Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 79311 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Siahaan, Lintong Oloan
"Yudisial power is free and independent in nature (Yudisial Independence). It is arranged in both the constitution and tire law. The judge in hearing and deciding a case must be free, objective and neutral. The judge must be free of any influences, including the influence of executive and legislative. The separation of Yudisial institution from the Department of Justice (executive) may result in concern that the Supreme Court (judicative) will became a party controlling indicative power (a tyranny). To prevent it from happening, a Komisi Yudisial is established as an independent institution (external control), whose function is to supervise and develop the judges (checks and balances). Many countries in the world already have a Komisi Yudisial, using different names. In addition to maintaining the standard and the value of judges, Komisi Yudisial also serves to recruit the judges of the Supreme Court."
Hukum dan Pembangunan, 2005
HUPE-35-4-(Okt-Des)2005-407
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
"Constitutionally the institution which has an authority to settle dispute between institutions is constitutional court. However, in the dispute between Judicial Comission and Supreme Court, the constitutionional court is not able to handle the case besause there is an exception of article 65 constitutional court."
JHUII 13:1 (2006)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Komisi Yudisial, 2008
340.115 KOM
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Marpaung, Dewi Hannie Handayani Parulian
"Skripsi ini membahas hubungan antar kelembagaan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melakukan pengawasan Hakim di Indonesia. Skripsi ini menjabarkan mengenai kewenangan dan tugas Mahkamah Agung sebagai pengawas hakim secara internal sekaligus menjabarkan kewenangan dan tugas Komisi Yudisial mengawasi hakim secara eksternal. Selain membahas kewenangan dan tugas kedua lembaga tersebut, skripsi ini juga membahas hubungan kedua lembaga tersebut melalui tiga kasus pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

This thesis explains about institution relationship between Indoneisan Supreme Court and Indonesia Judicial Commission in controlling the judges in Indonesia. This thesis defines the authorities and duties of Indonesian Supreme Court as an internal supervisor of judges also defines about authorities and duties Indonesian Juducual Commission as an external supervisor of judges. Besides defining authorities and duties both institutions, this thesis also defines about institutional relationship in controlling through examining three violation cases of code of conduct and judges behaviour guidences,"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S57383
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Liza Farihah
"Penelitian ini didasarkan pada wewenang Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Penulis ingin melihat hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam rekrutmen hakim agung. Penelitian ini membahas dua permasalahan. Pertama, kedudukan dan peran Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedua, hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam rekrutmen hakim agung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Yudisial adalah state auxiliary organ (lembaga negara bantu) yang menunjang Mahkamah Agung. Hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam rekrutmen hakim agung tidak berjalan dengan baik karena permasalahan hukum berupa ketidakjelasan pengaturan dan ketiadaan pengaturan mengenai beberapa hal krusial dalam rekrutmen hakim agung.

The thesis is based on the Judicial Commission?s authority to propose the appointment of supreme court justices. Author would like to see the relationship between Judicial Commision and Supreme Court in the recruitment of the Supreme Court justices. This research focus on two main problems. First, the position and role of the Judicial Commission in the state system of Indonesia. Secondly, relationship between Judicial Commision and Supreme Court in the recruitment of the Supreme Court justices. Method used in this research is juridical-normative.
The result of this research shows that the Judicial Commission is an state auxiliary organ to support the Supreme Court. Relationship between Judicial Commision and Supreme Court in the recruitment of the Supreme Court justices does not work well in reality because of legal problems of vagueness and lack of regulation some crucial matters in the justices recruitment.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S43348
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Komisi Yudisial RI,
340 KOY
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Syprianus Aristeus
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2008
347.01 SYP e
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
"Tanpa terasa dua tahun lebih berlalu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap permuhonan pengujian Undang-Undang (Judicial review) yang diajukan 31 (Tiga puluh satu) Hakim Agung pada Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia...."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, 2004
R 347.013 Ind u
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Triya Indra Rahmawan
"ABSTRAK
Tesis ini membahas fungsi pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim di
Indonesia, dari sudut pandang politik hukum. Metode penelitian yang digunakan
adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan hukum,
pendekatan sejarah dan pendekatan hermeunetik. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa gagasan fungsi pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim
dalam proses perubahan UUD 1945 dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan
eksternal atas perilaku hakim dan hakim agung dalam penyelenggaraan peradilan.
Sedangkan di berbagai negara, baik negara common law dan civil law, dalam
konstitusinya memberikan fungsi kepada lembaga khusus untuk melakukan
pengawasan terhadap hakim, atas dasar perilaku dan ketidakmampuan dalam
menjalankan tugas. Di masa yang akan datang, perlu dilakukan pengaturan yang
lebih mendetail terkait dengan konsep pengawasan Komisi Yudisial terhadap
hakim di Indoensia. Selain itu, jika merujuk pada pengaturan fungsi pengawasan
Komisi Yudisial pada berbagai negara, baik civil law maupun common law, pada
nantinya Komisi Yudisial diharapkan dapat melakukan fungsi pengawasan
terhadap keseluruhan hakim, baik hakim dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung
dan badan peradilan, serta Hakim Konstitusi.

ABSTRACT
The focus study of this thesis is the oversight function on the judicial commission
against judges in Republic of Indonesia from a political point of view of law. This
research is a normative research that use comparative, hictorical, and hermeunetic
approach. These results indicate that the idea of oversight functions of the Judicial
Commission of the judges in the process of changing the Constitution of 1945
intended as a form of external control over the behavior of judges and justices in
the administration of justice. While in many countries, both state common law and
civil law, the constitution provides functions to specialized agencies to carry out
supervision of the judge, on the basis of the behavior and inability to perform
tasks. In the future, need to be carried out more detailed arrangements relating to
the concept of supervision of the Judicial Commission of the judges in Indonesia.
In addition, when referring to the various countries, both civil law and common
law, the Judicial Commission will be expected to perform the function of the
overall supervision of judges, both judges and ad hoc judges in the Supreme Court
and judicial bodies, as well as the Constitutional Court"
2012
T30733
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>