Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini diawali dengan pertanyaan bagaimana terjadinya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat dalam penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dibentukanlah beberapa variabel yang dapat mendukung agar permasalahan dapat dipecahkan. Untuk membuktikan adanya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat diperlukan dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang pertama adalah Upaya Perdamaian Internasional dan variabel kedua adalah Kepentingan dan Upaya Amerika Serikat. Dengan adanya dua variabel dependen tersebut, maka variabel dependen yang digunakan adalah Kerjasama PBB-Amerika Serikat dalam penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait. Invasi Irak terhadap Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990 merupakan pelanggaran nyata terhadap Piagam PBB yang telah disepakati bersama. Tindakan Irak itu sangat sulit diterima oleh masyarakat internasional dalam situasi lingkungan internasional yang relatif aman dan stabil, walaupun di beberapa bagian dunia masih terjadi konflik.Tindakan agresi militer Irak itu sangat mengejutkan dan mendapat reaksi dan kecaman keras dari negara-negara di dunia termasuk PBB. Adapun faktor-faktor yang mendorong invasi Irak terhadap Kuwait adalah kombinasi latar belakang sejarah, latar belakang ekonomi, ambisi Saddam Hussein dan kepentingan nasional Irak. Setelah Irak melancarkan invasi terhadap Kuwait, secara bertahap Irak memperkuat posisinya di Kuwait tanpa memperdulikan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Upaya perdamaian internasional yang dilakukan agar Irak mau keluar dari Kuwait tidak mendatangkan hasil, karena Irak tetap pada pendiriannya bahwa Kuwait adalah bagian dari Irak. Irak mau mundur dari Kuwait, apabila Israel mau melepaskan wilayah-wilayah Arab yang diduduki sejak tahun 1967. PBB yang bertanggung jawab atas keamanan dan perdamaian internasional berupaya untuk menekan Irak agar mundur dari Kuwait. Dewan Keamanan PBB atas dukungan Amerika Serikat mengeluarkan resolusi-resolusi agar Irak mundur dari Kuwait tanpa syarat. Namun resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB itu tidak dipatuhi oleh Irak. Atas dukungan Amerika Serikat akhirnya Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 678 yang memberikan mandat penggunaan kekuatan militer untuk mengusir Irak dari Kuwait. Dukungan Amerika Serikat itu berupa diplomasi, tekanan dan bahkan sogokan yang dilakukan Amerika Serikat kepada anggota tetap maupun anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB agar mereka menyetujui resolusi Dewan Keamanan PBB yang memberikan mandat penggunaan kekuatan militer untuk mengusir Irak dari Kuwait. Disini menunjukan bahwa PBB sangat tergantung kepada Amerika Serikat dan hal itulah yang mendorong terjadinya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat. Amerika Serikat merasa terancam kepentingan nasionalnya di Timur Tengah, ketika Irak melancarkan invasi militernya terhadap Kuwait. Oleh karena itu Amerika Serikat berupaya mengerahkan seluruh kekuatan dan kemampuan militer dan ekonomi yang dimilikinya untuk mengusir Irak dari Kuwait dan memulihkan kemanan dan perdamaian di Timur Tengah. Kajian tentang upaya Amerika Serikat diawali dengan penjelasan tentang kepentingan nasional Amerika Serikat di Timur Tengah dengan memberikan latar belakang sejarahnya. Dalam hal ini akan terlihat bahwa invasi Irak terhadap Kuwait akan berbenturan dengan kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah. Oleh karena itulah Amerika Serikat melakukan segala upaya untuk menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait dalam rangka mengamankan kepentingan nasionalnya. Upaya Amerika Serikat untuk mengusir Irak dari Kuwait tidak akan berhasil tanpa dukungan PBB, karena Amerika membutuhkan mandat dari Dewan Keamanan PBB untuk melancarkan intervensi militer terhadap Irak. Disini menunjukan bahwa Amerika Serikat perlu bekerjasama dengan PBB untuk menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait.Dari fakta dan data yang diperoleh dalam penelitian, selanjutnya diadakan pembahasan dan analisis tentang adanya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat. Keterkaitan PBB dalam kasus invasi Irak terhadap Kuwait akan mengawali analisis terjadinya ketergantungan PBB terhadap Amerika Serikat. Disini dibahas bagaimana PBB sesuai dengan Piagam PBB melakukan upaya atas terjadinya pelanggaran hukum internasional yang dlakukan oleh Irak. PBB melalui Dewan Keamanan PBB dengan dukungan para angotanya mengeluarkan resolusi-resolusi untuk memaksa Irak keluar dari Kuwait. Dukungan utama datang dari Amerika Serikat, tanpa dukungan Amerika Serikat, Dewan Keamanan PBB tidak dapat berbuat banyak. Selanjutnya dibahas tentang Keterkaitan Amerika Serikat dalam kasus invasi Irak, yaitu bagaimana Amerika Serikat juga tergantung kepada PBB dalam upayanya mengusir Irak dari Kuwait. Amerika yang merasa terancam kepentingan nasionalnya berupaya untuk menghentikan langkah Irak dan mengusir Irak dari Kuwait. Upaya Amerika Serikat itu sangat tergantung Dewan Keamanan PBB, karena Amerika Serikat memerlukan mandat Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan kekuatan militernya terhadap Irak. Dengan adanya keterkaitan PBB dengan Irak dan Amerika Serikat dengan Irak dalam kasus invasi Irak terhadap Kuwait, mengakibatkan adanya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat. Selanjutnya dengan menggunakan pisau analisis teori interdependensi, teori keamanan kolektif dan teori kolaborasi menghasilkan kesimpulan bahwa terjadinya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat dalam penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait disebabkan oleh ketergantungan satu dengan yang lainnya. PBB tergantung kepada Amerika Serikat dan demikian juga Amerika Serikat tergantung kepada PBB. PBB maupun Amerika Serikat tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait.

---

This thesis starts with raising the questions: 'How the cooperation between The United Nations (UN) and The United States Of America (US) does happen in solving the case of Iraqi Invasion of Kuwait. To answer these questions, we have to define some variables which could support the problem solving. To prove whether there is the cooperation between UN and US, there are two independent variables and one dependent variable. The first independent variable is International Peace Efforts, and the second one is the US Interest and Efforts. Based on the two dependent variables, the dependent variable which will be used is UN-US Cooperation. The Iraqi invasion of Kuwait on August 2nd 1990, is the major violation to UN Charter that had been signed by its member, including Iraq. The act of Iraq cannot be accepted by the member of international society while at the time of relatively peaceful and stable situation, although there are small parts of the world which at are conflict. Every nation in the world is shocked by the Iraqi aggression and most of them have the negative reaction and condemn the invasion. The push factors of the Iraqi invasion are the mixed result of historical and economic background, Saddam Hussein's ambition and the Iraq's national interest. After invading of Kuwait, furthermore, Iraq reinforced its military occupation of Kuwait without obeying UN Security Council resolutions. The international peace efforts which had done to expel Iraqi from Kuwait were getting failure, because Iraq remained its stand that Kuwait is a part of Iraq. Iraq will withdraw from Kuwait, if Israel to do so from the Arab land which have been occupied since 1967. The UN which is responsible for peace and international security strove for throwing out Iraq from Kuwait. UN Security Council that supported by the US declared the UN Security Council resolutions in order Iraq to withdraw from Kuwait unconditionally, but Iraq did not comply those UN Security Council resolutions. Finally, the UN Security Council that was supported by the US declared Resolution 678 that gave a mandate for using military force to expel Iraq from Kuwait. US supports to UN were diplomacy, pressure and even bribes to the Security Council permanent and nonpermanent members in order to agree UN resolution that giving a mandate for using military force to throw out Iraq from Kuwait. It showed that UN was dependent upon US and it was caused the cooperation between UN and US. The US which its national interest in the Middle East had been threatened when the Iraq had launched its military invasion of Kuwait. For that reason, US strove to launch all of its military and economical power and ability to expel the Iraq from Kuwait and to restore the peace and security in Middle East. US efforts analysis is started to explain about the US national interest in Middle East and its historical background. This explanation shows that the Iraqi invasion of Kuwait was clash with the US interest in Middle East. Therefore, the US took all necessary efforts to solve the case of Iraqi invasion of Kuwait in order to maintain its national interest. The US efforts would be failed without UN supports, because US needed the UN Security Council mandate to launch military intervention into Iraq. It shows that US needs the cooperation with UN to solve the case of Iraqi invasion on Kuwait.Based on the facts and data which can be found, it will be discussed and analyzed of the happening of the cooperation between UN and US. The involvement of UN in the case of Iraqi invasion will precede the analysis of how UN could be dependent to US. In this term, it will explain the efforts of UN, according to UN Charter, had to response the violation of international law that had been done by the Iraqi. The UN, through the UN Security Council and the support of its member, declared the UN resolutions to force the Iraqi withdrawal from Kuwait. The main support came from US, because UN Security Council could not do much without US support. Furthermore, it will be analyzed the involvement of US in the case of Iraqi Invasion. In this term, it will discuss about US dependence to UN on US effort to expel Iraq from Kuwait. US, which its national interest has been threatened by the Iraqi Invasion, are trying to stop the Iraqi movements and to expel Iraq from Kuwait. The US effort is highly dependent upon the UN Security Council, because the US needs the UN Security Council mandate for launching US military forces into Iraq. With the connection between UN with Iraq and US with Iraq in the case of Iraqi Invasion of Kuwait, it caused the cooperation between UN and US. Furthermore, by using the analyses tools of interdependent theory, collective security theory and collaboration theory concluded that the UN-US cooperation was caused by UN and US interdependence. UN was dependent upon US and US was dependent upon UN. UN or US could not take action alone in solving the case of Iraqi invasion of Kuwait."

"Rumah adalah kebutuhan primer bagi sebagian besar keluarga, baik yang tinggal di pedesaan maupun di perkotaan yang merupakan suatu kebutuhan primer. Pemenuhan kebutuhan primer tersebut, tidak dapat dipenuhi oleh semua orang untuk membeli secara tunai. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga keuangan untuk memberikan bantuan dana dalam bentuk penyaluran kredit terutama dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Notaris dalam hal pembuatan akta yang berkaitan dengan jual beli dengan pembiayaan Bank pada Bank CIMB Niaga di kota Bandar Lampung dan bagaimana pengawasan pihak Bank dalam proses pencairan dana. Dalam perkreditan, Notaris tidak boleh menolak membuat aktaakta yang diperlukan kecuali ada alasan-alasan yang mendasar. Dalam membuat akta perjanjian jual beli, Notaris harus memperhatikan peraturan dan norma yang berlaku. Peranan Notaris dalam proses jual beli diantaranya membuat akta pengikatan jual beli, penerbitan covernote untuk pihak Bank. Akta-akta tersebut akan menjadi alat bukti dalam proses peralihan hak atas objek jual beli. Perihal adanya kekeliruan identitas para penghadap yang tercantum dalam akta, Bank sengaja maupun tidak sengaja, maka terjadilah suatu kekeliruan atau penipuan, yang dapat menimbulkan tidak sahnya akta Notaris sebagai akta otentik.

---

House represent primary requirement for most family, both for living in rural and also in urban which representing primary requirement. Accomplishment of primary requirement, cannot fulfill by everybody to buy cash. Therefore, needed an monetary institute to give fund aid in the form channeling of credit especially in House Ownership Credit (KPR).

This study aims to determine how the role of Notaries in the deed relating to the sale and purchase with bank financing at Bank CIMB Niaga in the city of Bandar Lampung, and how the supervision of the Bank in the disbursement process. In lending, Notaries may not refuse to make the necessary certificates unless there are fundamental reasons. In making the deed of sale and purchase agreement, the Notary must pay attention to rules and norms.

Notary role in the process of buying and selling them to make the deed binding sale and purchase, publishing covernote to the Bank. Acts will be evidence in the transition process right to purchase the object. Mistake concerning the identity of the penghadap listed in the deed, the Bank intentionally or unintentionally, then there was a mistake or fraud, which can cause it unlawful for an authentic deed notary deed."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas peran CBS Evening News dalam pemberitaan perang Vietnam pada tahun 1962 hingga 1975. CBS Evening News sebagai salah satu program berita di stasiun televisi CBS di Amerika Serikat memberitakan kondisi perang vietnam serta mengungkap berbagai informasi tentang perang yang ditutup-tutupi oleh pemerintah Amerika. Sejak tahun 1962 hingga 1975, Walter Cronkite menjadi pembawa berita dan Kepala Redaksi dalam CBS Evening News dan membawa program ini menempati rating pertama kategori program berita malam. Selama perang berlangsung, CBS Evening News berhasil menjalankan perannya sebagai Lembaga Keempat di Amerika.

---

AbstractThis thesis is about the role of CBS Evening News in reporting Vietnam War in United States of America (1962-1975). CBS Evening News is one of the news programs in CBS_s TV station. This news program has reported on condition of Vietnam War and has revealed information about the war which covered by US government. Since 1962 until 1975, Walter Cronkite was the newscaster and chief of editorial staff in CBS Evening News and brought up this program to the first rating for nightly news program category. During the war time, CBS Evening News successful played the role as the Fourth Estate in United States of America."

"As industrialisation expands at a rapid pace with emphasis on profit maximisation, conflict between management and workers is inevitably on the rise. And for workers who have no control over means of production, collective bargaining has always played the key strategy in safeguarding the workers' interest as versus to that of management In many developing countries especially where industrialisation takes place, the countries' mode of production carries similar features to the United States?so called Fordism, neo-Fordism and post-Fordism. Such approaches emerged out of the scientific management theory known as Taylorism. The aim of this paper is to discussthe role of trade unionism under Fordism, neo-Fordism, and post-Fordism. It attempts to provide clarifications on the paradigms, the labour process and more importantly, the role of trade unions under each paradigm.Under Fordism, trade unions are more concerned with defending interest of the members, unions are perceived as confrontative forces in their attempts to protect jobs, as well as to ensure improvement of working conditions and substantial increase in wages. Under neo fordism, there are two dimensions of union role: One is that trade unions remain the defensive rote as that under Fordism. Not understanding, if trade unions facing challenges brought by technological change, and instead of trying to resist the change but perceiving the positive side of it, then they play the co-operative role. Contrasted to that suggested by Fordism and neo-Fordism, the post-Fordists see no other ways out for trade unions to remain their influence unless they completely change their view and belief concerning the struggle against the bosses, and that they adopt the new technology, and impose a certain kind of work organisation. The post-Fordists argue that with this method, the common interests between unions and management can be protected.It is worth noting that the Fordist, neo-Fordist and post-Foidist paradigms co-exist, and sometimes even in the same product market. The shift from Fordism to neo-Fordism and post-Fordism imposes greater challenges to trade unions as labour relations is forged to transform itself; and hence, challenges and obstacles facing trade unions are even greater and more difficult to tackle once they enter into post-Fordism paradigm."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pinjaman IMF terhadap Indonesia serta peran Amerika Serikat sebagai salah satu anggota pemegang hak suara terbesar di IMF. IMF sebagai lembaga keuangan internasional bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kerja sama moneter internasional, menjaga stabilitas nilai tukar, dan memperluas perdagangan internasional. Terjadinya krisis yang melanda Indonesia yang memperburuk perekonomian dimana Indonesia adalah juga sebagai anggota IMF turut menjadi sorotan dunia internasional. Hubungan antara Indonesia dengan IMF yang selama ini identik dengan kepentingan ekonomi politik Amerika Serikat yang dikarenakan Amerika Serikat mendominasi keputusan yang diambil IMF menjadikan hubungan Indonesia dengan IMF lebih banyak ditangani oleh Amerika Serikat. Permasalahan yang diangkat adalah sejauh mana Amerika Serikat mempengaruhi kebijakan IMF, khususnya terhadap pinjaman IMF kepada Indonesia dalam mengatasi krisis finansial dan ekonomi. Yang diteliti adalah sejauh mana pengaruh dan peran Amerika Serikat sebagai anggota IMF terhadap pengambilan keputusan pinjaman IMF dan juga faktor-faktornya. IMF disini adalah sebagai organisasi internasional yang merupakan non-state actor. Menurut Cardoso, peranan faktor intern dan kekuatan ekstern merupakan faktor yang saling berkait. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan sumber-sumber dari studi kepustakaan untuk pengumpulan data. Hasil penelitian ini menggambarkan sejarah perkembangan dan hubungan Indonesia - Amerika Serikat sejak Orde Baru hingga krisis yang melanda Indonesia dimana IMF sebagai pihak pemberi pinjaman. Krisis moneter ini juga menyebabkan timbulnya ledakan pengangguran, kesenjangan sosial, naiknya harga-harga jauh di atas rata-rata, dan sebagainya. Munculnya uluran tangan IMF tentu saja merupakan hal yang sangat menolong untuk mengatasi krisis di Indonesia, namun kritik-kritik tajam banyak pula berdatangan karena IMF pasti memberikan pinjaman tersebut dengan syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh Indonesia."