Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan program pendampingan penyelenggaraan pendidikan kejuruan dengan mengambil studi kasus di Universitas Sebelas Maret, Surakarta dengan menggunakan model CIPP ( Context, Input, Process, Product ). Subyek penelitian adalah Pejabat Direktorat Pembinaan SMK, koordinator program di Perguruan Tinggi, Dosen pembimbing lapangan, bendahara program, peserta program, kepala sekolah serta guru pamong. Hasil penelitian pada komponen konteks menunjukan adanya relevansi dan hubungan yang kuat antara program pendampingan dengan tujuan dari stakeholder yang terlibat yaitu pihak Direktorat Pembinaan SMK, perguruan tinggi pelaksana dan sekolah kejuruan, pada komponen input institusi pelaksana merupakan perguruan tinggi yang memiliki program studi yang dibutuhkan di sekolah kejuruan serta mampu menyediakan peserta dengan program studi yang sesuai dengan program keahlian di sekolah kejuruan yang menjadi sasaran, pada komponen proses menunjukan adanya living cost peserta yang kurang mencukupi serta waktu pelaksanaan yang kurang optimal dikarenakan kurang sesuai dengan tahun ajaran sekolah, dan dari komponen product menunjukan bahwa semua peserta telah memberikan manfaat bagi sekolah dalam pelaksanaan program pembelajaran di sekolah baik aspek teaching maupun nonteaching.

---

This study aims to analyze the implementation of vocational education assistance program administration by taking a case study at the University of March, Surakarta using CIPP Model (Context, Input, Process, Product). Subjects were Officer Directorate of Vocational, program coordinator at the University, Lecturer of the field supervisor, treasurer of the program, program participants, principals and teachers officials. The results show the components of the relevance and context of the strong relationship between the mentoring program with the aim of the stakeholders involved, namely the Directorate of vocational school, college and vocational school executive, the input component of the implementing institutions are universities that have courses that are needed in schools vocational and able to provide participants with an appropriate program of study with expertise in vocational education programs that are targeted, the component indicates the presence of living cost as well as those who lack sufficient implementation time is less than optimal due to lack of fit with the school year, and the product of the components showed that all participants have provided benefits to schools in the implementation of learning programs in both school and non-teaching aspects of teaching."

"Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam peningkatan kuaiilas sumber daya manusia. Pendidikan dapat mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu negara. Negara yang memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat pula. Oleh karena itulah pendidikan merupakan nvestasi dalam sumber daya manusia yang sangat penting.Di negara kita selama ini pendidikan tidak pernah dianggap sebagai suatu masalah yang kuat, seperti masalah ekonomi dan politik yang mampu mempengaruhi banyak hal. Akibatnya alokasi dana pemerinlah untuk anggaran pendidikan relatif tidak besar. Untuk tahun 2001 misalnva, alokasi dana APBN untuk sektor pendidikan hanyalah Rp 2,8 triliun. Dari keseluruhan jumlah anggaran tersebut separuh lebih (Rp 5,4 triliun) digunakan untuk belanja rutin dan sisanya untuk belanja pembangunan. Dana yang kecil ini, terutama untuk belanja rutin, diperuntukkan hanya unluk membayar gaji guru yang jumlahnya sangat besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Maka dapat dibayangkan berapa besar dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan sarana dan prasarana pendidikan di setiap sekolah.Di era otonomi dan desentralisasi saat ini, melalui PP No. 105 tahun 2000, telah menggariskan perlunya Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengetahui besarnya biaya dari kegiatan-kegiatan pelayanan yang akan dilakukannya (termasuk biaya di bidang pendidikan). Pengetahuan ini merupakan langkah awal untuk Pemda agar dapat menyusun anggaran kinerja, sebagaimana yang oleh PP tersebut dikatakan mesti disusun oeh Pemda. Oleh karena itu, tesis ini mencoba melakukan perhitungan terhadap biaya penyelenegaraan pendidikan melalui perhitungan terhadap total dan unit cost kegiatan pendidikan. Selain itu penelitian ini mencoba untuk menghitung besarnya subsidi pendidikan yang layak diberikan ke suatu sekolah berdasarkan hasil perhitungan total dan unit cost tersebut.Karena keterbatasan waktu dan biaya, maka penelitian ini dibuat sebagai suatu studi kasus yang memfokuskan kajiannya pada sekolah menengah kejuruan (SMK), dengan mengambil sampel SMKN 10 dan SMK Cahaya Sakti di Jakarta. Sedangkan keseluruhan informasi yang dijadikan sandaran penelitian ini adalah selama tahun kalender 2001 (mulai bulan Januari sampai Desember 2001).Untuk melakukan perhitungan total dan unit cost banyak sekali metode yang dapat digunakan. Penelitian ini menggunakan 2 metode yaitu metode double distribution untuk SMKN 10 Jakarta dan metode tradisional untuk SMK Cahaya Sakti Jakarta.Dari hasil penelitian ini dengan metode tersebut di atas, maka didapatkan-bahwa total cost penyelenggaraan pendidikan di SMK membutuhkan dana besar. Unit cost di SMK yang dijadikan sampel dalam penelitian ini iuga sangat besar jumlahnya. Sementara di sisi lain penermaan yang didapatkan SMK tidak sebanding dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan sekolah untuk membiayai kegiatan pendidikannya. Sehingga SMK selalu mempunyai masalah defisit pada keuangannya. Hal ini sangatlah mengganggu kelancaran proses pengajaran di SMK.Untuk itulah maka subsidi pemerintah untuk SMK sangat dibutuhkan. Tetapi seperti telah diketahui bersama, alokasi dana pemerintah untuk sektor pendidikan tidaklah besar. Oleh karena itu subsidi yang seharusnya diberikan pemerintahpun sangatlah terbatas. Padahal SMK membutuhkan dana yang tidak sedikit terutama untuk melakukan kegiatan praktek bagi siswa/i-nya. Bagi SMK negeri maupun swasta yang dijadikan sampel penelitian ini, subsidi mutlak diperlukan. Tetapi sampai saat ini, baru SMK negeri saja yang mendapatkan prioritas bantuan dari pemerintah. Sedangkan SMK swasta lebih banyak mencari jalan keluar sendiri untuk memecahkan masalah ini. Disini terjadi ketimpangan yang men}buat SMK swasta merasa dianaktirikan oleh pemerintah. Padahal bagaimanapun juga keterlibatan swasta dalam menyediakan pendidikan di negara kita sangat dibutuhkan dan sangat memberikan kontribusi yang besar. Jadi sebaiknya pemerintah harus lebih arif dalam memberikan perhatiannya (terutama masalah pembagian dana bantuan) kepada SMK negeri maupun kepada SMK swasta."

"Pelayanan pendidikan merupakan pelayanan paling mendasar yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah. Terdapat berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan, dalam hal ini di tingkat SMK Negeri di Kota Depok. Dalam rangka mencapai visi sebagai Kota Niaga dan Jasa, pemerintah Kota Depok memfokuskan kepada pendidikan kejuruan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang siap memasuki dunia kerja.Dari segi jumlah, saat ini jumlah SMK Negeri yang ada di Kota Depok belum mampu memenuhi tuntutan masyarakat yang besar akan keberadaan SMK Negeri. Selain itu, ditinjau dari kepuasan masyarakat, angka Indeks Kepuasan Masyarakat untuk pelayanan pendidikan menengah di Kota Depok masih tergolong rendah.Bertolak dari hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran penyelenggaraan pelayanan pendidikan menengah di tingkat SMK Negeri di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan, terdapat berbagai hal yang masih harus ditingkatkan, khususnya pada sarana dan prasarana praktek di sekolah. Kendala utama yang menghambat penambahan SMK Negeri baru adalah kesulitan pembebasan lahan. Kemudian, kebijakan pemerintah Kota Depok dalam menggratiskan biaya SPP per bulan nyatanya menimbulkan dampak negatif, yaitu menurunnya kinerja guru dalam mengajar.

---

Educational service is one kind of basic needs and basic service which governments have the duty to provide. There are several problems in the implementation of educational service. In this case, it is the educational service in level State Vocational Middle School in Depok. In order to attain the city's vision of being City of Trade and Service, the local government of Depok is focusing on vocational education to set the qualified human resource and all ready to compete in the world of work.Based on quantity, the number of State Vocational Middle School in Depok nowadays is not much enough to fulfill people's demand of having qualified State Vocational Middle School. On the other hand, based on people's satifaction for middle educational service, the number of People's Satifaction Index is still below the people's expectation.Departing from this, the purpose of this research is to describe the performance of middle educational service in level State Vocational Middle School in Depok. The research aprroach used is qualitative approach and using indepth interview method and document study to gain the information.The result of this research shows that as seen from the accomplishment of educational Minimum Service Standard aspect, there are still some things urgently need to fix, especially the practical infrastructure. The main obstacle lays on the term of State Vocational Middle School in Depok development is the land discharge. About the existence of local's governement policy of freeding the school monthly fee, in fact it also gain some bad impact, for example make the performance of the techers in teaching and giving lesson in class getting lower."

"Sesuai amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru dalam jabatan wajib mengikuti program sertifikasi. Pola sertifikasi mengharuskan guru mengikuti penilaian portofolio untuk memperoleh sertifikat pendidik. Apabila tidak lulus, guru harus mengikuti PLPG (pendidikan dan latihan profesi guru). Anggaran portofolio dan PLPG dibebankan kepada negara. Mekanisme penganggaran dilakukan dengan mengikuti pola sertifikasi. Pada awal tahun anggaran biaya portofolio dialokasikan sebesar kuota peserta sertifikasi guru per provinsi. Sedangkan biaya PLPG dialokasikan berdasarkan estimasi jumlah peserta yang tidak lulus portofolio. Masalah muncul saat realisasi peserta yang tidak lulus portofolio atau harus mengikuti PLPG, lebih tinggi daripada perkiraan, sehingga terjadi kekurangan biaya PLPG secara nasional. Revisi anggaran dilakukan untuk menambah kekurangan biaya dengan merealokasi DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. Rentang batas pagu revisi yang terlalu besar dan tiadanya standar biaya PLPG, membuat anggaran ini tidak efisien. Untuk inilah penelitian dilakukan dengan tujuan : mengevaluasi alokasi dan realisasi anggaran biaya PLPG 2009; mendapatkan revaluasi jumlah peserta dan total biaya PLPG per provinsi; dan merumuskan kebijakan anggaran penyelenggaraan sertifikasi guru berdasarkan hasil evaluasi.Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dibuatlah model penelitian dengan integer programming. Fungsi tujuan adalah minimisasi koefiesien variasi (CV) biaya PLPG setiap provinsi. Fungsi kendala terdiri dari total biaya maksimum tersedia, kuota peserta sertifikasi secara nasional, dan jumlah peserta minimal setiap provinsi. Variabel keputusannya adalah penyimpangan baku relatif biaya PLPG yang merevaluasi jumlah peserta dari 30 provinsi. Model integer programming dapat meminimumkan rata-rata CV nasional yang merevaluasi jumlah peserta secara nasional. Dengan demikian total realisasi biaya PLPG secara nasional dapat dihemat.

---

As stipulated by the Act. 14 Year 2005 on Teachers and Lecturers, in-service teacher should attend certification program. Certification requires teachers to follow the pattern of portfolio assessment to obtain a certificate of an educator. If not passed, the teacher must follow PLPG (pendidikan dan latihan profesi guru). Portfolio and PLPG budgets are provided by the state. Budgeting mechanism is done by following the pattern of certification. In the early years of the portfolio budget is allocated based on quotas for teacher certification participants per province. While the cost of PLPG is allocated based on estimated number of participants who did not pass the portfolio. Problems arise when the realization of the participants who did not pass the portfolio or have to follow PLPG, is higher than originally estimated, resulting in a lack of funds PLPG nationally. Revised budget to finance the shortfall in costs is done by reallocating DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) in the Ministry of National Education. Revised ceiling limit are too high and the absence of standards PLPG costs, makes this budget inefficient. Therefore the objective of research are : to evaluate the allocation and budget realization of PLPG 2009; obtain revalued number of participants and the total cost of PLPG per province; and for formulation policies based on the evaluation of teacher certification.To realize these objectives, the research used integer programming. The objective function is to minimize coefficient of variation (CV) of PLPG cost of each province. While the constraint consist of a maximum available fund, a nationally certified participant quota, and the minimum number of participants in each province. The decision variable is the relative standard deviation of PLPG cost which revalue number of participants from 30 provinces. Integer programming model can minimize the national average of CV which revalue number of participants nationally. So the total actual costs can be saved nationally."

"Penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa mahasiswa Universitas Indonesia di Panti Sosial Bina Karya "Pangudi Luhur" belum menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan oleh PSBK dalam usaha penanggulangan gelandangan dan pengemis. Antara lain, dikarenakan informasi yang diberikan lembaga kurang menyeluruh di kalangan gelandangan dan pengemis. Selain itu, program keterampilan yang diberikan di PSBK "Pangudi Luhur' adalah keterampilan dasar, waktu pembelajaran yang disediakan sangat singkat serta sarana yang minim mengakibatkan beberapa eks klien menggelandang kembali setelah keluar dari panti. Gambaran self efficacy (keyakinan diri) sebagai faktor internal klien menjadi fokus penelitian ini dengan tujuan dapat membantu di dalam tahap pemberian pelayanan Usaha Kesejahteraan Sosial.Di dalam penanganan masalah gelandangan dan pengemis perlu menerapkan konsep `self efficacy' sebagai proses internal individu yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi tingkah laku dan lingkungan individu. Self efficacy yakni keyakinan diri akan mempengaruhi seseorang dalam memahami dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki untuk menyelesaikan tugas.Gelandangan dan pengemis sebagai penyandang masalah sosial merupakan komunitas yang memiliki kehidupan berbeda dan dapat dlikatakan tidak layak di masyarakat umum. Kegiatan keterampilan yang diberikan agar mereka memiliki bekal agar dapat hidup mandiri. Assessment sebagai tahapan yang bertujuan mencapai pemahaman masalah, klien, dan situasi sehingga dapat mengkonstruksikan rencana untuk pemecahan masalah.Metode penelitian yang digunakan adalah model gabungan/mixed model studies yakni menggunakan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan utama yang dikombinasi pencarian data secara kuantitalif melalui pengisian skala self efficacy dan kemudian hasilnya dinterpretasikan dengan menggunakan deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar dari ke-53 subjek yang merupakan peserta program keterampilan PSBK-PL memiliki self efficacy (keyakinan diri) tinggi pada keseluruhan komponen self efficacy (mengerahkan usaha, tidak gentar pada masa sulit; memvisualisasikan keberhasilan, mencari solusi pada hambatan dan reaksi emosional). Akan tetapi dilihat dari masing-masing komponen self efficacy, subjek memiliki self efficacy yang tinggi pada tiga komponen yakni mengerahkan usaha, tidak gentar pada masa sulit dan mencari solusi. Sementara pada komponen self efficacy yakni visualisasi keberhasilan dan reaksi emosional, subjek ber-self efficacy rendah. Artinya, sebagian besar subjek sebagai peserta keterampilan tersebut akan mengerahkan usahanya, tidak gentar saat masa sulit dan selalu mencari solusi ketika menemui hambatan. Namun subjek juga memiliki kekhawatiran dan kecemasan pada program keterampilan yang diikutinya. Meskipun demikian, subjek tersebut diprediksikan tidak mudah kembali menggelandang setelah selesai mengikuti program keterampilan. Self efficacy merupakan konsep yang penting diperhatikan untuk dimasukkan di dalam tahapan assessment Well pihak panti. Mengetahui kondisi keyakinan klien akan memaksimalkan panti dalam memberikan pelayanan. Bagi pemerintah, khususnya Departemen Sosial sebagai penyelenggara panti hendaknya memberikan prioritas dalam kegiatan keterampilan ini dalam segi perencanaan, materi., alat-alat serta sarana-sarana penunjang."