Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTDalam beberapa tahun belakangan, sikap yang mengarah pada intoleransi beragama pada guru di Indonesia cenderung meningkat. Studi-studi sebelumnya hanya menjadikan faktor ekonomi dan tingkat pendidikan sebagai faktor utama yang dapat membentuk sikap toleransi maupun intoleransi beragama dalam diri individu. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya, argumentasi dalam tulisan ini adalah jaringan sosial dan lingkungan keluarga sebagai faktor lain yang juga dapat berperan dalam membentuk sikap toleransi-intoleransi beragama pada guru. Studi ini secara khusus menggambarkan sikap toleransi-intoleransi beragama pada guru di Kota Tangerang dan faktor yang melatarbelakangi sikap tersebut. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam.

---

ABSTRACTIn recent decades, teachers attitudes that lead to religious intolerance tended to be increased in Indonesia. Previous studies show that the economic factor and the level of education are the main factors that can shape religious tolerance or intolerance attitudes. In contrast with the previous studies, the argumentation on this paper are social network and family environment as another factors those play important roles in shaping religious tolerance intolerance attitudes of teachers. This study specifically illustrates the case of teachers religious tolerance intolerance attitudes in Tangerang City and the factors that shaping their attitude. This study uses qualitative method with the data collection conducted through in depth interview. "

"ABSTRAKMerchandise jersey telah melekat dengan para fans olah raga sepak bola. Hal tersebut tidak terlepas dari komersialisasi dalam industri olah raga yang merambah komunitas fans-nya, sehingga melalui produksi merchandise secara terus menerus dan dalam jumlah banyak, fans olah raga terus menerus melakukan aktivitas mengonsumsi produk industri tersebut Studi-studi konsumsi dalam konteks olah raga sebelumnya cenderung memisahkan pembahasan terkait konsumsi yang didorong oleh keterkaitan identitas fans dengan tim olah raga tertentu dan konsumsi yang didorong oleh branding tim-tim olah raga. Artikel ini berargumen bahwa identifikasi terhadap identitas komunitas fans dan komersialisasi olah raga melalui produksi merchandise mendorong gaya hidup konsumsi di kalangan fans sepak bola, akibatnya kebutuhan mengonsumsi merchandise menjadi bagian yang melekat dengan identitas fans itu sendiri. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara dengan para anggota Komunitas Jersey Jakarta dan komunitas-komunitas kolektor jersey berdasarkan klub sepak bola.

---

ABSTRACTMerchandise such as jersey or football shirt has been embedded in football fan. It cannot be separated from the commercialization in sports industry which had been penetrated to fan community, so that through continuous and massive merchandise production, sports fan keeps consuming those industry products. The previous studies about consumption in sports context tend to distinguish discussion about consumption which pushed by the linkages between fan identity and certain sports team and consumption which pushed by sports team branding. This article argues that identification towards fan community identity and sports commercialization through merchandise production push consumption lifestyle in football fans, as a result the need of consuming merchandise is becoming attached part of fan identity itself. This study used qualitative method through observation and interview with member of Komunitas Jersey Jakarta and several jersey collector communities based on football club."

"Penelitian ini membahas mengenai pelarangan judi di Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur Tjokropranolo tahun 1977 hingga 1982 mulai dari proses pelarangan judi hingga dampak yang ditimbulkan oleh pelarangan judi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berupa artikel surat kabar, artikel majalah, buku, dan jurnal.Perjudian pernah dilegalkan di Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin untuk menambah penghasilan pemda dari pajak yang dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan kota. Pengganti Ali Sadikin, yaitu Gubernur Tjokropranolo melarang perjudian karena dianggap tidak sesuai dengan cita-citanya, yaitu mewujudkan masyarakat Jakarta yang religius sosialistis. Pelarangan judi di Jakarta dimulai dengan penutupan Toto Greyhound pada tahun 1978 hingga pelarangan judi di seluruh Indonesia pada tahun 1981 dengan dikeluarkannya PP nomor 9 tahun 1981.Penelitian ini menunjukkan bahwa pelarangan judi menimbulkan berbagai dampak seperti hilangnya pemasukan pemda DKI Jakarta dari pajak judi yang mencapai 10 milyar rupiah setiap tahunnya dan banyak karyawan rumah-rumah judi yang kehilangan pekerjaan akibat pelarangan judi. Hal ini membuat pemda harus mencari sumber pemasukan baru untuk mengganti pajak judi yang dihapuskan serta menghadapi permasalahan yang timbul akibat perselisihan antara bekas karyawan judi dengan pengusaha judi mengenai pesangon. 

---

This study discusses the prohibition of gambling in Jakarta during the reign of Governor Tjokropranolo from 1977 to 1982, starting from the process of prohibiting gambling to the impact caused by the prohibition of gambling. The method used in this study is the historical method which consists of four stages, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The sources used in this study were newspaper articles, magazine articles, books and journals.

Gambling was legalized in Jakarta during the reign of Governor Ali Sadikin to increase local government income from taxes which were used to finance city development. Ali Sadikin's successor, Governor Tjokropranolo, banned gambling because it was deemed not in accordance with his ideals, namely to create a socialistically religious Jakarta society. The prohibition of gambling in Jakarta began with the closing of Toto Greyhound in 1978 until the banning of gambling throughout Indonesia in 1981 with the issuance of PP number 9 of 1981.

This research shows that the prohibition of gambling has had various impacts, such as the loss of revenue for the DKI Jakarta regional government from the gambling tax which reaches 10 billion rupiah each year and many employees of gambling houses who have lost their jobs due to the gambling ban. This forced the regional government to find new sources of income to replace the abolished gambling tax and to face problems arising from disputes between former gambling employees and gambling entrepreneurs regarding severance pay."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana para penghuni permukiman informalmembentuk jaringan sosial dalam mengembangkan kegiatan ekonomi yang dijalankan.Menggunakan konsep informalitas perkotaan serta pemikiran terkait dengan proses pembentukanjaringan sosial, tesis ini berusaha untuk menjelaskan informalitas sebagai proses, bukan sekedarproduk dari urbanisasi dan globalisasi. Metode kualitatif dengan pendekatan Actor NetworkTheory dipilih untuk dapat menjawab bagaimana proses pembentukan jaringan sosial pada 10keluarga penghuni permukiman informal dalam membangun sektor ekonomi berbasis hunianatau Home Based Enterprises HBE sebagai sumber penghidupan. Melalui penelitian ini,diperlihatkan bahwa jaringan sosial para penghuni informal dibentuk melalui proses panjang.Dalam proses pembentukan HBE, transformasi hunian menjadi suatu kesempatan bagi parapenghuni informal untuk meningkatkan pendapatan dengan menjadikan keluarga sebagai modaproduksi utama. Tidak hanya itu, transformasi hunian memperlihatkan bagaimana proseskegiatan produksi yang dilakukan, dapat mempengaruhi fungsi peran anggota keluarga dalammenjalankan kegiatan ekonomi. Melalui penelitian ini, HBE tidak hanya membangun jaringansosial para pelaku usahanya, namun juga dapat membentuk jaringan pasar yang lebihprofessional dengan mengaitkan antara sektor ekonomi informal dengan sektor ekonomi formalkota. HBE menjadi strategi bertahan hidup bagi para penghuni informal untuk mencapailivelihood.

---

The rapid growth of cities quickly results in greater challenges, not only for the government butalso for urban planners. The dramatic changes in socio spatial aspects as a consequence of hyperurbanization has become the major cause of the urban informality to surface. Today, informaleconomy activities has become an important issue within the urban planning study. Despite theminimum political power from its illegality, it has been found that there is a major power andpotential of urban informality actors who succeed to created huge impact on the city planningand development processes. Home based enterprises HBE as a component of urban informalityhas become an alternative economic sector that is able to support citizens needs. There is a needto reconsider HBE activities from their positive contributions, which offset their negative effectson urban space. Using urban informality as a main concept, this research explain how HBE ininformal settlement area of Pejompongan Central Jakarta successfully created their socialnetwork through the ownership of social capital and give its effect to provide the citizen rsquo s needs.Qualitative research method with Actor Network Theory ANT as an approach shows themovement of HBE rsquo s social network has not only successfully become a new surviving strategyby informal settlement dwellers to free themselves from poverty, but also has successfully ableto form a new urban spatial configuration."

"ABSTRAKStudi ini terfokus pada struktur sosial dimana kapital sosial tertambat (embedded) didalamnya pada komunitas suku Bajo di Pulau Baliara Provinsi Sulawesi Tenggara. Studi dengan metode kuantitatif ini juga menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang bersifat kualitatif, seperti wawancara, pengamatan terbatas dan dokumentasi serta penyebaran angket itu sendiri. Penulis tidak bermaksud menguji kebenaran teori atau konsep kapital sosial yang dikembangkan oleh para ahli, tetapi teori dan konep-konseo tersebut digunakan untuk membantu dalam memperkaya data ketika teknik-teknik kualitatif digunakan Melalui studi ini, penulis ingin mengetahui model kapital sosial pada komunitas suku Bajo dengan melihat struktur sosial baik dalam cakupan mikro, messo, dan makro serta bagaimana relasi terjalin diantara mereka yang dilandasi nilai atau norma (norms) serta sangsi, kepercayaan (trust), serta jaringan sosial (linking) sebagai kekuatan yang dapat diandalkan dalam memecahkan masalah atau kebutuhan bersama (societal needs). Studi juga melihat secara kuantitatif pada tingkatan struktur soial cakupan mana yang paling memungkinkan kapital sosial tertambat serta bagaimana sinerji antar kapital dilakukan.Studi menyimpulkan bahwa struktur sosial yang paling memungkinkan kapital sosial tertambat pada skala komunitas, yaitu bonding social capital dimana tingkatan kinerja integrasi dan jejaring yang ada menunjukan indikator-indikator yang relatif tinggi karena faktor-faktor: (1) homogenitas etnik (suku) yang penuh didasari hubungan kekeluargaan (dansihitang), kekerabatan (kinship), relatif kecil (small scale), gotong royong (sitabangan), dan menghindari konflik (orrai lesse), dan (2) homogenitas pekerjaan yaitu nelayan dimana bekerja sebagai nelayan adalah sumber atau tempat menggantungkan hidup (kalumanine). Relasi sosial nelayan suku Bajo dengan pemilik modal (punggawa) tidak hanya berdimensi patron klien, tetapi juga mutual simbiosis karena fungsi punggawa selain sebagai pemodal dan pengumpul, tetapi juga sebagai institusi jaminan sosial nelayan. Dalam konteks inilah maka sinerji antar kapital perlu dibangun, baik kapital sosial, kapital manusia, dan kapital ekonomi dengan melakukan revitalisasi peran dan fungsi punggawa bukan sebagai aktor tetapi sebagai agen perubah (agent of change), serta menata struktur dan relasi yang membawa keuntungan bukan pada perspektif masingmasing tetapi dalam perspektif bersama.

---

ABSTRACTThe study shows how social capital is found to be embedded in the social structure of Bajo community in Baliara island, Southeast Sulawesi Province. Using the quantitative paradigm of deduction, this study employs qualitative data and information gathering techniques such as interviews, observation and documentation. However, it is not the intention of the author to contest the theories or concepts on social capital as proposed by the experts; but rather to enrich the gatherings of data and information when qualitative techniques are applied. Throughout the study, the author focuses on how the social capital model within ethnic Bajo's social structure relates at the micro, mezo and macro levels. Based on the norms and sanctions, as well as trust and social link, the study indicates those aspects to be the contributing factors in the problem solving method when problems arise. Using the quantitative measurement, this study shows in which aspect of social capital that is embedded in the social structure of ethnic Bajo and what kind of synergy mechanism employed within.The study concludes that social capital is indeed embedded at the scale of community in the social structure of ethnic Bajo. A relatively high indicator of social capital bonding is seen through integration mechanism and networking. The contributing factors are found in the following (1) Ethnic homogeneity based on family relations (danshitang), kinship, small scale, gotong royong (sitabangan) and conflict avoidance (orai lesse); (2) Labor homogeneity whereby the fisherman's work place serves mainly as the source of income (kalumanine). Social relation of ethnic Bajo's fisherman with the financier (punggawa) does not only have a patron-client relationship dimension in it but also a mutual symbiotic relationship. Punggawa also stands as the institution that provides social guarantee for the fisherman. Therefore, within this context, the synergy created between various capitals found in social, human resources and economy need to be established by revitalizing the roles and functions of punggawa. Punggawa acts as both an actor and an agent of change. It is also important to rearrange the social structure and relations that are more beneficial for the community of ethnic Bajo."