Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang peninjauan kembali yang diajukan olehJaksa/Penuntut Umum kepada Mahkamah Agung terhadap putusan bebas atauputusan lepas dari segala tuntutan hukum, meskipun ketentuan pasal 263 ayat (1)KUHAP menyatakan bahwa hanya terpidana atau ahli warisnya yang dapatmengajukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali dilakukan olehJaksa/Penuntut Umum sebagai terobosan hukum dalam upaya memperolehkeadilan dan kebenaran karena ada keadaan baru (novum), ataupun adanyakekeliruan atau kekhilafan hakim dan atau adanya putusan yang salingbertentangan satu dengan yang lainnya. Jaksa Agung/Penuntut Umum tidakmenggunakan kasasi demi kepentingan hukum yang merupakan haknya dan lebihmemilih mengajukan peninjauan kembali. Ini menimbulkan beberapa implikasihukum karena bertentangan dengan prinsip-prinsip yang melekat pada peninjauankembali sebagaimana diatur dalam KUHAP, yaitu : pidana yang dijatuhkan dalamputusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkandalam putusan semula (vide Pasal 266 ayat (3) KUHAP); dan permintaanpeninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja (videPasal 268 ayat (3) KUHAP). Penelitian menggunakan penelitian hukum normatifyang pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancaradengan beberapa narasumber, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasilpenelitian ini menyimpulkan bahwa Jaksa/Penuntut Umum mengajukanpeninjauan kembali dengan dasar hukum ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP,ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 dan ketentuanPasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Jaksa Agung cqJaksa/Penuntut Umum tidak menggunakan hak kasasi demi kepentingan hukumdan lebih memilih menggunakan peninjauan kembali terhadap putusan bebas ataulepas dari tuntutan hukum dikarenakan ketentuan Pasal 259 ayat (2) KUHAP danketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009. Meskipunmenimbulkan Implikasi hukum, peninjauan kembali oleh Jaksa/Penuntut Umumditerima oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi yang dapatmenciptakan ketentuan baru melalui penafsiran terhadap peraturan yang ada danbenar-benar memenuhi rasa keadilan untuk kepastian hukum.

---

AbstractThis thesis discusses the reconsideration filed by the Prosecutor / PublicProsecutor to the Supreme Court against a Judgement of Acquittal or the dismissalof charges, despite the provisions of Article 263 paragraph (1) Criminal ProcedureCode states that only the convicted person or his heirs can submit areconsideration. A request for reconsideration by the Prosecutor/Public Prosecutorof law as a breakthrough in efforts to obtain justice and truth because of havingthe new circumstances (novum), or a mistake or an oversight or a decision of thejudge and opposing one another. Attorney General/Prosecutor did not usecassation in the interest of law and prefer to submit a reconsideration, this raisessome legal implications as opposed to the principles inherent in reconsiderationprovided for in the Criminal Procedure Code, namely: that crime dropped inreconsideration decision shall not exceed the penalty that has been imposed in theoriginal decision (refer to Article 266 paragraph (3) Criminal Code); and requestreconsideration of a decision can only be done once only (vide Article 268paragraph (3) Criminal Code). Research using normative data collection throughlibrary research and interviews with several sources, which are then analyzedqualitatively. The results of this study concluded that the Prosecutor / PublicProsecutor submit a reconsideration on the legal basis of Article 263 paragraph (3)Criminal Procedure Code, the provisions of Article 68 paragraph (1) of LawNumber 3 of 2009 and the provisions of Article 24 paragraph (1) of Law Number48 in 2009. Attorney General/Prosecutor did not use cassation in the interest oflaw and prefer to submit a reconsideration against a Judgement of Acquittal or thedismissal of charges because the provisions of Article 259 paragraph (2) CriminalProcedure Code and the provisions of Article 45 paragraph (3) Undang Nomor 3tahun 2009. Although it raises the legal implications, the reconsideration by theProsecutor/Public Prosecutor accepted by the Supreme Court as the supreme courtto create new provisions through the interpretation of existing regulations andcompletely satisfy the justice for legal certainty."

"Pasal 83 KUHAP yang mengatur mengenai upaya hukum terhadap putusan praperadilan, pada ayat (1) nya menyatakan bahwa terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding sedangkan ayat (2) nya menyatakan bahwa terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. Pada kenyataannya, masih ada putusan praperadilan yang bukan menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan upaya hukum. Hal inilah yang terjadi dalam kasus Lam Yenny Lamengan VS Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya. Melihat kasus ini, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana pengaturan mengenai upaya hukum terhadap putusan praperadilan di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang ada serta (2) permasalahan apa yang timbul dalam praktek penerapan praperadilan terkait upaya hukum dikaitkan kasus penerimaan permintaan banding dalam kasus Lam Yenny Lamengan VS Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini berupa penjabaran mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan praperadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan analisis mengenai permasalahan yang timbul dalam praktek penerapannya dikaitkan dengan kasus Lam Yenny Lamengan VS Kepala Kepolisian Wilayah Besar Kota Surabaya.Article 83 Code of Criminal Procedure, regulates about the legal remedies against the decision of praperadilan, in paragraph (1) states that the decision of praperadilan cannot be appealed, while in paragraph (2) states that the decision of praperadilan which establish the invalidity of the termination of investigation or prosecution may be requested for the final decision in the High Court of Justice in the jurisdiction concerned. In fact, there is still a decision of praperadilan which not establish the invalidity of the termination of investigation or prosecution proposed for legal remedies such as in the case of Lam Yenny Lamengan vs Head of Surabaya?s Police District. The questions in this research are (1) how the arrangement of legal remedies against the decision of praperadilan according to the regulation that exist in Indonesia and (2) what is the problem that arise from the practical application of praperadilan related to legal remedies in the case of Lam Yenny Lamengan vs Head of Surabaya?s Police District. This research is a normative legal research using literatures and interview. The result in this research is a description of legal remedies that can carried out on the decision of praperadilan based on the regulation that exist in Indonesia and also the analysis of the problem that arise from the practical application of praperadilan related to legal remedies in the case of Lam Yenny Lamengan vs Head of Surabaya?s Police District."

"ABSTRAKPeninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dipakai unttuk memperoleh perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi. Alasan peninjauan kembali telah diatur secara limitatif dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Salah satu alasan peninjauan kembali adalah apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan haakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Mengenai alasan ini undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenaii batasan-batasan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga aalasan pengajuan peninjauan kembali ini sering disebut sebagai alasan karet yang multitafsir.

---

ABSTRACTJudicial review is a law attempt which is used to get alteration oof judge decision which is generally couldn't be changed. The reason of judicial review has already regulated limitedly inn the article 263 on the second paragraph of KKUHAP. One of the judicial reviews was is in judge decision clearly showed the judge's mistakes or the clear blunder. For this reason, the regulation didn't give clarification about the limitation of what are the judge mistake or the clear blunder. So, the reason of judicial review often called as rubber which is multi interpretation. "

"Upaya hukum Peninjauan Kembali merupakan salah satu dari jenis upaya hukum luar biasa. Permohonan Peninjauan Kembali dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Pihak yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah terpidana dan ahli warisnya. Namun belakangan ini yang terjadi adalah Penuntut Umum yang merupakan pihak-pihak di luar yang disebutkan dalam KUHAP diberikan hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Dalam tulisan ini perkara yang akan diangkat adalah Peninjauan Kembali oleh Penuntut Umum dalam kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir. Yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah pihak-pihak manakah yang mempunyai hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali, bagaimanakah putusan Mahkamah Agung selama ini menanggapi permintaan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Penuntut Umu, dan apa yang menjadi legitimasi yuridis dari Mahkamah Agung dalam menerima permohonan Peninjauan Kembali oleh Penuntut Umum. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan penelitian yang bersifat normatif, sumber data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder yang berupa peraturan perundang-undanganm yurisprudensi, dan buku. Analisa datanya bersifat deskriptif analitis. Pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali bersifat limitatif menurut Pasal 263 ayat (1) KUHAP, sehingga dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung yang menerima Peninjauan Kembali terhadap Pollycarpus dalam kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir merupakan awal dari ketidakpastian hukum apalagi beberapa bulan sebelum diterimanya permohonan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung menolak pengajuan Peninjauan Kembali oleh Penuntut Umum dalam putusan No.84/PK/PID/2006. Mahkamah Agung harus menentukan ketentuan mana dan penafsiran seperti apa yang harus digunakan dalam memberikan hak pada pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali."

"Despite the great success of WTO dispute settlement,a close examination of current WTO remedies has been continued to point out a variery of potential shortcomings such as ineffective compiliance,inadequate remedies and inequitable consequences of retaliation

---

."

"ABSTRAKPenelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang pengumpulandatanya dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan beberapanarasumber yang berkompetensi. Mengingat bahwa rumusan Pasal 244 KUHAP,terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, artinya Upayahukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas adalah sebagaiterobosan hukum dalam upaya memperoleh keadilan dan kebenaran. Demikeadilan dan kepastian hukum, putusan hakim harus dapat dikoreksi untukdiperbaiki atau dibatalkan apabila dalam putusannya terdapat kekeliruan ataukekhilafan hakim. Hukum menyediakan sarana untuk mengoreksi suatu putusanhakim apabila ada kekhilafan atau kekeliruan melalui upaya hukumnya. KUHAPtelah menetapkan larangan berkaitan dengan kewenangan untuk mengajukanupaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Jaksa Penuntut Umum mengajukanupaya hukum terhadap putusan bebas, berdasarkan Surat Keputusan MenteriKehakiman RI Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (TPP KUHAP), dalam butirke-19 lampiran keputusan tersebut pada pokoknya dinyatakan bahwa “terhadapputusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dankondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapatdimintakan kasasi”. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi. Dalam praktekperadilan pidana, dikenal adanya Putusan Bebas Murni dan Putusan Bebas TidakMurni. Dalam hal kasasi terhadap putusan bebas, dalam memori kasasinya,Penuntut Umum harus dapat membuktikan bahwa putusan yang dijatuhkan olehPengadilan Negeri merupakan putusan bebas tidak murni dengan menjelaskanalasan-alasan yang dijadikan dasar pertimbangan dimana letak sifat tidak murnidari suatu putusan bebas tersebut yang mengacu pada ketentuan Pasal 253 ayat (1)KUHAP yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atauditerapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidakdilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang dan apakah benar pengadilantelah melampaui batas wewenangnya. Terdapat korelasi antara pembuktian bebastidak murni Penuntut Umum terhadap putusan bebas dengan pertimbangan hukumHakim kasasi yang menerima kasasi Penuntut Umum, karena yang berwenangmenilai putusan bebas murni atau bebas tidak murni adalah Mahkamah Agungsebagai pengadilan tertinggi (judex juris).

---

ABSTRACTThis Study uses normative legal research, which collecting of data is by libraryresearch and interview with several competent resource persons. Considering thatdraft Article 244 of Criminal Code Procedures (KUHAP), the Acquittal is unableto be filed for legal effort of cassation, this means Legal Effort of Cassation ByPublic Prosecutor Towards Acquittal is as legal penetration in the effort to have ajustice and truth. In the name of justice and legal certainty, the decision of judgeshall be able to correct for improvement or cancellation in case in its decisioncontains error or mistake of the judge. The law provides facility to correct adecision of the judge in case it has error or mistake through its legal effort.KUHAP has stipulated a prohibition related to the authority to submit the LegalEffort of Cassation By Public Prosecutor Towards Free Verdict. Public Prosecutorsubmits the legal effort towards free verdict, based on the Decree of the Ministerof Justice of RI Number: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 dated the 10th of December1983 regarding Supplement to Implementing Guidance of KUHAP (TPPKUHAP), in point 19 of the attachment of its decree that principally states that“toward Acquittal is unable to request an appeal, but based on the situation andcondition, in the name of law, justice and truth, the acquittal can be requested forcassation”. This matter will be based on the jurisprudence. In the criminaljudicature practices, it is known Absolute Acquittal and Non-absolute FreeVerdict. N the case of cassation towards free verdict, in memory of its cassation,the Public Prosecutor shall be able to prove that the decision punished by theDistrict Court is non-absolute acquittal by mentioning the reasons as theconsideration basis, in which the nature of non-absolute of a acquittal referring tothe provision in Article 253 paragraph (1) KUHAP namely is it correct the lawand regulation is not applied or improperly applied, is it correct the way to trial isnot carried out in accordance with the provision of the Law and is it correct thecourt has over authority limit. There is correlation between proof of non-absolutefree by Public Prosecutor towards acquittal by legal consideration of CassationJudge who receive the cassation of Public Prosecutor, because the competentauthority to decide the absolute acquittal or non-absolute acquittal in the SupremeCourt as the highest court (judex juris)."

"Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UUK-PKPU menyatakan bahwa tidak ada upaya hukum apapun yang dapat dilakukan terhadap Putusan PKPU. Pembatasan upaya hukum ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya asas kepastian hukum terhadap Kreditor dan berkaitan juga dengan sifat dari Forum PKPU yang berdimensi cepat (speedy trial). Namun, diterbitkannya Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 menyebabkan dapat dilakukannya Kasasi sebagai upaya hukum atas Putusan PKPU dengan (2) syarat, yakni permohonan PKPU harus diajukan oleh Kreditor dan rencana perdamaian dari Debitor ditolak oleh Kreditor. Kasasi berfungsi untuk melindungi Debitor dari Kreditor yang memiliki niat jahat yang dengan sengaja mempailitkan Debitor melalui Forum PKPU dan sebagai mekanisme kontrol bilamana terjadi kekeliruan atau kesalahan penerapan hukum oleh Hakim pada pengadilan tingkat bawah. Penulis menggunakan metode yuridis-normatif dengan penelitian analisis-deskriptif melalui pendekatan kualitatif dan melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini adalah didapatkan kesimpulan bahwa MK tidak memiliki tujuan untuk mengesampingkan ketentuan mengenai upaya hukum Putusan PKPU dalam UUK-PKPU, melainkan suatu upaya untuk melakukan progresivitas hukum atas upaya hukum Putusan PKPU di Indonesia dimana Forum PKPU banyak dijadikan sebagai strategi bisnis yang tidak sehat.

---

Article 235 paragraph (1) and Article 293 paragraph (1) of UUK-PKPU state that no legal action can be taken against the PKPU Decision. This limitation of legal remedies aims to ensure the fulfilment of the principle of legal certainty for Creditors and is also related to the nature of the PKPU Forum which has a speedy trial dimension. However, the issuance of Constitutional Court Decision No. 23/PUU-XIX/2021 resulted in the possibility of Cassation as a legal remedy for PKPU decisions with (2) conditions, namely that the PKPU application must be submitted by a Creditor and the Debtor's peace plan is rejected by the Creditor. Cassation serves to protect the Debtor from malicious creditors who deliberately bankrupt the Debtor through the PKPU Forum and as a control mechanism in the event of errors or misapplication of law by Judges at the lower court level. The author uses the juridical-normative method with descriptive-analytical research through a qualitative approach and analyses the existing problems based on the applicable provisions. The result of this research is the conclusion that the Constitutional Court does not have the aim to override the provisions regarding legal remedies for PKPU Decision in UUK-PKPU, but rather an effort to make legal progressivity on legal remedies for PKPU Decision in Indonesia where PKPU Forum is widely used as an unhealthy business strategy."