Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di dalam proses pengadaan barang-barang untuk kepentingan Kejaksaan Agung, khususnya alat-alat tulis kantor guna menunjang kegiatan rutin administrasi Kejaksa-an Agung, dibentuklah dua tim yaitu Tlm Panitia Pelelangan dan Tim Pemeriksa Barang Tim-tim inilah yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan pengadaan barang termasuk di dalamnya kegiatan pengawansannya, mulai dari penerimaan pemasukan surat perkenalan diri oleh pihak rekanan sampai penetapan pemenang dan penerimaan barang-barang di gudang dalam Pelelangan Terbatas Dalam melaksanakan interaisi regulernya dengan pihak relanan, Tim Panitia Pelelang mempunyai tugas didalam beberapa hal yaitu penelitian ldentitas dan bonafiditas - rekanan Adapun tugas Tim Pemeriksa Barang adalah memeriksa kebenaran jenis, mutu, dan jumlah barang ATK yang dikirim oleh rekanan dan terhadap ketepatan jaaval pengi-riman barang Ketepatan jadwal pengiriman iru penting un-tuk aljaga, karena keterlambatan pengiriman barang akan membawa pengaruh terhadap jalannya roda kegiatan rutin administrasi Kejaksaan Agung RI."

"Pada awal reformasi isu utama yang perlu dibenahi terkait dua hal yaitu maraknya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dan pemerintahan yang totaliter. Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang saran dengan KKN, oleh karena itu perlu adanya pembanasan internal kelembagaan sesuai dengan agenda reformasi di bidang hukum tersebut. Naskah kesepakatan bersama pimpinan lembaga penegak hukum yang isinya perlu dikembangkan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel yang salah pointnya adalah pengakajian atas kemungkinan pengembangan lembaga pengawasan eksternal kejaksaan. Pengawasan di dalam lembaga (internal control) itu sendiri dari dulu sudah dikenal seperti Pengawasan melekat (WASKAT), di kejaksaan sendiri ada JAMWAS dan Inspektur-Inspektur, tetapi sampai sekarang masih ada KKN sehingga muncul ide pembentukan semacam lembaga di luar untuk mengawasi lembaga kejaksaan. Isu tentang perlu dibentuknya pengawasan eksternal kejaksaan berkembang dengan masuknya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kejaksaan RI.Dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun tentang Kejaksaan Republik Indonesia disepakati Pasal 38 bahwa "untuk meningkatkan kinerja kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden. Dengan kata "meningkatkan kenirja kejaksaan", maka salah faktor untuk meningkatkan kinerja adalah masalah pengawasan. Pelaksanaan dari amanat Pasal 38 tersebut maka dibentuklah Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan RI. Dengan terbentuknya Komisi Kejaksaan yang mempunyai tugas utama sebagai lembaga pengawasan eksternal kejaksaan mernungkinkan adanya tumpang-tindih dengan kewenangan dengan pengawasan internal kejaksaan yang dilakukan oleh JAMWAS beserta jajarannya.Dengan tugas dan wewenang yang obyeknya sama sebagai lembaga pengawasan maka diperlukan adalah prinsip koordinasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing sehingga sehingga tercipta suatu mekanisme pengawasan terhadap lembaga kejaksan yang baku, transparan, akuntabel dan partisipatif. Dengan prinsip koordinasi maka keberadaan Komisi Kejaksaan tidak tumpang tindih dengan tugas dan kewenangan pengasan internal kejaksaan dan justru dapat mendorong peningkatan kinerja lembaga pengawasan internal kejaksaan dan kejaksaan secara umum. Dengan demikian kehadiran Komisi Kejaksaan patut disambut secara positif untuk melaksanakan salah satu agenda reformasi, khususnya reformasi di bidang hukum. (Sinrang, Komisi Kejaksaan Sebagai Perwujudan Partisipasi Publik Dalam Pengasawasan Lembaga Kejaksaan)."

"Tesis ini membahas efektifitas dalam proses pengadaan peralatan penunjang pendidikan yang dilakukan oleh Unit Pengadaan Politeknik NDD. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan rancangan deskriptif dan bertujuan untuk mengetahui efektifitas proses pengadaan peralatan penunjang pendidikan, mengidentifikasi kendala dalam mengimplementasikan peraturan terkait dan mengetahui upaya telah dilakukan untuk mengatasinya.Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa prosedur yang berkaitan dengan pengguna barang yang dilaksanakan oleh Unit Pengadaan tidak sesuai dengan SOP nya. Penelitian ini menyarankan perlu melibatkan staf yang kompeten dalam menentukan jenis peralatan yang dibutuhkan dan memberikan pelatihan mengenai pengadaan barang/ jasa kepada para pegawai administrasi sebagai pelaksana pengadaan dan kepada manajemen dan dosen sebagai pengguna barang/jasa.

---

This thesis explores the effectiveness of educational supporting equipment procurement process conducted by the Procurement Unit of Polytechnic NDD. This study is a descriptive qualitative research design and aims to find out the effectiveness of education support equipment procurement process, identify the constraints in implementing the relevant regulations and know the effort has been made to overcome them.Research shows that there are some procedures related to the users of goods that have not been implemented by the Procurement Unit so that its performance is still considered not conform to the SOP. This research suggests need to involve staffs who are competent in determining the type of equipment needed and provide training on procurement of goods/ services to administration staffs as the executor of the procurement and to the management and lecturers as a user of the goods/ services."

"Salah satu masalah penegakan hukum yang mendapat sorotan begitu tajam dari masyarakat adalah masalah buruknya kinerja, kualitas, dan integritas aparat penegak hukum. Fungsi pengawasan sebagai faktor penting dalam menjaga dan meningkatkan kinerja penegak hukum dianggap lemah dan belum berjalan secara optimal. Hal tersebut mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Lembaga kejaksaan sebagai salah satu pilar penegak hukum pun tidak luput dari permasalahan ini. Pada dasarnya, pengawasan terhadap jaksa dan kejaksaan sudah dilaksanakan baik secara internal maupun secara eksternal. Namun, masyarakat menilai bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan selama ini tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Pengawasan secara internal yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan menghadapi berbagai permasalahan yang rumit dan kompleks. Pengawasan secara eksternal pun tidak dapat berpengaruh banyak. Perubahan sistem yang menyeluruh serta perubahan sikap budaya kerja Kejaksaan menjadi suatu keharusan. Pembaharuan pengawasan harus bertujuan agar pelaksaanaan tugas dan wewenang kejaksaan berjalan efektif, efisien sehingga mampu meningkatkan citra kejakssaan di mata publik. Dengan berdasar pada Pasal 38 Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Presiden menetapkan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan. Tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan tidak saja melakukan pengawasan terhadap jaksa dan pegawai kejaksaan, tetapi juga melakukan pemantauan terhadap organisasi, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia kejaksaan. Begitu besar dan beratnya tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan harus diimbangi dengan kualitas dan integritas anggotanya serta adanya kejelasan dalam tata cara mekanisme pengawasan. Sebagai lembaga baru, Komisi Kejaksaan memberikan harapan adanya perbaikan dan perubahan pada kejaksaan. Oleh karenanya, Komisi Kejaksaan harus segera melakukan langkah nyata dalam melakukan pembaharuan pengawasan terhadap kejaksaan serta kehadirannya dapat meningkatkan optimisme publik terhadap pembaharuan Kejaksaan secara keseluruhan."

"ABSTRAKPenelitian ini bermaksud mencari informasi mendasar mengenai Proyek Penyusunan Statistik Kriminal Kejaksaan dan Statistik Kriminal Kejaksaan yang dihasilkannya. Tujuannya untuk mengkaji kedayagunaan statistik kriminal kejaksaan sehingga diharapkan dapat menyumbang bagi penyempurnaan Proyek Penyusunan Statistik Kriminal Kejaksaan dan Statistik Kriminal Kejaksaan yang dihasilkannya. Juga untuk memahami keterbatasan statistik kriminal kejaksaan sehingga diharapkan dapat dipakai sebagai referensi seperlunya bagi para pengguna statistik kriminal kejaksaan. Jenis penelitian adalah eksploratif dengan studi dokumen sebagai teknik pengumpulan datanya. Lokasi penelitian sebagai sumber perolehan dokumen adalah Kejaksaan Kejaksaan Tinggi DKI, Selatan dan Biro Pusat Statistik, bersifat kualitatif dengan evaluatif sebagai metode tinjau- Waktu penelitian dimulai September hingga November Agung, Kejaksaan Negeri Jakarta Pendekatan yang digunakan annya. 1989. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa ciri atau karakteristik dari statistik kriminal kejaksaan yaitu mengeklasifikasi penyelesaian perkara dan Data yang diliput adalah data nai liputan data, satuan data yang disajikan. kejahatan dan penjahat dalam artian yuridis perkara pidana dan terdakwa. Data perkara pidana meliputi perkara pidana umum, perkara pidana khusus, tindak pidana ringan, pelanggaran lalu lintas dan penerimaan hasil dinas. Kedayagunaanya bagi penelitian kriminologi terutama terletak pada liputan perkara pidana khusus yang dalam kurun waktu tertentu diharapkan mampu memperlihatkan adanya dekriminalisasi dan kriminalisasi suatu perbuatan. Kedayagunaan lain terletak pada liputan data penerimaan hasil dinas yang menampilkan suatu bentuk konsekuensi dari putusan pengadilan, sehingga dapat dijadikan bahan analisis pertanggungjawaban keuangan dari pelaksanaan sistem peradilan pidana khususnya pada proses dimana kejaksaan memainkan peranannya. Klasifikasi penyelesaian perkara sebagai ciri kedua meliputi pelimpahan dan putusan perkara oleh pengadilan negeri, instansi perkara ke penyampingan perkara dan pengiriman perkara ke lain, ke kejaksaan lain dan ke oditur militer. Kedayagunaan statistik kriminal kejaksaan bagi penelitian kriminologi hal ini terletak pada, jika klasifikasi penyelesaian dan juga penerimaan perkara lebih menampilkan dan menyandarkan diri pada keseluruhan proses administratif dan hukum kejaksaan. dalam yang sesungguhnya berjalan dalam organisasi Adanya sajian data semacam itu tidak saja memperlihatkan gambaran kriminalitas yang ditangani kejaksaan tapi juga dapat dipakai sebagai bahan penyusunan berbagai kebijakan hukum demi terselenggaranya proses peradilan pidana yang lebih baik lagi. Akhirnya, sebagai ciri ketiga, satuan data statistik kriminal kejaksaan adalah perkara pidana dan terdakwa. Pemahaman akan satuan data ini menyadarkan kita akan keterbatasan statistik kriminal kejaksaan. Tidak saja menyangkut identifikasi konsep perkara pidana, tapi juga pada kenyataan belum pastinya konsep perkara pidana sebagai kejahatan dan terdakwa sebagai penjahat. Sungguhpun begitu, pada akhirnya statistik kriminal kejaksaan tetaplah dapat disebut sebagai statistik kriminal."

"ABSTRAKNilai peralatan tradisional dipakai pada upacara adat di daerah Lampung pepadun Tulangbawang ternyata dapat dikaji dalam sistem budaya fisik sebagai bagian dari tiga ujud kebudayaan. Peralatan upacara adat yang dipakai ternyata mempunyai bentuk, fungsi dan makna tersendiri. Dan dipakai oleh manusianya melalui tahapan-tahapan tertentu berdasarkan norma peraturan adat yang berlaku. Peraturan adat Lampung ini dijabarkan dalam benda-benda peralatan upacara adat, yang mempunyai atribut-atribut sebagai lambang individu penyelenggara dalam ikatan kekerabatan Marga Empat tersebut. Dapat bertahannya peralatan tradisional terhadap pengembangan tehnologi, waktu dan situasi yang ada dapat dipelajari kemungkinan-kemungkinannya didalam skripsi tentang etnis Lampung ini, khususnya Lampung Pepada Tulangbawang Marga Empat."

"Perusahaan pada umumnya memiliki satu tujuan yang dapat dicapai dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efisien dan efektif. Dalam pengelolaan sumber daya tersebut diperlukan adanya pengendalian yang baik agar penggunaannya tidak menyimpang dari kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan suatu badan pengawas intern yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan secara kesel uruh an. Pengawas intern yang dibahas dalam skripsi ini adalah Biro Pengawasan Intern pada PT "X" yang merupakan suatu BUMN yang berada di bawah Departemen Perdagangan. Untuk menilai efektivitas dalam pelaksanaan internal audit serta peranan pengawas di dalam perusahaan maka dilakukan evaluasi terhadap kinerja keseluruhan BPI tersebut. Dalam pelaksanaan internal audit, hendaknya dilakukan 4 tahap yaitu : 1. Tahap Persiapan 2. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan 3. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan 4. Tahap Pelaporan dan Tindak Lanjut Penilaian lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan menilai Quality Assurance dan pelaksanaan internal audit tersebut serta beberapa faktor intern dan faktor ekstern lainnya yang mempengaruhi keberhasilan serta efektivitas pelaksanaan internal audit. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kinerja BPI PT "X" berjalan cukup efektif walaupun masih terdapat beberapa kelemahan. Peranan BPI itu sendiri cukup penting dalam perusahaan tersebut mengingat kedudukan tinggi dan dukungan penuh yang diberikan pimpinan perusahaan dalam rangka memperbaiki dan mencegah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di perusahaan."

"Tujuan penelitian : untuk menganalisa sejauh mana peranan BPKP dalam mengaudit 'kelayakan' usulan-usulan pengadaan barang dan jasa Pemerintah khususnya yang bernilai di atas Rp 3 milyar dan peranannya dalam melakukan penyempurnaan atas ketentuan yang berlaku. Metode Penelitian 1.) riset lapangan dimana penulis langsung ikut membantu mengaudit usulan-usulan pengadaan barang dan jasa Pemerintah; 2) riset kepustakaan. Hasil Penelitian jumlah usulan pengadaan barang dan jasa Pemerintah selama 5 (lima) tahun anggaran (1988/89 sid 1992/93) adalah 3675 usulan. Berdasarkan hasil audit Tim BPKP, 1777 usulan (48,35%) merupakan pendapat disetujui sesuai usulan, 1336 usulan (36,35%) merupakan pendapat disetujui dengan catatan, 545 usulan (14,83%) merupakan pendapat dikembalikan, dan 17 usulan (0,47%) adalah pendapat ditolak. Dari pendapat yang disetujui dengan catatan, 4 (empat) dari 11 (sebelas) jenis catatan yang sering menj adi penyebab penyimpangan ketentuan adalah kewajaran harga (27,5%), perencanaan/koordinasi (17,5%), persyaratan kontrak (12,8%) dan valuta asing (11,3%). Sedangkan unsur~unsur penyebab usulan dikembalikan adalah masalah kewajaran harga (38,53%) dan ketentuan yang berlaku (61,47%). Ketentuan pengadaan yang ada ternyata tidak dapat memecahkan masalah-masalah pengadaan yang bervariasi. BPKP sangat berperan dalam melakukan penyempurnaan ketentuan pengadaan barang dan jasa. Kesimpulan : peranan Tim BPKP dirasakan sangat pen ting dan bermanfaa t dalam mengaudit 'kelayakan' usulan-usulan pengadaan barang dan jasa, karena 1898 (1336 + 545 + 17) usulan (51,65%) dari total usulan, merupakan usulan-usulan ketentuan-ketentuan yang yang tidak berlaku. BPKP memenuhi sangat berperan dalam melakukan penyempurnaan atas ketentuan pengadaan barang dan jasa. Saran : pengawasan intern yang masih lemah dalam proses pengadaan barang dan jasa harus lebih ditingkatkan."

"ABSTRAK

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh barang/jasa dan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik tidak dapat terlepas dari penggunaan sistem elektronik sebagai sarana pelaksanaannya. Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik tidak hanya mengacu pada peraturan yang terkait pengadaan barang/jasa pemerintah melainkan juga terkait dengan UU ITE yang mengatur hal yang berkaitan dengan masalah kekuatan dalam sistem pembuktian dari Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik. Penggunaan tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat menjamin keamanan suatu pesan informasi elektronik. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik menimbulkan suatu pertanggungjawaban hukum bagi para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem elektronik.

---

ABSTRACT

Government procurement is an activity to acquire goods/services of the Ministry/Agency/SKPD/Institution. E-Procurement can’t be separated from electronic systems. E-Procurement is not only refers to the rules that related to EProcurement but also related to Act of ITE. Act ITE is related to the problem of power in the system of proof of Information, Documents, and Electronic Signatures. The use of electronic signatures on an electronic document, can guarantee the security of an electronic information message. The procurement of goods / services of electronic government make a legal liability for the parties involved in the implementation of the electronic system.

"