Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijaksanaan luar negeri Amerika dalam menghadapi krisis Teluk merupakan produk dari suatu proses pengambilan keputusan yang pada dasarnya didahului oleh konflik kelembagaan antara Presiden dan Kongres. Krisis tersebut bermula dari invasi irak atas Kuwait yang berakhir melalui proses penyelesaian dengan cara kekerasan yaitu perang. Permasalahan utama di dalam penelitian tesis adalah berkenaan dengan penggalangan Amerika pada periode pemerintah Presiden Bush yang menghasilkan kebijaksanaan melakukan perang (war policy), ditinjau dari perspektif Amerika yang dilihat pada dua dimensi, yaitu domestik dan eksternal. Dimensi domestik Amerika ditekankan pada hubungan kepentingan politik dan kepentingan militer yang mempengaruhi proses dan hasil (output) pengambilan kebijaksanaan luar negeri serta adanya kendala kelembagaan yang dihadapi Presiden Bush terhadap Kongres. Akibatnya sebagian kebijaksanaan yang dihasilkan mendahului persetujuan Kongres, seperti pengiriman pasukan ke luar negeri dan penambahan jumlah pasukan Amerika. Termasuk kebijaksanaan yang berkenaan dengan pernyataan perang (war policy) diwarnai dengan adanya konflik kelembagaan meskipun pada akhirnya konsensus dapat dicapai. Untuk memecahkan pokok permasalahan di dalam tesis ini digunakan teori Elit Politik dari C. Wright Mills yang pada intinya menyatakan bahwa setiap kebijaksanaan nasional yang dihasilkan dibuat oleh sekelompok kecil individu yang terdiri dari tiga kategori, yaitu birokrasi, pejabat militer dan elit ekonomi. Di dalam tesis ini peran elit ekonomi tidak memiliki pengaruh langsung atau menonjol atas kebijaksanaan yang dihasilkan, namun pada kategori birokrasi dan pejabat militer menunjukkan bukti yang kuat atas pengaruh langsung tersebut. Kategori birokrasi itu ditunjukkan dengan adanya konstelasi hubungan dan peran antara Presiden Bush dengan Kongres. Sedangkan kategori pejabat-pejabat militer terpusat pada tingkat inner circle yang ada disekitar Presiden terutama yang berkaitan dengan mekanisme pengambiian keputusan. Pada tingkat inilah faktor-faktor pengalaman dan psikologis Presiden Bush sangat berpengaruh terhadap upaya penggalangan Amerika dalam Perang Teluk tersebut. Pengalaman politik yang luas menyebabkan ia memiliki hubungan erat dengan para pemimpin dunia, sehingga mempermudah membujuk mereka membentuk Pasukan Multinasional (multinational Forces) di luar kerangka pasukan PBB, melalui pembicaraan jarak jauh secara langsung (hot-line). Faktor psikis seperti adanya hambatan kelembagaan dengan Kongres yang dikuasai mayoritas Demokrat dan minoritas Republikan yang beraliran konservatif, menghasilkan kebijaksanaan tanpa persetujuan Kongres. Selain itu ketidakmampuan mengatasi masalahmasalah penting di dalam negeri terutama perekonomian Amerika, menyebabkan Presiden Bush memanfaatkan Perang Teluk sebagai alat politik untuk meraih dukungan publik dalam rangka kampanye pemilihan presiden periode kedua. Pada dimensi eksternal yang dianggap "menguntungkan" terhadap segala risiko yang mungkin timbul dari kebijaksanaan pengiriman pasukan ke wilayah Teluk dan pernyataan perang Amerika, antara lain adalah memudarnya Uni Soviet sebagai musuh utama Amerika; ketergantungan Republik Rakyat Cina dalam mengatasi perekonomian dalam negeri dan adanya masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) menyusul peristiwa Tiannamen; serta ketersediaan beberapa negara untuk membiayai perang. Beban biaya perang yang tidak ditanggung sepenuhnya oleh Amerika merupakan salah satu alasan (economic reason) lahirnya kebijaksanaan perang."

"Kajian ini membahas mengenai program hibah Millennium ChallengeAccount (MCA) di Indonesia yang nterupakan salah satu proyek bantuan luarnegeri Amerika Serikat (AS). Para ahli berpendapat bahwa pemberianbantuan luar negeri selalu terkait denga motif negara donor. Studi inimengintevigasi motif AS dalam penberian hibah MCA ke Indonesia.Ditemukan bahwa MCA diruuskan untuk motif politik dan ekonomi. Motifpolitik terkait dengan upaya AS untuk menunjukkan komitmen dalam isupelestarian linqkungan globaL. Motif ekonomi terkait dengan upaya upaya AS untuk melindungi perusahaan minyak dan gas AS di lndonesia terhadaptuntutan untuk masaLah lingkungan dan sosial, perluasan pasar AS untuk produk kesehatan dan farmasi, dan pembentukan iklim yang kondusif bagi perusahaan AS"

"ABSTRAKTesis ini membahas dominasi pihak koxporasi dalam kebiakan pcmerintahan Amerika Serikat di Timur Tengah dengan Studi kasus bisnis tentara bayaran pascaperang Irak tahun 2003. Fokus masalah dalam penelitian ini teranglcum dalam tiga pertanyaan inti. Pertama, mengapa pihak korporasi AS dapat menjalankan bisnis tentara bayaran mcrcka pascapcrang Irak tahun 2003? Kedua, bagaimana praktik bisnis tentara bayaran yang dilaksanakan Oleh AS pascaperang Irak tahun 2003? Dan, ketiga, bagaimana prospck serta tantangan bisnis tentaxa bayaran AS di Irak pada masa yang akan datang?Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori ekonomi neoliberal serta teori pemerintahan korporatisme. Keduanya adalah teori ekonomi politik. Dengan rnenggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini menghwilkan beberapa kesimpulan, yaitu scbagai berikut. Pcrtama, terdapat hubungan yang kuat antara pihak koprorasi dengan para politisi dari Partai Republik di AS yang menyebabkan pihak korporasi dapat melaksanakan bisnis tentara bayaran di lrak pascaperang. Kedua, bisnis tentara bayaran tersebut, dilakukan melalui pintu proyek rekonstruksi I1-ak pascaperang. Ketiga., prospek bisnis tentara bayaran di Irak pada masa yang akan datang sangat bergantung kepada karakter rezim yang berkuasa. Presiden Barrack Obama memang berjanji untuk menarik pasukan militer dari Irak, tetapi di sisi lain, dia oenderung mempenahankan tentara bayaran AS di Irak untuk mengamankan infiasturicnnr minyak yang sudah mereka kuasai.

---

ABSTRACTThis thesis speaks about the corporate domination of the United States govemment policy in the Middle East, in the case study the mercenaries business during postwar Iraq in 2003. This research is focused in three main questions. First, why did the United States corporate mercenaries be able to conduct their business during postwar Iraq on year 2003? Second, how did the United States run their Mercenaries Business during postwar Iraq on year2003? And the Third, what is the prospect for the US mercenaries business in Iraq and their challenges ahead?To analyze the subject, this research is using the neo-liberal economic theory and the theory of state corporatism; both are the theory of political economy. By using the qualitative method through study case analysis, this research has tinally come into three conclusions. First, there is a strong connection between the corporation and the US Republican politicians that make the corporations were able to conduct their mercenaries business during postwar Iraq. Second, the business was held by the mean of the postwar reconstruction project in Iraq. Third, the prospect of the mercenaries business will be strongly depending on the characteristic ofthe ruling govemment. Though President Barrack Obama had promised to Withdraw the US Army fiom Iraq, he tends to maintain the US mercenaries so that _they will be able to keep the Iraq Oil secured at their hands."