Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang: Pada tahun 2010 dari seluruh penduduk berusia lima tahun dan lebih di Sulawesi Selatan terdapat 24,38 persen yang masih sekolah di berbagai tingkatan mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Anak-anak usia SD (7-12 tahun) yang masih sekolah ada 96,53 persen. Anak-anak usia SLTP (13-15 tahun) yang masih sekolah ada 80,99 persen dari seluruh anak usia SLTP. Di tingkat SLTA terdapat 51,67 persen dari seluruh anak usia 16-18 tahun. Pada tingkatan perguruan tinggi yang masih sekolah ada 15,82 persen dari seluruh anak usia 19-24 tahun. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menghitung distribusi pendapatan masyarakat dan menganalisis distribusi manfaat belanja pendidikan di 24 kabupaten/kota dalam Provinsi Sulawesi Selatan untuk rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar (7 - 12 tahun) dan sekolah menengah pertama (13 - 15 tahun). Metode: Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan menggambarkan tentang belanja pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan di sektor pendidikan. Pendekatan yang dipakai adalah Benefit Incidence Analysis untuk melihat sebaran distribusi manfaat belanja pemerintah terhadap kalangan masyarakat miskin di Sulawesi Selatan. Hasil: Tingkat ketimpangan pendapatan rumah tangga yang memiliki anggota rumah tangga usia sekolah dasar (7 - 12 tahun) tertinggi dengan persentase sebesar 30 persen terjadi di 6 kabupaten dan 2 kota. Sedangkan ketimpangan pendapatan untuk rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah menengah pertama (13 - 15 tahun), ketimpangan pendapatan tertinggi terjadi di Kabupaten Gowa. Manfaat yang bersifat progresif terjadi di Kabupaten Sidrap, Luwu Utara dan Kota Palopo. Sedangkan manfaat yang bersifat netral terjadi di Kabupaten Maros. Untuk manfaat yang bersifat regresif terjadi di Kabupaten Pinrang dan Kota Makassar. Kesimpulan: Distribusi manfaat belanja pemerintah di Sulawesi Selatan umumnya bersifat progresif untuk sekolah dasar namun untuk sekolah menengah pertama umumnya bersifat regresif.

---

Background: In the year 2010 from all resident have age five year and more in South Sulawesi there are 24,38 percent which still at various level of school start of elementary school until college. Children of age SD (7 - 12 year) there are 96,53 percent still at school. Children of age SLTP (13 - 15 year) there are 80,99 percent still at school. Children of age SMU (16 - 18 year) there are 51,67 percent still at school. Children of age College (19 - 24 year) there are 15,82 percent still at school.

Objective: This research aim to calculate the distribution of society earnings and analysis the benefit incidence of education expense in 24 regency/town in South Sulawesi Province for the domestic of owning elementary school age child (7 - 12 year) and junior high school (13 - 15 year).

Method: This research have the character of descriptive qualitative by depicting governmental expense of regency and town of South Sulawesi Province in education sector in 2010. Approach by using Benefit Incidence Analysis to see the benefit distribution of education budget to rural society in South Sulawesi.

Result: Household income did not flatten in highest level with 30 percent happen 6 regency and 2 town for household have child age SD. Meanwhile, for household income did not flatten in highest level happen in Gowa Regency with 40 percent for household have child age of SMP. Benefit with progressive happen in Sidrap, North Luwu and Palopo. Meanwhile, benefit with neutral happen in Maros Regency. And, benefit with regressive happen in Pinrang Regency and Makassar City.

Conclusion: In general, benefit incidence of government budget in education sector in South Sulawesi Province in 2010 for child age SD is progressive but for child age SMP still regressive."

"Penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis dan memberikan usulan peningkatan kualitas penilaian kinerja bendahara pengeluaran yang dapat diimplementasikan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung. Penelitian dilakukan dengan mix method berupa wawancara, studi pustaka, dan kuesioner. Analisis dilakukan dengan deskriptif kualitatif atas sistem penilaian kinerja bendahara pengeluaran. Penentuan usulan Indeks Kinerja Utama (IKU) dengan prinsip SMART-C dengan pembobotan menggunakan metode AHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IKU yang digunakan dalam penilaian kinerja bendahara pengeluaran belum seluruhnya sesuai dengan tugas bendahara pengeluaran. Penelitian juga menghasilkan usulan IKU yang lebih relevan bagi penilaian kinerja bendahara pengeluaran. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai usulan peningkatan kualitas penilaian kinerja bendahara pengeluaran maupun sebagai bahan pertimbangan peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

---

This research is a case study that aims to analyze and provide suggestions to improve the quality of public expenditure treasurer performance assessment that can be implemented by the Directorate General of Treasury Regional Office of Bangka Belitung Province. The research was done by mix method in the form of interview, literature study, and questionnaire. The analysis is done by qualitative descriptive of the public expenditure treasurer performance assessment system. Determination of the Proposed Key Performance Index (KPI) with SMART-C principle with KPI weighting using AHP method. The results showed that the KPI used in the public expenditure treasurer performance assessment not entirely in accordance with the public expenditure treasurer's main task. The research also produces more relevant KPI for performance assessment of the public expenditure treasurer. The result of the research is expected to be used as a proposal to improve the quality of performance assessment of the public expenditure treasurer as well as consideration to improve the quality of performance management within the Directorate General of Treasury."

"Standard costing layanan jasa pendidikan di Indonesia dapat digunakan dalam menentukan penganggaran transfer fiskal dana desentralisasi untuk Dana Alokasi Umum (DAU). Standar tersebut didasarkan pada rumusan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai standar teknis layanan jasa pendidikan yang dikalikan dengan standar harga berdasarkan peraturan berlaku dengan beberapa pengecualian yang masih harus diperhatikan sebagai berikut : a. Standar biaya yang dirumuskan dalam peraturan teknis diperhitungkan pada ?tingkat satuan pendidikan? sebagai pusat biaya sehingga belum mencakup pembiayaan seluruh kegiatan proses pendidikan. Penerima manfaat seluruh kegiatan proses pendidikan tersebut ada pada tingkat sekolah sebagai satuan pendidikan. b. Pemetaan secara empiris di DKI Jakarta tahun 2008 menunjukkan terdapat kegiatan penyelenggaraan pendidikan dasar yang dilaksanakan pada tingkat Kotamadya/Kabupaten dan bahkan tingkat Provinsi. c. Dalam kasus DKI Jakarta tahun 2008 di seluruh tingkatan wilayah (Provinsi dan Kotamadya/Kabupaten) terdapat 643 jenis kegiatan proses pendidikan dasar tetapi yang tercakup dalam kategori standarisasi kegiatan hanya terdapat 81 kegiatan. d. Total belanja operasi pendidikan dasar yang standar untuk DKI Jakarta tahun 2008 adalah Rp 1.559.709.252.005,00 Belanja operasi personil berdasarkan pada standar kualifikasi dan kompetensi guru yang minimal, sangat cukup bahkan berlebih dalam mengcover penggajian tenaga guru dan non guru di DKI Jakarta tahun 2008. Perbedaan perhitungan standar dengan data pembanding berdasarkan jumlah APBD, ternyata perhitungan standar lebih besar sebesar Rp 1.075.645.090.237,00 Belanja operasi non personil hasil perhitungan standar teknis sangat jauh lebih kecil dalam mengcover seluruh kegiatan pendidikan dasar di tingkat sekolah di DKI Jakarta tahun 2008. Jumlah perhitungan standar hanya sekitar 29 % dibanding dengan total APBD dan APBN yaitu berupa Belanja Operasional Pendidikan (BOP) dan Belanja Operasi sekolah (BOS) dengan selisih kekurangan dana sebesar Rp 787.309.454.075,00

---

Standard costing method for educational services in Indonesia can practically use for fiscal transfer budget of decentralization fund for general allocation grant (DAU). These standard based from Minimum Services Standard (SPM) as technical standard for educational services that multiply with regulation standard of price. Several exception must be assessed for that method :

a. Standard costing that keeping out from technical regulation counted at ?the education entity level? as pooling of cost. So that not entirely the expenditures covered the full process of education activities. The benefit recipients of the full process of education activities resided in the school based as entitiy level.

b. Empirically mapping at DKI Jakarta at the year of 2008 take conclude that really of the full process of education activities reside in Kotamadya/Kabupaten level or Province level.

c. The case of DKI Jakarta year 2008 at the level of Kabupaten/Kotamadya and Province take really that of all activities is 643 education process activities but just covering as standardized activities is 81 activities.

d. Total amount of standard expenditures primary education at DKI Jakarta year 2008 is Rp 1.559.709.252.005,00 Personal operation expenditures based on standard of qualification and competence of the teacher and non teaching staffs take really over calculated for covered wages of the teacher and non teaching staffs at DKI Jakarta year 2008.

Calculating difference among the standard and real wages of APBD is about the position of the standard very larger at Rp 1.075.645.090.237,00 Non personal operation expenditures based on technical standard costing extremely less for covered full activities of primary education in the level of the school of DKI Jakarta year 2008. Amount of standardized cost just 29 % by comparing with the real total cost of ABPD and APBN consist about BOP (Belanja Operasional Pendidikan) and BOS (Belanja Operasional Sekolah) at the difference for Rp787.309.454.075,00."

"Penatausahaan Pengeluaran merupakan proses yang di dalamnya mempunyai risiko bawaan yang tinggi karena terkait dengan pencairan dana. Penatausahaan pengeluaran juga merupakan faktor kunci dari eksekusi anggaran yang telah disusun. Integrasi keduanya menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Laporan magang ini akan dibagi menjadi dua pembahasan. Pembahasan pertama menekankan pada permasalahan faktual penatausahaan pengeluaran. Permendagri No. 13 Tahun 2006. Permasalahan faktual adalah permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan penatausahaan pengeluaran pada Pemerintah Daerah di Indonesia. Permasalahan ini lebih mengarah pada tidak sejalannya pelaksanaan dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006. Pembahasan kedua menekankan pada analisis permasalahan konseptual penatausahaan pengeluaran Permendagri No. 13 Tahun 2006. Permasalahan konseptual adalah permasalahan pada peraturan tersebut, yang mana belum mengakomodir prinsip kegiatan pengendalian teori pengendalian internal. Analisis penatausahaan pengeluaran Permendagri No. 13 Tahun 2006 akan bermanfaat untuk masukan proses revisi kepada Kemendagri yang mana akan menjadi acuan peraturan teknis pengelolaan keuangan daerah.

---

The expenditure administration is a high-risk process regarding fund disbursement. The expenditure administration is also key of the implementation of budget that has been planned. Integration of both is the success key of expenditure administration in Indonesian's region. This intern report is divided into two parts. The first part explains the factual problem in the expenditure administration that is regulated in The Regulation of Ministry of Domestic Affairs Number 13,2006. The factual problem is the problem that happens in the expenditure administration in regionals government in Indonesia. The problem is more about the difference between the regulation in Ministry of Domestic Affairs Number 13,2006 and the actual implementation of the expenditure administration. The second part explain the conseptual analysis of expenditure administration system that is regulated in Permendagri 13,2006. The conseptual problem is that the regulation has not accomodated internal control theory. The analysis will be useful as recommendation to Ministry of Domestic Affairs in Indonesia that is the regulation maker for the technical regulation in financial management in Indonesian region."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan fenomena flypaper effect pada pemerintah daerah di Indonesia serta mengevaluasi respons pemerintah daerah terhadap pengurangan transfer dari pemerintah pusat. Pengaruh transfer ke daerah terhadap belanja daerah dianalisis berdasarkan klasifikasi Pemerintah Kabupaten, Kota, Daerah Tertinggal, dan Daerah Maju. Penelitian ini mencakup 415 kabupaten dan 93 kota selama periode 2015-2022 dengan menggunakan metode data panel Fixed Effect. Variabel dependen yang dianalisis meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Sementara itu, variabel independennya meliputi DAU, DAK, DBH, PAD, dummy DAU, dummy DBH, dan kepadatan penduduk. Penelitian ini juga menggunakan metode clustering untuk mengelompokkan daerah berdasarkan klasifikasi kabupaten, kota, daerah tertinggal, dan daerah maju. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena flypaper effect terjadi pada belanja pegawai dan belanja modal di seluruh pemerintah daerah, baik kabupaten, kota, daerah tertinggal, maupun daerah maju. Namun, fenomena tersebut tidak ditemukan pada belanja barang dan jasa. Selain itu, belanja modal terbukti menjadi jenis belanja yang paling dipengaruhi oleh transfer ke daerah, khususnya dari DAK. Temuan lainnya mengungkap bahwa pemerintah daerah cenderung lebih mengandalkan DAU untuk belanja pegawai, sedangkan belanja barang dan jasa lebih bergantung pada PAD. Untuk belanja modal, DAK menjadi sumber pendapatan yang paling dominan. Respons pemerintah daerah terhadap transfer ke daerah bersifat simetris maupun asimetris, bergantung pada jenis belanja dan karakteristik daerah. Dalam konteks respons asimetris, pemerintah daerah cenderung menerapkan fiscal replacement untuk belanja barang dan jasa serta fiscal restraint pada belanja modal.

---

This study aims to identify the existence of the flypaper effect phenomenon in local governments in Indonesia and evaluate local governments' response to the reduction of transfers from the central government. The effect of intergovernmental transfers on local expenditure is analyzed based on the classification of Regency, City, Underdeveloped Region, and Developed Region. Using the Fixed Effect panel data method, this study covers 415 districts and 93 cities from 2015-2022. The dependent variables analyzed include personnel, goods and services, and capital expenditures. Meanwhile, the independent variables include DAU, DAK, DBH, PAD, DAU dummy, DBH dummy, and population density. This study also uses the clustering method to group regions based on the classification of districts, cities, underdeveloped regions, and developed regions. The results show that the flypaper effect occurs in personnel expenditure and capital expenditure in all local governments, whether districts, cities, underdeveloped regions, or developed regions. However, the phenomenon was not found in goods and services expenditures. In addition, capital expenditure proved to be the type of expenditure most influenced by transfers to the regions, particularly from the DAK. Other findings reveal that local governments tend to rely more on DAU for personnel expenditure, while goods and services expenditure is more dependent on PAD. For capital expenditure, DAK is the most dominant source of revenue. Local government responses to transfers to regions are symmetric or asymmetric, depending on the type of expenditure and regional characteristics. In the context of asymmetric responses, local governments tend to apply fiscal replacement for goods and services expenditures and fiscal restraint on capital expenditures. "

"Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris terkait hubungan pariwisata terhadap inklusivitas ekonomi. Motivasi dari studi didasarkan pada fakta bahwa pemerintah telah banyak mendorong pengembangan pariwisata-pariwisata baru untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, studi empiris dalam membuktikan kaitannya dengan inklusivitas ekonomi masih terbatas. Hal ini terjadi akibat adanya keterbatasan data dalam mengukur tingkat inklusivitas ekonomi. Melalui metode regresi data panel dari 514 kabupaten/kota di Indonesia tahun 2016-2019, diperoleh bahwa dukungan pemerintah memiliki hubungan signifikan dan negatif terhadap tingkat ekonomi inklusif di daerah. 

---

This study aims to find empirical evidence regarding the influence of tourism on inclusiveness. The motivation of the study is based on the fact that the government has been encouraging the development of new tourism to increase economic growth. However, empirical studies that prove the relation between tourism and economic inclusiveness are still limited. This is due to limited data in measuring the level of economic inclusiveness. Using panel data regression from 514 districts in Indonesia 2016-2019, the results of the study show that government spending has a significant and negative relationship to the level of inclusive economy in the regions."

"Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai tekanan ekonomi baik dari sisi internal maupun eksternal telah mengguncang perekonomian Indonesia khususnya tingkat regional, yang dapat ditunjukkan dengan perkembangan tingkat pertumbuhan ekonomi seluruh daerah yang tidak dapat tumbuh secara signifikan selama tahun 2010-2014. Kondisi tersebut dapat mengancam tujuan utama dari pembangunan ekonomi nasional dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi demi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil merata. Berbagai riset menunjukkan bahwa rendahnya infrastruktur dan tenaga kerja baik secara kuantitas dan kualitas berdampak serius terhadap perekonomian Indonesia. Berbagai macam kebijakan pemerintah telah diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut khususnya dalam meningkatkan tenaga kerja berpendidikan tinggi dan melakukan pembangunan infrastruktur.Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran tenaga kerja berpendidikan tinggi dan pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur jalan, pelabuhan, bandara dan listrik terhadap PDRB Provinsi di Indonesia selama tahun 2010-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja berpendidikan tinggi, pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur jalan, pelabuhan, dan listrik memiliki pengaruh terhadap PDRB yang dihasilkan secara signifikan. Namun, pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur bandara tidak berpengaruh.

---

In recent years, there are various economic pressures deriving from both internal and external factors which have brought severe economic turbulences in Indonesia which practically occur at regional level. This event may be evidenced by the slowing of regional economic growth during 2010 ? 2014. This condition may threathen the main purpose of national economic development that is to achieve a high economic growth to provide prosperity and welfare equally distributed to and enjoyed by the Indonesian people. Some research shows that the low number of infrastructures along with low number of human resources both in terms of quantity and quality have serious impacts against the economy of Indonesia. Various government policies have been implemented to overcome the problems in particular in the aim to increase the number of highly-skilled labour and perform infrastructure development.This research aims to analyse the role of highly-skilled labour and the provincial government?s expenditures for road infrastructure, ports, airports and electricity against The Provincial Gross Domestic Regional Product during the years of 2010 ? 2014. The result of the research shows that highlyskilled labour; the provincial government?s expenditures for road infrastructure, ports, and electricity have significant impacts to the Provincial Gross Domestic Regional Product. However, the provincial government?s expenditure for airports does not have any impacts or influences for such the Provincial Gross Domestic Regional Product whatsoever."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh belanja pemerintah daerah pada pada urusan kesehatan, pekerjaan umum, pendidikan, perumahan dan sosial terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan. Selain itu, penelitian ini bertujuan membandingkan efisiensi relatif penggunaan belanja daerah dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, serta menganalisis faktor-faktor apa yang menentukan efisiensi tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data panel pemerintah daerah di 33 wilayah provinsi pada periode tahun 2011 s.d. 2016.Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja kesehatan, belanja pekerjaan umum dan belanja pendidikan di tingkat pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan. Sementara itu, belanja perumahan dan belanja sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan.Penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan belanja untuk pengurangan ketimpangan pendapatan di Kepulauan Bangka Belitung, Maluku Utara, Riau, Papua Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Bali terjadi relatif efisien dibandingkan daerah lainnya. Sementara itu, penggunaan belanja untuk pengurangan ketimpangan di wilayah Gorontalo, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, dan Jakarta relatif tidak efisien. Temuan lain yang menarik adalah bahwa naiknya rasio ketergantungan penduduk usia tua berdampak signifikan pada menurunnya efisiensi penggunaan belanja kesehatan, karena penduduk usia tua cenderung memerlukan biaya kesehatan yang lebih tinggi sehingga meningkatkan persaingan penggunaan anggaran pemerintah untuk kesehatan.

---

ABSTRACTThis study aims to measure the impact of local government expenditure on health, public works, education, housing, and social in reducing income inequality. This study also aims to compare the relative efficiency of those expenditure in reducing income inequality as well as analyzing what factors contribute to the efficiency. This study was conducted using local government panel data in 33 provinces from 2011 2016.The findings show that health, public works and education expenditure at local government level significantly affect the reduction of income inequality. Meanwhile, housing and social expenditure have no significant effect on reducing income inequality.This study also found that expenditure use for reducing income inequality in Bangka Belitung Islands, North Maluku, Riau, West Papua, North Sumatra, Central Java and Bali was relatively efficient compared to other regions. Meanwhile, the use of expenditure for reducing inequality in Gorontalo, South Sulawesi, Yogyakarta and Jakarta is relatively inefficient. Another intersting finding is that the rise in the dependency ratio of the elderly population has a significant impact on the decreased efficiency of spending on health, as the elderly population tends to require higher health costs, thus increasing competition for the use of the government budget for health."

"Belanja desa masih berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana dasar, padahal terdapat potensi investasi lain di desa. Salah satu potensi investasi adalah industri perdesaan yang mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan di desa, di mana kedua hal tersebut adalah masalah yang dihadapi di perdesaan. Di luar masalah tersebut kebiasaan gotong royong sebagai modal sosial masih dipertahankan di perdesaan. Belanja pembangunan desa dan belanja pemberdayaan masyarakat memiliki porsi yang cukup besar dalam belanja desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara belanja desa dan modal sosial dengan industri perdesaan. Temuan dari penelitian ini antara lain: 1) belanja pembangunan, belanja pemberdayaan masyarakat, dan modal sosial memiliki hubungan positif dengan industri perdesaan; dan 2) jumlah industri perdesaan lebih banyak berada di desa yang mengalokasikan belanja pembangunan atau belanja pemberdayaan untuk keperluan industri perdesaan. Untuk memajukan industri perdesaan perlu penyesuaian terhadap belanja pembangunan, efisiensi belanja, dan alokasi belanja untuk keperluan industri. Pemerintah desa perlu berkolaborasi dengan pelaku usaha dalam membangun dan memberdayakan industri desa serta berperan akitf dalam pemeliharaan gotong royong dan pengembangan koperasi di wilayahnya. Kajian selanjutnya disarankan untuk menggunakan jumlah atau rasio belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang digunakan untuk kepentingan industri perdesaan."

"TNI-AD merupakan salah satu instrumen strategis untuk fungsi pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, penyerapan anggaran belanja satuan kerja TNI-AD cenderung terjadi pada akhir tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran belanja satuan kerja TNI-AD tahun anggaran 2013 berdasarkan persepsi 190 responden yang merupakan pejabat anggaran belanja di satuan kerja TNI-AD. Faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran belanja ini diukur menggunakan skor rata-rata dari skala likert indikator pertanyaan pembentuk. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif serta pengujian hipotesis dengan menggunakan metode regresi logistik.Hasil penelitian menunjukan faktor perencanaan, faktor administrasi, faktor sumber daya manusia, dan faktor ganti uang persediaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja satuan kerja TNI-AD tahun anggaran 2013, sedangkan faktor dokumen pengadaan tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja satuan kerja TNI-AD tahun anggaran 2013.

---

Indonesian Army is one of the core instruments for national defense and security of Indonesia. However the expenditure budget absorption tends to occur in the end of the year. This research aims to analyze factors affecting expenditure budget absorption of Indonesian Army based on the perceptions of 190 respondents who acts as budget officials in Indonesian Army. These factors affecting expenditure budget absorption are measured by using average score of likert scale from the triggering questions. This study uses quantitative method and logistic method for the hypothetical test.

The result shows that planning, administration, human resource, and reimbursing money supplies positively and significantly affect to the expenditure budget absorption in units of Indonesian Army based on fiscal year 2013, while the procurement document does not affect to the budget absorption in units of Indonesian Army based on fiscal year 2013."