Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai terjadinya KTT antar Korea Juni 2000 dari sudut Korea Utara serta dampaknya terhadap proses dialog antar Korea dan stabilitas keamanan di Semenanjung Korea. Dalam kaitan ini penulis ingin melihat faktor apa yang mendasari Korea Utara sehingga mau mengadakan KTT tersebut di Pyongyang tahun 2000. Dialog reunifikasi telah lama dilakukan yang membahas proposal-proposal masing-masing. Namun karena dialog tersebut harus selalu mengakomodasi kepentingan negara~negara besar AS, Rus, Cina, dan Jepang, maka hasil yang diinginlcan selalu menemui kegagalan.Kemajuan penting yang dicapai dalam dialog tersebut adalah penandatanganan Joint Communique tahun 1972 dan Basic Agreement tahun 1992 yang didalamnya :nemuat upaya-upaya penyelesaian konilik antar Korea dengan prinsip independen, cara-cara damai dan co-eksistensi bersama Apa yang telah dicapai tersebut akhirnya mentah lagi oleh politik provokasi Korea Utara melalui program pengembangan nuklir dan senjata pemusnah massalnya (WMD). Tahun 1994, dengan melalui engagement policy-nya presiden Clinton, isu nuklir Korea alchimya bisa diatasi. Dengan naiknya Presiden Kim Jong Il, kita melihat perkembangan positif dalam dialog antar Korea yang dicapai melalui kebijakan sunshine policy-nya, KTI' antar Korea yang pertama akhimya dapat dilaksanakan pada 13-15 Juni 2000 di Pyongyang.Pembahasan permasalahan di atas dilakukan secara deskriptif analitis dengan menggunakan teori Morrison yang melihat kebijakan luar negeri suatu negara pada dasamya dilandasi oleh kepentingan ekonomi. Selanjutnya lima variabel yang mempengaruhi pembuatan politik luar negeri, dalam tesis hanya tiga variabel yaitu ideosinkretik, nasional, dan sistemik, digunakan untuk mengalisis kebijakan luar negeri Korea Utara. Ketiga variabel tersebut dipilih karena dapat menggambarkan situasi di Korea Utara dan semenanjung Korea.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan luar negeri Korea utara untuk mengadakan KTT dengan Korea Selatan adalah dipengaruhi oleh krisis ekonomi dan upaya-upaya Korea Utara menormalisasi hubungannya dengan AS supaya sanksi ekonorni dapat dicabut. Pencabutan sanksi ekonomi ini diharapkan mendatangkan bantuan ekcnomi dari negara-negara barat. Di samping itu, falctor Kim Jong Il sebagai pemimpiri tertinggi Korea Utara juga mempengaruhi keputusan Korea Utara untuk mengadakan KTT antar Korea tahun 2000. Menurunnya legitimasi Kim Jong Il menyebabkannya harus mengambii kebijakan yang lebih pragmatis, yaitu untuk mempertahankan kekuasaannya. KTT antar Korea juga berhasil memperkuat dialog reunifikasi dan stabilitas keamanan di Semenanjung Korea. Namun dialog antar Korea dan stabilitas keamanan di kawasan ini kembali terganggu dengan naiknya presiden Bush menggantikan Bill Clinton. Kebijakan AS terhadap Korea Utara berubah dari engagement menjadi hardline posture."

"ABSTRAKKeterlibatan RRC dalam Perang Korea pada tanggal 19 Oktober 1950 merupakan aksi militer RRC di luar negeri yang pertama sejak RRC berdiri pada tahun 1949. Aksi militer RRC di Korea itu tidak berlangsung sejak dimulai_nya Perang Korea pada tanggal. 25 Juni 1950, melainkan terjadi setelah perang telah berlangsung selama beberapa bulan. Berdasarkan fakta tersebut, RRC tampaknya tidak siap untuk mengantisipasi aksi militer Korea Utara. Meski_pun dalam beberapa pertemuan segitiga yang telah terjadi sebelumnya antara Mao Zedong, Stalin, dan Kim 11-sung, telah disinggung mengenai aksi militer itu, namun hanya membahas persoalan itu secara garis besar dan hanya Stalin yang diberi tahu oleh Kim I1-sung tentang kepastian tanggal aksi militer Korea Utara itu. Keputusan RRC untuk mengirimkan pasukannya ke Korea pada dasarnya dilatarbelakangi oleh dua faktor yaitu, pertama. kekhawatiran RRC akan jaminan keamanan daerah perbatasannya; kedua, konsekuensi logis dari kebijakan luar negeri RRC Bersandar Pada Satu Pihak yang diwujud_ken dengan perjanjian aliansinya dengan Uni Soviet. Berda_sarkan kedua latar belakang tersebut, make pada tanggal 19 Oktober 1950, RRC memastikan dirinya untuk terlibat penuh dalam Perang Korea. RRC mengandalkan pasukannya yang tergabung dalam Tentara Sukarela Rakyat Cina untuk memban_tu pasukan Korea Utara dari darat, sedangkan Uni Soviet mendukungnya dari udara dengan mengirim satuan angkatan udaranya. Implikasi keterlibatan RRC dalam Perang Korea sangat besar pengaruhnya bagi kelanjutan aliansi RRC dengan Uni Soviet dan pembangunan nasionalnya. Pada &khir 1953, RRC menilai aliansinya dengan Uni Soviet sudah kehiiangan arch. RRC tidak lagi menjadi mitra sejajarnya dalam alian_si bersama tersebut, bahkan lebih cenderung menjadi Negara satelitnya. karena Uni Soviet selalu dapat mendikte sikap RRC. Selain itu. RRC merasa diperdaya oleh Uni Soviet karena harus menganggung seluruh biaya keterlibatannya dalam perang tersebut yang dihitung hutang oleh Uni Sovi_et_ Hal ini kemudian menjadikan kebijakan luar negeri RRC secara berangsur-angsur menuju kepada kebijakan yang lepas dari ketergantungannya terhadap Uni Soviet, dan berkoek_sistensi damai dengan negara-negara yang baru muncul dan merdeka. Pembangunan nasional RRC yang terbengkalai selama keterlibatannya dalam Perang Korea, sedikit demi sedikit mulai ditata dan ditingkatkan hasilnya meskipun dengan anggaran terbatas karena masih dibebani kewajiban membayar hutang biaya keterlibatannya dalam Perang Korea kepada Uni Soviet

---

"

"Jatuhnya mata uang Bath Thailand merupakan awal dari krisis Asia yang selanjutnya menimpa Korea Selatan dan Indonesia. Won dan Rupiah depresiasi nilainya yang mengakibatkan kedua negara mengalami krisis yang sangat parah dan mengguncang sistem perekonomian kedua negara secara menyeluruh. Kedua negara meminta bantuan IMF untuk mengatasi krisis di negaranya.IMF sebagai lembaga keuangan internasional memberikan bantuan likuiditas terhadap negara-negara anggota. Program bantuan IMF diiringi dengan prasyarat yang harus dipenuhi oleh negara penerima bantuan. Prasyarat tersebut tertuang dalam nota kesepakatan yang disebut Letter of Intent (Lol). Butir-butir kesepakatan itu terkait dengan program reformasi yang mengandung nilai-nilai liberal.Tesis ini menggunakan konsep neo-liberal untuk menjelaskan butir-butir prasyarat yang direkomendasikan IMF terhadap kedua negara. Butir-butir prasyarat ini diantaranya : Kebijakan moneter dan fiskal ketat, kebijakan orientasi ekspor, liberalisasi sistem keuangan, penegakan iklim transparansi, restraIrturisasi dan privatisasi, serta deregulasi kebijakan ekonomi yang berorientasi terhadap nilai-nilai pasar bebas. Kebijakan moneter dan fiskal ketat yang direkomendasikan IMF terhadap kedua negara menyebabkan kondisi ekonomi kedua negara semakin terpuruk. Nilai mata uang (kurs) semakin terdepresiasi, cadangan devisa semakin menipis, dan besarnya biaya sosial yang harus ditanggung oleh kedua negara seperti semakin tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan serta instabilitas politik.Teori developmental state digunakan dalam tesis ini untuk menjelaskan pengaruh peran aktif pemerintah dalam aspek sosial-politik dan ekonomi terhadap proses pemulihan ekonomi di kedua negara. Teori ini menjelaskan peran aktif pemerintah dalam aspek sosial-politik ditujukan untuk menciptakan stabilitas, dan peran aktif pemerintah dalam aspek ekonomi ditujukan untuk mempercepat perturnbuhan ekonomi. Kredibilitas dan kepekaan terhadap krisis, yang terkait dengan konsistensi, kejelasan motivasi, tranparansi, keseriusan dalam reformasi, pentingnya stabilitas jangka pendek, serta kebijakan yang cenderung memihak rakyat kecil merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terciptanya stabilitas. Restrukturisasi sektor keuangan dan korporasi secara bijak, seperti terdapatnya mekanisme aturan yang jelas, tindakan cepat dalam merestrukturisasi hutang swasta, dan rnemperbaiki kinerja manajemen merupakan faktor-faktor yang pempercepat bangkitnya kembali sektor dunia usaha. Asumsi dalam tesis ini, jika kondisi stabil dan sektor dunia usaha dapat bangkit kembali maka proses pemulihan ekonomi akan berjalan dengan cepat.Jenis penelitian dalam tesis ini adalah eksplanatit di mana menghubungkan dua variabel dengan menggunakan teori-teori sebagai alat untuk menganalisa hubungan kousal yang terjadi. Diteliti keterkaitan hubungan antara peran aktif pemerintah dalam aspek sosial-politik dan ekonomi terhadap proses pemulihan ekonomi di kedua negara. Dalam interaksinya dengan IMF, peran aktif pemerintah Korea Selatan dalam aspek sosial-politik dan ekonomi menyebabkan kondisi stabil tetap terjaga dan peran aktif pemerintah dalam aspek ekonomi menyebabkan sektor dunia usaha cepat bangkit kembali.Tesis ini membuktikan, dalam berinteraksi dengan IMF, diperlukan peran aktif pemerintah dalam aspek sosial-politik dan ekonorni agar kondisi stabil tetap terjaga dan sektor dunia usaha dapat bangkit kembali dengan cepat. Terbukti, dengan kondisi politik yang stabil dan bangkit kembalinya sektor dunia usaha menyebabkan Korea Selatan lebih cepat pulih dan krisis dibandingkan Indonesia."

"Munculnya Mao Zedong sejak sebelum terbentuknya PKC sampai dengan terbentuknya PKC pada tahun 1921 telah menyemarakkan perebutan kekuasaan antara PKC dan Guomindang. Mao kemudian selalu berperan aktif dalam setiap momentum perjuangan melawan musuh baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Cina. Melalui pola strategi perjuangan dan kepemimpinannya yang ampuh Mao berhasil membangun basis-basis merah yang kokoh. Taktik perang gerilya yang dikembangkannya semasa perang melawan Jepang merupakan taktik ampuh untuk melumpuhkan kekuatan musuh. Keberhasilan Mao dalam mengindoktrinasi anggota partai dan tentara telah mewujudkan PKC yang handal yang pada akhirnya mampu melumpuhkan kekuatan Guomindang serta berhasil meniadikan PKC berkuasa di seluruh negeri sejak tahun 1949. Semuanya ini merupakan wujud nyata hasi perjuangan Mao yang didukung oleh unsur rakyat."