Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada tanggal 22 Oktober 2011, Provinsi Banten menyelenggarakan Pilkada secaralangsung untuk memilih calon gubernur dan calon wakil gubernurnya padaperiode 2012-2017. Pilkada tersebut diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitupertama, Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno, kedua, Wahidin Halim dan IrnaNurulita dan ketiga, Jazuli Juwaini dan Makmun Muzakki. Pada akhirnyadimenangkan oleh pasangan Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno.Kemenangan pasangan Ratu Atut dan Rano Karno menarik untuk dikaji, olehkarena itu, penulis melakukan penelitian strategi komunikasi politik pasanganRatu Atut dan Rano Karno pada Pilkada Banten 2011.Pendekatan metodologi dalam penelitian ini termasuk kategori kualitatif dansebagai metode penelitiannya adalah studi kasus, sedangkan sifat penelitian iniadalah deskriptif. Pengambilan data menggunakan dua cara yaitu pengambilandata primer dan sekunder.Setelah dilakukan penelitian hasilnya menunjukkan, strategi komunikasi politikyang membuat pasangan Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno memenangkanPilkada Banten 2011 di antara lain: Ratu Atut masih merawat tim suksesnyadengan baik, didukung oleh 11 partai parlemen dan 22 partai non parlemen, disamping mempunyai popularitas dan elektabilitas tinggi, ia juga menggunakanfaktor ketokohan dan jaringan politiknya yang kuat dan kokoh, dan ke semuastrategi komunikasi politik berdasarkan hasil rekomendasi survei.

---

AbstractProvince of Banten On October 22, 2011, held direct elections to choosecandidates for governor and vice governor in the period 2012 ? 2017. The electionwas followed by three pairs of candidates, the first, Ratu Atut and Rano Karno,the second, Wahidin Halim and Irna Nurulita, the third, Makmun Muzakki andJazuli Juwaini. In the end, Ratu Atut and Rano Karno won on the BantenProvincial election.The winning of Ratu Atut and Rano Karno is interested to study, therefore,researcher do research about strategy of political communication of Ratu Atut andRano Karno on Banten provincial election.Methodological approach in this study include qualitative and as method ofresearch is case study, while nature in this research is descriptive. Retrieval ofdata use two methods, namely primary and secondary data collection.Having done the results show strategy of political communication Ratu Atut andRano Karno in Banten Provincial Election include: Ratu Atut still care ?successteam?, Supported by 11 Parliamentary parties and 22 non parliamentary parties,having popularity and they also use persona factor, a strong political network andpolitical consultant."

"Penelitian ini menggali bagaimana sepasang kandidat menggunakan pendekatan branding dalam kontestasi pilkada. Perumusan dan penerapan political branding Jokowi-Ahok, pemenang Pilkada DKI Jakarta 2012, menjadi sentral tulisan ini. Melalui wawancara mendalam dengan pihak yang terlibat dalam penerapan konsep ini, ditemukan bahwa kemampuan membaca konteks sosial, politik, historis menjadi dasar political branding Jokowi-Ahok, khususnya dalam menentukan positioning, political brand dan media komunikasi yang sesuai. Berdasarkan analisis tadi, merek politik pun dibuat bertumpu pada kekuatan figur pasangan guna meraih simpati publik, dibantu dengan wacana politik, cara kampanye, dan baju kotak-kotak. Hasil penelitian ini memperlihatkan bagaimana branding diterapkan pada konteks politik untuk menggalang partisipasi di tengah situasi politik yang semakin tersekularisasi.

---

This research studies how a pair of candidates adopts branding approach to win a local election. Jokowi-Ahok’s political branding, the winning pair of the 2012 Jakarta Gubernatorial Election becomes the central of this paper. In depth interviews with their branding expertise were conducted, and it is found that the proficiency in understanding social, political, and historical context became the foundation of Jokowi-Ahok’s political branding, including positioning, political brand, and media used for communicating the brand. Their political brand was then made to rely most on their figures, yet political ideas, campaign maneuvers and checkers shirt also play a part. The result of this research shows how branding approach is applied in political context to gain political participation in the more secularized politics."

"Penelitian ini mendeskripsikan strategi komunikasi politik melalui media sosial yang dilakukan oleh calon independen Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Faisal Basri dan Biem Benjamin. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Faisal-Biem telah menyampaikan pesan-pesan berulang di media sosial dengan metode informatif dan edukatif, namun kurang persuasif. Secara garis besar, strategi komunikasi politik yang dilakukan cukup optimal terutama dalam membangun citra politik sebagai pemain baru di kancah perpolitikan. Elemen-elemen penting dalam pembentukan citra sudah saling terintegrasi dan dibangun secara bersamaan dalam strategi yang dilakukan oleh Faisal-Biem. Citra independen dan bersih yang dikomunikasikan melalui media sosial telah diwujudkan dengan sistem penggalangan donasi online. Pemeliharaan citra tersebut dilakukan dengan penciptaan hubungan, meski masih tergolong statis. Tidak hanya independensinya, dominasi media sosial pada strategi yang dilakukan oleh Faisal-Biem juga telah menambahkan warna baru bagi demokrasi dan juga menjadi pembelajaran politik terutama dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012. Meski peran media konvensional belum tergantikan, namun keberadaan media sosial dapat menjadi senjata pelengkap dalam berkomunikasi dan membentuk citra politik. Penelitian ini hanya fokus kepada pemaparan strategi komunikasi politik dan pembentukan citra, untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut pada pasca-pemilihan untuk mengukur tingkat keberhasilannya.

---

This study describes the political communication strategy through social media conducted by independent candidates for DKI Jakarta gubernatorial election, Faisal Basri and Biem Benjamin. This is a descriptive qualitative research, focus on Faisal-Biem?s strategy in communicating and building political image. Faisal-Biem had successfully delivered political verbal text messages with redundancy, informative and educative methods, but less persuasive. However, the political communication strategy in building political brand as a newcomer in the political arena was well managed. Essential elements in the personal branding concept have been integrated well with each other and built simultaneously. The online donations system became a realization of their independent image. Not only their independence, but the dominant use of social media in their strategy has brought a new atmosphere as well as a political education for the democracy system in Indonesia. Although the role of the conventional media has not been replaced, the existence of social media could be an effective complementary weapon in communicating and forming political brand. Further research after the Jakarta gubernatorial election is needed to measure the success rate."

"Partai Kebangkitan Bangsa [PKB] adalah partai bentukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama [PBNU]. Pada Pemilu 1999 lalu PKB menjadi partai terbesar ketiga di bawah PDIP dan Golkar. Dukungan besar dari warga Nahdlatul Ulama [NU] merupakan salah satu kunci sukses disamping kharisma yang dimiliki oleh oleh tokoh-tokoh pendirinya, khususnya Gus Dur. PKB bertekad untuk menjadi partai pemenang Pemilu 2004 dengan target perolehan suara di atas 20%. Menghadapi Pemilu 2004 tantangan yang dihadapi PKB lebih berat mengingat pemilih inti PKB, yaitu warga NU, bisa saja berkurang ditambah lagi adanya konflik internal yang terjadi pasca kejatuhan Gus Dur. PKB identik dengan partainya warga NU, sementara tidak semua warga NU memilih dan menjadi pengurus PKB. Salah satu cara untuk mencapai target minimal perolehan suara adalah dengan merangkul massa diluar kalangan NU. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Penelitian ini memaparkan strategi komunikasi PKB dalam memenangi Pemilu 2004. Kerangka teori dan penelitian ini adalah bagaimana prinsip-prinsip humas [research, objectives, strategies, implementation, evaluation] diterapkan oleh humas PKB. Positioning sebagai partai advokasi dan citra sebagai partai terbuka dan modern dikembangkan oleh PKB. Strategi komunikasi sudah terencana dan terpadu dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. PKB mengkategorikan para calon pemilih mereka kedalam 25 kelompok sasaran. Untuk menjangkau warga muslim, khususnya NU, PKB mengandalkan peran para kiai. Dalam menjangkau masyarakat PKB mengandalkan opinion leaders [kiai, tokoh adat, pemuka agama]. Slogan dan tema kampanye PKB banyak dan beragam disesuaikan dengan sasaran kelompok. Tema dan slogan kampanye tersebut sebenamya bisa difokuskan hanya pada issue-issue yang sedang berkembang dan menjadi pusat perhatian masyarakat. Media relations, press agentry, dan issues management perlu mendapat perhatian lebih dari humas PKB. Penelitian yang berkaitan dengan humas PKB selanjutnya sebaiknya menggunakan metode kuarrtitatif untuk melengkapi penelitian yang kualitatif ini."

"Tesis ini membahas adanya kelemahan komunikasi politik dilevel daerah yaitu ditingkat kabupaten Bekasi tahun 2012. Khususnya yang dilakukan dalam proses melakukan kampanye. Beberapa diantaranya adanya gejala less argumentation, lack of credibility dan kurangnya kemampuan berkomunikasi melalui debat. Melihat permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode analisis diskursus. Untuk meninjau permalasahan ini digunakan teori The Fungsional Debate Campaign yang dikemukakan oleh William, L. Benoit. Termasuk penggunaan metode penelitian serta teknik analisis yang dikembangkan oleh Benoit. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa semua kandidat Bupati untuk periode 2012-2017 mengarahkan wacana politiknya kedalam bentuk kebijakan dari pada karakter, namun dalam menyampaikan pesan politiknya masih dinilai kurang baik pada aspek verbal maupun nonverbal. Sedangkan dari strategi fungsional dinilai sudah cukup memadai karena sudah menggunakan beberapa teknik, namun belum merata ditampilkan oleh semua kandidat, kelemahan yang nampak pada semua kandidat dilihat dari strategi berdebat adalah kurang mampu membangun acclaim untuk membangun keterpilihan oleh kandidat dengan berusaha menyerang dan bertahan ketika mendapat serangan. Implikasi penelitian pada tingkat lokal ini, menunjukan penggunaan debat di televisi sebagai forum komunikasi politik daerah sebenarnya masih belum menjadi sarana utama yang ideal untuk para pemilih lokal melihat kredibilitas dan kapabilitas calon pemimpin daerahnya.

---

This thesis discusses the weakness of political communication in district level region in Bekasi2012, Jawa Barat. Especially those committed in the process of campaigning. Several symptoms are observed including the less argumentation, lack of credibility and lack of communication ability through debate program. This research is done to analyze those symptoms using a qualitative approach with discourse analysis methods. Theory of The Functional Debate Campaign by William, L. Benoit is used as the basic theory to investigate the problem; also the methodology and analysis technique developed by Benoit is then used in this research. The result notes that all of the candidates of Bupati in the period of 2012-2017 directing the political discourse more on the policy than on the character, however they are still inadequate in delivering their political message. In term of functional strategy, they are considered to be adequate since they have used some techniques, although still not shown in all candidates. The weakness which is appeared in all candidates in term of debate strategy is the weak ability to build the acclaim which attempt to attack and defense when they are under attack. The implication of this research is to showing the using of debate program in television as a political communication forum is still not suitable as the main ideal media for the local voters to perceive the credibility and capability of their leader candidate."

"Ketentuan mengenai pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia adalah desentralisasi, dimana daerah diberi kewenangan untuk mengatur pembangunan daerah, kecuali sejumlah urusan (diplomasi luar negeri, pertahanan keamanan, moneter, peradilan, agama, dan urusan lainnya) yang tetap dipegang oleh pemerintah pusat.Di dalam menjalankan pemerintahan daerah tersebut, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan sangat penting dan menentukan. Kepala Daerah dan DPRD berwenang menentukan pengaturan pembangunan daerah, melalui penetapan Peraturan Daerah (Perda) dan kebijakan strategis daerah. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa hubungan yang baik antara pihak eksekutif (Kepala Daerah - Bupati) dan DPRD (Kabupaten) sangat menentukan kinerja pembangunan daerah.Hubungan Bupati dengan DPRD Kabupaten diwujudkan dalam komunikasi politik. Dalam penelitian akan dilakukan penyelidikan komunikasi politik antara Bupati Sidoarjo dengan DPRD Sidoarjo. Secara khusus, penelitian akan terfokus pada empat hal, yaitu : (1) sikap dan perilaku eksekutif dan legislatif, (2) perkembangan interaksi eksekutif dengan legislatif, (3) perubahan struktur (pola-pola interaksi) eksekutif dengan legislatif, serta (4) deskripsi kendala hubungan tersebut.Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara langsung terhadap 100 orang responden yang dianggap memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang komunikasi politik antara pihak eksekutif dan legislatif di Kabupaten Sidoarjo. Responden terdiri dari 60 orang aparatur Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan 40 orang anggota DPRD Sidoarjo. Selain itu dilakukan juga pengumpulan data sekunder termasuk keterangan dari sejumlah tokoh masyarakat, agama dan LSM di Kabupaten Sidoarjo.Berdasarkan data yang dikumpul, ditemukan bahwa kedua pihak (eksekutif maupun legislatif) melakukan komunikasi politik terhadap publik Sidoarjo. Mengingat bahwa Sidoarjo telah mengarah menjadi daerah industri, terlihat jelas bagaimana masalah-masalah yang terkait dengan kegiatan industri menjadi isu sentral termasuk dalam bidang politik. Tuntutan kenaikan gaji dari kelompok buruh merupakan isu yang popular di kalangan legislatif maupun eksekutif.Hubungan antara pihak eksekutif dan legislatif sendiri memperlihatkan gejala yang cukup menarik, dimana masing-masing pihak merasa lebih superior. Sadar atau tidak, kecenderungan ini mengakibatkan adanya tarik menarik kepentingan antara kedua institusi. Masing-masing insitusi saling mempengaruhi, karena kebetulan pihak Bupati Sidoarjo berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan di DPRD Kabupaten Sidoarjo sendiri, fraksi PKB termasuk fraksi yang signifikan. Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo pun sebenarnya berasal dari fraksi PKB.Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa institusi eksekutif maupun legislatif memiliki kecenderungan untuk membenarkan diri sendiri. Pihak eksekutif lebih memahami kedudukan mereka sebagai pelaksana kebijakan, sehingga dengan sendirinya mereka lebih memiliki akses politik, khususnya terhadap publik. Di sisi lain, pihak legislatif merasa bahwa sesuai dengan kewenangannya, mereka dapat berada di atas pihak eksekutif. Mengingat bahwa DPRD-lah yang memilih Kepala Daerah, maka dengan sendirinya Kepala Daerah harus tunduk kepadanya. Dengan cara berfikir seperti ini, DPRD menjadi sangat kuat ketika berhadapan dengan Kepala Daerah. Hal ini sangat jelas terlihat saat Bupati Sidoarjo menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahunan di hadapan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo. Dalam beberapa hal, penilaian terhadap LPJ Bupati tersebut telah dijadikan sebagai alat tawar menawar kepentingan antara DPRD dengan Bupati.Kuatnya kedudukan DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di satu sisi bermakna sebagai pemberdayaan perwakilan rakyat. Akan tetapi ternyata tidak ada jaminan bahwa kedudukan DPRD yang kuat akan meningkatkan kinerja pembangunan di daerah. Dalam kasus di Sidoarjo terlihat bahwa kuatnya DPRD pada akhirnya hanya menguntungkan anggota DPRD itu sendiri, bukan menguntungkan kepentingan publik.Ditinjau dari perspektif ketahanan nasional, kedudukan DPRD yang kuat seyogyanya akan sangat positif, karena dengan demikian DPRD dapat memperjuangkan aspirasi rakyat tanpa perlu dibayang-bayangi rasa takut, seperti di-recall. Sebagai lembaga politik yang berfungsi menyalurkan aspirasi rakyat, DPRD sebenarnya dapat menjadi lembaga yang efektif untuk menentukan dan mengontrol jalannya pembangunan daerah. Berlangsungnya pemerintahan daerah yang baik pada gilirannya akan meningkatkan pembangunan di daerah, dan dengan sendirinya akan meningkatkan ketahanan nasional di daerah.Kenyataannya, kewenangan yang kuat pada DPRD ternyata hanya menguntungkan anggota DPRD itu sendiri. Fakta empirik ini semakin memperkuat pendapat yang menyatakan bahwa untuk terwujudnya ketahanan nasional di daerah, kedudukan DPRD dan Kepala Daerah sebaiknya sejajar (bermitra). Dalam keadaan seperti ini, pihak eksekutif dan legislatif berada pada posisi yang seimbang dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah. Di sisi lain, rekrutmen anggota DPRD perlu disempurnakan sehingga mereka yang duduk pada lembaga legislatif adalah mereka yang benar-benar memiliki komitmen terhadap kepentingan rakyat.

---

Political Communications Development between The Executive and Legislative in Perspective of National Resilience (Case Study in Sidoarjo District)The rule concerning regional government in Indonesia arranged in Act Number 22 of 1999. One of the principles in the running of regional government in Indonesia is decentralization, where a region is given an authority to arrange a regional development. A number of business (overseas diplomacy, security defense, monetary, jurisdiction, religion, and other business) remains to be held by central government.

In running of the regional government, governor / district head and regional legislative assembly (DPRD) play an important role. The Governor / district head and the regional parliament determine the arrangement of the regional development through the stipulating of the regional regulation (Perda) and the regional strategic policy. Therefore, a good relationship between the executive (Governor - District Head) and the district parliament (DPRD Kabupaten) determines the performance of the regional / district development.

The district head and district parliament relationship presented in political communications. There in the research will be conducted an investigation of political communications between the district head and district parliament. Peculiarly, it will be focused on the following (1) attitude and behavior of executive and legislative, (2) interaction development between executive and legislative, (3) structure change (interaction patterns) of executive and legislative, and (4) the description of the relationship constraint.

The research done by conducting a direct interview to 100 people assumed own the adequate understanding and knowledge about political communications between executive and legislative in the district of Sidoarjo. The interviewed consisted of 60 governmental the district people apparatus and 40 people as the members of Sidoarjo parliament. Additionally, there also conducted the collecting of secondary data includes a number of elite figure, religion, and self-supporting institute of society of the Sidoarjo district.

Pursuant to gathered data, found that both sides (executive and legislative) conducting political communications to the public of Sidoarjo. Considering that Sidoarjo has instructed to become the industrial area, standout how related problem with the industrial activity become the central issue included in political area. Increase salary demands from labor group represent the popular issue among legislative and also executive.

Relation between executive and legislative itself show the interesting symptom where each side feels superior. Conscious or not, this tendency result the existence of drawing to draw the importance between both sides. Each side influencing each other, since district head side come from National Awakening Party (PKB), and in Sidoarjo district parliament itself, faction PKB is a significant faction. The Chairman of Sidoarjo district parliament is in fact come from faction PKB.

The research's result also shows that executive institution and also legislative owns the tendency to agree them selves. The executive side is more comprehending to domicile them as policy executor, so that by itself they more owning to access the politics, especially to public. On the other side, legislative party feels that in accordance to its authority, they can reside in for executive party. Considering that the district parliament choosing Regional Leader, hence by itself Regional Leader have to bow to it. By way of thinking like this, the parliament becomes very strong when dealing with Regional Leader. This matter is very clear seen by moment of Sidoarjo district submit the Annual Responsibility Report before Plenary Conference of the District Parliament. In some cases, assessments to the Responsibility Report have been made as a means of drive a bargain the importance between the parliament and the district head.

Its strong position of the parliament as arranged in Act Number 22 of 1999 in one side has a meaning of as empowerment of people delegation. However in the reality there is no guarantee that such strong parliament position will improve the development performance in the region. In case of Sidoarjo district seen that the strong parliament in the end only profit the member of the parliament itself not for the profit of public importance.

Evaluated from national resilience perspective, the strong parliament position should be very positive because thereby the parliament is able to fight for the people aspiration without shadow need have cold feet, like be recalled. As the political institute which distributing the people aspiration, the parliament in fact could become the effective institute to determine and control the district development. Taking place of it good regional government in turn will improve development in the region, and by itself will improve the national resilience in the area.

In reality, the parliament strong authority is in fact only profits the member of the parliament itself. These empirical facts progressively strengthen the opinion expressing that to existing of national resilience in the region, the parliament position and regional leader should be equal in position (partnership). Under the circumstances, .the executive and legislative sides are at the well-balanced position in determining policy of regional development. On the other side, recruitment of the parliament members need to be completed so that those who sit at legislative institute are those who really owning the commitment to people importance."

"ABSTRAKTesis ini mendiskripsikan stategi komunikasi Presiden SBY dengan rakyatmelalui PO BOX & SMS 9949. Strategi komunikasi politik yang digunakanmelalui PO BOX & SMS 9949 adalah menjalin komunikasi dengan rakyat denganpesan persuasif yang dilakukan dengan metode penyampaian yang informativedan persuasive, yaitu bentuk dan isi pesan yang bertujuan mempengaruhikhalayak dengan cara memberi penerangan dengan menyampaikan pesan yangsesuai kepentingan politik SBY. PO BOX dan SMS 9949 menjadi salah satumedia komunikasi interpersonal Presiden SBY, yang berupaya mengelola citradiri (self image) atau pencitraan. Upaya memanfaatkan SMS dan POX 9949sebagai pencitraan, antara lain dapat dilihat dari surat jawaban Staf KhususPresiden kepada pengirim surat, dan pidato yang sangat persuasif dan menggiringopini bahwa presiden telah bekerja sesuai dengan harapan rakyat. Dalam kontekskomunikasi presiden dengan rakyat melalui media SMS dan PO BOX 9949, unsurattention (perhatian), interest (minat), desire (hasrat) sudah terpenuhi. Namun,pada tataran decision (keputusan) dan action (tindakan) sangat minim atau tidakoptimal sehingga tidak menimbulkan efek politik yang tinggi kepada rakyat.Bahkan, komunikasi interpersonal yang face to face, SBY juga tidak dapatmembuktikan decision dan action dari komunikasinya, sehingga komunikasi SBYhanya memberikan harapan belaka tapi minim realisasi.

---

ABSTRACTThis thesis describes the communication strategy of the President to the peoplethrough SMS & PO BOX 9949. The Political communication strategies used byPO BOX & SMS 9949 is to establish communication with people with persuasivemessages carried by delivery methods informative and persuasive, thatinfluencing audiences. SMS and PO BOX 9949 become the Presidentinterpersonal communication media, which seeks to manage self-image orpolitical imagery. Efforts to utilize SMS and POX 9949 as imaging, amongothers, can be seen from a letter of response to the President's special staff sendingletters, and speeches were very persuasive and lead opinion that the president hasbeen working in accordance with the expectations of the people. In the context ofpresidential communication with the people through the medium of PO BOX andSMS 9949, elements of attention, interest, desire are submitted. However, at thelevel of decision and action is minimal or not optimally. In fact, face to facecommunication, also can not prove the decision and action of the communication."

"Skripsi ini berusaha untuk memaparkan dan menganalisis strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh kandidat calon presiden Nicolas Sarkozy pada pemilu presiden Perancis tahun 2007. Penulis berasumsi kefektifan strategi komunikasi politik yang dilakukan Nicolas Sarkozy dipengaruhi oleh situasi politik dan sosial masyarakat Perancis yang tengah mengalami perubahan, serta kedekatannya dengan para penguasa media massa di Prancis. Meningkatnya pemilih mengambang dan menurunnya identifikasi partai juga menjadi konteks pemilihan strategi komunikasi Nicolas Sarkozy. Dalam menganalisis fenomena ini penulis menggunakan teori dan konsep marketing politik, kampanye politik, Soundbites dan Imagesbite serta identifikasi partai untuk menganalisis strategi aktor politik dalam menyampaikan pesan-pesan politik kepada publik pemilih.

---

This thesis aims to describe and analyze Nicolas Sarkozy's political communication strategies in France presidential election 2007. The writer assumes the effectiveness of political communication strategies undertaken by Nicolas Sarkozy influenced by the political and social situation of French society, and also the proximity to the rulers of the mass media ind France. Increased floating voters and declined of party identification also one of the context of Nicolas Sarkozy's political communication strategies. In anlyzing this phenomenon the writer uses the theories and concepts of politcal marketing, political campaign, soundbites and imagebites and party identification to analyze the strategies of political actors in conveying political massages to the voters."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh isu pragmatisme yang diperbincangkan oleh media massa menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan manifestasi ajaran pragmatisme yang tampil melalui cara perilaku pragmatis ? dalam pesan politik calon legislator pada pemilu 2014. Subjek penelitian ini adalah para calon anggota legislatif DPRD DKI Jakarta 2014 dari gender, partai dan dapil yang berbeda dan media yang digunakan oleh caleg untuk mengirim pesan politik tersebut kepada masyarakat. Subjek penelitian ini diteliti menggunakan konsep komunikasi politik untuk melihat bagaimana komunikator politik mengirimkan pesan politiknya. Penelitian ini juga menggunakan konsep pragmatisme dan komunikator politik pragmatis untuk melihat apakah para informan merupakan seorang komunikator politik yang pragmatis. Selanjutnya pesan politik yang dikirim caleg sebagai komunikator politik diteliti untuk melihat apakah pesan tersebut merupakan pesan politik pragmatis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana data diperoleh melalui hasil wawancara dan studi dokumentasi yang diteliti menggunakan Analisis semiotika Barthes. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa komunikator politik pragmatis menghasilkan pesan politik pragmatis dalam perpolitikan yang liberal.

---

This research is motivated by pragmatism issues are discussed by the media ahead of the General Election 2014. This study aims to explain the manifestation of the doctrine of pragmatism that appear through pragmatic behavior ? in the political message legislative candidates in the legislative election 2014.

The subjects of this research are legislative candidates city council 2014 from different gender, political party and different constituencies and media used by candidates to send a political message to the public. The subjects studied using the concept of political communication to see how the political communicator to send political messages. This study also uses the concept of pragmatism and pragmatist political communicators.

This research is qualitative research. Research data was obtained through interviews and documentation studies that examined use Barthes semiotic analysis. The results of this analysis indicate that pragmatic political communicator produce pragmatic political messages in liberal politics."