Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas Kebijakan Korea Selatan terhadap krisis nuklir di semananjung Korea. Krisis nuklir yang terjadi, melibatkan dua negara yang berkonflik Amerika Serikat dan Korea Utara. Kemauan Korea Selatan untuk turut serta dalam penyelesaian konflik antara KoreaUtara dan Amerika Serikat adalah sangat beralasan, karena Korea Selatan sedang dalam upaya menciptakan reunifikasi Korea, sementara Amerika Serikat tetap menjadi sekutu tradisional Seoul. Walaupun Korea Selatan menyadari bahwa sejatinya krisis nuklir tersebut hanya dapat diselesaikan di Washington dan bukannya di Seoul. Dengan tetapmenjaga hubungan diplomatiknya dengan kedua negara yang berkonflik, Korea Selatan merespon konflik yang terjadi ini dengan kebijakan-kebijakan yang dapat dibahas dalam tesis ini.Kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah konsep politik luar negri Korea Selatan yang terkandung dalam kebijakan kebijakan luar negeri yang mencerminkan tujuan negara ini dalam keputusan politik luar negerinya. Jenis penelitian penulisan ini adalah kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil studi ini diharapkan tersedianya gambaran lengkap tentang kebijakan politik, ekonomi, danpertahanan keamanan Korea Selatan terhadap kedua negara yang berkonflik. "

"Tesis ini membahas mengenai terjadinya KTT antar Korea Juni 2000 dari sudut Korea Utara serta dampaknya terhadap proses dialog antar Korea dan stabilitas keamanan di Semenanjung Korea. Dalam kaitan ini penulis ingin melihat faktor apa yang mendasari Korea Utara sehingga mau mengadakan KTT tersebut di Pyongyang tahun 2000. Dialog reunifikasi telah lama dilakukan yang membahas proposal-proposal masing-masing. Namun karena dialog tersebut harus selalu mengakomodasi kepentingan negara~negara besar AS, Rus, Cina, dan Jepang, maka hasil yang diinginlcan selalu menemui kegagalan.Kemajuan penting yang dicapai dalam dialog tersebut adalah penandatanganan Joint Communique tahun 1972 dan Basic Agreement tahun 1992 yang didalamnya :nemuat upaya-upaya penyelesaian konilik antar Korea dengan prinsip independen, cara-cara damai dan co-eksistensi bersama Apa yang telah dicapai tersebut akhirnya mentah lagi oleh politik provokasi Korea Utara melalui program pengembangan nuklir dan senjata pemusnah massalnya (WMD). Tahun 1994, dengan melalui engagement policy-nya presiden Clinton, isu nuklir Korea alchimya bisa diatasi. Dengan naiknya Presiden Kim Jong Il, kita melihat perkembangan positif dalam dialog antar Korea yang dicapai melalui kebijakan sunshine policy-nya, KTI' antar Korea yang pertama akhimya dapat dilaksanakan pada 13-15 Juni 2000 di Pyongyang.Pembahasan permasalahan di atas dilakukan secara deskriptif analitis dengan menggunakan teori Morrison yang melihat kebijakan luar negeri suatu negara pada dasamya dilandasi oleh kepentingan ekonomi. Selanjutnya lima variabel yang mempengaruhi pembuatan politik luar negeri, dalam tesis hanya tiga variabel yaitu ideosinkretik, nasional, dan sistemik, digunakan untuk mengalisis kebijakan luar negeri Korea Utara. Ketiga variabel tersebut dipilih karena dapat menggambarkan situasi di Korea Utara dan semenanjung Korea.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan luar negeri Korea utara untuk mengadakan KTT dengan Korea Selatan adalah dipengaruhi oleh krisis ekonomi dan upaya-upaya Korea Utara menormalisasi hubungannya dengan AS supaya sanksi ekonorni dapat dicabut. Pencabutan sanksi ekonomi ini diharapkan mendatangkan bantuan ekcnomi dari negara-negara barat. Di samping itu, falctor Kim Jong Il sebagai pemimpiri tertinggi Korea Utara juga mempengaruhi keputusan Korea Utara untuk mengadakan KTT antar Korea tahun 2000. Menurunnya legitimasi Kim Jong Il menyebabkannya harus mengambii kebijakan yang lebih pragmatis, yaitu untuk mempertahankan kekuasaannya. KTT antar Korea juga berhasil memperkuat dialog reunifikasi dan stabilitas keamanan di Semenanjung Korea. Namun dialog antar Korea dan stabilitas keamanan di kawasan ini kembali terganggu dengan naiknya presiden Bush menggantikan Bill Clinton. Kebijakan AS terhadap Korea Utara berubah dari engagement menjadi hardline posture."

"Tesis ini menganalisis mengenai keamanan di kawasan. Contoh kasus yang dianalisis adalah keamanan di Semenanjung Korea. Pasca perang Korea tahun 1953, Korea Utara dan Korea Selatan masih dalam kondisi bermusuhan, karena peperangan hanya diselesaikan melalui gencatan senjata. Sehingga membuat hubungan antara kedua negara Korea selalu dalam kondisi yang saling bermusuhan. Sejak tahun 1991-an, Korea Selatan menjalankan kebijakan untuk merangkul dan berdialog dengan Korea Utara.Tujuannya adalah agar kondisi permusuhan di Semenanjung Korea dapat berubah menjadi kondisi persahabatan. Dalam Tesis ini akan dijelaskan proses perubahan dari permusuhan menjadi persahabatan tersebut, termasuk siapa saja aktor yang terlibat, upaya yang dilakukan, serta hambatan yang dihadapi.Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Teori yang digunakan dalam tesis ini adalah teori kompleksitas keamanan di kawasan yang dikembangkan oleh Barry Buzan dan Ole Weaver. Teori tersebut digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis transformasi yang dilakukan dari permusuhan menjadi persahabatan di Semenanjung Korea.

---

The purpose of this theses is giving analysis about security in region. The case in this theses will take security in Korean Peninsula. After Korean War at 1953, North Korea and South Korea still in enmity situation. It is because there are no peace treaty between them. There is only ceasefire between two sides. But since 1991, South Korean government, launch engagement policy to the North Korea.The aim of this policy is to change the enmity relations to amity. This theses will explain how the process to change enmity to amity will occur. It is also given the explanation about the actor, effort and barrier to make amity exist at Korean Peninsula.These theses using regional security complex theory which developed by Barry Buzan and Ole Weaver. This theory will be use as a framework to analyze how enmity can change into amity in Korean Peninsula."

"ABSTRAKSejak pembentukan negara Republik Rakyat Cina (1949), kebijakan Cina terhadap Korea sangat dipengaruhi oleh pertimbangan keamanan. Cina memandang Korea Utara sebagai wilayah penyangga antara dirinya dengan kekuatan-kekuatan lain, seperti: Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan dan Uni Soviet. Dalam masa Mao Zedong, kebijakan luar negeri Cina di Semenanjung Korea dipusatkan pada Korea Utara dan tidak menjalin hubungan dengan Korea Selatan. Berdasarkan politik dan ideologi, Cina memihak Korea Utara menentang Korea Selatan yang didukung Amerika Serikat dan Jepang. Berbeda dengan Mao, di bawah pimpinan Deng Xiaoping, Cina menjalin hubungan ekonomi secara informal dengan Korea Selatan pada tahun 1980-an. Selanjutnya dalam era pasca-Perang Dingin, tepatnya pada tanggal 24 Agustus 1992, Beijing menormalisasi hubungan diplomatik dengan Seoul. Namun, hal ini bukan berarti bahwa Cina meninggalkan Korea Utara. Beijing tampak berusaha memelihara hubungan baik dengan Pyongyang. Dengan menggunakan pendekatan keterkaitan antara faktor-faktor internal dan eksternal yang dikemukakan Samuel S. Kim, skripsi ini berusaha menjelaskan pelaksanaan kebijakan luar negeri Cina di Semenanjung Korea dalam era pasca- Perang Dingin (1989-1994), termasuk sikap Cina terhadap tiga isu penting di kawasan itu, yakni: nuklir Korea Utara, unifikasi Korea, dan masa depan Korea Utara. Ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Cina di Semenanjung Korea, yaitu: kepemimpinan dan elite; kepentingan ekonomi; serta kepentingan politik dan keamanan. Sedangkan faktor-faktor eksternal utama yang mempengaruhi kebijakan Cina tersebut ialah normalisasi hubungan Cina-Soviet, serta jatuhnya rezim-rezim komunis di Eropa Timur dan runtuhnya Uni Soviet (berakhirnya Perang Dingin); serta hubungan Cina dan Amerika Serikat. Pembahasan permasalahan juga dikaitkan dengan tulisan Kenneth Lieberthal, A. Doak Bamett, Hans J. Morgenthau, Susan Shirk, dan William T. Tow."

"Tesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri Jepang terhadap isu nuklir Korea Utara. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kebijakan luar negeri yang dijalankan Jepang dalam menghadapi isu nuklir Korea Utara untuk mencapai kepentingan strategis jangka pendek dan jangka panjangnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Kebijakan-kebijakan luar negeri Jepang terhadap Korea Utara dideskripsikan kemudian dianalisa dengan metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan data secara sistematis dan akurat sehingga menghasilkan kesimpulan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi Jepang dalam menciptakan dan menjalankan kebijakan luar negeri terhadap Korea Utara, serta kepentingan nasional apa yang mendasari kebijakan luar negeri Jepang. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori diplomasi, kebijakan luar negeri, dan keamanan (security). Keamanan dilakukan karena adanya ancaman. Persepi akan ancaman menimbulkan perasaan tidak aman (insecurity). Menurut Daniel S Pap persepi dibangun dan komponen nilai, keyakinan, dan pengamatan. Setelah dilakukan analisis metode deskriptif diketahui bahwa Jepang menjalankan diplomasi dialog, tekanan, dan diplomasi ekonomi terhadap isu nuklir Korea Utara. Diplomasi dialog dijalankan dengan dialog bilateral dan multilateral yang saling melengkapi, diplomasi tekanan dengan pemberian sanksi, dan diplomasi ekonomi dengan pemberian bantuan luar negeri kepada Korea Utara. Motivasi Jepang dalam menjalankan kebijakan luar negeri tersebut adalah karena merasa keamanannya terancam, agar dapat melakukan dialog dengan Korea Utara mengcnai isu nuklir; yang merupakan kepentingan strategis jangka pendek, dan dapat mengusahakan normalisasi hubungannya dengan Korea Utara; yang merupakan kepentingan strategis jangka panjang. Kepentingan nasional yang ingin dicapai Jepang adalah tercapainya resolusi isu penculikan dan terbebas dari ancaman nuklir. Implikasi kebijakan luar negeri yang dijalankan Jepang dinilai kurang efektif karena Jepang rnenuntut pembahasan isu penculikan dan Korea Utara tetap bertahan dengan sikap tidak konsisten serta tidak terpengaruh tekanan dari Jepang.

---

The focus in this thesis is Japan?s foreign policies toward North Korea nuclear issue. Problems discussed hereby are foreign policies applied by Japan in facing North Korea`s nuclear issue to gain both strategic short and long term interests. This research is in a qualitative form with descriptive design and library-study data-collecting technique. Japan's foreign policies toward North Korea are described and then analyzed with descriptive method; which describes data systematic and accurately to result in conclusion.

The purpose of this research is to find out Japan's motivation in creating and applying foreign policies toward North Korea, and also other national interests which base those of Japan?s foreign policies. This research is based upon diplomacy, foreign policy and security theories. Security is applied because of existing threat, whilst the perception of threat causes insecurity feeling. According to Daniel S. Pap; perception is built from components of values, beliefs, and cognition.

After conducting the analysis with descriptive method, it is discovered that Japan has been running all three kinds of dialogue, pressure and economic diplomacies towards North Korea?s nuclear issue. Dialogue diplomacy is done with both completing bilateral and multilateral dialogues, pressure diplomacy is done by giving sanctions, and economic diplomacy is carried out with foreign aid grants to North Korea.

Japan's motivation in conducting such foreign policy is based on the nature of its alerted sectuity threat, as to be able to open the dialogue with North Korea about the nuclear issue; which was Japan?s strategic short term interest. Such motivation also provides a probable step to the effort of Japan-North Korea's relations non-nalization; which is Japan?s long term interest.

Japan's national interest in this scheme is to obtain a resolution of abduction issues and to be freed of nuclear threat. There is a nuisance of ineffectiveness in Japan?s foreign policy implications; because the country strongly demands to discuss thoroughly on abduction issues while North Korea remains in its inconsistency as if North Korea has never been afflicted by any pressure put by Japan."

"Masalah kebangkitan kembali militerisme Jepang telah menjadi topik pembicaraan hangat sejak akhir 1970-an. Pembicaraan ini makin menarik mengingat Jepang adalah satu-satunya negara yang mencantumkan klausal anti-militer dalam konstitusinya, serta merupakan negara berkekuatan ekonomi besar yang merasa masih perlu berlindung pada Amerika Serikat sebagai bentuk interdependensi Jepang. Padahal, Jepang merupakan sebuah kekuatan dunia. Tindakannya tidak hanya mempengaruhi negara-negara tetangga, tetapi juga seluruh dunia. Sering dikatakan bahwa Jepang tidak pernah menyatakan secara jelas pemikirannya atau tujuan-tujuan strategis diplomasinya, sehingga tampak "tak berwajah" dan "buram". Termasuk dalam hal strategi pengembangan pertahanan dan keamanannya. Kontak antara rakyat dari berbagai bangsa merupakan hal biasa di dunia dewasa ini, dan media dunia menyiarkan perkembangan dinamika internasional secara serempak. Tuntutan eksternal dan internal merupakan faktor yang mempengaruhi negara untuk menentukan politik adaptasi yang diterapkannya dalam hal kebijakan luar negerinya, termasuk bidang pertahanan. Penelitian ini membahas tentang factor-faktor transformasi di Jepang sengai bentuk politik adaptasi Jepang terhadap perubahan keamanan internasional dan juga respon negara-negara Asia Tenggara terhadap perubahan-perubahan kebijakan Jepang di bidang pertahanan.

---

The arising of Japan"s military has become a main topic since the end of 1970. The topic becomes more interesting since Japan is the only country that put anti-military article in its constitution and a strong country in economy but still under protection of US in its security affairs that shows its interdependency. In fact, Japan is a world power. Its behaviors do not only influence neighboring countries, but also the world. Often says that Japan never declares explicitly the thoughts or the aim of its strategic diplomacy, so Japan looks "has no face" and "not clear". The strategy of defense and security development is included in it. Contact between people around the world is common nowadays, and media of the world give report about international dynamic development suddenly. External and internal demands are the factors that influence the country to determine the politic of adaptation implied in their foreign policy, including defense sector. This research discusses about the factors of transformation in Japan as its political adaptation towards international security changes and also the response of Southeast Asia countries towards Japan"s policy changes in defense affairs."

"Dengan meningkatnya ancaman nuklir dari Korea Utara di tahun  2000-an, pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk memfokuskan upayanya dalam denuklirisasi Semenanjung Korea salah satunya dengan  membangun rezim perdamaian permanen yang melibatkan penguatan hubungan dengan beberapa negara di antaranya, Negara Anggota ASEAN. Moon menjembatani kepentingan Korea Selatan di Asia Tenggara melalui New Southern Policy (NSP), suatu kebijakan yang secara kasat mata bertitik berat di segi ekonomi namun juga memiliki segi pertahanan dan keamanan wilayah. Dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, penelitian ini mencoba menjelaskan strategi yang dilakukan oleh Pemerintahan Korea Selatan dalam upaya pembangunan keamanan di Semenanjung Korea melalui NSP, khususnya terkait dengan ketidaknyamanan hubungan negara dengan Korea Utara. Penemuan penelitian ini adalah melalui NSP, Moon Jae In melakukan pendekatan diplomasi preventif terhadap Korea Utara dengan bantuan Negara Anggota ASEAN. Hal ini dapat dibuktikan dengan pertemuan-pertemuan momentum yang terlaksana, walaupun hubungan kedua korea masih tidak tentu dan fluktuatif.

---

The increasing nuclear threat from North Korea in the 2000s made the South Korean government more focused on its efforts to denuclearize the Korean Peninsula, one of which was building a permanent peace regime that involved strengthening relations with several countries, including ASEAN countries. Moon bridges South Korea's interests in Southeast Asia through the New Southern Policy (NSP), a policy that at glance focuses on the economy but also has aspects of regional defense and security. Using the descriptive-analytical method, this study tries to explain the strategy carried out by the South Korean Government in efforts to develop security on the Korean Peninsula through the NSP, particularly related to the discomfort of the state's relations with North Korea. The finding of this research is that through the NSP, Moon Jae In took a preventive diplomacy approach towards North Korea with the help of ASEAN countries. This can be proven by the momentum meetings that have been held, even though the current relationship between the two Koreas is still uncertain and fluctuating. "