Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai bentuk kesadaran pentingnya manajemen pengetahuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan telah menerapkan manajemen pengetahuan. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai sistem manajemen pengetahuan. Namun, manajemen pengetahuan yang diterapkan sejauh ini belum sepenuhnya efektif. Sistem manajemen pengetahuan yang digunakan diketahui belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh kebutuhan proses dan mekanisme manajemen pengetahuan yang dibutuhkan. Selain itu, sistem manajemen pengetahuan yang ada juga masih bersifat silo dan kurang dapat menjamin keamanan dan kerahasiaan pengetahuan yang dikelola. Akibatnya, kesulitan dalam mengategorikan pengetahuan hingga kondisi hilangnya pengetahuan juga merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi. Hal ini sangat bertentangan dengan cita-cita Komnas Perempuan sebagai pusat pengetahuan perempuan di Indonesia. Masalah tersebut akan memengaruhi kecepatan dalam merespon berbagai pelanggaran HAM perempuan jika tidak diselesaikan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan rancangan perbaikan sistem manajemen pengetahuan Komnas Perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dengan wawancara, studi dokumen, survei (kuesioner) dan focus group discussion (FGD) sebagai teknik pengumpulan datanya. Wawancara dilakukan sebanyak 6 kali kepada Wakil Ketua, Koordinator Bidang Resource Center, Koordinator Sumber Daya Manusia dan Asisten Koordinator Bidang Resource Center Komnas Perempuan. Target responden kuesioner sebanyak 38 orang dari berbagai unit kerja Komnas Perempuan. Sementara FGD dilakukan sebanyak 2 kali untuk pemetaan mekanisme yang dihadiri oleh 5 orang pegawai dan validasi prototipe KMS oleh 13 orang pegawai Komnas Perempuan. Action research juga digunakan karena kebutuhan alur penelitian yang iteratif. Dalam penelitian ini, KM Solution and Foundation dan Knowledge Audit digunakan sebagai metode dalam menentukan solusi manajemen pengetahuan yang tepat. Penilaian faktor kontingensi menunjukkan bahwa combination merupakan proses manajemen pengetahuan paling prioritas di Komnas Perempuan, disusul proses exchange, dan socialization for knowledge discovery. Prototipe KMS dan rekomendasi perbaikan sistem manajemen pengetahuan juga dihasilkan dalam penelitian ini. Prototipe KMS yang dihasilkan adalah 3 modul yang mencakup 3 proses KM yang dibutuhkan, yaitu combination yang diwakili oleh modul katalog pengetahuan dan manajemen dokumen, socialization for knowledge discovery yang diwakili modul forum, dan exchange yang diwakili oleh modul manajemen dokumen. Modul katalog pengetahuan juga sebagai solusi untuk permasalahan KMS yang masih bersifat silo dan masalah keamanan pengetahuan. "

"Penelitian ini berisi tentang perlindungan perempuan korban KDRT pada masa pandemi Covid-19 dari disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peningkatan angka kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya KDRT pada masa pandemi Covid-19. Keterbatasan ruang gerak serta menurunnya perekonomian menimbulkan frustasi bagi sebagian besar masyarakat yang dapat meningkatkan agresivitas. Perempuan sebagai kelompok rentan, memiliki potensi yang tinggi untuk menjadi korban kekerasan. Sehingga, urgensi dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat upaya perlindungan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan sebagai Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan perempuan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan pada Mei 2022 hingga Oktober 2022 melalui studi literatur dan wawancara semi terstuktur pada lima informan dari Komnas Perempuan, LBH Apik Jakarta dan Yayasan Pulih. Kelima informan tersebut dipilih menggunakan teknik purposive sampling sesuai dengan kriteria informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan upaya perlindungan perempuan korban KDRT pada masa pandemi Covid-19, Komnas Perempuan memberikan rekomendasi kebijakan ke berbagai lembaga pemerintah, melakukan layanan pengaduan dan rujukan serta melakukan Kampanye 16 HAKTP setiap tahunnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial khususnya dalam mata kuliah Perundang-undangan Sosial terkait dengan perlindungan sosial dan mata kuliah Kebijakan dan Perencanaan Sosial terkait dengan kebijakan sosial.

---

This research is about protection of women victims of domestic violence during the Covid-19 pandemic from the Social Welfare Science discipline. This research is motivated by an increase in the number of cases of violence against women, especially domestic violence during the Covid-19 pandemic. Space limitations as well as economic decline cause frustration for the majority of society which can increase aggressiveness. Women as a vulnerable group, have a high potential to become victims of violence. Therefore, the urgency of doing this research is to see the social advocacy efforts made by the National Commission on Violence Against Women as a National Human Rights Institution in order to prevent and cope with violence against women as well as increasing the protection of women in Indonesia. This research is a qualitative research with descriptive research design. Data collection was carried out from May 2022 to October 2022 through literature studies and semi-structured interviews with five informants from the National Commission on Violence Against Women, LBH Apik Jakarta and Yayasan Pulih. The five informants were selected using a purposive sampling technique according to the informant critetia needed in this research. This research showed that in doing protection of women victims of domestic violence during the Covid-19 pandemic, the National Commission on Violence Against Women provide policy recommendations to various government institutions, carry out complaint and referral services as well as doing 16 HAKTP Campaign every year. The results of this research are expected to be able to contribute in Social Welfare Science study program especially in social law course related to social protection and social policy and planning courses related to social policies."

"Penelitian ini bertujuan mengungkap ko-produksi penghapusan femisida diIndonesia. Agen pendorong dalam melakukan ko-produksi adalah KomnasPerempuan, sebab itu dalam studi ini Komnas Perempuan disebut sebagai koproduksionis.Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa Prancis, India, danNicaragua sudah melakukan perlawanan terhadap femisida karena dianggapsebagai kekerasan terhadap perempuan yang paling ekstrem. Sementara itu, diIndonesia, femisida masih dianggap sebagai hal baru, termasuk masih terbatas studitentang hal tersebut. Penelitian ini berangkat dari argumen Komnas Perempuansebagai ko-produksionis menghadapi berbagai tantangan secara kultural danstruktural dalam menghapus permasalahan femisida di Indonesia. Penelitian inidikaji secara sosiologis menggunakan teori feminist movement yang menekankanpada strategi ko-produksi dengan melihat Komnas Perempuan sebagai agen (koproduksionis).Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karenamenempatkan Komnas Perempuan sebagai studi kasus. Berdasarkan temuan studimelalui wawancara mendalam kepada informan dari Komnas Perempuan danlembaga mitra, dapat disimpulkan bahwa femisida merupakan bentuk kekerasanterhadap perempuan yang berlapis atau merupakan puncak dari bentuk kekerasanlainnya. Komnas Perempuan melakukan sejumlah strategi yang dimulai darisosialisasi isu femisida hingga membentuk kerjasama dengan lembaga-lembagamitra. Dalam melakukan upaya penghapusan femisida di Indonesia, KomnasPerempuan mendapatkan peluang dan tantangan tersendiri. Adanya kerjasamamembuat Komnas Perempuan dapat menyebarluaskan pemahaman mengenaifemisida lebih luas. Namun, adanya peluang tidak menjamin Komnas Perempuanterhindar dari tantangan.

---

This study aims to reveal the co-production of femicide elimination in Indonesia.

The agent for doing the co-production is Komnas Perempuan, therefore in this

study, Komnas Perempuan is referred to as a co-productionist. Previous studies

have shown that France, India, and Nicaragua have fought against femicide because

it is considered the most extreme form of violence against women. Meanwhile, in

Indonesia, femicide is still considered as a new thing, and there are still limited

studies on it. This research departs from Komnas Perempuan's argument as a coproductionist

facing various challenges culturally and structurally in eliminating the

problem of femicide in Indonesia. This research is studied sociologically using the

theory of the feminist movement which emphasizes co-production strategies by

viewing Komnas Perempuan as an agent (co-productionist). A qualitative approach

is used in this study because it places Komnas Perempuan as a case study. Based

on the study findings through in-depth interviews with Komnas Perempuan and

their institutions partner, it can be concluded that femicide is a layered form of

violence or the culmination of other forms of violence against women. Komnas

Perempuan carried out a number of strategies starting from socializing the issue

until forming partnerships with other institutions. In carrying out efforts to

eliminate femicide in Indonesia, Komnas Perempuan has its own opportunities and

challenges. The collaboration with other institutions allows Komnas Perempuan to

disseminate understanding about femicide more. However, the opportunities that

they had does not guarantee that Komnas Perempuan will not get the challenges."

"In this article, the author addresses the problem of violence towards women, with a focus on the violence in ethnic conflict and armed conflict. She takes the view that any legal system should be seen as having three components, i.e., legal substance, legal structure and legal culture, and that none of these components protect women from acts of violence. Citing articles from the criminal code, the authors show how the laws cannot protect women who are victims of violence and how some articles of the code in fact perpetuate injustice toward women. Following this, she shows how law enforcement officers who constitute the legal structure lack any gender awareness in their handling of cases. Finally, the attitudes and beliefs toward the law is the legal culture encourages the view that women are the property of men, especially in times of armed conflict. "

"Narkoba (Narkotika, Psikotropika dan Bahan Berbahaya) sudah sangat memprihatinkan perkembangannya di Indonesia di kalangan generasi muda terutama remaja. Usia remaja yang di duduk di bangku Sekolah Menengah Umum yang tinggal di Jakarta merupakan usia yang rawan yang dapat dengan mudah terpengaruh oleh tekanan kelompok pergaulan dengan mentalitas yang belum stabil. Oleh karena itu perlu dilakukan usaha/kegiatan untuk memberikan informasi melalui suatu kampanye sosial yang terpadu untuk memberikan pengetahuan serta kesadaran kepada para remaja akan bahaya narkoba dan diharapkan para remaja mampu mengatakan tidak pada narkoba dan memilih hidup jauh/bebas dari narkoba.Kegiatan komunikasi merupakan upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait, diantaranya Departemen Sosial RI, Badan Narkotika Nasional, Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta LSM diantaranya Yayasan Cinta Anak Bangsa. Untuk itu penulis melakukan penelitian dan berdasarkan data yang diperoleh berupaya memformulasikan strategi komunikasi melalui kampanye sosial penanggulangan narkoba di kalangan remaja/pelajar SMU di DKI Jakarta.Penulis mencoba menjawab permasalahan tesis ini dengan menggunakan pendekatan teori pemasaran sosial dan komunikasi kesehatan publik serta komunikasi pemasaran terpadu. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif - studi kasus dan bersifat kualitatif diantaranya dengan melakukan wawancara mendalam.Temuan penelitian memberikan gambaran bahwa khalayak sasaran terhadap narkoba telah cukup memadai, perlu pula dilakukan upaya untuk memberikan kesadaran kepada remaja akan bahaya narkoba, melalui berbagai kegiatan komunikasi baik melalui media massa, komunikasi personal maupun kegiatan pilihan lainnya. Dengan penyampaian komunikasi yang intensif melalui kegiatan kampanye anti narkoba (say no to drug) diharapkan mampu menjangkau khalayak sasaran yang lebih banyak namun harus tetap didukung oleh pendekatan-pendekatan interpersonal, termasuk untuk korban narkoba. Disamping itu kampanye penanggulangan narkoba tidaklah hanya dapat dilakukan oleh satu atau beberapa instansi akan tetapi harus seluruh komponen masyarakat, tidak hanya pemerintah yang terdiri dari Departemen Sosial RI, Departemen Agama RI, Departemen Pendidikan Nasional RI, Badan Narkotika Nasional RI, Kepolisian Negara RI, Yayasan-Yayasan Sosial yang berkecimpung pada penanggulangan narkoba, Pemerintah Daerah di Seluruh Indonesia, masyarakat pada umumnya dan individu yang harus memiliki kesadaran akan pentingnya menjalani hidup sehat jauh dari narkoba. Kampanye sosial penanggulangan narkoba merupakan hanya salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk ikut serta memelihara remaja sebagai anak bangsa, sebagai generasi penerus masa depan bangsa, dan disarankan untuk memilih tema dan jenis kegiatan yang sesuai dengan karakteristik khalayak sasaran yaitu remaja dan pelajar SMU di DKl Jakarta.Agar isi pesan/informasi sampai ke khalayak hendaknya pemilihan tema bagi kegiatan kampanye haruslah sesuai dengan trend remaja yaitu harus singkat, mudah diingat dan sesuai dengan karakteristik khalayak sasaran, pesan yang sederhana, dan dikemas menarik. Perlunya koordinasi yang terpadu dalam penanggulangan narkotika dimana setiap instansi/lembaga baik lembaga pemerintah, swasta, LSM mengambil perannya sendiri-sendiri untuk itu dengan adanya Badan Narkotika Nasional, mampu melakukan tugas dan peran tersebut."

"Kampanye ‘Bung Kus’ oleh Program ASA-FHI menyampaikan informasi dan persuasi pada laki-laki berperilaku seks risiko tinggi supaya mengadopsi produk sosial, yaitu perubahan sikap, perubahan perilaku dan obyek fisik untuk melakukan perubahan perilaku menjadi lebih aman. Penelitian kualitatif ini merupakan studi kasus deskriptif tipe siugle-case, multiple unit of analysis\ menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data, yaitu in depth interview, direct observation dan dokumentasi; berlandaskan teori Social Marketing sebagai theoretical framework. Hasil penelitian menyarankan eksekusi komunikasi, khususnya pesan dan branding, lebih persuasif, serta penerapan seluruh bauran komunikasi pemasaran. Ini untuk memotivasi kelompok sasaran yang cenderung mengadopsi produksi sosial berddasarkan model learn-do-feel atau do-feel-learn dan tidak mengadopsi model ideal yaitu learn-feel-do.

---

‘Bung Kus’ campaign implemented by Program ASA-FHI, informs and persuades the high risk men to adopt the social products, i.e. attitude change, behavior change and tangible objects to do the safer behavior change. This qualitative research is the descriptive case study (single-case, multiple unit of analysis) uses the triangulation of collecting data techniques, i.e. in depth interview, direct observation and documentation, based on Social Marketing as the theoreticai framework. This research recommends the more persuasive communication executions, specifically in messages and branding, and also to implemenl the whole social marketing mix. It aims to motivate the target group who tends to adopt the social products based on the leam-do-feel or do-feei-leam model and not to adopt the ideal one, i.e. leam-feel-do model."

"Salah satu fenomena yang sangat penting pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah berkembang pesatnya lembaga-lembaga negara mandiri (state auxiliary agencies) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk dengan dasar hukum yang berbeda-beda, baik dengan konstitusi, undangundang, bahkan ada yang dibentuk dengan keputusan presiden saja. Lembagalembaga ini seringkali disebut dengan Lembaga Non Struktural. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana perkembangan Lembaga Non Struktral di Indonesia pasca era reformasi yang lebih spesifik menganalisa tentang kedudukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Lembaga Non Struktural.Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode kualitatif. Lembaga Non Struktural di Indonesia berkembang sangat pesat setelah adanya perubahan UUD 1945 pada tahun 2002 lalu. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pembahasan mendalam mengenai Lembaga Non Struktural yang ada di Indonesia agar lembaga lembaga baru yang bersifat independen ini tidak semakin menjamur, salah satunya dengan dibuat peraturan yang jelas menerangkan bagaimana ciri, syarat, dan urgensi untuk membentuk Lembaga Non Struktural. Dalam menganalisa, Komnas Perempuan dapat dikatakan sebagai LNS yang memiliki fungsi sebagai National Human Right Institution yang berfungsi mengawasi pelaksanaan dari hak-hak perempuan agar tidak terjadi pengabaian, pelanggaran HAM warga negara, serta melakukan upaya-upaya perlindungan dan pemajuan HAM.

---

A phenomenon that is very important after the amendment of the Constitution of 1945 is the rapid growth of independent state institutions (state auxiliary agencies) in the state system of Indonesia. These institutions formed by different legal basis, it can be formed with the constitutional mandate, acts, and some have formed by presidential decree only. These institutions are often called as non-structural institutions. This thesis will discuss about the development of Non Structural Agencies after reformation in Indonesia, specifically analyzing in the position of National Commission Anti Violence Against Women as an Non Structural Agencies.This research is using normative juridical method, with qualitative data analysis. Non Structural institutions in Indonesia is rapidly growing after the amandement of 1945 constitution in 2002. Therefore, further research about Non Structural Agencies in Indonesia is necessary to be done. In order to reduce excessive independent agencies, which have been established earlier, we need to make an explicit regulation that explains characteristic features, and also the requisite urgencies in creating a new Non-Structural Agencies. In analyzing, Komnas Perempuan can be regarded as LNS that has a function as a National Human Rights Institution that watch the implementation of women's rights in order to avoid negligence, violation of human rights of citizens, and the efforts to protect and promote of human rights as well."