Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 186572 dokumen yang sesuai dengan query
cover
M. Radzal Noor
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1995
S8021
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Firmansyah Budiman
Depok: Universitas Indonesia, 1996
S8057
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1992
S8065
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Baehr, Peter R.
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998
341.481 BAE rt (2)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Baehr, Peter R.
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998
323.4 BAE h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Tutuhatunewa, Spica Alphanya
"Dalam kurun waktu 1998-1999 Australia menunjukkan perubahan sikap politik (terlihat dalam pelaksanaan politik luar negeri dan sikap aktor/elit politiknya) yang cukup drastis ke sisi negatif kepada Indonesia terkait dengan masalah Timor Timur sampai membuat hubungan kedua negara turun pada titik yang terendah untuk masa lebih dari sepuluh tahun terakhir. Perubahan dalam politik luar negeri Australia yang awalnya sangat bersahabat, dapat dikatakan dimulai ketika terjadi pergeseran dalam kebijakan luar negeri Australia yang lebih memprioritaskan hubungan dengan Amerika Serikat daripada negara-negara tetangganya di Asia termasuk Indonesia, seperti yang terlihat dari Buku Putih Kebijakan Luar Negeri dan Perdagangan Australia tahun 1997.
Ketika isu hak asasi manusia (HAM) mulai menjadi topik utama hubungan internasional bahkan pandangan integratif yaitu pandangan yang menyetujui keterkaitan HAM dengan berbagai bidang lainnya lebih mendominasi dunia, dibandingkan dengan pandangan fragmentatif, publik Australia sebagai bagian dari masyarakat dunia yang demokratis juga makin meningkat kepeduliannya terhadap isu HAM. Dengan letak geografis yang sangat berdekatan, Indonesia dan Timor Timur kemudian menjadi sorotan bagi kampanye HAM Australia.
Perubahan kebijakan luar negeri Australia sebagai suatu entitas terhadap Indonesia dapat dilihat dari perubahan politik luar negeri Australia baik dari kebijakannya (policy) sendiri maupun pernyataan politik aktor-aktornya. Aktor/elit politik yang paling menentukan adalah Perdana Menteri Australia. Secara pribadi, Perdana Menteri Australia John Howard mempunyai kepentingan untuk mengakomodir tuntutan domestik yang diwarnai isu HAM ini terkait dengan ambisinya menjadikan Australia sebagai deputi Amerika Serikat di Asia Pasifik. Alasan pribadi lainnya adalah untuk menaikkan popularitasnya agar dalam referendum Republik Australia (dilaksanakan tanggal 6 November 1999), pandangannya yang monarkis dapat lebih diperhatikan publik dan Australia tetap menjadi bagian dari Kerajaan Inggris."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Esther Istianingrum
"Badan Penelitian dan pengembangan Hak Asasi Manusia adalah salah satu Unit Eselon 1 yang berada di bawah naungan Departemen Hukum dan HAM RI mempunyai peran strategis dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu unsur pelayanan pemerintah kepada masyarakat luas dengan memberikan perlindungan, penegakan dan penghormatan HAM.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan tersedianya SDM yang berkualitas diharapkan Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara dituntut untuk selalu bersikap dan menjunjung tinggi profesionalisme dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Oleh sebab itu, pegawai Balitbang HAM merasa tertantang untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat melalui penelitian, seminar, lokakarya serta sosialisasi tentang berbagai hal yang menyangkut Hak Asasi Manusia serta meningkatkan kinerja pegawainya agar lebih baik.
Penelitian ini bertujuan untuk mencari, mengetahui,menjelaskan dan mengkaji faktor- faktor yang mempengaruhi secara signifikan terhadap kinerja pegawai Badan penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Departemen Hukum dan HAM R.I. Teknik pengambilan data dengan menyebarkan kuaesioner dan wawancara serta data kepustakaan.
Berdasarkan analisis faktor yang dilakukan terhadap 30 (tiga puluh) variabel awal, kemudian setelah dikelompokkan menjadi 17 (tujuh belas) variabel yang mempengaruhi kinerja pegawai, yaitu : (1). Konflik Peran; (2). Sistem Kerja; (3) Pengalaman; (4). Disiplin Kerja; (5). Motivasi; (6). Metode Kerja; (7). Harapan; (8). Produktivitas; (9). Sikap dalam. bekerja; (10). Kepuasan Kerja; (11). Budaya Organisasi; (12). Komunikasi; (13). Pelatihan; (14) Pendidikan; (15). Kompetensi; (16). Kompensasi dan (17). Komunikasi.
Hasil Penelitian setelah diadakan dengan uji regresi ditemukan 4 (empat) variabel yang mempengaruhi secara signifikan terhadap Kinerja Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Departemen Hukum dan HAM R.I. Sedangkan variabel sistem kerja, pengalaman, disiplin kerja,motivasi, harapan, produktivitas, kepuasan kerja, budaya organisasi, pelatihan, pendidikan, kompetensi, kompensasi dan kemampuan belum berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai.
Adapun pemecahan persoalan dari ke 4 (empat) variabel yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah dengan lebih menekankan pada peningkatannya, sedangkan untuk yang 13 (tigabelas) variabel yang belum berpengaruh secara signifikan pada kinerja pegawai tersebut adalah akan diteliti lebih lanjut dan dapat dilihat dari berbagai aspek sudut pandanf yang ada pada penelitian selanjutnya.

The Office of Research and Development of Human Rights is one of the units in the echelon I in the Department of Law and Human Rights. It has a strategic role in applying its function as one of the government services to the public by giving protection, enforcement, and respecting the human rights.
To do its function and duty, the office must be supported by suitable facilities and good human resources. If it is fulfilled, the government officers are expected to be professional and service the public well.
For that reason, the officers in the office demand to give the best services through research, seminar, and socialization about human rights, to increase their performance.
This research aims to find factors which influence the officer's performance, identify and describe the factors that influence it, and identify and know the factors which strongly influence it. To collect needed data, questionnaires are distributed among the officers.
Base on the factorial analysis, there are 30 initial dimensions which are categorized into 17 components, such as conflict of role, working system, experience, discipline of work, motivation, working method, expectation, productivity, attitude, job satisfaction, culture of organization. Communication, training, education, competency, compensation, and capacity.
The result shows that there are 4 determined variables which influence the performance, which are conflict of role, working method, attitude, and communication. Meanwhile, the variables of working system, experience, discipline, motivation, expectation, productivity, satisfaction, culture of organization, training, education, competency, and capacity are not too influential on the performance.
To solve the problem of those four variables, it must be focused of how to fix and increase it. Meanwhile other 13 variables which are not influential will be explored further.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T21728
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1998
S8020
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
J. Kamaludin
"PPCI sebagai organisasi payung yang fungsi utamanya adalah sebagai koordinator bagi organisasi-organisasi kecacatan di bawahnya memiliki peran yang sangat strategis untuk mensinergikan hubungan antara PPCI, organisasi anggota, instansi pemerintah dan masyarakat umum untuk mewujudkan P5 HAM bagi penyandang cacat.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui penelusuran catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang dimiliki PPCI, observasi dan wawancara mendalam terhadap beberapa informan yang berada pada lingkungan ekstemal PPCI dan lingkungan internal PPCI.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk mewujudkan P5 HAM bagi penyandang carat pada seluruh instansi yang benwenang dan masyarakat yang peduli terhadap penyandang cacat belum efektif, padahal peranan pemerintah untuk mewujudkan P5 HAM bagi penyandang carat memiliki posisi yang cukup sentral sebagai koordinator terhadap masalah-masalah penyandang carat, terutama dalam masalah dana, sosialisasi kebijakan atau Undang-undang yang berhubungan dengan penyandang cacat dan sosialisasi kegiatan-kegiatan organisasi penyandang cacat yang tujuannya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat luas terhadap masalah-masalah penyandang carat.
Berdasarkan temuan di atas maka disarankan agar PPCI memaksimalkan kinerja atau performa organisasinya yang berfungsi sebagai koordinator, dan memaksimalkan sinerginya dengan masyarakat dan instansi pemerintah. Dengan efektifnya hasil-hasil kegiatan PPCI pada masyarakat luas akan meningkatkan peran sosial penyandang cacat, yang secara otomatis akan meningkatkan ketahanan sosial penyandang cacat itu sendiri.

PPCI as an umbrella organization has it main function as coordinator to its members. PPCI has a strategic function because in an ideal world, it can effectively coalesce the correlation between PPCI, its members, government institution and society to accomplish the appreciation, improvement, align, fulfillment and protection on human rights for people with disability. The purpose of this research is to study some of management function that PPCI carry out (planning, coordinating and evaluation). Data were collected qualitatively with documents review in PPCI, tangible observation with an in-depth interview with one of PPCI and member organization's staff, and also with three workers to see their perception about people with disability.
It is shown in this study that the great effort to accomplish the appreciation, improvement, straighten up, fulfillment and protection on human rights for people with disability on government institution is not effective up till now, fortunately the government's responsibility to accomplish those rights for people with disability has a central position as the coordinator to the people with disability's problems, mainly in funds, in the dissemination of the regulation about people with disability and the spreading of the PPC: and its members' activity to improve society awareness to the problem of people with disability. It is recommended for PPCI to make best use of its organization's performance as coordinator and to maximize its relationship with government institution and society. With the constructive of PPCI's activity result in the society, it will improve the social role of the people with disability, which consequentially will improve the social defense of the people with disability itself.
"
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005
T15221
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Purbadhi Syamsi
"ABSTRAK
Deklarasi Kemerdekaan Amerika tahun 1776 bagi bangsa Amerika mempunyai dua makna yang berbeda namun saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya seperti halnya mata uang dengan dua sisi yang berbeda. Makna yang pertama adalah Deklarasi Kemerdekaan tersebut merupakan suatu pernyataan kemerdekaan bangsa Amerika dengan melepaskan diri dari kekuasaan pemerintah koloni Inggeris yang telah memerintah koloni Amerika tersebut kurang lebih dari satu abad. Makna kedua dari Deklarasi Kemerdekaan adalah suatu pernyataan yang universal mengenai kedudukan manusia yang diciptakan Tuhan sebagai individu yang bebas, merdeka dengan hak-hak yang tidak dapat disangkal baik dalam kehidupan yang bebas maupun dalam upaya untuk mencapai kebahagiaannya. Paragrap kedua Deklarasi Kemerdekaan Amerika tahun 1776 menyebutkan :
We hold this truths to be self-evident: that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain inalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. That to secure these Rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, That whenever any Form of Government becomes destructive of this ends, it is the Rights of the People to alter or to abolish it and to institute new Government.
Sedangkan untuk mengatur dan melindungi kehidupan atas kehendak rakyat dan bilamana pemerintah tersebut gagal dalam menjalankan atau melindungi hak-hak kebebasan individu tersebut maka rakyat dapat mengganti pemerintahan tersebut dengan pemerintahan yang baru. Itulah yang disebut dengan demokrasi. Baik Deklarasi Kemerdekaan maupun Konstitusi Amerika, keduanya mengandung nilai-nilai dasar yang berintikan hukum asasi, individu yang bebas dan bertanggung jawab, sama dan sederajat dimata hukum dan pemerintahan bertujuan untuk mencapai kemajuan hidup yang luhur (Gabriel, 1974: 36).
Deklarasi Kemerdekaan 1776 dan Konstitusi Amerika diciptakan adalah semata-semata untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan rakyat Amerika akan adanya jaminan terhadap hak-hak individu seperti: kemerdekaan, kebebasan, persamaan dan demokrasi karena hal tersebut merupakan nilai-nilai dasar dan menjadi tujuan bangsa dan negara Amerika Serikat.
Perjalanan hidup bangsa dan negara Amerika membuktikan bahwa dari sejak awal berdirinya republik hingga kepada berakhirnya Perang Dunia Kedua dilanjutkan dengan krisis Perang Dingin, komitmen perjuangan Amerika adalah tetap berintikan kepada pencapaian kepentingan nasional Amerika untuk menjaga dan melindungi keutuhan wilayah serta institusinya (Crabb, 1986: 112). Sedangkan misi Amerika adalah menyebarkan nilai-nilai Amerika untuk menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lainnya di dunia (Nuechterlein, 1985: 8).
Yang dimaksud dengan wilayah dan institusi Amerika tersebut di atas adalah menunjuk pada suatu wilayah negara yang diapit oleh dua samudera, yaitu Samudera Atlantik dan Samudera Pasifik dan berbatasan dengan Negara Kanada di Utara dan Meksiko di Selatan. Negara itu adalah Amerika Serikat yang menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 4 Juli 1776 melalui Deklarasi Kemerdekaan. Sistim pemerintahannya berdasarkan kepada Konstitusi Amerika 1787 dan demokrasi merupakan institusinya.
Demokrasi adalah sistim politik dan pemerintahan dimana keputusan diambil atas kehendak rakyat (Wilson, 1986: 8). Sedangkan Profesor Herbert McCloscki menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu teori dan praktek yang berpangkal kepada suatu pandangan bahwa semua orang memiliki hasrat yang sama dan mempunyai hak untuk ikut serta dalam kegiatan politik dan pemerintahan mereka, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya di badan-badan perwakilan atau pemerintahan yang dipilihnya sendiri. Singkatnya demokrasi berarti bahwa yang diperintah haruslah terlebih dahulu menyepakati siapa yang memerintahnya dan sebaliknya yang memerintah bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban kepada dan bagi yang diperintahnya (Closcki, 1948: 8)?"
1993
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>