Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pokok permasalahan tesis ini adalah ?apakah terdapat hubungan yang positif dan signitikan antara karaktenstik rnasalh, daya dukung kebijakan dan faktor-faktor di luar kebijakan dengan prdses implementasi kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial periyandang carat di Jakarta Selatan?Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan tersebut adaiah metode survei. Permasalahan ini selanjutnya dianalisis dengan menggunakan tedri yang dikemukakan oleh Paul A. Sabatier dan Daniel Mazmanian yang menyatakan bahwa proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh karakteristik masalah, daya dukung kebijakan dan falctor-faktor di luar kebijakan.Setelah dilakukan penelitian terhadap persepsi para penyandang cacat di Jakarta Selatan, dapat disimpuikan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signilikan antara karakteristik masalah, daya dukung kebijakan dan faktor-faktor di luar kebijakan dengan proses implementasi kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat di Jakarta Selatan.

---

The main issue of the thesis is ?are there any positive and significant correlations between the problem characterize, the supportive policy and the non-policy factors with the implementation process of disable social welfare improvement efforts policy in South Jakarta".The research method used is the survey method. The issue is then analyzed with the policy implementation theory by Paul A. Sabatier gand Daniel Mazmanian: "the policy implementation process is influenced by the problem characterize, the supportive policy and the non-policy factors".After the research on the perception of disable in South Jakarta, we may conclude that there are positive and significant correlations between the problem characterize, the supportive policy and the non-policy factors with the implementation process of disable social welfare improvement efforts policy in South Jakarta."

"MAULIDYA HANUM. Pendidikan dan Pekerjaan Bagi Penyandang Cacat Mental dan Masalahnya. ( Di bawah bimbingan Ibu Jenny Simulja, M. A.). Program Studi Jepang, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2004. Penelitian mengenai pendidikan dan pekerjaan bagi penyandang cacat mental di Jepang, beserta analisis mengenai kerja dan dan masalah yang dihadapi penyandang cacat mental dalam dunia kerja. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui kondisi pendidikan penyandang cacat mental di Jepang dan pekerjaan bagi mereka dart masalah yang dihadapi dalam dunia kerja. Pengumpulan data diperoleh melalui buku-buku serta sumber data yang berkaitan dengan penyandang cacat mental, Berta peainjauan langsung pada salah satu sekolah dan pusat rehabilitasi bagi penyandang carat mental di daerah Kitakyushu, Jepang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pendidikan bagi penyandang cacat mental mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Kurikulum pendidikan dibuat sesuai dengan kondisi dan kemampuan mereka. Pendidikan ditujukan agar siswa mampu mandiri dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Pendidikan di tingkat sekolah dasar bertujuan agar siswa mampu mengurus dirinya sendiri terutama mengenai kebutuhannya sehari-hari. Pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas bertujuan melatih dan membimbing siswadengan pengetahuan akan kerja, keterampilan dan sikap sebagai bekal siswa mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Ketika memasuki dunia keija, penyandang cacat mental banyak menemukan masalah, terutama sulitnya dalam memperoleh pekerjaan. Selain itu, bagi mereka yang bekerja pun, banyak masalah yang hares mereka hadapi dalam lingkungan kerja. Tindakan kekerasan dan perlakuan diskriminasi dari rekan keija maupun atasan merupaka masalah dalam keija yang kerap mereka hadapi."

"ABSTRAKPengajuan penggantian UU No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat dilakukan oleh Kelompok Kerja Koalisi Nasional Organisasi Penyandang Disabilitas (Pokja) atas dasar tidak relevannya lagi dengan amanah Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD). Konsep kelompok kepentingan dan metode kualitatif digunakan sebagai pisau analisis untuk mendeskripsikan upayaupaya Pokja. Hasil penelitian ini menunjukan upaya-upaya tersebut antara lain, melakukan pertemuan dengan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) di Indonesia, para ahli, dan organisasi lain; mencari keterkaitan pelaksana dan pembuat kebijakan dalam penggantian UU tersebut; menginformasikan tujuan mereka melalui media; mengajukan draft RUU serta melobi eksekutif dan legislatif.

---

ABSTRACT

Filing replacement Law four of 1997 on People with Disabilities conducted by the Working Group of the National Coalition for Disability Organizations (Pokja). This filling is based on the irrelevance to the mandate of the Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD). The concept of interest groups and qualitative methods of analysis were used as a tools to describe the efforts of Pokja. These research find that the efforts of Pokja, such as; meeting with the Disabled People's Organization (DPO) in Indonesia, experts, and other organizations; looking for linkages implementer and policy makers in the replacement of the law; informing Pokja goals through the media; proposing draft legislation and lobbying the executive and legislative."

"PPCI sebagai organisasi payung yang fungsi utamanya adalah sebagai koordinator bagi organisasi-organisasi kecacatan di bawahnya memiliki peran yang sangat strategis untuk mensinergikan hubungan antara PPCI, organisasi anggota, instansi pemerintah dan masyarakat umum untuk mewujudkan P5 HAM bagi penyandang cacat.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui penelusuran catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang dimiliki PPCI, observasi dan wawancara mendalam terhadap beberapa informan yang berada pada lingkungan ekstemal PPCI dan lingkungan internal PPCI.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk mewujudkan P5 HAM bagi penyandang carat pada seluruh instansi yang benwenang dan masyarakat yang peduli terhadap penyandang cacat belum efektif, padahal peranan pemerintah untuk mewujudkan P5 HAM bagi penyandang carat memiliki posisi yang cukup sentral sebagai koordinator terhadap masalah-masalah penyandang carat, terutama dalam masalah dana, sosialisasi kebijakan atau Undang-undang yang berhubungan dengan penyandang cacat dan sosialisasi kegiatan-kegiatan organisasi penyandang cacat yang tujuannya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat luas terhadap masalah-masalah penyandang carat.Berdasarkan temuan di atas maka disarankan agar PPCI memaksimalkan kinerja atau performa organisasinya yang berfungsi sebagai koordinator, dan memaksimalkan sinerginya dengan masyarakat dan instansi pemerintah. Dengan efektifnya hasil-hasil kegiatan PPCI pada masyarakat luas akan meningkatkan peran sosial penyandang cacat, yang secara otomatis akan meningkatkan ketahanan sosial penyandang cacat itu sendiri.

---

PPCI as an umbrella organization has it main function as coordinator to its members. PPCI has a strategic function because in an ideal world, it can effectively coalesce the correlation between PPCI, its members, government institution and society to accomplish the appreciation, improvement, align, fulfillment and protection on human rights for people with disability. The purpose of this research is to study some of management function that PPCI carry out (planning, coordinating and evaluation). Data were collected qualitatively with documents review in PPCI, tangible observation with an in-depth interview with one of PPCI and member organization's staff, and also with three workers to see their perception about people with disability.

It is shown in this study that the great effort to accomplish the appreciation, improvement, straighten up, fulfillment and protection on human rights for people with disability on government institution is not effective up till now, fortunately the government's responsibility to accomplish those rights for people with disability has a central position as the coordinator to the people with disability's problems, mainly in funds, in the dissemination of the regulation about people with disability and the spreading of the PPC: and its members' activity to improve society awareness to the problem of people with disability. It is recommended for PPCI to make best use of its organization's performance as coordinator and to maximize its relationship with government institution and society. With the constructive of PPCI's activity result in the society, it will improve the social role of the people with disability, which consequentially will improve the social defense of the people with disability itself."