Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Pasar merupakan salah satu sarana umum yang amat penting kedudukannya sebagai salah satu sub sistem penggerak perekonomian kota, juga berfungsi sebagai infrastruktur kota yang melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup seharihan secara teratur. Pedagang kaki lima sebagai salah satu bentuk kesempatan kerja sector informal berperan mewujudkan ekonomi rakyat yang mandiri, tercermin dalam keteraturan sosial pada kegiatan perdagangannya. Dalam kehidupan pedagang kaki lima di lingkungan Pasar Kramat Jati, Kodya Jakarta Timur, terdapat corak keteraturan sosial yang terjadi dari hasil interaksi hubungan-hubungan sosial antara individu-individu atau kelompok yang berkepentingan sebagai pengguna fasilitas pasar, yang dipengaruhi oleh adanya hubungan patron klien yang dijadikan pedoman, diyakini dan disepakati untuk dipatuhi dan dioperasionalkan dalam kegiatan perdagangan kaki lima. < Metodologi yang digunakan adalah etnografi yang dilakukan dengan Tara, pengamatan yang terlibat, pengamatan dan wawancara dengan pedoman untuk mengungkapkan pola-pola keteraturan sosial yang terjadi dan dilakukan oleh para. pedagang kaki lima dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara sederhana didefinisikan sebagai gambaran sebuah kebudayaan yaitu sebuah gambaran kebudayaan dan sebuah masyarakat atau komunitas yang merupakan hasil konstruksi dan interpretasi yang ditunjang oleh berbagai informasi yang diperolehnya sehingga didapat sebanyak mungkin dimensi dan ciri dari gambaran tersebut. Data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan analisa kualitatif. Hasil wawancara diolah, kemudian ditarik hubungan-hubungannya yang berkaitan dan diinterpretasikan berdasarkan konsep-konsep dan literatur yang ada, serta digunakan sebagai acuan untuk memperkuat analisa kualitatif ditambah dengan berbagai acuan yang relevan dengan permasalahan. Corak keteraturan sosial yang terdapat dalam kehidupan pedagang kaki lima adalah persaingan sehat, kerja sama dan tolong menolong. Keteraturan mengenai tempat/lokasi/lapak untuk berdagang disepakati bahwa kepemilikan lapak atau lokasi pedagang kaki lima yang lain, tidak akan ditempati atau direbut tanpa seijin pemilik lapak/lokasi dagang. Keteraturan dalam pembayaran pungutan baik resmi maupun tidak resmi diartikan sebagai jaminan keamanan dan ketenangan dalam berusaha. Waktu yang digunakan untuk berdagang menyesuaikan dengan jenis dagangan dan tempat atau lokasi berdagang. Untuk sistem penawaran harga barang menggunakan sistem harga luncur yang memungkinkan pembeli mendapatkan barang dengan mutu yang sebaik-baiknya dan harga yang terjangkau. Budaya tawar menawar ini juga dapat dijadikan petunjuk bagi pedagang kaki lima untuk mengetahui daya beli konsumen terhadap barang dagangan yang ditawarkan. Kehidupan pedagang kaki lima memiliki corak keteraturan sosial yang dipengaruhi oleh bentuk-bentuk patron dalam lingkungan pedagang kaki lima yang mencari bentuknya sebagai koordinator, ketua kelompok, juragan/majikan atau sekaligus sebagai ketua kelompok dan juragan. Seseorang yang menduduki salah satu peran seperti tersebut diatas dapat disebut sebagai seorang patron, sedangkan anakbuahnya dapat dikatakan sebagai klien. Sebuah komunitas yang mampu mengatur keteraturan sosial dalam kehidupannya melalui pranata yang diyakini kebenarannya dan dipatuhi, tidak akan memerlukan pelayanan tugas polisi. Sebaliknya komunitas yang cukup kompleks dimana pranata yang berlaku tidak fungsional lagi, digunakan sebagai acuan dalam mengatur dan menjaga berlakunya keteraturan sosial, akan memerlukan petugas kepolisian dalam mengatasi berbagai masalah sosial. Untuk menyusun strategi pembinaan masyarakat yang profesinya sebagai pedagang kaki lima dan corak keteraturan sosialnya dipengaruhi oleh para patron. Matra Program Pembinaan Kamtibmas ditingkat Polsek (Kepolisian Sektor), dapat menyertakan peranan para patron, dalam penciptaan situasi keamanan yang kondusif. "

"ABSTRAKPermasalahan dalam tesis ini adalah mengenai keteraturan sosial dalam kehidupan pedagang buah-buahan di Pasar Induk Kramat Jati dalam upaya memperoleh keuntungan yang sebesarbesarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan usahanya. Fokus dalam tesis ini adalah mengenai corak keteraturan sosial dalam kehidupan pedagangn buah-buahan dan pedoman-pedoman yang mereka gunakan dalam upaya memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan guna pemenuhan kebutuhan hidup serta mengembangkan usahanya. Keteraturan sosial yang ada pada kehidupan mereka dapat dilihat dari tindakan-tindakan berpola para pedagang tersebut dalam melakukan aktivitas-aktivitas perdagangannya sehari-hari sebagai sumber nafkah. Dimana keuntungan dari usaha perdagangan tersebut dipergunakan utuk pemenuhan kebutuhan hidupnya maupun pengembangan usahanya. "

"Kota Adminitrasi Jakarta Utara merupakan pusat industri, perdagangan, pariwisata dan transportasi, memiliki daya tarik yang kuat bagi pelaku usaha termasuk kaki lima. Berkaitan dengan itu, maka sangat penting untuk membuat rumusan strategi bagi penanganan PKL, dengan melibatkan seluruh stakeholders yang ada dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.Penelitian ini mencoba menawarkan sebuah rumusan strategi yang didasarkan pada usaha untuk mensinergiskan beberapa pandangan dan preferensi para penilai sebagai expert dalam penanganan PKL. Dengan menggunakan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP), rumusan strategi penanganan PKL selanjutnya yang dijabarkan dalam pelaksanaan program-program dengan memperhatikan kepentingan stakeholders dapat ditentukan berdasarkan skala prioritas.Hasil yang diperoleh dari pendekatan AHP, antara lain : aspek sosial menjadi aspek yang paling penting untuk dipertimbangkan dalam menangani PKL di Kota Administrasi Jakarta Utara dengan nilai pembobotan sebesar 0,281 atau 28,1 persen, yang disusul oleh aspek ketertiban umum yang memiliki bobot 0,247 atau 24,7 persen, dan aspek ekonomi yang memiliki bobot 0,233 atau 23,3 persen.Secara keseluruhan alternatif dengan prioritas tertinggi adalah penentuan lokasi strategis tempat usaha bagi PKL, yang merupakan variabel dari aspek ekonomi, dengan bobot prioritas sebesar 0,071 atau 7,1 persen. Rekomendasi penelitian ini selanjutnya yaitu berkaitan dengan keterbatasan metode ini, meskipun pendekatan berdasarkan penilaian expert ini penting, namun dibutuhkan pendekatan kuantitatif sebagai pembanding. Kedua pendekatan tersebut harus sinergis, sehingga penilaian expert tidak terkesan mengutamakan subjektivitasnya saja, tetapi didasarkan pada pengamatan empiris serta analisis yang mendalam khususnya tentang penanganan PKL.

---

North Jakarta City is a center of industry, commerce, tourism and transport, has a strong appeal for entrepreneurs including street vendors. In connection with that, then it is very important to make the formulation of strategies for the handling of street vendors, by involving all stakeholders in realizing a prosperous society.

This research tries to offer a formula that is based on strategies to synergize some of the views and preferences of the appraiser as an expert in the handling of street vendors. By using the approach of Analytical Hierarchy Process (AHP), the formulation of management strategies outlined in the next street vendor implementation of the programs by taking into account stakeholders' interests can be determined based on the priority scale.

Results obtained from the AHP approach, among other : social aspects become the most important aspect to consider in dealing with street vendors in North Jakarta City with a weighting value of 0.281 or 28.1 percent, followed by aspects of public order which has a weighting 0.247 or 24.7 percent, and economic aspects that have weight 0.233 or 23.3 percent.

Overall, the alternative with the highest priority is the determination of the strategic location of places for vendors, with a priority weight of 0.071, or 7.1 percent, which is a variable of economic aspects. Recommendations of this study is related to the limitations of this method, although the approach based on expert assessments are important, but it takes a quantitative approach for comparison. Both approaches should be synergistic, so that expert assessments are not impressed priority to subjectivity, but based on empirical observation and in-depth analysis, especially concerning the handling of street vendors."

"Salah satu poin penting dari penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yakni peningkatan peran aktif masyarakat dan komunitas profesional dalam pengelolaan sampah, termasuk di dalamnya kewajiban pengelola kawasan industri, kawasan komersial, kawasan khusus, dan kawasan permukiman elite untuk mengelola sampahnya secara mandiri dan/atau dikerjasamakan dengan badan usaha di bidang kebersihan.Melalui survey terhadap 95 responden, penelitian ini mencoba mengkaji faktor yang memengaruhi kesediaan pedagang di Pasar Induk Kramat Jati untuk membayar tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, mengestimasi nilai WTP pedagang terhadap tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Induk Kramat Jati; serta mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi besaran nilai WTP. Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi kesediaan pedagang untuk membayar tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan digunakan metode analisis regresi probit, untuk mengestimasi nilai WTP digunakan metode Contingent Valuation Method (CVM), sementara untuk mengetahui faktor yang memengaruhi nilai WTP, digunakan metode analisis regresi linier berganda.Berdasarkan data responden dan hasil perhitungan, diperoleh faktor-faktor yang memengaruhi kesediaan pedagang yakni pendapatan, lama berjualan, luas kios, tingkat kepuasan, besaran tarif retribusi, serta usia. Nilai rata-rata WTP sebesar Rp 38.000/m2 per bulan. Dengan menggunakan analisis regresi berganda, diperoleh faktor-faktor yang memengaruhi besaran nilai WTP pedagang yakni pendapatan, lama berjualan, luas kios, dan tingkat kepuasan terhadap layanan persampahan."

"Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui adakah pengaruh yang positif dan signifikan antara faktor pendidikan, faktor pengalaman kerja, faktor frekuensi kerja dan faktor jam kerja terhadap faktor pendapatan pekerja sektor bisnis informal di wilayah Kotamadya Jakarta Timur. Mengacu dari tujuan penelitian tersebut diperoleh, bahwa faktor pendidikan ternyata tidak dapat diangkat ke permukaan sebagai salah satu pertimbangan ukuran kemampuan kerja sektor bisnis informal untuk wilayah Kotamadya Jakarta Timur. Hal tersebut didasari atas pertimbangan faktor pendidikan formal pada saat ini belum mampu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan pekerja sektor bisnis informal, namun faktor pengalaman kerja melalui proses pemagangan maupun pengalaman kerja disektor formal yang banyak membantu menggantikan jenjang pendidikan. Faktor pengalaman kerja ternyata mampu memberikan pengaruh yang positif dan kuat terhadap faktor pendapatan. Hal tersebut didasari pertimbangan, semakin tinggi pengalaman kerja, baik pada sektor formal maupun proses pemagangan pada sektor informal maka semakin banyak informasi bisnis yang mereka ketahui. Dengan demikian sangat menunjang keberadaan pekerja sektor bisnis informal untuk meraih pendapatan yang lebih baik. Faktor frekuensi kerja juga memperlihatkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap faktor pendapatan. Hal itu didasari pertimbangan, bahwa pada umumnya mereka bekerja didominasi dengan tingkat kehadiran yang relatif tinggi, berkaitan dengan faktor tuntutan ekonomi keluarga dan adanya daya tarik di lokasi tujuan memaksakan mereka harus dapat bekerja setiap hari. Dengan konsep dominasi tersebut mampu menunjukan, bahwa faktor frekuensi kerja mampu mencerminkan pendapatan yang lebih baik. Hal yang sama dapat dibuktikan dengan faktor jam kerja, ternyata berpengaruh positif dan signifikan terhadap faktor pendapatan. Hal itu dilandasi pertimbangan masih adanya peluang yang dapat diraih hingga larut malam, maka memaksakan pekerja bekerja dengan jam kerja yang relatif tinggi dalam sehari. Upaya untuk meraih kemampuan kerja dalam konteks meraih pendapatan pada sektor bisnis informal dewasa ini, ternyata sangat ditentukan oleh faktor pengalaman kerja, frekuensi kerja dan jam kerja sebesar 87%."

"ABSTRAKSektor Informal merupakan fenomena yan0 muncul di ba -nyak kota di negara Dunia ke 3 Sektor mi beikembang, akibatbanyaknya migran yang tidak tertampung pada pekerjaandi Sektor formal Sektor foimal yiitu pekerjaan bergaji danberpensiun dari sektor negara dan swasta* -Skripsi ini mencoba melihat fenomena Pedagang naki Limadan Koperasi, sebagai salah satu pekeijaan di sektor Informaldi sekitar Pasar Jatinegara, dan kebijaksanaan pemerintahanterhadap dua fenomena tersebut Kesemuanya itu dilihatdalam kerangka interaksi sosial Peter L Berger untuk melihatmstitusionalisasi koperasi Pedagang kaki lima Interaksi yang terjadi pada fenomena perdagangan kaki lima, bisa juga dilihat sebagai fenomena pertukaran sosial dan ekonomiDalam kerangka Blau, usahaperdagangan k iki lima dan usaha pembentukan koperasi, bisamenurut kerangka Peter M Blaudilihat sebagai usaha mstitusionalisasi untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh institusi yang ]ama (daripara migran) Hal mi berkaitan dengan Revolusi Hijau yangterjadi, terutama di pedesaan P Jawa (Tirtosudarmo, 1985)»sehingga terkait pada masalah pertanahan (Ever, 1982) danpenjelasan tentang lokasi lingkaran atas dan lingkaran bawahyang berpengaruh terhadap tingkat produksi dan konsumsi(Santos 1975)Penelitian ini mengambil sample survey 5% (90 Orang)dari populasi (+. 1800 orang) untuk menjelaskan realitas obyektifPedagang Kaki Lima, 10% dan sample untuk menjelaskanrealitas subyektif Realitas subyektif pejabat pemerintah,pengurus koperasi, juga dilihatPenjelasan tentang "Lokasi11, ternyata cukup menggambarkan fenomena di sekitar perdagangan kaki lima"