Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perawatan selama persalinan dan kehamilan yang telah diperbaiki dapat mengurangi kematian maternal dan kematian perinatal. Perbaikan aspek sosial, budaya, ekonomi dan pendidikan dapat membantu mengatasi 64 persen penyebab kematian ibu. Perbaikan penangganan klinis dapat mengatasi 36 persen kematian ibu. Kesadaran masyarakat akan tanda tanda bahaya pada kehamilan dan pengetahuan mengenai kehamilan akan meminimalkan kegawatdaruratan obstetri, namun banyak kepercayaan tradisional dan praktek penundaan pengambilan keputusan untuk mencari perawatan pada fasilitas kesehatan, masih dilakukan masyarakat. Tujuan studi ini yaitu menelusuri 4 kasus kegawatdaruratan obsterti yang terjadi di masyarakat, serta bagaimana peran dan pengetahuan anggota keluarga terhadap masalah ini. Penelitian kualitatid ini dilakukan degnan wawancara mendalam terhada suami dang anggota keluarga serta melibatkan tujuh informasi kunci. Keempat kehamilan diseleksi secara purposif. Kematian ibu terjadi karena faktor media dan non medis. Faktor medis adalah kenyataan bahwa suami dan anggota senior keluarga tidak mengenal adanya tanda bahaya selama kehamilan dan terjadiny keterlambatan menggunakan fasilitas medis. Fasilitas medis seperti persediaan darah di rumah sakti yang minim, akan mempengaruhi proses selanjutnyapada kasus kasus tersebut. Faktor kepercayaan dan tradisi disamping keadaan sosio-ekonomi juga memberi sumbangan kepada teradinya keadaan fatal bagi ibu. Faktor medis dan non medis, mungkin juga mempengaruhi proses pengambilan keputusan pada kedaruratan media yang memyebabkan kematian pada keempat kasus ini."

"Penelitian ini pada dasarnya berhubungan dengan kesehatan sebagai hak asasi manusia. Kesehatan sebagai hak asasi manusia ini diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 28 H ayat (1). Selain itu mengenai hak atas kesehatan ini Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 4 juga menyatakan hal yang sama. Namun pada penerapan di masyarakat berbeda dari apa yang tertulis di undang-undang. Pada kehidupan masyarakat masih terdapat penolakan pasien yang dilakukan oleh rumah sakit kepada pasien dalam keadaan darurat sehingga berakibat kematian. Penolakan ini dalam keadaan darurat sebenarnya dilarang oleh pasal 32 Undang-Undang Kesehatan. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 32 Undang-Undang Kesehatan dapat berakibat kepada dijatuhkannya pidana pada pelaku pelanggaran sesuai pasal 190 Undang-Undang Kesehatan. Korporasi dalam hal inipun dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai pasal 201 Undang-Undang Kesehatan. Yang menjadi permasalahan dalam ketentuan pasal 32 Undang-Undang Kesehatan adalah definisi keadaan darurat tidak terdapat dalam undangundang kesehatan itu sendiri. Dalam penelitian ini akhirnya dapat disimpulkan bahwa definisi keadaan darurat dapat merujuk pada empat hal yaitu dari sejarah pembentukan undang-undang kesehatan, dari ilmu medis, dari kamus besar Bahasa Indonesia, dan undang-undang lain. Selain itu terhadap penegakan hukum pasal 190 Undang-Undang kesehatan belum ditemukan adanya kasus yang masuk dalam sistem peradilan pidana.

---

This Researh is basically related to health as a human rights. Health as a human right are regulated in Constitution of the Republic Indonesia in Paragraph H of article 28 (1). Beside that, Act No. 36 of 2009 about health is also state the same thing (health as a human rights). However, the application of this regulation is different from what is regulated in the regulation. There are still denial of patients in emergency situation (resulting a death) which is conducted by hospital and its instruments. This rejection is actually prohibited by article 32 of the health act. Violation of provisions of article 32 of the health act could result a criminal responsibility according to article 190 of the health act. According to article 201 of the health act, corporations is also can take a criminal responsibility. The problem is, the definition of emergency in article 32 is not included in the health act. This research ultimately concluded that the definitions of an emergency can refer to the four issues: the health act law maker?s definition, from the medical science, from the dictionary of indonesian, and other laws. In addition to the enforcement of article 190 and 201 of the health act, researcher have not found any cases that fall into the criminal justice systems."

"Berdasarkan data statistika terkait banyaknya tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa yang terjadi di Indonesia, masyarakat kerap kali menjadi korban tindak pidana berupa kejahatan yang dilakukan oleh orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Saat seseorang merasa dirinya sedang terancam akan tindak pidana yang mungkin menimpanya, maka orang tersebut tentu akan berusaha untuk membela diri. Pembelaan ini disebut dengan pembelaan terpaksa (noodweer) yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lantas, dalam praktiknya tidak terdapat kejelasan terkait batasan yang menjadi tolok ukur dalam unsur-unsur pada perbuatan pembelaan terpaksa dan menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana pertimbangan hakim dalam menerima ataupun menolak upaya pembelaan terpaksa yang mengakibatkan kematian dalam putusan-putusan pengadilan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang menganalisis penerapan pembelaan terpaksa (noodweer) yang menyebabkan kematian berdasarkan hukum positif Indonesia dalam beberapa putusan dengan amar putusan yang berbeda. Hasil penelitian ini adalah hakim-hakim pada pengadilan tingkat pertama mayoritas tidak memuat batasan pembelaan terpaksa terhadap kejahatan tubuh dan nyawa yang mengakibatkan kematian dalam pertimbangan yang tertuang dalam putusan.

---

Based on statistical data regarding the number of crimes against bodies and lives that have occurred in Indonesia, people often become victims of crimes in the form of crimes committed by other people in everyday life. When a person feels that he is being threatened by a crime that might happen to him, then that person will certainly try to defend himself. This defense is called forced defense (noodweer) which is regulated in Article 49 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code. Then, in practice there is no clarity regarding the boundaries that become benchmarks in the elements of forced defense and raises questions regarding how the judge considers in accepting or rejecting forced defense efforts that result in death in court decisions. This research was conducted using a normative juridical approach, which analyzed the application of forced defense (noodweer) which caused death based on Indonesian positive law in several decisions with different verdicts. The results of this study are that the majority of judges at the court of first instance do not include limitations on forced defense against crimes of body and life resulting in death in the considerations contained in the decision."

"Tesis ini tentang Polisi dan kebijakanya dalam menangani tawuran antarkampung di indramayu. Perhatian atau fokus penelitian adalah pada Pencegahan Tawuran Antarkampung Oleh Polres Indramayu. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi, yaitu dengan cara mengamati setiap gejala yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari dari obyek penelitian. Pengamatan terlibat terhadap kehidupan warga desa-desa yang pemah mengalami tawuran, kehidupan para anggota polisi pada saat dinas dan diluar jam dinas. Penelitian dengan metode Kualitatif dan pendekatan etnografi dimaksudkan untuk dapat melihat dan memahami gejala-gejala yang ada sesuai dengan maknanya dari sudut pandang mereka, dalam hal ini warga desa, anggota Polres dan Polsek di wilayah penelitian.Hasil penelitian mendiskripsikan bahwa, tawuran antar kampung terjadi akibat banyaknya penyandang masalah sosial yang disebabkan oleh adanya pembangunan, dimana pembangunan memberikan perubahan sosial dan budaya pada masyarakat. Perubahan sosial dan budaya merupakan dampak dari penggunaan kemajuan teknologi dibidang transportasi, komunikasi dan teknologi dalam pembangunan, sehingga prilaku masyarakat dalam bersaing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mengarah pada konflik yang destruktif. Sebab lain adalah dad faktor sejarah, faktor sumber daya manusia yang berkualitas rendah, banyaknya angka pengangguran dan kurangnya kesempatan kerja.Kebijakan pimpinan Polres dalam menangani tawuran antarkampung adalah dengan menyamakan persepsi tentang "tawuran" dan upentingnya keamanan", bagi daerah yang sedang membangun, kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan Masyarakat. Mengangkat masalah tawuran menjadi masalah bersama, tawuran sebagai masalah sosial, sehingga penanganannya memerlukan keterpaduan. Keterpaduan antara Pemerintah dan Masyarakat dalam menangani tawuran, temyata mampu meredam tawuran. Hal ini disertai dengan kesadaran warga masyarakat akan kebutuhan rasa aman, sehingga warga dengan penuh kesadaran membantu pemerintah untuk mewujudkan rasa aman. Kebijakan pemolisian yang dilaksanakan oleh polres indramayu menggunakan model pemolisian reaktif, pemolisian ini dilakukan untuk menangani kejahatan yang telah muncul. Pemolisian seperti ini mengedapankan penegakkan hukum, tujuanya adalah untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tawuran. Kebijakan tersebut telah berhasil meredam terjadinya tawuran antarkampung, tetapi belum bisa mencegah terjadinya tawuran. Kebijaksanaan Pemolisian Reaktif tidak dapat diterapkan untuk mencegah tawuran, karena kebijakan demikian hanya memberikan efek deference sesaat saja, bahkan penanganan tawuran model ini bisa menimbulkan konflik baru. Dalam melakukan pencegahan tawuran, bentuk kegiatan pemolisian yang tepat adalah comunity policing (pemolisian komuniti)."

"Karena globalisasi, pernikahan internasional telah meningkat terutama di Korea dan di Indonesia karena saat ini banyak perusahaan Korea cenderung untuk memperluas bisnis mereka di Indonesia. Tentu, tingkat antar-pernikahan antara Korea dan Indonesia juga meningkat. Selain itu, mereka cenderung berpikir mudah melakukan pernikahan antar Korea dan Indonesia. Faktanya lebih banyak mendatangkan masalah dibandingkan dengan perkawinan dengan ras yang sama karena keduanya memiliki latarbelakang yang berbeda. Masalahnya masing-masing keduanya memiliki latar belakang yang berbeda dalam hal perbedaan budaya dan perbedaan bahasa yang dapat menyebabkan beberapa konflik pasangan perkawinan internasional. Dengan demikian, tujuan dari makalah ini adalah untuk membahas perkawinan silang antara Korea dan Indonesia, bersama dengan identifikasi kesulitan beradaptasi yang dihadapi pasangan sebagai akibat dari perbedaan budaya dan perbedaan bahasa.

---

Due to the globalization, international marriage has increased especially in Korea and in Indonesia because currently lots of Korean companies tend to expand their business in Indonesia. Naturally, the rate of inter-marriage between Korean and Indonesian has also increased. Moreover, they tend to think it is easy to have inter-marriage between Korean and Indonesia. In fact, there are more problems in this kind of marriage compared with same racial marriage because both are having each different background. The problem both are having each different background especially, in term of difference culture and difference language can cause some conflicts in inter-marriage couple. Thus, the aim of this paper is to discuss inter-marriages between Koreans and Indonesians, along with the identification of the difficulties of adapting couples face as a result of cultural differences and language differences. "

"Perkawinan lahir dari kesepakatan antara calon suami-istri, dimana undang-undang menetapkan apabila mereka melangsungkan perkawinan maka segala harta benda yang diperoleh dalam masa berlangsungnya perkawinan tersebut menjadi harta bersama. Namun sebelum perkawinan berlangsung undang-undang memungkinkan calon suami-istri untuk membuat perjanjian perkawinan yaitu suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.Maksud dan tujuan dibuatnya perjanjan kawin adalah untuk melakukan penyimpangan dari prinsip harta benda perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukuin Perdata dan Undang-undang Perkawinan.Perjanjian kawin pada umumnya dibuat dengan akta notaris sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung dan mulai berlaku sejak saat perkawinan ditutup dan mengikat pihak ketiga sejak didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri.Berkaitan dengan hal tersebut ada beberapa pokok permasalahan yang timbul sehubungan dengan; (1) Syarat-syarat apa saja yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian kawin?; (2) Hal-hal apa saja yang dilarang dalam isi dari perjanjian kawin?; (3) Sejauh mana tanggung jawab notaris terhadap akta perjanjian kawin yang dibuatnya?;Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis serta dengan pengumpulan data sekunder, maka penelitiannya dilakukan secara kualitatif dengan mendasari pada aturan hukum yang berlaku, berdasarkan data yang tersedia, baik berupa bahan-bahan yang tersedia, literatur-literatur hukum, buku-buku, ensiklopedia, maka dibuat kesimpulan dalam rangka menjawab pokok permasalahan, antara lain; (1)sahnya suatu perjanjian perkawinan harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian; (2) Isi dari perjanjian kawin umumnya menyangkut hukum harta benda penyimpangan diizinkan sejauh tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum; (3) Notaris hanya bertanggung jawab hanya sebatas akta yang dibuatnya, sedangkan isi dari akta tersebut adalah tanggung jawab para penghadap, dan jika bertentangan dengan Undang-Undang notaris berhak untuk menolaknya."