Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This study explains about the process of policy formulation also the political dynamics in the making of Tobacco Plain Packaging Act 2011. The Tobacco policy itself is the final series of the national agenda in Australian anti-smoking policy. Using the concept of political ideology, Australian parliamentary system, 􀁄􀁏􀁖􀁒􀀃􀀺􀁌􀁏􀁏􀁌􀁄􀁐􀀃􀀧􀁘􀁑􀁑􀂶􀁖􀀃􀁓􀁘􀁅􀁏􀁌􀁆􀀃􀁓􀁒􀁏􀁌􀁆􀁜􀀃􀁗􀁋􀁈􀁒􀁕􀁜􀀏􀀃this result find that the success of the formulation of Tobacco Plain Packaging Act 2011 policy is determined by few 􀁉􀁄􀁆􀁗􀁒􀁕􀁖􀀃 􀁖􀁘􀁆􀁋􀀃 􀁄􀁖􀀃 􀁓􀁒􀁏􀁌􀁗􀁌􀁆􀁄􀁏􀀃 􀁖􀁗􀁕􀁈􀁑􀁊􀁗􀁋􀀃 􀁒􀁉􀀃 􀁗􀁋􀁈􀀃 􀁇􀁒􀁐􀁌􀁑􀁄􀁑􀁗􀀃 􀁓􀁄􀁕􀁗􀁜􀀃 􀁄􀁏􀁖􀁒􀀃 􀁗􀁋􀁈􀀃 􀁊􀁒􀁙􀁈􀁕􀁑􀁐􀁈􀁑􀁗􀂶􀁖􀀃 commitment itself that is eager in realizing a prosperous country with a high health status of the society.

---

Skripsi ini menjelaskan bagaimana proses perumusan kebijakan serta dinamika politik dalam pembuatan kebijakan Tobacco Plain Packaging Act 2011. Kebijakan tersebut merupakan rangkaian akhir dari keseluruhan agenda nasional dalam kebijakan anti rokok di Australia. Dengan menggunakan konsep ideologi politik, sistem parlementer Australia serta teori kebijakan publik oleh William Dunn, penulis menemukan bahwa keberhasilan proses perumusan kebijakanTobacco Plain Packaging Act 2011 di parlemen dipengaruhi oleh faktor kekuatan politik dari partai penguasa serta komitmen dari pemerintah Australia sendiri yang ingin mewujudkan negara yang sejahtera melalui status kesehatan masyarakat yang tinggi."

"`"

"Dalam prespektif politik hukum pidana, kehadiran RUU APP sesungguhnya adalah sesuatu yang wajar dan proporsiona, yang memang sudah saatnya dan tidak perlu melahirkan polemik yang berkepanjangan. Apalagi sampai memunculkan konfrontasi horizontal yang dapat merugikan semua pihak. Namun, hal demikian ini bisa diterima jika semua komponan masyarakatberkomitmen tinggi terhadap masalah integritas dan moralitas bangsa ke depan. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintah Rusia tentang kampanye anti-rokok yang terwujud melalui gambar visual internet. Pada gambar visual internet yang terdapat dalam situs-situs web Rusia merepresentasikan pesan pemerintah sesuai dengan Undang-undang Negara Federasi Rusia tahun 2013 nomor 15-F3 tentang Perlindungan Masayarakat dari Paparan Asap Rokok dan Efek Lanjut Penggunaan Tembakau, khususnya pada pasal (9) dan (15). Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi media dan budaya. Untuk menganalisis enam gambar visual internet Rusia digunakan teori semiotika Barthes tentang pemaknaan denotasi konotasi. Dengan menganalisis struktur yang membangun masing-masing gambar visual internet, disimpulkan bahwa pada gambar-gambar visual tersebut membawa pesan yang merepresentasikan kebijakan pemerintah.

---

ABSTRACT

This thesis is discussing about the Role of society in Russian Governments Policy on Facing Tobacco Control Campaign Through Visual Images displayed in Internet. The internet?s visual images on Russian websites representing the goverments messages according to Federal Law in 2013 No. 15-F3 on Citizens Protection from the Danger of Cigarette Smoke and the Further Effects of Tobacco Consumption, especially on article (9) and (15). The research methodology that used in this thesis is qualitative method in accordance with media cultural studies method. The Roland Barthes theory of denotative connotative levels of meaning is used in analyzing six visual images founded on the internet. By analyzing the structures that construct each of related works, the government?s messages which representing goverments policy is summarized."

"Kejahatan merupakan masalah yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat. Kejahatan pembunuhan misalnya, telah ada dan dimulai sejak anak-anak Nabi Adam. Demikian pula bentuk-bentuk kejahatan lainnya seperti penganiayaan, pemerkosaan, perampokan, dan sebagainya merupakan masalah setiap masyarakat, baik masyarakat yang menganut sistem liberalis maupun sosialis, yang dilakukan oleh penjahat-penjahat perorangan atau terorganisasi dengan motifnya masing-masing. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana, juga merupakan cara yang paling tua, serta peradaban manusia itu sendiri. Gene Kesebaum menyebutnya sebagai ?order philosophy of crime control? dan sanksi pidana yang diterapkan berupa pembalasan, dikatakan H.L, Packer merupakan "peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu"a vastige of our savagee past), serta Smith dan Hogan menyebutnya "a relic of barbarism?. Timbulnya kritik-kritik seperti itu karena hukum pidana dalam kenyataannya tidak dapat menanggulangi kejahatan, tidak dapat menjadi "senjata pamungkas" yang ampuh dan terakhir ( ultimum remedium) dalam memberantas kejahatan, sehingga kejahatan dalam kenyataannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan itu tidak hanya dari segi kuantitasnya, tetapi juga pada kualitasnya, seperti penggunaan teknologi canggih, perusakan pola modus operandi yang melahirkan kejahatan ?White collar", misalnya kejahatan korporasi, kejahatan komputer, pemalsuan pajak, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, penipuan konsumen dan sebagainya, dengan korban yang tidak berorientasi kepada individu, tetapi masyarakat luas dan bahkan negara. Melihat sangat besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat adanya kejahatan dan terdapatnya masalah dalam penanggulangan kejahatan melalui penegakkan hukum pidana, maka munculah kampanye anti pidana dengan slogannya yang terkenal "the struggle against punishment" atau "abolition of punishment". Bahkan F. Gramatica, seorang tokoh ekstrim dari kelompok anti pidana menyatakan "hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang." "

"[ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas tentang pengaruh sumber daya yangdimiliki oleh kelompok kepentingan American Israel Public Affairs Committee(AIPAC) terhadap kapabilitasnya untuk melobi pemerintah Amerika Serikat (AS).Khususnya dalam mewujudkan kebijakan luar negeri yang pro terhadap Israel,salah satunya kebijakan Syria Accountability and Lebanese SovereigntyRestoration Act (SALSRA) tahun 2003. Sumber daya kelompok kepentinganAIPAC tersebut meliputi sumber daya finansial, sumber daya anggota danlobbyist. Untuk menjelaskan hal tersebut, penelitian ini menggunakan konsepkelompok kepentingan dan lobi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sumberdaya anggota dan sumber daya finansial yang dimiliki AIPAC lebih dominandalam menentukan kapabilitas AIPAC dalam melobi pemerintah AS untukmenghasilkan kebijakan SALSRA tahun 2003.

---

ABSTRACTThis thesis discusses how influential the resources of the interestgroup American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) towards its capabilityto lobby the United States government in achieving the foreign policy of pro-Israel, one of which policies include Syria Accountability and LebaneseSovereignty Restoration Act ( SALSRA ) in 2003. The resources of the interestgroup AIPAC includes financial resources, members and lobbyists. To explain theabove statement, this study uses the concept of interest group and lobbying. Theresult of this study shows that AIPAC?s members and financial resources is more dominant in terms of AIPAC's capability in lobbying U.S. Government togenerate the SALSRA policy in 2003. ;This thesis discusses how influential the resources of the interestgroup?American Israel Public Affairs Committee (AIPAC)? towards its capabilityto lobby the United States government in achieving the foreign policy of pro-Israel, one of which policies include Syria Accountability and LebaneseSovereignty Restoration Act ( SALSRA ) in 2003. The resources of the interestgroup AIPAC includes financial resources, members and lobbyists. To explain theabove statement, this study uses the concept of interest group and lobbying. Theresult of this study shows that AIPAC?s members and financial resources is moredominant in terms of AIPAC?s capability in lobbying U.S. Government togenerate the SALSRA policy in 2003. , This thesis discusses how influential the resources of the interestgroup“American Israel Public Affairs Committee (AIPAC)” towards its capabilityto lobby the United States government in achieving the foreign policy of pro-Israel, one of which policies include Syria Accountability and LebaneseSovereignty Restoration Act ( SALSRA ) in 2003. The resources of the interestgroup AIPAC includes financial resources, members and lobbyists. To explain theabove statement, this study uses the concept of interest group and lobbying. Theresult of this study shows that AIPAC’s members and financial resources is moredominant in terms of AIPAC’s capability in lobbying U.S. Government togenerate the SALSRA policy in 2003. ]"

"Secara umum pemberian kredit program kredit perbankan yang sumber pendanaannya sebagian atau seluruhnya berasal dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) kepada usaha kecil melalui beberapa jenis skim kredit program memiliki dampak yang positif terhadap usaha kecil dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat. Namun di lain pihak, efek penciptaan uang (money creation) melalui subsidi bunga yang diberikan telah turut serta memberikan kontribusi terhadap kenaikan angka inflasi di Indonesia. Berdasarkan alasan tersebut, maka diperlukan studi yang mengkaji berbagai mekanisme pembiayaan usaha kecil yang dilakukan di Indonesia. Dengan demikian diharapkan terdapat alternatif pengembangan pembiayaan usaha kecil lain yang dapat meminimumkan dampak negatifnya bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi literatur dan pengkajian data-data sekunder yang didapat dari institusi-institusi yang terkait. Kalau dilihat secara keseluruhan, maka apa yang dilakukan oleh pemerintah selama ini telah menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap upaya pengembangan usaha-usaha kecil dari sisi pembiayaan. Namun demikian akan lebih baik apabila upaya upaya pengembangan tersebut diintegrasikan dengan beberapa penambahan fungsi PT PNM (Persero) sebagai salah satu BUMN yang ditunjuk sebagai koordinator penyaluran kredit program. Yaitu menempatkan PT PNM (Persero) pada sisi penawaran dan permintaan modal, sebagaimana yang dilakukan oleh SBA (Small Business Administration) Lembaga Pemerintah AS yang menangani usaha-usaha kecil. Pada sisi penawaran pasar modal, PT PNM (Persero) dapat bertindak sebagai lembaga pemerintah yang mengembangkan UKMK untuk menjadi saiah satu emiten atau bertindak sebagai penjamin atas surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh UKMK. Sedangkan pada sisi permintaan, PT PNM (Persero) dapat bertindak sebagai lembaga pemerintah yang mengelola surat-surat berharga UKMK untuk ditawarkan kepada para investor dalam bentuk reksa dana."