Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam tesis ini, penulis bermaksud menjelaskan "Kebijakan Luar Negeri Jepang terhadap Asia Tenggara pada Era Fukuda (1976-1978)". Tema ini amat menarik penulis mengingat kebijakan luar negeri terhadap Asia Tenggara yang diformulasikan oleh Perdana Menteri Jepang, Takeo Fukuda beserta para pembantunya merupakan dasar hubungan antara Jepang dengan ASEAN sebagai organisasi regional. Di samping itu, penulisan ilmiah mengenai proses pembuatan kebijakan luar negeri Jepang terhadap Asia Tenggara dengan menggunakan analisa kognitif terhadap aktor-aktor birokrasi maupun politisi amat jarang ditemukan. Sebagian besar studi mengenai kebijakan luar negeri Jepang lebih menekankan pada aspek implikasi kebijakan maupun strategi negosiasi.Dengan menggunakan kerangka pemikiran Allison mengenai pendekatan bureaucratic politics, tipologi hubungan antara politisi dan birokrat dari Yasunori Sone dan kerangka teori Coplin mengenai bureaucratic influencer pada proses pengambilan keputusan, penulis mencoba menguraikan proses pembuatan kebijakan luar negeri Jepang terhadap Asia Tenggara. Ditunjang oleh teori kognitif Harold dan Margareth Sprout, Steinbruner serta Goldman mengenai, ideo-sinkretik, penulis menganalisis karakter individual para aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan luar negeri Jepang tersebut.Tesis ini merupakan penelaahan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui pengumpulan data kepustakaan serta data yang berasal dari otobiografi dan dokumen resmi pemerintah Jepang.Hasil penelitian terhadap proses pembuatan kebijakan era Fukuda menunjukkan bahwa keberhasilan formulasi kebijakan dimaksud dipengaruhi oleh hubungan yang erat antara para birokrat dari Kementrian Luar Negeri Jepang (Gaimusho) dengan para politisi, khususnya Perdana Menteri Takeo Fukuda. Dapat dikatakan bahwa pola pembuatan kebijakan politik luar negeri Jepang bersifat elitis yang merupakan hasil kerjasama antara politisi dan birokrasi. Salah satu manfaat yang dapat dipetik dengan membaca tesis ini adalah proses rekrutmen birokrasi maupun politisi yang baik pada sistem birokrasi dan sistem politik dapat menghasilkan birokrat dan politisi yang profesional dan berkualitas."

"Keterlibatan Indonesia di Timor Timur secara de facto berlangsung sejak tahun 1974 hingga tahun 1999. Namun demikian, periode tersebut bukanlah periode dengan pola kebijakan dan pengambilan kebijakan luar negeri yang konsisten serta teratur. Sekurangnya terdapat lima periode panting dalam kebijakan luar negeri Indonesia terhadap masalah Timor Timur yang memperlihatkan iregularitas serta inkonsistensi dalam pola pengambilan kebijakan serta kebijakan yang dihasilkannya. Periode tersebut adalah periode tahun 1974-1983, 1983-1989, 1989-1991, 1991-1997 serta 1997- 1999. lregularitas yang terjadi pada tiap periode tersebutlah yang menjadi concern dari penelitian ini. Penelitian ini berusaha untuk mencari jawaban mengenai faktor apakah yang secara dominan mempengaruhi iregularitas tersebut. Diajukannya military industrial complex sebagai unit eksplanasi untuk menjawab pertanyaan tersebut, terutama didasari pertimbangan bahwa belum ada peneliti Iainnya yang melihat persoalan Timor Timur dari sudut tersebut, disamping karena military industrial complex menjanjikan sebuah jawaban yang lebih komprehensif, yang banyak melibatkan story behind the story, bagi persoalan tersebut. Eksplanasi di dalam penelitian ini diiakukan dengan mengajukan tiga pertanyaan dasar yaitu "siapa(kah)" yang termasuk dalam unsur militaryindustrial complex, "apa(kah)" kepentingan dari unsur-unsurnya tersebut, dan dengan cara "bagaimana(kah)" unsur-unsur tersebut mempengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negeri indonesia dalam masalah Timor Timur? Sumber yang digunakan dalam peneiitian ini adalah sumber-sumber primer, yaitu wawancara langsung dengan tokoh-tokoh dari berbagai kelompok yang terlibat dalam masalah Timor Timur serta menyaksikan langsung berbagai konstalasi politik yang terjadi di Timor Timur terutama selama periode Juli sampai dengan September 1999, sebeium hingga setelah pelaksanaan jajak pendapat. Sementara itu sumber-sumber sekunder diperoleh dari berbagai buku, majalah, jurnal, dan koran. Untuk menjaga aktualita data, penulis juga banyak menggunakan data-data dari berbagai situs intemet terutama yang berkaitan arm transfer baik kualitas maupun kuantitasnya."

"Isu hak asasi manusia sering menjadi isu yang kontroversial untuk banyak negara. Apalagi jika hal ini dikaitkan dengan pcrsoalan- persoalan seperti distribusi kekuasaan dalam masyarakat, pembalasan kekuasaan polilik. dan sebagainya. Dalam hubungan imernasional, yang menyangkut hubungan amar negara, isu HAM ini sering diperkeruh dengan adanya praktek kondisionalitas, tekanan dan dugaan intervensi dari negara besar. Unluk Cina isu HAM adalah isu yang sensitif, terutama sejak 4 Tuni 1989, ke-tika masyarakat internasional untuk pertama kalinya menaruh perhatian besar pada pelaksanaan HAM di Cina. Perhatian internasional yang tadinya begitu senyap, tiba-tiba bereaksi sangat keras setalah tragedi Tiananmen 1989.Tulisan ini akan membahas bagai-mana Cina memandang dan mengintrepretasikan HAM, apa yang mcmbedakannya dengan pandangan negarademokrasi liberal dan bagaimana pelaksanaan HAM di Cina saal ini."

"ABSTRAKKebijakan Amerika Serikat menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi menempati posisi penting dalam kebijakan politik luar negeri pemerintahan Presiders Bill Clinton. Kebijakan pemerintahan Clinton terhadap Haiti pada tahun 1993-1994 adalah contoh kasus yang nyata dan terang-terangan dalam upaya Amerika mempromosikan demokrasi. Pemerintahan Clinton memandang bahwa rejim militer Haiti yang melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil yang sah hasil pemilihan demokratis merupakan pengingkaran terhadap aspirasi liberal bangsa Amerika yang sangat menjunjung tinggi kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, pemerintahan Clinton merasa perlu melakukan upaya pemulihan dan promosi demokrasi di negara Kawasan Karibia tersebut. Misi Amerika di Haiti tersebut tidak semata-mata menyangkut promosi demokrasi, tapi juga dikaitkan dengan upaya Amerika memperluas pasar bebas (free market). Karena bagi pemerintahan Clinton, kebijakan demokrasi harus dikaitkan Pula secara terpadu dengan upaya memperluas pasar bebas. Pelaksanaan kebijakan ini sesungguhnya terkait dengan kepentingan nasional Amerika Serikat dan juga merupakan bagian dari strategi Amerika untuk menciptakan perdamaian di dunia yang didasarkan atas terciptanya pemerintahan demokratis di mana-mana."

"Kedatangan PM Jepang Junichiro Koizumi ke Korea Utara pada tahun 2002 ialah untuk bertemu dengan presiden. Kim Jong II dan mencoba membuka jalan normalisasi hubungan diplomatik di antara kedua negara. Pertemuan tersebut juga membicarakan mengenai masalah penculikan warga negara Jepang oleh Korea Utara sekitar tahun 1970 dan 1980-an serta khususnya mengenai keberadaan nuklir Korea Utara di kawasan semenanjung Korea. Hal ini pun terjadi karena rasa kecewa Korea Utara terhadap Amerika Serikat yang mengingkari janjinya untuk memberi bantuan bagi Korea Utara dan menyebutnya sebagai bagian dari "poros setan". Jepang sebagai sebuah negara yang berada di sekitar kawasan semenanjung Korea turut merasakan ancaman dari keberadaan nuklir Korea Utara yang menyangkut kepentingan nasional negaranya khususnya mengenai keamanan dan kedaulatan negara Jepang.Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan mengenai Kebijakan luar negeri yang ditempuh Jepang yang berlangsung sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 ditandai dengan beberapa peristiwa penting yang terjadi dalam hubungan kedua negara dilakukan dengan cara damai dan berdiplomasi dalam bentuk proses CBM / Confidence Building Measures yakni berupa terbentuknya Deklarasi Pyongyang sebagai usaha bilateral Jepang dengan Korea Utara serta Sunshine Policy sebagai bagian dari usaha pembicaraan multilateral dengan negara-negara lain berdasarkan Konstitusi, kebijakan pertahanan dan tiga prinsip nonnuklir dalam negeri Jepang, beserta keberhasilan dan kegagalannya di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini berangkat dari keyakinan kaum Realis bahwa topik-topik yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri suatu negara memiliki peran yang sangat penting guna melindungi kepentingan nasional suatu bangsa."