Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang faktor penentu kebijakan luar negeri Jepang dalam isu sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu. Dalam isu sengketa kepulauan dengan Tiongkok, Jepang mengedepankan upaya perundingan damai dalam pertemuan kemaritiman JCHLCMA dengan Tiongkok (PRC) mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2018. Dengan menggunakan konsep perumusan kebijakan luar negeri dan metode penelitian kualitatif, hasil penelitian menemukan bahwa Jepang mendapat dukungan dari tingkat domestik untuk bersikap tegas terhadap Tiongkok (PRC) akan tetapi Jepang mempertimbangkan kondisi ekonomi dan militer nasional, retorika sikap Amerika Serikat sebagai aliansi militer Jepang, kepentingan Jepang dalam kerja sama ekonomi dengan Tiongkok, dan situasi internasional yang sedang dihadapi oleh Jepang sehingga Jepang lebih memilih mengedepankan upaya damai dalam isu sengketa kepulauan dengan Tiongkok (PRC).

---

This thesis aims to analyze the determinants of Japanese foreign policy regarding the Senkaku/Diaoyu Islands dispute. In such issue, Japan puts forward a series of peaceful negotiation at Japan-China High-Level Consultation on Maratime Affairs from 2012 to 2018. By utilizing the concept of foreign-policy making and applying qualitative research-method, the finding shows that Japan, in spite of the underpinning support of domestic politics, takes consideration on the capabilities of her national economy and military, U.S. rhetoric support toward Japan, interests in economic cooperation with China, and current international situation to make a choice of peaceful measure toward China."

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini yang belum banyak memanfaatkan potensi unggulam dari masing-masing wilayah yang ada, seperti wilayah yang memiliki potensi kelautan yang melimpah, namun perekonomiannya justru lebih dominan pada sektor pengolahan"

"ABSTRAKSemakin meningkatnya kuantitas hubüngan kerjasama dunia internasional masa kini tidaklah berarti bahwa dunia telah benar-benar menemukan suatu kehidupan bersama yang aman, tenteram dan damai. Sebab di samping kerjasama yang terjalin sudah semakin berkembang, namun hambatan masih juga ditemui mengganggu kelancaran hubungan tersebut. Hal ini merupakan geja1a yang wajar, mengingat kecenderungan pihak negara yang selalu berusaha mempertahankan dan mengamankan kepentingan masing-masing. Pihak PBB melalui piagamnya pasal 33 telah mencoba untuk mengatasi dan mencari jalan keluar bagi, hambatan tersebut melalui beberapa cara, antara lain negosiasi, mediasi, pejabat baik, konsiliasi, arbitrasi dan penyelesaian di depan pengadilan internasional, dan lain-lain. Berdasarkan pasal 33 inilah MEE yang merupakan salah satu organisasi internasional regional telah ikut serta dalam usaha mencari perdamaian dan kesatuan pendapat antara sesama anggota, pun dengan negara-negara lain di luar para anggotanya, melalui cara yang sudah ditetapkan dalam traktat Roma pada pasal-pasal 93, 8, 102, 170, yaitu negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrasi dan penyelesaian di depan pengadilan. SekaLipun MEE hanya merupakan salah satu bagian kecil dari sedemikian banyaknya organisasi internasional regional yang ada, namun mengingat negara-negara anggotanya termasuk salah satu negara industri yang cukup berpengaruh dalam percaturan politik dunia, sekaligus merupakan suatu organisasi internasional regional yang bergerak di bidang ekonomi dan sosial (bidang yang mendapat perhatian cukup besar masa ini) maka boleh dikatakan organisasi inipun punya peranan dalam aktivitas kehidupan dunia sekarang. Segala kegiatan MEE, khususnya usahanya dalam mencapai persesuaian clan kesatuaii pendapat, baik. di antara para anggota maupun dengan pihak lain di luar negara-negara anggota, tak pelak dapat dianggap memberikan sumbangan untuk mencapai keteraturan dan keseimbangan di antara negara-negara dunia. Akan tetapi , dalam prakteknya bukan tidak jarang ditemui kegagalan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang timbul, bahkan hal tersebut kadang-kadang menimbulkan tindakan kekerasan yang dicela oleh dunia internasional seperti pembajakan, terorisme, sikap proteksionisime dan lain-lain. Dan bagi organisasi internasional regional seperti MEE yang berangotakan sejumlah negara dengan berbagai perbedaan di antara mereka, terutama perbedaan kepentingan maka kegagalan sedemikian ini akan sering ditemui dalam kelangsungan hubungan yang terjalin di antara negara-negara tersebut. Hal di atas menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas cara penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum internasional bagi kelangsungan kehidupan dunia yang aman, tenteram dan damai. Pertanyaan seperti ini sebenarnya tak perlu di tanggapi secara pesimis, mengingat ketergantungan negara-negara dunia pada huhungan internasionalnya di mana hukum internasional diadakan untuk mengatur bentuk hubungan sedemikian ini dan cara-cara penyeisaian sengketa yang diatur di dalamnya paling tidak masih dianggap sebagai cara-cara yang memuaskan untuk mencari jalan keluar dari konflik yang timbul."

"Industri pertambangan memiliki prospek yang baik hingga tahun 2005. Namun perlu diingat saham pertambangan memiliki risiko yang tinggi pula. Untuk itu diperlukan penelitian yang dapat mengukur return dari saham pertambangan.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukan pengaruh tiga variabel fundamental yakni Book Market Ratio (BMR), Debt Equity Ratio (DER) dan Marker Value Equity (MVE) terhadap return saham penambangan. Sedangkan tujuan yang kedua adalah untuk menunjukkan pengaruh faktor ekonomi makro yakni pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter dan inflasi terhadap return saham pertambangan.Perusahaan tambang yang dipilih menjadi sampel yang terdafttar di Bursa Efek Jakarta. Data yang diperoleh fundamental perusahaan selama lima tahun 1999 - 2003. Variabel fundamental seperti BMR, DER dan MVB diuji dengan metode panel data untuk melihat hubungannya dengan return. Untuk rnenguji pengaruh variable makro digunakan test U Mann-Whitney.Hasil regresi menunjukkan hanya marker value equity yang mempunyai hubungan yang signifikan dan negatif. Nilai R2 Hasil dan regresi sekitar 16,55%. Sementara test U Mann-Whitney menunjukkan variabel kebijakan moneter dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap return saham.

---

Mining industries has a good prospect until 2005. But return stock mining has high risk. That is important to investigate the return mining stock.

The aims of this research to investigate the relation fundamental variable such as MVE, BMR and DER to return stock. The second aim to investigate the macroeconomic indicator influence to return stock.

The corporate which was chosen in this research is mining corporate have been listing at Bursa Efek Jakarta. Fundamental data was get since 1999 until 2003. We employ panel data to investigate fundamental variable. We also employ U Mann-Whitney to investigate the macroeoomic indicator influenced.

The pooled regression eoetiicient R2 is 16,55% and the relation between return-fundamental significance at level 1%. Market value equity the only variable has significant relation to return stock. The result U Mann-Whitney test show that Monetary policy and economic growth have significant relation to return stock."

"Ada 2 jenis hubungan dokter pasien dalam upaya penyembuhan yaitu hubungan karena kontrak (transaksi terapeutik) dan hubungan karena Undang-Undang. Dalarn hubungan kontrak, dokter dan pasien telah dianggap sepakat melakukan perjanjian apabila dokter telah memulai tindakan medis terhadap pasien. Scdangkan dalam hubungan karcna Undang-Undang, rnuncul karma kewajiban yang dibebankan pada dokter. Dalam hubungan dokter-pasien yang terpenting adalah inforniasi, karena infonnasi dan kedua befall pihak nierupakan landasan untuk pelalcsanaan tindakan medis. Kedua hubungan dokter-pasien tersebut melahirkan tanggung jawab dari berbagai aspek yaitu darii Hukum Pcrdata, Hukum Pidana, Hukum Administratif Etik Profcsi Hukum Perlindungan Konsumen dalam UU Praktik Kedokteran.Sengketa antara dokter dengan pasien) sengketa kedokteran merupakan sengketa yang timbul akibat hubungan kedua subjek hukum tersebut dalam melakukan upaya penyembuhan. Sengketa muncul karena ketidakpuasan pasien yang pada umurnnya disehabkan oleh adanya dugaan keialaianikesalahan yang dilakukan oleh dokter. Kelalaianikesalahan tersebut seringkali terjadi karena kurangnya infomasi yang seharusnya menjadi hak dan kewajiban bagi keduanya. Kelalaianikesalahan dokter dapat mengakibatkan kerugian yang diderita pasien berupa luka/eacat bahkan sampai meninggal dunia, namun untuk membuktikan adanya kelalaianikesalahan tidaldah mudah karena pasien dengan keawamannya scringkali tidak memahami pcrmasalahan yang tcrjadi.Berdasarkan perangkat peraturan dan prosedur penyelesaian sengketa yang ada pada saat ini, sengketa kedokteran dapat diselesaikan dengan dua jalur, baik melalui jalur hukum maupun jalur etika. Dari jalur hukum, bisa melalui Hukum Pcrdata karma ada aspek perjanjian tcrapcutik di dalamnya, atau mclalui Hukum Pidana karma ada beberapa delik yang mengatur secara rinci persoalan pidana baik dalam KUHP maupun Undang-Undang yang mengatur tentang kesehatan, sedarfgkan Hukum Perlindungan Konsumen adalah upaya penyelesaian sengketa lain yang masih baru sifatnya.Upaya penyelesaian sengketa kedokteran menurut peratigkat peraturan yang ada dapat diselesaikan melalui 5 lembaga, dirnana masing-masing lembaga penyelesaian sengketa tersebut memiliki keuntungan dan kerugian baik bagi pasien ataupun dakter. Menelaah sernua lembaga penyelesaian sengketa kedokteran di atas, basil penelitian menunjukkan bahwa upaya penyelesaian sengketa kedokteran melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah penyelesaian sengketa yang paling ideal bagi semua pihak, karenapertama, pcnyclesaiannya yang mclibatkan para pihak sccara langsung mcmungkinkan dialog secara terbuka, sehingga keputusan bersama kemungkinan besar dapat dicapai; kedua, sifatnya yang teitutup ineznberikan rasa aznan kepada para pihak yang terlibat atas kekhawatiran terbukanya rahasia dan nama bail( yang sangat diperlukan dokter dalam melakukan profesinya; dan ketiga, karena sifat putusannya yang final and binding menyehahkan putusan tidak dapat dimintakan upaya hukum selanjutnya sehingga kepastian hukuni bagi para piak terjamin dark proses penyeiesaian sengketa bisa lebih eepat."