Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Isu hangat yang terus diperdebatkan saat ini adalah ketimpangan ekonomi yang semakin tinggi karena tidak meratanya kesempatan berusaha dan makin melebarnya kesenjangan pendapatan. Sebagai upaya untuk mengatasi ketimpangan yang dihadapi oleh sebagian lapisan masyarakat dan sebagai antisipasi munculnya masalah yang sama di masa mendatang, kemitraan usaha merupakan solusi untuk mengurangi masalah ketimpangan tersebut.Dalam hal ini peran pemerlntah menjadi begitu penting terutama dalam menciptakan lingkungan, iklim, kondisi dan nuansa yang kondusif untuk terciptanya kemitraan yang harmonis dengan penyusunan regulasi dan deregulasi, menyediakan fasilitas sarana dan prasarana permodalan, manajemen, teknologi, dan rekayasa rancang bangun kemitraan sehingga dimanfaatkan dan digunakan dalam membangun dan mewujudkan kemitraan. Berbagai upaya yang dilakukan berbagai pihak untuk mewujudkan kemitraan antara lain dengan lahirnya Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan PP No. 44 Tahun 1997 yang khusus mengatur tentang Kemitraan.Kegagalan yang terjadi pada kemitraan usaha sering disebabkan oleh fondasi kemitraan yang kurang kuat dan hanya didasari oleh belas kasihan semata atau atas dmr paksaan pihak lain, bukan atas kebutuhan untuk maju dan berkembang bersama dari pihak-pihak yang bermitra. Hasil survey Yayasan Dharma Bakti Astra (Bisnis Indonesia, 2003) menyebutkan bahwa program kemitraan antara pengusaha besar dengan usaha kecil menengah selama ini dinilai belum berjalan secara memadai.Peraturan pemerintah tentang kemitraan dikeluarkan tahun 1997 dan belum pernah dilakukan evaluasi bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Dengan bertitik tolak dari hal-hal tersebut di atas, penulis mencoba menggali apakah PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan Usaha diimplementasikan dengan baik oleh Yayasan Dharma Bakti Astra.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan populasi usaha kecil dan menengah yang bemmitra dengan Astra Group. Dalam penelitian ini digunakan Analisis Rentang Kriteria untuk melihat kondisi dari variabel atau indikator-indikator dari variabel bebas maupun tak bebas sehingga dapat menjawab pertanyaan permasalahan penelitian.Dari kuesioner yang telah disebarkan, diketahui bahwa implementasi kebijakan kemitraan dengan studi kasus kemitraan pada Yayasan Dharma Bakti Astra sudah berjalan ?Cukup Baik?. Kemitraan yang terjadi pada Astra adalah kemitraan dengan prinsip saling membutuhkan dan menguntungkan. Variabel sumberdaya dan komunikasi cukup baikdalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan kemitraan., sementara itu variabel kepatuhan sudah baik dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan kemitraan antara UKM dengan YDBA. Hal yang kelihatannya klasik bagi kita adalah masalah koordinasi antar instansi terkait. Selama ini, kemitraan berjalan tanpa adanya lembaga koordinasi yang rnenangani masalah kemitraan.Kebijakan pemerintah tentang kemitraan usaha perlu mendapat dukungan dari pemerintah. Pemerintah melalui departemen-departemen terkait dengan masalah kemitraan usaha, seharusnya menetapkan kemitraan usaha sebagai suatu program nasional bukan hanya sekedar proyek pemerintah. Menteri Negara Koperasi dan UKM seharusnya merealisasikan terbentuknya Lembaga Kemitraan Nasional sebagai lembaga yang melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan kemitraan usaha.

---

Current news that is discussed continuously today is the economic imbalance which is getting wider because there is no opportunity to make effort in doing business as well as the income imbalance which becomes wider.In this matter, the role of government becomes very important especially in creating the conducive enviromnent, atmosphere, condition and nuance to form a harmonious partnership by making the regulation and deregulation, providing means and infrastructures, capital, management, technology, and partnership invention so that they can be made use and utilized to establish and realize the partnership. Many efforts have done by various parties to create partnership, among others through the Law No. 9 Year 1995 concerning the Small-scale Business and Regulation No. 44 Year 1997 which particularly regulates the Partnership.Failure in establishing the business partnership is frequently caused by the weak foundation of partnership and the partnership is merely based on the pity or under the other party?s pressure, not because of the need to make progress and develop together with parties in the partnership. Result of the survey toward Dharma Bakti Astra (Bisnis Indonesia, 2003) shows that partnership program between the big-scale and the small-scale businessman so far is considered insufficient.The government regulation concerning the partnership is issued in 1997 and the evaluation of its implementation in the field hasn?t been carried out yet. Basing on the matters mentioned above, the writer tries to discover whether the Regulation No. 44 Year 1997 concerning the Business Partnership is well implemented by Dharma Bakti Astra Foundation.Method that is utilized in this research is a survey with the population of small-scale and middle-scale business having partnership with Astra Group. This research uses Criteria Range Analysis to see the condition of variables or indicators of the independent or dependent variables to be able to answer the questions of the research.From the questionnaire distributed it is known that implementation of the partnership policy with the case study of the partnership at Dharma Bakti Astra Foundation has well enough done. Partnership carried out in Astra is the partnership with symbiosis mutualism principle. The variable of resource and communication are well enough support the success of partnership policy implementation between Small-scale and Middle-scale Business and Dharma Bakti Astra Foundation.Something that we consider classical is the coordination between the relevant institutions. So far, the partnership runs without any coordination of the institution which handles the partnership matter.Govemrnent policy concerning the business partnership needs to be supported by the government. The government through its departments related to the business partnership matter has to detemtine the business partnership as a national program not merely a government project. The State Minister of Cooperative and Middle-small scale Business has to realize the establishment of a National Partnership Institution as an institution that coordinates with the implementation of the business pannership."

"Sebagai salah satu BUMN yang ada di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, dengan kegiatan perusahaan berupa penambangan batubara, wujud tanggung jawab sosial PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dilaksanakan melalui beberapa kegiatan/aktivitas/program, Salah satu diantaranya yaitu pemberdayaan dan pengembangan industri kecil melalui Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi.Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial yang telah dilakukan PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) bagi masyarakat Kecamatan Lawang Kidul, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Lawang Kidul dari pelaksanaan program tersebut pembinaan Usaha kecil dan Koperasi. Data mengenai pelaksanaan program pembinaan usaha kecil dan koperasi peneliti peroleh melalui wawancara langsung kepada informan. Yang terdiri dari pihak PTBA dan masyarakat penerima program (mitra binaan), Observasi (pengamatan) serta studi dokumentasi dilakukan terhadap arsip-arsip yang memuat kebijakan pelaksanaan tanggung jawab sosial khususnya pelaksanaan program Pembinaan Usaha KeciI dan Koperasi oleh PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero).Secara umum, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi sebagai salah satu wujud pelaksanaan tanggung jawab sosial PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) terhadap masyarakat masih kurang sepadan jika dibandingkan dengan dampak negatif terhadap alam yang bersifat permanen sebagai akibat aktivitas penambangan batubara."

"Tesis ini membahas mengenai strategi penguatan rantai nilai yang dilakukan oleh Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) di Sentra Industri Logam Ngingas. Dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, wawancara maupun observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa strategi penguatan rantai nilai oleh YDBA dilakukan dengan cara optimalisasi pada aktivitas pengadaan melalui pemberdayaan UKM sebagai pemasoknya. Hal ini telah mampu meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan dan menciptakan hubungan saling menguntungkan bagi Astra maupun UKM. Pelaksanaan strategi ini juga menunjukkan adanya upaya pengintegrasian antara kegiatan bisnis dan sosial dimana kegiatan pemberdayaan yang dilakukan YDBA tak hanya dapat memenuhi tujuan sosial tetapi juga mempengaruhi strategi bisnis perusahaan. Namun perlu adanya peran yang lebih optimal dari LPB untuk menjaga konsistensi UKM serta menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah terutama dalam menghadapi hambatan keterbatasan bahan baku yang dialami oleh UKM.

---

This thesis discusses the strategy of strengthening value chains conducted by Dharma Bhakti Astra Foundation (YDBA) in the Ngingas Metal Industry Center. With a qualitative approach, data collection is done through literature studies, interviews and observations. The results of this study indicate that the strategy of strengthening the value chain is done by optimizing procurement activities through empowering SMEs as suppliers. This activities has been able to increase the company's competitive advantage and create mutual benefit for Astra and SMEs. The implementation of this strategy also shows that there are an integration between business and social activities where YDBA's empowerment activities not only fulfill social mission but also affect the company's business strategy. But there needs to be a more optimal role from LPB to maintain the consistency of SMEs as well as establish cooperation with local governments, especially in facing obstacles to the limitations of raw materials experienced by SMEs."

"Tesis ini membahas mengenai program pemberdayaan masyarakat yang menjadi tanggung jawab sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan berbentuk BUMN. Dalam tesis ini, penulis menekankan bagaimana sebuah perusahaan dapat mempunyai kewajiban yang bersifat sama namun diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berbeda. Penulis menggunakan metode normatif empiris dengan tipologi deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa perusahaan harus mampu mengambil benang merah dan memahami filosofi dasar dari program pemberdayaan masyarakat pada peraturan perundang-undangan yang berbeda agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan efektif dan tepat guna.

---

This thesis discusses the obligation of a state-owned mining company to have a community development program. The author emphasizes how the company is supposed to manage the program while it is ruled by several different legislations. The author uses the method of empirical normative research approach. Based on this research, the author concluded that even though the program is ruled by several different legislations, a company must be able to get the gist behind the legislation in order to have an effective and rule-complying program."

"UUPM telah mewajibkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bagi semua perusahaan penanaman modal. UUPM dan dan peraturan turunannya juga telah mewajibkan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi perusahaan penanaman modal di bidang usaha tertentu. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan konsep yang tengah berkembang di dunia usaha. Meskipun keberadaannya dalam ranah hukum masih diberdebatkan, diwajibkannya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam hukum investasi dapat membantu perkembangan UMKM secara berkesinambungan. Namun demikian, banyak hal yang masih perlu diatur secara rinci dan khusus yang melibatkan beberapa instansi pemerintah yang berbeda sehingga pengaturan tersebut dapat menjadi lebih efektif terhadap kegiatan UMKM.

---

The Indonesian Direct Investment Law (UUPM) has obligated Corporate Social Responsibility to be conducted by all direct investment companies. UUPM and its subsidiary laws and regulations have also obligated direct investment companies in specific lines of business to have partnership with Micro, Small, and Medium Enterprises. Corporate Social Responsibility is still a developing concept within a business framework. Although its presence in the law realm is still debatable, its mandatory nature within the Indonesian Direct Investment Law can support the development of Micro, Small and Medium Enterprises continuously. However, there are still a lot of aspects of Corporate Social Responsibility need to be regulated further in which should involve the synergy of different government agencies so that the laws and regulations on Corporate Social Responsibility can be effective to the Micro, Small and Medium Enterprises activities."

"Penelitian ini menganalisis strategi terhadap Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia. Besarnya jumlah UMKM di Indonesia disertai dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi menciptakan tuntutan bagi perusahan-perusahan besar di Indonesia untuk ikut serta memberdayakan pelaku UMKM. Berkaitan dengan kedua hal tersebut, BUMN dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-6/MBU/09/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan TJSL, termasuk di dalamnya mendukung pemberdayaan UMKM. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur, di mana peneliti memperoleh data dari jurnal, buku, artikel, Laporan Tahunan perusahaan BUMN, dan sumber kredibel lainnya. Data utama yag digunakan dalam analisis strategi ini bersumber dari Laporan Tahunan 38 perusahaan BUMN tahun 2021-2022. Data kemudian dikaitkan dengan teori strategi penerapan TJSL. Hal ini untuk mendapatkan gambaran terkait penelitian terdahulu yang lebih luas. Hasil kajian literatur dan analisis memperlihatkan implementasi program TJSL BUMN yang dilakukan oleh Perusahaan naungan BUMN dengan target pelaku UMKM mayoritas menggunakan percampuran dari citizenship strategy yang memiliki fokus utama untuk memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan termasuk perusahaan itu sendiri, dan reciprocal strategy yang memiliki fokus memenuhi tujuan ekonomi sekaligus ekspektasi sosial, moral, dan lingkungan dari masyarakat. Dapat dilihat bahwa strategi TJSL yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan BUMN dalam upaya mendukung perkembangan UMKM difokuskan kepada kebutuhan pemangku kepentingan secara luas serta memenuhi ekspektasi sebagai perusahaan di bawah naungan BUMN. Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memberikan gambaran terkait dengan jenis implementasi TJSL Perusahaan BUMN. Bagi Ilmu Kesejahteraan Sosial, penelitian ini memberikan pemahaman terkait dengan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, terutama di lingkup makro dan kebijakan sosial.

---

This research analyzes the strategy of the Environmental Social Responsibility (CSR) Program by State-Owned Enterprises (SOEs) towards empowering Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. The large number of MSMEs in Indonesia accompanied by high employment creates demands for large companies in Indonesia to participate in empowering MSME actors. In connection with these two matters, SOEs in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-6/MBU/09/2022 of 2022 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-05/MBU/04/2021 concerning Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises have an obligation to implement TJSL, including supporting the empowerment of MSMEs. This research uses the literature review method, in which researchers obtain data from journals, books, articles, Annual Reports of state-owned companies, and other credible sources. The main data used in analyzing this strategy comes from the Annual Reports of 38 state-owned companies in 2021-2022. The data is then linked to the theory of the strategy for implementing CSR. This is to get a broader picture of previous research. The results of the literature review and analysis show that the implementation of SOE TJSL programs carried out by SOE companies targeting MSMEs mostly uses a mixture of citizenship strategies that have a primary focus on meeting the needs of all stakeholders including the company itself, and reciprocal strategies that have a focus on meeting economic goals as well as social, moral and environmental expectations from the community. It can be seen that the CSR strategies undertaken by state-owned companies in an effort to support the development of MSMEs are focused on the needs of stakeholders at large as well as fulfilling expectations as a company under the auspices of SOEs. This research can be a reference in providing an overview related to the type of implementation of TJSL for state-owned companies. For Social Welfare Science, this research provides an understanding related to Environmental Social Responsibility, especially in the macro scope and social policy."

"Skripsi ini bertujuan untuk menggambarkan proses pelaksanaan program kemitraan PT.Adhi Karya (Persero).Tbk secara klaster yang bernama Kampung Adhi yang berlokasi di Ciomas,Bogor khususnya di Desa Kota Batu serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program.Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan program belum dijalankan secara maksimal seperti kegiatan monitoring yang belum dijalankan secara berkala dan mitra binaan tidak mengikuti pembinaan. Selain itu dalam pelaksanaannya juga menghadapi berbagai kendala yang menghambat perkembangan program dan kegiatan usaha.

---

This thesis aims to describe the process of implementation of the partnership program PT.Adhi Karya (Persero).Tbk in a cluster named village of Adhi located in Ciomas, Bogor especially in Desa Kota Batu and obstacles faced in the implementation of the program.The results show the program has not run optimally such as monitoring activities that has not been executed periodically and mitra binaan not follow the guidance. In Addition, implementation are also also face many obstacles that hindering development programs and business activities."