Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk membahas peranan Inggris dalam perpecahan di Irlandia Utara tahun 1968-1972, dimana terlihat adanya keterlibatan Inggris dalam jadi Irlandia Utara dan Irlandia Pemisahan Irlandia ini menjadikan pemisahan Irlandia men Selatan pada tahun 1921. Irlandia Utara sejak tahun 1921-1972 didominasi oleh kelompok mayoritas Protestan yang tergabung dalam partai Unionis. Kemudian partai Unionis ini melakukan diskriminasi terhadap kelompok minoritas Katolik dalam perumahan, pekerjaan, politik dan persamaan hak. Dominasi kelompok mayoritas Protestan melalui partai Unionis ini terus berlangsung karena sejak itu Inggris tidak melibatkan diri dalam urusan domestik Irlandia Utara yang ketentuan-ketentuannya telah ditetapkan dalam Akta Pemerintahan Irlandia tahun 1920 (The Gorvernment of Ireland Act 1920). Di samping itu Inggris tidak melibatkan diri dalam urusan dalam negeri negeri Irlandia Utara tanpa di undang oleh parlemen Irlandia Utara di Stormont. masalah-masalah dalam negeri Irlandia Utara tidak akan Hal di atas sesuai dengan Dan didiskusikan di Westminster. konvensi yang telah disepakati bersama. Perlakuan diskriminasi terhadap kelompok minoritas Katolik ini akhirnya membangkitkan gerakan hak-hak sipil yang dilaksanakan oleh kelompok minoritas Katolik pada tahun 1968. Karena menghadapi perlakuan kejam dari pasukan keamanan rejim Protestan Stormont akhirnya kelompok minoritas Katolik meminta perlindungan dari pasukan para militernya Irish Republican Army (IRA). Selanjutnya situasi di Irlandia Utara didukung dan didalangai oleh kelompok para militer dari kedua belah pihak. Hal ini meningkatkan ketidalcamanan di Irlandia Utara. Menghadapi kekerasan dan kekacauan ini akhirnya dengan permintaan rejim Stromont Inggris mengirimkan pasukannya pada tahun 1969. Dengan terus berlanjutnya aksi-aksi kekerasan dan terorisme memaksa pemerintah Inggris akhirnya melaksanakan pemerintahan langsung/direct rule dari London. Dan menyatakan kedaulatannya sesuai dengan Section 75 of Government of . Ireland Act 1920"

"Skripsi ini membahas peran resolusi konflik yang dilaksanakan oleh partai Sinn Fein di Irlandia Utara dari tahun 1998 hingga 2011. Resolusi konflik dilaksanakan sebagai reaksi atas konflik berkepanjangan yang terjadi antara kaum Nasionalis dan Unionis di tahun 1969 dengan nama The Troubles. Sinn Fein mewakili kaum Nasionalis sebagai partai politik yang memperjuangkan kepentingan kaumnya termasuk proses perdamaian. Dalam kasus ini penulis menggunakan metode kualitatif untuk melihat penjelasan sejarah sebagai salah satu pendekatakan resolusi konflik. Penelitian ini melihat resolusi konflik melalui model teori Johan Galtung yang melihat konsep peacemaking, peacekeeping, dan peacebuilding sebagai analisa proses perdamaian yang komprehensif. Melalui teori tersebut kita dapat melihat peran Sinn Fein sebagai satu partai politik yang memiliki keterlibatan signifikan dalam proses perdamaian.

---

This thesis describes Sinn Fein role in Northern Ireland conflict resolution from 1998 to 2011. The cconflict resolution was done as a respond to the long conflict that involves the Nationalist and Unionist people in 1969 by the name of The Troubles. Sinn Fein represent the Nationalist as a political party that struggle for their interest including the peace process. The writer uses a qualitative method by the description of history as a conflict resolution approach. This research sees conflict resolution from Johan Galtung model theory that consist of peacemaking, peacekeeping, and peacebuilding for the peace process analysis. We can see Sinn Fein role in the conflict resolution by using those theory as a political party that has a significant involvement in the peace process."

"Negara-negara dalam sistem dunia merupakan negara yang memiliki keragaman etnis didalamnya, atau dalam arti lain merupakan negara multi etnis. Proses pertumbuhan sosial dan modernisasi yang dilakukan banyak negara didasarkan pada asumsi bahwa perbedaan budaya dan etnis dalam suatu negara bangsa akan cenderung menghilang selain didukung dengan berkurangnya perhatian dari segi-segi ekonomi dan sosial serta kehidupan politik pada unsur etnis yang menjadi unit sistem dalam negara bangsa.Bagaimanapun dapat dijelaskan bahwa `kegagalan' pembangunan suatu negara tidak hanya disebabkan oleh kelemahan-kelemahan dibidang tehnik, finasial maupun dibidang ekonomi. Karena kegagalan tersebut dapat dihubungkandengan pengaruh kompleksitas budaya dan etnis dalam membangun suatu negara bangsa. Sebagai bagian dari suatu negara, berbagai ikatan kelompok masyarakat memiliki pengaruh yang kuat dalam setiap aspek kehidupan bernegara dimana ikatan-ikatan masyarakat tersebut memiliki kepentingan yang berbeda dan patut diperhitungkan dalam upaya menciptakan stabilitas kehidupan negara.Penelitian ini mencoba mengeksplorasi hambatan-hambatan yang muncul dengan adanya tuntutan ikatan masyarakat yang hidup di irlandia Utara terutama untuk mencapai stabilitas wilayah Irlandia Utara yang telah lama mengalami krisis berupa konflik komunal yang berkepanjangan sehingga menciptakan konflik teritorial. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data empirik termasuk latar belakang sejarah lrlandia sendiri dalam literatur-literatur dan buku-buku walaupun muncul kendala berupa keterbatasan sumber.Hambatan utama yang menjadi inti permasalahan dalam penyelesaian krisis berkepanjangan di Irlandia Utara tersebut lebih difokuskan dalam permasalahan cara pandang dalam kehidupan bernegara yang demokralis, di mana perbedaan tersebut memiliki implikasi yang bersifat multi-dimensi mengingat adanya kecenderungan yang muncul dan menjadi hambatan tersendiri dalam penyelesaian krisis di Irlandia Utara. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh internal maupun eksternal di wilayah Irlandia Utara dapat mempengaruhi proses penyelesaian konflik di Irlandia Utara."