status hak atas tanah menjadi milik Perseroan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

---

This thesis aims to understand and analyzing the problems that arise from payments for capital shares of the Company in the form of land (Inbreng of Land), which carried out on the basis of the shareholders agreement without appraisal by the expert. This research uses a normative juridical method, with the type of research used is descriptive qualitative. In order to support data, conducted direct interviews with resource persons, as well as library research through legislation, books and articles. Based on the results of the research, it is expressly regulated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (Company Law)and related regulations, that in the framework of Inbreng of Land, it must be appraised by the expert who are not affiliated with the Company. However, it turns out in Company Law and related regulations, it is not clear how the sanctions and legal consequences if the provisions of appraisal by the expert who are not affiliated with the Company are violated, while the deed of establishment or amendment of Articles of Association of the Company regarding Inbreng of Land has been ratified and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and the status of land rights has been transferred to become the property of the Company by the Land Deed Official."

"Sumber pendapatan daerah yang diandalkan baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang adalah pendapatan asli daerah terutama dari sektor pajak daerah yang pemungutannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Salah satu dari pajak daerah yang potensial untuk dapat diperbaiki dan dikembangkan adalah Pajak Hotel dan Restoran. Dinas Pendapatan Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk dapat memperbaiki dan mengembangkan sumber-sumber Pajak Daerah, khususnya Pajak Hotel dan Restoran, harus mempunyai kemampuan menyelenggarakan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dengan suatu sistem pemungutan yang baik bagi wajib pajak yang akan berdampak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.Seperti halnya sistem perpajakan nasional yang dimulai tahun 1984 melaksanakan sistem pemungutan pajak dengan self assessment, maka pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Daerah Khusus lbukota Jakarta mengacu pada self assessment.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan self assessment sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?, dan seberapa besar peranan self assessment terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Restoran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Sistem pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dengan self assessment yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang dimulai dari mendaftarkan, menghitung dan memperhitungkan jumlah pajak terutang, menyetor jumlah pajak terutang dan melaporkannya sendiri jumlah pajak yang telah disetor, belum dapat dilaksanakan sepenuhnya.
2. Perlakuan terhadap wajib pajak hampir-hampir tidak ada perubahan dari sebelum self assessment dengan sesudah self assessment. Disamping itu, peraturan perundang-undangan yang masih memungkinkan untuk tetap melaksanakan Official Assessment.
3. Peranan self assessment terhadap peningkatan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran belum dapat mencapai harapan sebagaimana yang diinginkan, karena sesungguhnya peningkatan penerimaan tersebut lebih disebabkan oleh adanya tindakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak.

Dari hasil penelitian sebagaimana tersebut di atas disarankan agar:

1. Peraturan perundang-undangan sepenuhnya mengacu pada self assessment.
2. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan penyetoran pajak melalui Banking System (Online System).
3. Tindakan pemeriksaan baik pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan lengkap dilakukan hanya terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran perpajakan.
4. Segera dilaksanakan pelimpahan wewenang pengelolaan pajak dari Balai Dinas kepada Suku Dinas dan dari Suku Dinas kepada Seksi Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan.

"