Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka mengimplementasikan perjanjian AFAS dan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, Pemerintah Indonesia menghadapi beberapa kendala internal, antara lain, peraturan penyelenggaraan jasa telekomunikasi atau peraturan terkait lainnya tidak mengizinkan partisipasi modal asing hingga 70%, keterbatasan SDM yang mempunyai kompetensi diplomasi dan negosiasi, dan struktur kelembagaan yang kurang terpadu. Memperhatikan permasalahan ini, penelitian ini merumuskan strategi untuk menghadapi liberalisasi jasa telekomunikasi di ASEAN dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung strategi tersebut. Berdasarkan hasil pengumpulan data dengan menggunakan Focus Group Discussion (FGD) dan analisis menggunakan SWOT menunjukkan bahwa peta posisi organisasi berada di Kuadran IV dengan koordinat (-1.69, -0.87). Faktor kelemahan dan ancaman adalah lebih dominan dibanding dengan faktor kekuatan dan peluang. Penerapan strategi Weaknesses-Threats (WT) dilakukan untuk pembenahan internal organisasi dengan mempertahankan kondisi sekarang agar tidak lebih buruk akibat desakan yang kuat dari ancaman luar. Memperhatikan peta posisi organisasi dan formulasi strategi, penelitian ini telah menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan organisasi dalam rangka menghadapai permasalahan liberalisasi jasa telekomunikasi di ASEAN. Strategi yang ditetapkan adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu mengkaji ulang kebijakan domestik mengenai pelaksanaan liberalisasi jasa telekomunikasi di ASEAN guna mengeliminasi kelemahankelemahan internal dan dampak buruk pelaksanaan liberalisasi.

---

In order to implement to AFAS agreement and ASEAN Economic Community Blueprint, the Government of Indonesia has several internal constraints, among others, the regulation of telecommunication service operation or other related regulations is not allowing the foreign equity participation up to 70%, the limitation of human resources having competency in international diplomacy and negotiation, and the un-integrated of organization conducting liberalization issues. Taking into account these problems, this research formulate the strategy to facilitate trade in telecommunication services in ASEAN and the necessary plan of action to support the strategy undertaken.

Based on data collecting with Focus Group Discussion and data analysis with SWOT, show that the map of organization position is in the Quadrant IV by the coordinate (-1.69, -0.87). The weaknesses and threats are more dominant than strengths and opportunities. The use of Weaknesses-Threats (WT) strategy is intended to make a internal betterment by retaining the current condition in order to avoid the worse condition caused by strong external threats.

Taking into consideration the map of organization position and strategy formulation, this research has determined an organization objective, target, policy, and program. The determined strategy is the Ministry of Communication and Information Technology needs to review the domestic policy on the telecommunication service liberalization in ASEAN in order to eliminate the internal weaknesses and the negative impact of liberalization."

"On competitiveness of Indonesian skilled labor towards liberalization of sevice industries in Southeast Asian countries."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan Indonesia belum sepenuhnya melaksanakan protokol-protokol ASEAN-SAM seperti yang ditentukan dalam Multilateral Agreement on Air Services MAAS, Multilateral Agreement on Full Liberalisation of Air Freight Services MAFLAFS, dan Multilateral Agreement on Full Liberalisation of Passenger Air Services MAFLPAS. Pada tahun 2016, Indonesia telah meratifikasi ketiga perjanjian transportasi udara ASEAN tersebut. Namun, Indonesia sampai saat ini hanya melakukan pembukaan akses kepada maskapai asal ASEAN di lima bandara utama. Implementasi parsial yang dilakukan Indonesia tersebut menjadi pertanyaan dari penelitian ini. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan konsep ACF. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi parsial dari ASEAN-SAM merupakan hasil kontestasi politik antara koalisi-koalisi yang memiliki kepentingan berlawanan. Dalam kontestasi ini, koalisi penentang ASEAN-SAM memiliki keunggulan dalam kepentingan dan akses dibanding koalisi pendukung. Hal tersebut membuat koalisi penentang dapat memajukan kepentingannya di tingkat nasional. Hasil ini, apabila dilihat dalam konteks yang lebih luas, menggambarkan hambatan yang dialami Indonesia dalam pengembangan agenda regionalisme ASEAN. ASEAN-SAM memperlihatkan Indonesia masih memiliki agenda nasionalisme yang substansial dalam beberapa institusinya.

---

This research aims to explain the reason of Indonesia action not to fully implements ASEAN SAM protocols which are described in Multilateral Agreement on Air Services MAAS, Multilateral Agreement on Full Liberalisation of Air Freight Services MAFLAFS, and Multilateral Agreement on Full Liberalisation of Passenger Air Services MAFLPAS. In 2016, Indonesia has already ratified those three agreements. However, until now, Indonesia only opens access to all ASEAN airlines in five main airports. The partial implementation done by Indonesia inspite of ratification makes an intriguing question to be the base of this research. This research would use ACF to answer the problem stated above. The research found that the partial implementation of ASEAN SAM in Indonesia is the result of political struggle between competing coalitions with diverse interests. The result of the research show the resistant coalition has the competitive edges in interest and access against the competing coalitions. This made the resistant coalitions could advance its interest in national arena. The research, viewed in wider context, shows the obstacle faced by Indonesia on the development of ASEAN regionalism agenda. ASEAN SAM shows Indonesia has substantial nationalist agenda in its economic policy."

"Negara - negara ASEAN yang secara georafis berada di daerah Asia tenggara merupakan daerah tujuan wisatawan baru yang berkembang pesat. Pada sisi kesediaan ada faktor warisan/pusaka yang mempunyai nilai sejarah, keanekaragaman alam, seperti sinar matahari yang cukup, pemandangan alarn seperti pantai, hutan wisata, taman taut, yang dapat dijadikan potensi besar untuk menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke wilayah ini.Dalam studi ini menggunakan gravity model yang diaplikasikan dalam sektor pariwisata dengan tujuan untuk melihat permintaan wisatawan asing di ASEAN-5 dengan menganalisis kedatangan wisatawan asing dari 16 negara asal dengan data panel. Variabel yang digunakan adalali GDP, harga di daerah tujuan, harga di daerah pesaing, biaya transportasi, penggunaan internet dan jumlah populasi usia 16-64 tahun di negara asal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permintaan wisatawan asing ke ASEAN-5 secara umum dipengaruhi oleh GDP daerah tujuan, seperti halnya Malaysia dan Singapura, sedangkan di Indonesia, Thailand dan Philipina mempunyai hubungan yang berlawanan. GDP di negara asal secara signifikan berpengaruh terhadap permintaan wisatawan di negara Malaysia, Thailand dan Philipina, sedangkan di Indonesia dan ASEAN-5 secara umum, mempunyai pengaruh yang berlawanan. Permintaan wisatawan sangat sensitif akan perubahan harga, baik itu harga domestik maupun harga di daerah pesaing. Perubahan harga domestik berpengaruh secara signifikan di Thailand, Philipina dan Singapura, sedangkan di ASEAN-5 secara umum mempunyai arah yang berlawanan. Perubahan harga di daerah pasaing secara signifikan mempengaruhi kinjungan wisatawan ke ASEAN-5. Penggunaan Internet dan jumlah populasi di negara asal mempunyai pengaruh yang berbeda-beda. Sedangkan transportation cost tidak mempunyai pengaruh terhadap kunjungan wisatawan asing ASEAN-5.

---

ASEAN countries, located geographically within South-East Asia, are currently popular tourism destinations. In terms of attractions they have inherited factors which have highly historical values and natural mixture such as a long period of sun, nature view (beach, forest tourism, and maritime tourism). These attractions have a significant potential to be a magnet for foreign tourist to visit the regions.

The study is based on gravity model in tourism practices. This dissertation is essentially aimed to determine a foreign tourists demand within ASEAN-5 by analyze foreign tourists arrivals from 16 different originated countries using panel data. Variable are GDP, price in the destinations, and price in the competitor destinations, transportation cost, and internet access and population range from 16-64 year old in the originated countries. The analysis revealed that foreign. Tourist demand to ASEAN-5 mostly influences by destinations' GDP, in cases like Malaysia and Singapore; however in Indonesia, Thailand, and Philippine has the opposite result. GDP in the originated countries are significantly influenced to tourist demand in Malaysia, Thailand, and Philippine, on the other hand, the influences doesn't affect to Indonesia and ASEAN-5. Tourist demand is very sensitive to prices fluctuation, whether in domestic prices and competitor regions. Domestic prices fluctuation are considerably influenced to Thailand, Philippine and Singapore, yet in ASEAN-5 doesn't have any affect what so ever. The price fluctuation in competitor regions are considerably influenced tourist visit to ASEAN-5. Internet access and population in the originated countries are varied in their consequences. Then, transportation cost doesn't have any influence to foreign tourists visit to ASEAN-5."

"[Tesis ini mengkaji upaya liberalisasi jasa pariwisata dalam mode 4 dalam bentuk komitmen Indonesia yang tertuang dalam Schedule of Commitments dalam GATS dan AFAS. Jasa pariwisata termasuk dalam 12 sektor jasa yang diatur dalam GATS. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian normatif. Secara normative diteliti aturan-aturan hukum yang terkait dengan jasa pariwisata, ketenagakerjaan, dan aturan-aturan yang terkait lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, komitmen Indonesia dalam MRA dalam bidang jasa profesional pariwisata di ASEAN yang diikuti Indonesia menunjukkan adanya kesesuaian. Dalam implementasi peraturan nasional Indonesia terkait MRA, beberapa sekolah tinggi pariwisata telah menunjukkan komitmennya dalam memajukan sumber daya manusia dalam bidang kepariwisataan. Pembangunan SDM dan pemberian sertifikasi dapat meningkatkan kompetisi dalam kerja internasional apalagi dengan dekatnya era Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2016 mendatang.

---

This thesis reviews the means of mode 4 liberalization of services in a form of a Schedule of Commitments on GATS and MRA on AFAS. Tourism services is one of the 12 service sector maintained in GATS. This research uses normative methods to discuss about issues related. Legal rules, employment rules and rules relevant with tourism will be reviewed in this thesis. Based on the research done, Indonesia’s commitment on MRA on Tourism Professionals in ASEAN showed that Indonesia complied to the commitment issued. The implementation of the national rules related to MRA on Tourism Professional has done sufficiently by some vocational tourism schools in Indonesia in order to develop the quality of human resources in tourism industry. The development of the human resources and the issue of certification to prove the competency of these human resources would encourage the competition in the internasional markets, especially for this upcoming event, the ASEAN Economic Community on 2016. , This thesis reviews the means of mode 4 liberalization of services in a form of a

Schedule of Commitments on GATS and MRA on AFAS. Tourism services is one

of the 12 service sector maintained in GATS. This research uses normative

methods to discuss about issues related. Legal rules, employment rules and rules

relevant with tourism will be reviewed in this thesis. Based on the research done,

Indonesia’s commitment on MRA on Tourism Professionals in ASEAN showed

that Indonesia complied to the commitment issued. The implementation of the

national rules related to MRA on Tourism Professional has done sufficiently by

some vocational tourism schools in Indonesia in order to develop the quality of

human resources in tourism industry. The development of the human resources

and the issue of certification to prove the competency of these human resources

would encourage the competition in the internasional markets, especially for this

upcoming event, the ASEAN Economic Community on 2016.]"

"Penelitian ini menganalisis destination branding pariwisata Indonesia di akun Instagram resmi yang dimiliki oleh Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yaitu @kemenparekraf.ri. Destination branding terdiri atas dua poin penting yaitu identifikasi dan diferensiasi. Dengan menggunakan analisis semiotik pemasaran terhadap program kerja 10 Bali Baru, studi ini melihat brand dari kacamata pemilik brand. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi terhadap studi brand yang kebanyakan berfokus pada konsumen sehingga membuat kita mengerti bagaimana pemilik brand menerjemahkan pesan yang ingin disampaikan ke follower melalui post (gambar/video) dan caption di Instagram sehingga menghasilkan pesan yang dimaksud. Temuan antara lain bahwa hanya tiga dari sepuluh post terpilih yang mendukung program kerja tersebut. Sisanya dinilai tidak menjalankan poin diferensiasi dengan baik karena tidak mengenalkan destinasi wisata sebagai bagian dari 10 Bali Baru. Dari tujuh post yang tersisa, walaupun tidak mengenalkan sebagai bagian dari program kerja, namun tetap memberikan awareness berupa menampilkan update dari program kerja yaitu berupa perkenalan destinasi wisata dan atraksi wisata baru yang ada di destinasi wisata utama. Hal ini membuat tujuan dari akun tersebut tidak tercapai dengan sempurna. Post terpilih dinilai tidak digunakan secara maksimal karena hanya berisi update program kerja dan kebijakan yang telah dilaksanakan namun tidak dibarengi dengan konsistensi terhadap destination branding yang ada.

---

This is an analysis study of destination branding on Indonesia tourism at official Instagram account owned by the Ministry of Tourism and Creative Economy (Kemeparekraf) @kemenparekraf.ri. Destination branding comprises of two key points that are identification and differentiation. By using marketing semiotic analysis against 10 Bali Baru programs, to the study views the brand from brands owner perspective. This research expects to provide a reference for brand study which mostly focused on consumers, so it will make us understand how the brand owner translate the message that want to convey through post (image/video and caption) in Instagram so it will be understood. Findings show that only three out of ten selected posts support the program. The rest are viewed didnt follow the differentiation point well because these posts didnt introduce the destination as part of 10 Bali Baru. Despite the lacking in programs introduction, the seven posts still provide awareness through update of the program which are travel destination introduction and their main attraction. This matter suggests that the purpose of the account have not yet been achieved. The selected posts are viewed as underutilized because they are only filled with the policy and programs update that already been implemented, and not aligned with the remining destination branding consistency."

"Keberpihakan kepada petani yang dianggap sebagai kelompok rentan seringkali digunakan sebagai pertimbangan populis dalam menjustifikasi lahirnya kebijakan protektif dari pengaruh eksternal. Contoh yang paling sesuai dapat dilihat pada kasus liberalisasi perdagangan beras di kawasan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) di mana hingga saat ini masih menyisakan konsensus samar-samar tentang dampaknya terhadap capaian ketahanan pangan hingga pengaruhnya terhadap eksistensi petani beras yang sejatinya memiliki peran unik. Peran tersebut mencakup sebagai produsen maupun konsumen sehingga menjadikan langkah pemerintah semakin dilematis dan kompleks dalam rangka menjamin pangan bagi masyarakatnya. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak liberalisasi perdagangan ASEAN terhadap ketahanan pangan di Indonesia, khususnya pada kasus beras. Untuk menjawab tujuan tersebut digunakan gabungan pendekatan, yaitu Model Global Trade Analysis Project (GTAP) untuk menangkap perilaku perdagangan beras di kawasan ASEAN dan Model Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS) untuk menyentuh dinamika perubahan konsumsi dan kesejahteraan pada kelompok rumah tangga petani beras. Di samping kedua model tersebut, beberapa pendekatan dikombinasikan untuk mendukung simulasi kebijakan yang dirancang, misalnya penggunaan Model Gravitasi dan simulasi Monte Carlo. Data yang digunakan berjenis data sekunder yang berasal dari basis data GTAP, Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas), World Bank, Food and Agriculture Organization (FAO), World Integrated Trade Solution (WITS), dan sebagainya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan ASEAN berdampak positif terhadap ketahanan pangan (beras) di Indonesia dibandingkan ketika restriksi perdagangan diterapkan. Kemajuan yang positif ini akan terekskalasi apabila diikuti dengan efisiensi biaya produksi padi/beras. Transmisi kondisi positif tersebut secara konsisten tidak hanya terjadi pada level nasional namun juga bermuara pada level rumah tangga petani padi/beras. Bahkan kelompok rumah tangga petani net produsen dan net konsumen beras menghadapi situasi better off, baik berupa peningkatan konsumsi beras, perbaikan pola konsumsi pangan, maupun welfare gaining ketika liberalisasi perdagangan ASEAN diberlakukan. Di sisi lain, agenda liberalisasi perdagangan ASEAN tidak hanya menyasar pada keterbukaan berkompetisi tetapi juga tawaran berkolaborasi melalui stok beras regional. Simulasi terkait stok beras tersebut ternyata mampu mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional dan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan rumah tangga petani padi/beras. Penelitian ini akhirnya mematahkan keyakinan umum yang memandang remeh peran liberalisasi perdagangan beras terhadap upaya penyediaan pangan masyarakat dan kehidupan petani.

---

There is an irony that occurs when trade liberalization is rejected in favor of pursuing national food security to protect farmers. This irony is farmers are worse off under national food security than they are under trade liberalization. Various concerns that have arisen were addressed with popular policies, especially the protection and raising of food prices. So why does commitment to trade liberalization seem to be a prestigious ambition only on paper. This study investigates this phenomenon as it occurs in the case of the impact of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) trade liberalization on Indonesian food (rice) security and rice farmers. We use a combined approach to solve it comprehensively. Our approach brings together the Global Trade Analysis Project (GTAP) Model, Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS) Model, Gravity Model, and Monte Carlo. These approaches rely on secondary data sourced from the GTAP database, National Socio-Economic Survey, World Bank, Food and Agriculture Organization (FAO), World Integrated Trade Solution (WITS), and others.The findings of our research show that the ASEAN trade liberalization would have a positive impact on Indonesian food (rice) security if compared with trade restricted policies. These positive effects would be enhanced if the open market were to be followed by actions to increase efficiency and reduce the cost of rice. Furthermore, to see the consistency of these impacts, we scrutinize at rice farming households as net rice producers or net rice consumers. They are the nucleus of food security and saw improvements in rice consumption, food consumption pattern, and welfare gains when trade liberalization took place. Besides the vigorous competition that would result from trade liberalization, collaboration through regional rice stocks could help us to achieve national food security and farmer welfare. This research objectively defies common belief that underestimates the role of rice trade liberalization for feeding the nation and farmers life."

"Tesis ini membahas tentang tinjauan hukum terhadap liberalisasi perdagangan jasa bidang perasuransian berdasarkan komitmen Indonesia dalam ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS). Dalam menganalisa model penmasokan jasa asuransi, Penulis mencoba melakukan tinjauan hukum secara terbatas pada produk hukum tingkat Undang-Undang untuk sektor perasuransian yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Mengingat Indonesia telah membuka akses pasar sektor perasuransian bagi pemasok jasa asing, maka analisis hukum atas peraturan perasuransian dikaitkan pula dengan komitmen Indonesia sebagaimana tercantum dalam Schedule of Specific Commitment Indonesia dalam AFAS.

---

This thesis discusses about the legal review of the liberalization trade in insurance services based on the commitment of Indonesia in the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS). author tried analyzing the supply of insurance services, limited to the level of legal products Act for the insurance sector, specifically Law of the Republic of Indonesia Number 40 2014 about Insurance. Given that Indonesia has opened the insurance sector market access for foreign service suppliers, the legal analysis of the insurance regulation is associated also with the commitment of Indonesia in the Schedule of Specific Commitment Indonesia in AFAS."