Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pecahnya Perang Teluk tahun 1991 yang diawali dengan invasi Irak atas Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990, bergulir menjadi suatu peperangan yang pada tahap berikutnya melibatkan Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya dalam perang tersebut melalui suatu penyerbuan ke Irak pada tahun 1991, yang berlandaskan pada resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 678 yang memberikan mandat untuk menggunakan kekuatan bersenjata dalam menghadapi Irak atas invasinya terhadap Kuwait.Dilain sisi, Republik Rakyat Cina (RRC) memandang terjadinya Perang Teluk 1991 sebagai manifestasi global Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya dalam mempertahankan kepentingannya di wilayah Timur Tengah melalui penggunaan instrumen militer. Oleh karena itu terjadinya Perang Teluk tahun 1991 telah menstimulir pemerintah RRC untuk memodernisasi kekuatan bersenjatanya, yang dicetuskan oleh Komisi Militer Pusat dalam Kongres Rakyat Nasional pada bulan Oktober 1992. Tesis dengan judul "Modernisasi Tentara Pembebasan Rakyat Republik Rakyat Cina Pasca Perang Teluk 1991", dimaksudkan untuk memaparkan hubungan antara terjadinya Perang Teluk tahun 1991 dengan langkah kebijakan modernisasi di bidang militer yang ditempuh oleh pemerintah RRC.Konsep yang digunakan untuk menelaah masalah adalah konsep modernisasi sebagai konsep utama, yang dalam pengertiannya secara luas modernisasi diartikan sebagai proses transformasi. Dalam rangka mencapai status modern, struktur dan nilai-nilai tradisional secara total harus diganti dengan seperangkat struktur dan nilai-nilai modern. Kemudian untuk melakukan modernisasi dalam bidang militer yang sebenarnya merupakan bagian dari program 4 modernisasi yang telah dicetuskan oleh Deng Xiaoping pada tahun 1977, secara lebih spesifik setelah terjadinya perang teluk 1991 kalangan petinggi militer di RRC melakukan modernisasi dengan merujuk pada inovasi yang dikenal dengan sebutan Revolutionary in Military Affairs (RMA) yang memadukan modernisasi di bidang persenjataan dengan berbagai konsep operasi militer yang inovatif.Penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif yang berupaya untuk menjawab pertanyaan mengenai, bagaimana proses modernisasi TPR RRC setelah terjadinya Perang Teluk 1991.Berdasarkan dari data yang ada maka dapat dijelaskan bahwa program modernisasi TPR telah dicetuskan sejak tahun 1977 oleh Deng Xiaoping dalam program 4 modernisasi, kemudian dengan adanya revisi doktrin TPR oleh Deng Xiaoping dan para jenderal senior berupa direvisinya doktrin People's War menjadi People's War Under Modern Conditions, menjadi fondasi bagi modernisasi TPR. Setelah terjadinya Perang Teluk-1991, penjabaran dari modern conditions memiliki esensi berupa perubahan dalam strategi TPR yang sebelumnya memfokuskan pada pertahanan massif menjadi militer yang professional secara persenjataan dan relatif terlatih."

"Hakekat dasar dari pembangunan suatu bangsa dimanapun di dunia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh penduduknya. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui cara yang dianggap paling sesuai dengan kernampuan serta sumber daya bangsa itu sendiri. Dinamika dalam melaksanakan pembangunan membutuhkan perencanaan, strategic koordinasi serta pengawasan yang cermat. Upaya pemerintah tersebut juga akan sia-sia bila rakyat tidak mcmberikan dukungan sepenuhnya. Empat Modernisasi, merupakan tujuan pembangunan nasional Republik Rakyat Cina untuk mewujudkan masyarakat sosialisme pada akhir abad ke 20. Pencanangan pola pcmbangunan jangka panjang ini dirnulai secara resmi sctelah diadakan revisi terhadap Konstitusi tahun 1954 dan tahun 1975. Dalam Konstitusi tahun 1978, pola pembangunan jangka panjang Republik Rakyat Cina memasuki era baru, yang sebelurnnya radikalisme merupakan ciri khas, kini semangat reformis menjadi dasar bagi pola pembangunan.Pemimpin Republik Rakyat Cina, Deng Xiaoping menerapkan strategi pembangunan yang berbeda dari pendahulunya, Mao Zedong. Pada prinsipnya apa yang menjadi tujuan bagi keduanya adalah sama, tetapi pembahan strategi tersebut juga akan mcmbawa pengaruh pada pcrubahan esensi dasar pola pembangunan Republik Rakyat Cina dalam jangka panjang."

"Skripsi ini menganalisa kebijakan The Eleventh Five-Year Plan for National Economic and Social Development of the People?s Republic of China sekaligus menganalisa perubahan terhadap kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan pembangunan sosial Republik Rakyat Cina (RRC) dalam dokumen pemerintah Report on The Implementation of Plan for National Economic and Social Development and on Draft Plan for National Economic and Social Development yang merupakan tindakan preventif pemerintah untuk mengontrol perkembangan dampak krisis terhadap perekonomian nasional RRC. Selain itu, perubahan terhadap kebijakan ekonomi nasional juga bertujuan sebagai upaya pemerintah untuk mempertahankan laju perkembangan ekonomi nasional.Sepanjang tahun 2008 hingga kuartal pertama tahun 2009, RRC mengalami perlambatan dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan menganalisa fenomena perlambatan pembangunan ekonomi nasional, pemerintah RRC meyakini bahwa hal tersebut terjadi akibat adanya dampak krisis ekonomi global yang mulai merambah perekonomian RRC melalui beberapa sektor penting perekonomian RRC. Pemerintah RRC memprediksi bahwa krisis ekonomi global akan mampu mempengaruhi perekonomian nasional untuk jangka waktu yang panjang, dan cenderung mengakibatkan dampak yang lebih besar jika tidak ditangani dengan seksama. Selain melakukan analisa terhadap kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan pembangunan sosial RRC, skripsi ini juga mencoba untuk melakukan analisa dampak-dampak yang muncul dan mempengaruhi perekonomian dan kondisi sosial RRC.This minithesis aimed to analyze The Eleventh Five-Year Plan for National Economic and Social Development Policy of the People's Republic of China as well as to analyze changes of national economy development policy and social development of People's Republic of China (PRC) in government document's Report on The Implementation of Plan for National Economic and Social Development and on Draft Plan for National Economic and Social Development as a prevention action from the government in order to control the development of critical impact to the national economy of PRC. Additionally, changes to national economy policy also aimed as government's attempts to sustain the blooming of national economy.

Throughout the year of 2008 until the first three months of 2009, PRC was facing a slowdown in its national economy development. Through analyzing the phenomena, the government of PRC convinced that such event occurred as an effect from global economic crisis which started to resemble China?s economy through some important sectors of PRC?s economy. The government predicted that the global economic crisis will be able to affect the national economy in the long run and have the tendency to cause adverse consequences if no action to be taken accurately. Besides analyzing the national economy development policy and social development of PRC, this minithesis also tried to analyze impacts that occurs and affect the economy and social condition of PRC."

"Setelah kekalahan Jepang Perang Dunia II, pembangunan Jepang dibidang militer dihentikan dan dipaksa oleh Amerika Serikat untuk fokus hanya pada pertahanan diri. Namun awal abad ke-21, perubahan situasi keamanan dan politik di wilayah seperti China dan Korea Utara telah mendorong Jepang untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan armada militernya. Dalam meningkatkan kapabilitas militer, Jepang melihat Indonesia sebagai negara militer terbesar di Asia Tenggara kemudian mengadakan kerjasama dalam bidang militer. Di bidang pertahanan, Jepang telah menjadi salah satu mitra Indonesia dalam pembangunan kapabilitas pertahanan dan peningkatan profesionalitas prajurit TNI. Indonesia dan Jepang juga mengembangkan kerjasama pendidikan, antara lain pertukaran perwira untuk mengikuti pendidikan pengembangan, pendidikan dan latihan (diklat), pertukaran kunjungan pejabat tinggi pertahanan dan militer Jepang dan Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai hubungan Jepang dan Indonesia dalam bidang militer. Jepang dalam ekspansi militernya melihat perkembangan Cina dan Korea Utara khususnya ketegangan di wilayah Laut Cina Selatan. Jepang juga melihat potensi yang dimiliki oleh negara-negara Asia Tenggara khususnya Indonesia yang diyakini oleh pihak Jepang sebagai salah satu negara yang akan berperan besar menjaga keamanan wilayah Asia Tenggara yang juga penting bagi banyak negara maju dari seluruh dunia.

---

After Japan's defeat of World War II, the Japanese development of military field stopped and forced by the United States to focus solely on selfdefense. But the early 21st century, conversion of the security and political situation in China and North Korea have been encouraging Japan to improve its military and fleet capacity and capability. By enhancing military capability, Japan saw Indonesia as the largest army in Southeast Asia and entered into military cooperation of Japan-Indonesia later. Japan Self-Defense forces (JSDF) has been developing a global partnership for development of Indonesian defense capabilities and professionalization of Indonesian national armed forces, furthermore, conducting other field cooperations such as military personnel exchange, education and training, military-to-military cooperation and exercises, disaster response, and exchange of visits between high-ranking military officers. This research discusses the military relationship of Japan and Indonesia in the military field. Japan's military expansion saw the development of China and North Korea especially the tension in South China Sea Region. Japan also saw the potential possessed by Southeast Asian countries particularly Indonesia, which is believed by the Japanese as one of the Southeast Asian countries that played a major role that was able to maintaining Southeast Asia security."