Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Transmigration (people resettlement) in Indonesia had been choice as a method to create better distribution of people and also to eradicating the tendencies in most regions that's rounded into to more leave behind. To make balance spreading of resident the government have arranged through transmigration (re-settlement) model that also was applied by ancient Dutch colony. In facts, the re-settlement program started in 1970 decade's have became more of land disputes basis in many places. Lampung Province that has known as the eldest re-settlement destination becomes the interesting study on several land disputes. This article is elaborated on prior research that aimed to accomplishing towards dispute has arisen in land between community of ex-resettlement programs and local (second generation) people. The main points of the dispute is on the land acquisitions process that held by power approaches and not transparent effectively from 1974."

"This research intends to determine the profitability of rubber agroforest farmng and to compare the profitability status among different agroecological system in Karang Sakti Village of Muara Sungkai Sub-district, North Lampung, Lampung Province. The study employs survey method and the data was analyzed using two way anova and further analyzed using crosstabulation analysis The study selects 38 rubber agroforest farmers randomly.. The study shows that the highest profitability of rubber based agroforest system with intercropping of corn and cassava located in middle agroecological location, earning NPV at Rp 23.348.476. All agroforest systems on all agroecological locations are profitable, thanks to good prices of most commodity. Statistics analysis suggests that there is no profitability difference of all agroecological locations. This suggest that the agroecosystem in the study area was not sensitive to different agroecology meaning, it is applicable to any agroecology system within the boundary of study site."

"Kegiatan pengadaan dan penguasaan tanah khususnya untuk keperluan transmigrasi adalah salah satu kegiatan yang masih banyak menimbulkan masalah, baik masalah yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun masalah di luar peraturan perundang-undangan. Tata cara perolehan tanah untuk keperluan transmigrasi telah cukup diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian hal tersebut ternyata belum cukup untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada para transmigran, karena dalam pelaksanaannya ternyata masih banyak timbul masalah-masalah di bidang pertanahan. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode wawancara, penulis menemukan bahwa masalah-masalah tersebut biasanya timbul pada tahap pertama pelaksanaan program transmigrasi yaitu pada saat dilaksanakannya pembukaan tanah (land clearing). Adanya masalah-masalah tersebut membawa akibat timbulnya berbagai macam tuntutan berkaitan dengan penguasaan tanahnya oleh para transmigran, termasuk terhadap tanah yang telah dikuasai oleh para transmigran dengan status hak milik yang telah bersertipikat, yang diajukan oleh masyarakat setempat. Tuntutan tersebut seringkali disertai dengan kekerasan fisik kepada para transmigran, seperti yang terjadi pada penyelenggaraan transmigrasi yang berada di desa Kertasari, kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung. Adanya masalah-masalah tersebut mengakibatkan perlunya diketahui sejauhmana cara perolehan tanah dan pemberian tanah kepada para transmigrasi dilaksanakan sesuai menurut hukum yang berlaku, apa yang melatarbelakangi timbulnya permasalahan hukum berkaitan dengan pengadaan dan penguasaan tanah transmigrasi serta bagaimana penyelesaian atas masalah-masalah tersebut dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut setidaknya diperlukan adanya pembahasan yang mendalam mengenai bagaimana sesungguhnya permasalahan hukum berkaitan dengan pengadaan dan penguasaan tanah transmigrasi pads umumnya dan khususnya di Desa Kertasari."

"Industri tapioka, merupakan industri yang cukup pesat perkembangannya di Indonesia terutama di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Dalam proses produksinya,industri ini menghasilkan limbah cair dan limbah padat yang cukup banyak. Penerapan konsep zero waste merupakan upaya untuk meminimalisasi terbentuknya limbah yang tidak memiliki nilai manfaat sama sekali. Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi belum dimanfaatkannya limbah cair industri tapioka adalah mahalnya biaya investasi, ketersediaan teknologi lokal, kebijakan dari pimpinan/manajemen penxsahaan sena kurangnya SDM yang dirniliki oleh perusahaan, sedangkan untuk limbah padat, hampir tidak ada kendala yang dialami dalam pemanfaatannya. Manfaat ekonomi yang diterima oleh PT. BAJ berupa penghematan biaya pembelian solar dan berpeluang mendapat CERS antara €5-€15 untuk setiap ton reduksi CO2 yang dilalcukan. Berdasarkan perhitungan keiayakan kegiatan, PT. BAJ Ketapang memiliki B/C Ratio 1,16 dan PT. BAJ Labuhan Ratu 1,10 sehingga kegiatan yang dilakukan dinyatakan layak kerena memiliki B/C ratio > 1. Nilai ekonomi dari onggok tanpa dilakukan pengolahan lebih lanjut berkisar antara Rp. 200 sarnpai dengan Rp.1.000 per kg. Dari pemanfaatan limbah padat asam sitrat (berasal dari onggok) dan kulit singkong dapat menerima nilai manfaat sekitar Rp. 10.000 per kg produk asarn silrat dan Rp. 400 per kg pupuk organik. Manfaat lingklmgan yang diterima adalah berkuranganya volume limbah cair yang terbuang ke lingkungan, reduksi CO2 selama tahun 2008-2009 sebanyak 83.851 tCO2e untuk PT. BAJ Ketapang dan 41.362 tCO2e untuk PT. BAJ, perbaikan unsur hara tanah akibat penggunaan pupuk organik yang dapat meningkatkan produksi singkong antara 5 hingga I0 ton per ha per tahun. Manfaat sosial yang diperoleh adalah berkurangnya penggunaan solar oleh PT. BAJ Ketapang sebanyak 1.605.900 liter dan PT. BAJ Labuhan Ratu sebanyak 974.400 liter serta penghematan biaya yang hams dikeluarkan oleh petani untuk pembelian pupuk kimia sebesar Rp. 96,250 per hektar per tahun.

---

Tapioca industries, is afairly rapid developed indusiyl in Indonesia, particularly in Sumatra and the island of Java. In the production process, these industries produce wastewater and solid waste quite alot. Application ofthe concept of zero waste is an e[}%rt to minimize the formation of waste that does not have a benefit at all. Based on this research, the _factors that influence has not been exploited tapioca wastewater is the high cost of investment, availability of local technology, the policy of the leadership/management company and the lack of human resources that are owned by the congpany, whereas for solid waste, almost no problems were experienced in utilization Economic benefits received by the P21 BAJ from of purchases of diesel fuel cost savings and the opportunity to receive CERS between €5 - €15 for every ton ofCO2 reduction is carried out.

Based on the calculation ofthe feasibility of activities, P71 Ketapang BAJ has a B/C Ratio 1.16 and PII BAJ Labuhan Ratu l, 10 so that the activities undertaken as feasible because they have a B / C ratio> I. The economic value of cassava without further processing done between Rp. 200 to Rp. 1.000 per kg. From solid waste utilization for citric acid (derived/rom cassava) and cassava skin for receive the value benefit of approximateb/ Rp. 10. 000 per kg of citric acid and Rp. 400 per kg of organic jertilizer. Environmental benefits received is the reduction environmental load #om tapioca liquid waste into the environment, reduction of CO; emission during the years 2008 to 2009 as many as 83.851 tCO2e for P71 BAJ Ketapang and 41 362 tCO;efor PT B/LL improvement of soil nutrients due to the use of organic fertilizers can increase cassava production between 5 to I0 tonnes per ha per year. Obtain social bene/its, such as reduced use of diesel fuel at 1.6059 million liters of PTI BAJ Ketapang and 974 liters of 400 P71 BAJ Labuhan Ratu, and cost savings incurred by farmers to buy chemical krtilizers Rp. 96 250 per hectare per year."

"Pembahasan mengenai perkembangan penggunaan tanah dan hubungannya dengan konsepsi Wilayah Tanah Usaha. Dalam tulisan ini dipakai data-data tahun 1971 dan 1979 yang sesuai dengan data pemetaan penggunaan tanah yang ada. Materi yang dibahas meliputi faktor fisik, faktor penduduk dan beberapa aspeknya yang merupakan faktor pennentu dalam kecenderunagn penggunaan tanah serta penggunaan tanah itu sendiri. Tujuan daripada penulisan ini adalah untuk mengetahui perkembangan penggunaan tanah, tahap dan polanya bila dilihat dari sudut Wilayah Tanah Usaha sebagai " land management " di Indonesia. Adapun permasalahannya adalah: Bagaimanakah gambaran tentang corak penggunaan tanah di kabupaten Lampung Utara, tahun 1971 dan tahuri 1979 ? Bagaimana perkembangan penggunaan tanahnya sehubungan dengan konsepsi wilayah tanah usaha ? Perkembangan penggunaan tanah dalam tulisan ini adalah Perubahan pola penggunaan tanah, dilihat dari jenisnya luas maupun tempatnya. Pengumpulan data dilakukan melalui instansi - instansi yang berwenang dari pemerintah dan badan-badan lainnya yang diakui kebenarannya. Metoda yang digunakan adalah metoda analisa geografi, yang dimulai dari masalah, pengumpulan data, penyaringan data, Penggolongan data dan dilanjutkan dengan korelasi peta. Dari data-data yang telah dianalisa dapat diambil kesimpulan, yaitu: Pola penggunaan tanah di kabupaten Lampung Utara menggambarkan pola penggunaan tanah disekitar daerah yang berpenduduk jarang. Tahapan perkembangan penggunaan tanahnya, secara skematis sesuai dengan evolusi penggunaan tanah dl Indonesia, tahun 1971 maupun tahun 1979 berada pada tahapan penggunaan tanah dengan skema F - G. Sedangkan pola penggunaan tanahnya nampak sesual dengan konsepsi Wilayah Tanah Usaha, dimana diharapkan dengan penggunaan tanah yang sesual dengan konsepsi Wilayah Tanah Usaha, akan didapatkan hasil yang balk dan maksimal dari pengusahaan tanah."

"ABSTRAK Lingkungan pemukiman merupakan ekosistem buatan yang mencakup lingkungan alam, lingkungan hidup sosial, dan lingkungan hidup buatan. Program transmigrasi pemukiman kembali merupakan ekosistem buatan dalam bentuk salah satu paket pembangunan yang berwawasan lingkungan. Program ini adalah untuk memukimkan kembali penduduk dari daerah-daerah sekitar daerah aliran sungai (DAS), hutan lindung, suaka alam, dan dari daerah kritis lainnya di Kabupaten Lampung Selatan ke daerah yang masih jarang penduduknya di Kabupaten Lampung Utara. Pokok masalah penelitian adalah: (1) apakah ada hubungan antara lingkungan pemukiman dengan sikap transrigran pemukiman kembali, (2) apakah ada perbedaan lingkungan fisik, sosial-ekonomi dan budaya serta daerah asal transmigran periode pertama dengan periode terakhir, dan (3) apakah ada perbedaan sikap keduanya terhadap lingkungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dari dua periode penempatan tersebut dapat dipelajari hubungan antara lingkungan pemukiman dan sikap transmigran dalam dua kondisi yang berbeda. Dengan tujuan tersebut, kegunaan penelitian adalah untuk memberikan masukan kepada pengambil kebijakan, khususnya Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Lampung guna pengembangan sistem dan pola penempatan transmigrasi pemukiman kembali serta bahan kajian lebih lanjut dalam pengembangan disiplin ekologi manusia. Berdasarkan tujuan dan kegunaan penelitian tersebut di atas terpilih sampel dari populasi yang ada yaitu kepala keluarga transmigran pemukiman kembali di Kecamatan Sungkai Utara. Menyadari luasnya lokasi dan banyaknya populasi, penentuan besarnya sampel digunakan teknik stratified proportional random sampling. Dari sejumlah 77 responden yang terpilih terdiri dari 29 responden transmigran periode pertama dan sebanyak 48 responden transmigran periode terakhir. Adapun teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hipotesis yang diajukan, dalam pengujian terungkap adanya hubungan yang erat antara lingkungan sosial ekonomi dan budaya; juga terdapat hubungan yang erat antara lingkungan fisik dengan sikap transmigran. Selain itu, hubungan antara daerah asal dengan sikap transmigran tidak teruji secara nyata. Hubungan-hubungan tersebut menunjukkan keterkaitan antara rendahnya daya dukung lingkungan (tingkat kesuburan lahan, kondisi kehidupan sehari-hari yang relatif sulit) dengan sikap para transmigran pemukiman kembali. Dengan semakin rendahnya tingkat pendapatan, maka semakin terbatasnya kegiatan-kegiatan sosial-budaya sehingga semakin kurang positif sikap transmigran. Selain itu, tidak teruji secara nyata perbedaan lingkungan fisik antara transmigran periode pertama dengan periode terakhir (t': 0,26); yang berarti kondisi lingkungan fisik dari kedua periode tersebut tidak ada perbedaan. Dari aspek lingkungan sosial-ekonomi dan budaya antara transmigran periode pertama berbeda nyata dengan transmigran periode terakhir (t' : 2,90), hal ini disebabkan latar belakang kehidupan keduanya sangat berbeda. Perbedaan ini disebabkan keadaan sosial-ekonomi transmigran periode terakhir lebih baik dibandingkan transmigran periode pertama. Dari aspek sosial-budaya transmigran periode terakhir berasal dari lingkungan pemukiman yang memiliki pola dan corak yang sama dengan lokasi transmigrasi; sedangkan transmigran periode pertama berasal dari daerah pegunungan yang berbeda dengan lokasi transmigrasi sehingga proses adaptasi dan kebiasaan sehari-hari mengalami sedikit hambatan. Dengan perbedaan tersebut timbal perbedaan sikap antara transmigran periode pertama dengan sikap transmigran periode terakhir. Perbedaan sikap ini secara jelas disebabkan oleh kondisi kehidupan sehari-hari yang menyangkut sosial-ekonomi dan budaya, sedangkan sikap terhadap lingkungan fisik tidak terdapat perbedaan secara nyata (t' : 0,09). Secara deskriptif kuantitatif penelitian ini dapat mengungkapkan pula tingkat pendapatan para transmigran sangat rendah sekali. Pendapatan transmigran periode pertama sebesar Rp 36.657,02 dan transmigran periode terakhir sebesar Rp 40.202,84/jiwa/tahun; dan lebih memprihatinkan lagi bahwa pendapatan tersebut secara rata-rata dari kedua periode sebesar 54,64% diperoleh dari usaha non pertanian. Hal ini didukung oleh lahan yang digarap hanya 35,5% dari seluas dua hektar yang diberikan pemerintah. Rendahnya pendapatan dan banyaknya curahan tenaga kerja di luar pemukiman mengakibatkan turunnya aktivitas sosial kemasyarakatan, seperti: tidak berjalannya KUD, rendahnya pendidikan anggota keluarga, dan lambannya proses pembauran dengan penduduk lokal. Hal ini disebabkan juga terpisahnya lokasi pemukiman transmigrasi dengan pemukiman penduduk lokal, kendatipun secara administratif berada di satu desa. Salah satu keberhasilan program transmigrasi ini adalah daerah ini secara umum lebih maju dan ramai bila dibandingkan dengan sebelum adanya program tersebut. Dengan kondisi tersebut di atas baik yang bersifat positif maupun negatif dirasa perlu pembinaan yang lebih intensif guna meningkatkan proses sosialisasi sehingga terwujudnya kehidupan yang serasi antara transmigran periode pertama dan periode terakhir serta penduduk lokal. "

"Latar Belakang Masalah Sejak terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin bangsa telah memandang demokrasi sebagai suatu sistem politik yang ideal. Kata "ideal" tersebut berarti bahwa bangsa kita mempunyai keinginan yang besar untuk melaksanakan mekanisme pembuatan keputusan sesuai dengan yang dituntut oleh sistem demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang dikehendaki oleh sistem demokrasi itu adalah suatu keseimbangan yang wajar antara hak dan kewajiban politik warganegaranya dalam proses kehidupan politik. Hak politik berhubungan dengan tuntutan-tuntutan terhadap sistem politiknya seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, petisi-petisi kepada lembaga-lembaga ataupun pejabat-pejabat pemerintah, menghimpun perkumpulan-perkumpulan politik dan lain sebagainya. Sedangkan kewajiban politik berkaitan dengan dukungan-dukungan yang harus diberikan kepada sistem politik bersangkutan, misalnya masuk menjadi anggota suatu organisasi politik, mendukung kebijaksanaan yang ada dan berkomunikasi dalam masalah-masalah politik. Namun demikian, dalam kehidupan politik sering tampak bahwa tuntutan-tuntutan yang berbeda-beda cenderung menimbulkan pertentangan-pertentangan yang sangat berbahayn. Pertentangan atau konflik-konflik tersebut, akan berakhir jika pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, baik menggunakan cara musyawarah maupun voting telah mencapai suatu kesepakatan. Di negara-negara berkembang yang sebagian besar tuntutannya banyak dlpengaruhi oleh hal-hal yang bersifat primordial, suasana konflik cenderung menjurus ke arah situasi yang berbahaya. Demikian halnya yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya masa Demokrasi Parlementer (1945-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Pada periode I, partisipasi politik anggota masyarakat ditandai oleh mengalirnya tuntutan-tuntutan yang sangat banyak jumlahnya, sedangkan kapasitas sistem politik belum mampu untuk menampungnya. Misalnya pemerintah belum mampu menggali kekayaan-kekayaan alam yang ada untuk melaksanakan pembangunan. Di samping itu struktur-struktur politik ataupun pejabat-pejabat pemerintah belum mampu untuk memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut. Konsekwensinya, maka muncullah situasi dan kondisi yang tidak mendukung sistem politik yang ada. Terlebih-lebih lagi dengan lahirnya pemherontakan-pemberontakan di daerah yang menentang ataupun tidak puas kepada kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah pusat, misalnya pemberontakan PRRI (15 Pebruari 1959). Di lain pihak partai-partai politik yang beroposisi sering melancarkan mosi tidak percaya kepada partai politik yang berkuasa, sehingga tidak mengherankan jika banyak terjadi pergantian pemerintahan dalam beberapa bulan atau satu tahun saja. Adanya mosi tersebut, pada dasarnya merupakan indikator bahwa dukungan yang diberikan kepada jalannya pemerintahan cukup lemah."

"Tanah dalam arti ruang mempunyai kedudukan yang strategis bagi kehidupan manusia,terutama untuk pembangunan.Salah satu bentuk pembangunan itu adalah pembangunandibidang pertanian, baik oleh pemerintah, swasta maupun perorangan.Transniigrasilazimnya diartikan sebagai kegiatan sehubungan dengan tanaman pangan, sehubungandengan itu kualitas tanah yang dicari adalah yang baik untuk tanaman pangan danpenetapan suatu daerah transmigrasi hams benar-benar dinilai kemampuantanahnya.Keberhasilan suatu daerah transmigrasi mengakibatkan peningkatan jumlahpenduduk.Penggunaan tanah tidak statis melainkan berkembang kearah peningkatan kualita danpeningkatan luas, karena jumlah manusia meningkat. Pengaruh tekanan penduduk dapatmeningkatkan teknologi pertanian di suatu daerah, misalnya merubah tanah alang-alangmenjadi sawah.Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Panaragan Jaya dan UPT Mulyo Kencono secaraadministrasi masuk ke dalam wilayah Kecamatan Tulang Bawang Tengah, sedangkan UPTKartasari masuk wilayah Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Lampung Utara.Ketiga UPT mi memiliki persamaan yaitu kondisi fisik yang relatif sama, penempatanpenduduk pada waktu sama, yaitu pada tahun 1974 dan penyerahan UPT kepadapemerintah daerah pada tahun yang sama pula, yaitu tahun 1981.Masalah dalam penelitian mi adalah bagaimana pola perubahan penggunaan tanah di tigaUPT tahun 1981 dan tahun 1996, dan bagaimana persamaan dan perbedaan dal polaperubahan penggunaan tanah di tiga UPT tersebut tahun 1981 dan tahun 1996 ? (Polaperubahan yang dilihat adalah sejauh 5 km dari pusat UPT dari tiap-tiap UPT)Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pola penggunaan tanah di UPT Panaragan Jayarelatif tidak mengalami perubahan, yaitu didominasi oleh penggunaan tanah tegalan.Sedangkan di UPT Mulyo Kencono mengalami perubahan dan penggunaan tanah tegalanmenjadi sawah sampai dengan 3 km dari pusat UPT. Di UPT Kartasani mengalamiperubahan penggunaan tanah padang menjadi sawah. Persamaan dari penubahan penggunaan tanah pertanian di tiga UPT adalah padapenggunaan, tanah perkebunan yang mengalami peningkatan luas: Sedangkan danpersentase penggunaan tanah intensif (sawali dan tegalan) makin jauh dan pusat UPTpersentase relatif makin. berkurang. Perbedaan perubahan penggunaan tanah terdapat padaperubahan luas perkebunan dan sawah. Peningkatan jumlah penduduk, kepadatan, danpersentasejumlah petani sejalãn dengan peningkatan penggunaan tanah pertanian"

"Membangun agribisnis di daerah transmigrasi pada hakekatnya adalah membangun sebuah sistem. Karena agribisnis sebagai suatu sistem dibangun oleh beberapa sub sistem yang saling berhubungan, yaitu sub sistem agribisnis hulu, sub sistem usaha tani, sub sistem agribisnis hilir dan sub sistem penunjang dimana keterkaitan yang terjadi antara sub sistem bersifat agregatif. Oleh karena itu sejak awal perlu direncanakan pula pengembangan industri hulu sampai hilir dalam pengembangan pengelolaan tanaman pangan sebagai kegiatan usaha agnbisnis di kawasan transmigrasi. Mengingat berbagai keterbatasan yang akan dihadapi di masa depan, perlu strategi penanganan yang menyeluruh dan perlu pembenahan pada semua sub sistemnya sehingga ke depan nanti mampu menciptakan peluang usaha yang dikembangkan dan mekanisme sistem tersebut dan agar produk yang dihasilkan mempunyai daya saing di pasanr.Penelitian yang dilaksanakan di kawasan transmigrasi Mesuji Atas II G ini berujuan untuk menyusun formulasi altematif strategi bagi pengembangan usaha agobisnis tanaman pangan dan pengembangan peluang usaha di masa depan, yang dilakukan dengan pendekatan analisis Dynamic Scenario. "