Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKStrategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menetapkan sebagai prinsip yaitu meniadakan subsidi untuk penyediaan fasilitas sanitasi dasar, sebagai pokok kegiatan yaitu mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong) dan mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi sebagai peran dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh tim kerja STBM tingkat rukun tetangga/dusun/kampung. Di kabupaten Grobogan khususnya di desa-desa yang diteliti menunjukkan beragam kegiatan partisipasi masyarakat namun belum diketahui gambaran partisipasi masyarakat dalam implementasi strategi tersebut sehingga penelitian ini ingin mengetahui gambaran aktual partisipasi masyarakat dalam implementasi strategi tersebut dan apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil eksplorasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi strategi ini tidak muncul inisiatif dari masyarakat desa mengatasi masalah perilaku buang air besar di sembarang tempat berupa sebuah usulan dalam musyawarah, memutuskan adanya kegiatan untuk mengatasi masalah buang air besar di sembarang tempat secara partisipatif, termasuk memanfaatkan sumber daya yang dikumpulkan secara kolektif dan melaksanakan kegiatan untuk mengatasi masalah ini seperti pada kegiatan-kegiatan yang mereka sudah kerjakan secara partisipatif di desa mereka.

---

ABSTRACTtIn Community Based Total Sanitation National Strategy was established as principle that is negate assistance for providing basic sanitation facility, as main activity that is enhancing social solidarity (mutual cooperation) and to prepare community for participating as a role and responsible that should be undertake by Community Based Total Sanitation team at smallest neigborhood group/hamlet/kampong. In Grobogan district, particularly in researched villages showed various community participation activities however has not known community participation figure in the strategy implementation so as this research would like to know community participation actual description in implementing the strategy and what driving factors and constrains in community participation during the strategy implementation. This research was using qualitative approach and decriptive method. Explorative result showed that not appear new initiative from village community that come up as a suggestion through discussion among community, make decision to establish activity for solving open defecation problem in participatory way, including utilize resource mobilization and conducting activity similar with community participation in activities planned by them."

"Skripsi ini membahas mengenai peran fasilitator dan co-fasilitator pada keberhasilan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Ligarmukti. Pada pelaksanaan program ini fokus pada upaya pengembangan masyarakat melalui perubahan perilaku kesehatan masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain desktirptif. Hasil dari penelitian ini ingin menggambarkan peran fasilitator dan co-fasilitator sebagai community worker dalam keberhasilan pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Selain itu, hasil penelitian ini juga memaparkan hambatan yang dialami oleh fasilitator dan co-fasilitator serta upaya yang dilakukan fasilitator dan co-fasilitator dalam pelaksanaan program STBM.

---

This thesis discusses the role of the facilitator and co-facilitator in the STBM program in desa ligarmukti. The implementation of this program focuses on community development efforts through community health behavior change. This research is a qualitative descriptive interpretative research. The results of this study describe the role of facilitator and cofacilitator as a community worker in the succession of the implementation of the STBM program. In additional, the results of this study also describe the deficulties experienced by the facilitator and co-facilitators as well as the efforts made facilitator and co-facilitator in overcoming those dificulties in the implementation of the program STBM."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengapa Perum Perhutani KPH Gundih Kabupaten Grobogan mengambil kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sekaligus untuk mengetahui apakah tujuan yang telah dicapai oleh Perum Perhutani KPH Gundih Kabupaten Grobogan melalui Kebijakan PHBM tersebut berhasil mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan kelestarian hutan disisi lain serta meningkatkan Ketahanan Daerah Kabupaten Grobogan.

Penelitian ini dengan pendekatan kualitatif yaitu sesuatu dilihat berdasarkan sudut pandang orang yang diteliti (informan) dimana informan tersebut harus memiliki pengetahuan dan latar belakang yang cukup mengenai Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di wilayah KPH Gundih Kabupaten Grobogan. Lokasi penelitian adalah di wilayah kerja Perum Perhutani KPH Gundih Kabupaten Grobogan. Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Pengambilan informan dengan metode keterwakilan dan dianalisis dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan PHBM di wilayah KPH Gundih belum menciptakan kondisi masyarakat desa sekitar hutan yang sepenuhnya memahami kebijakan PHBM, setiap proses implementasi yang dijalankan menunjukan dominasi Perhutani sebagai pemegang mandat pengelolaan hutan di Kabupaten Grobogan, Pembuatan segi-segi implementasi kebijakan PHBM merupakan kebijakan dengan sistem top down, Masyarakat desa hutan tidak dapat menikmati akses yang dijanjikan dalam substansi kebijakan PHBM, dan keterkaitan dengan ketahanan daerah Pemberdayaan masyarakat melalui PHBM menjadi sumber dari Ketahanan Daerah Kabupaten Grobogan

---

This research is aimed at examining why the Perhutani Public Company of Gundih unit has taken forest management. With society policy (PHBM) and also at knowing whether the goal that has been reached by the Perhutani Public Company of Gundih unit through the PHBM policy has reached it’s goal that is to enhance the surrounding- forest society welfare and forest preservation on the other hand.

This research with Qualitative approach is a something is seen based on the informant point of view. Location of the research is in the working area of the Perhutani Public Company of Gundih unit. The kind of data in this research consists of primary data and secondary data. The sample with drawal is done by using purposive sampling method and is analyzed by Qualitative analysis.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the implementation of PHBM policies in the area of ​​KPH Gundih has not created the conditions surrounding forest villagers who fully understand the PHBM policies, the implementation process is carried out every show the dominance of Perhutani as a forest management mandate in Grobogan Regency, making implementation aspect PHBM policy is a policy with a top-down system, forest village communities can not enjoy the promised substance PHBM policies, and linkages with local resilience community empowerment through PHBM be the source of the Regional resilience Grobogan Regency."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengapa Perum Perhutani KPH Gundih Kabupaten Grobogan mengambil kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sekaligus untuk mengetahui apakah tujuan yang telah dicapai oleh Perum Perhutani KPH Gundih Kabupaten Grobogan melalui Kebijakan PHBM tersebut berhasil mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan kelestarian hutan disisi lain serta meningkatkan Ketahanan Daerah Kabupaten Grobogan.

Penelitian ini penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu sesuatu dilihat berdasarkan sudut pandang orang yang diteliti (informan) dimana informan tersebut harus memiliki pengetahuan dan latar belakang yang cukup mengenai Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di wilayah KPH Gundih Kabupaten Grobogan. Lokasi penelitian adalah di wilayah kerja Perum Perhutani KPH Gundih Kabupaten Grobogan. Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Pengambilan informan dengan metode keterwakilan dan dianalisis dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan PHBM di wilayah KPH Gundih belum menciptakan kondisi masyarakat desa sekitar hutan yang sepenuhnya memahami kebijakan PHBM, setiap proses implementasi yang dijalankan menunjukan dominasi Perhutani sebagai pemegang mandat pengelolaan hutan di Kabupaten Grobogan, Pembuatan segi-segi implementasi kebijakan PHBM merupakan kebijakan dengan sistem top down, Masyarakat desa hutan tidak dapat menikmati akses yang dijanjikan dalam substansi kebijakan PHBM, dan keterkaitan dengan ketahanan daerah Pemberdayaan masyarakat melalui PHBM menjadi sumber dari Ketahanan Daerah Kabupaten Grobogan

---

This research is aimed at examining why the Perhutani Public Company of Gundih unit has taken forest management. With society policy (PHBM) and also at knowing whether the goal that has been reached by the Perhutani Public Company of Gundih unit through the PHBM policy has reached it’s goal that is to enhance the surrounding- forest society welfare and forest preservation on the other hand.

This research is a research with Qualitative approach is a something is seen based on the informant point of view. Location of the research is in the working area of the Perhutani Public Company of Gundih unit. The kind of data in this research consists of primary data and secondary data. The sample with drawal is done by using purposive sampling method and is analyzed by Qualitative analysis.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the implementation of policies in the area of ​​KPH Gundih PHBM has not created the conditions surrounding forest villagers who fully understand the PHBMpolicies, the implementation process is carried out every show the dominance of forestry as a forest management mandate Grobogan, making implementation aspect PHBM policy is a policy with a top-down system, forest village communities can not enjoy the promised substance PHBM policies, and linkages with local resilience community empowerment through PHBM be the source of the Regional resilience Grobogan."

"Kabupaten Lampung Tengah sudah menjalankan program Sanitasi TotalBerbasis Masyarakat (STBM) sejak tahun 2012. Namun, ditemukan kendaladalam implementasinya. Insidens diare pada tahun 2013 tidak mengalamiperubahan yang signifikan, dan cenderung sama dengan sebelum dilaksanakanprogram. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi programSTBM di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2013. Penelitian ini merupakanpenelitian kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pelaksana program(implementor) dan kelompok sasaran program (masyarakat). Hasil penelitianmenunjukkan bahwa implementasi program STBM tahun 2013 berjalan kurangoptimal, disebabkan kurangnya tenaga pelaksana, kurangnya partisipasi aktif darimasyarakat dan dana yang relatif terbatas serta tidak berkesinambungan.Dibutuhkan perbaikan dari sisi pelaksana maupun kelompok sasaran (masyarakat)setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasarsehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air besarsembarangan, setiap individu mencuci tangan pakai sabun dengan benar, dansetiap rumah tangga mengelola limbah sampah dengan benar. Diharapkankejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitandengan sanitasi dan perilaku dapat berkurang.

---

Central Lampung Regency has been executing Community-Based Total

Sanitation (CBTS) Program since 2012. However, challenges are still found. In

2013, diarrhea incidence rate did not significantly change. This study aimed to

analyze the implementation of CBTS Program in Central Lampung Regency,

2013, by using qualitative in-depth interview with program implementer

(implementor) and target group (community). The result showed that CBTS

Program was not well implemented due to lack of human resource, lack of

community participation, and limited fund. The study suggested to improve the

program both from provider perspective as well as target group to achive the goal

: everyone has an access to basic sanitation facilities, free from open defecation,

properly wash their hand with soap, and correctly handle garbage. It is expected

that the incidence of diarrheal diseases and other environmental related diseases

could be reduced through improvement of sanitation and community behavior"

"Dengan di berlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Penerintahan Daerah, masyarakat diberi sarana dan kesempatan ubtuk ikut berpartisipasi aktif untuk memajukan desanya...."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gambaran Perkembangan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat STBM pada Dua Puskesmas dan Dua Desa di Kabupaten Cianjur Sampai Tahun 2018. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan program setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun sampai saat ini hasilnya masih dibawah target nasional. Permasalahan yang terjadi dalam program ini yaitu perekonomian masyarakat yang rendah serta kurangnya keinginan masyarakat untuk berubah, sumber daya manusia masih kurang, dukungan regulasi masih kurang, cetakan jamban yang belum digunakan dengan optimal, anggaran yang dirasa masih kurang, serta waktu pelaksanaan program yang terlambat.

---

This study aims to find out the Description of the Development of Community Based Total Sanitation Program at Two Health Center and Two Villages in Cianjur District Until 2018. This research is a qualitative research with descriptive design. The results of the study show that the implementation of the program each year has increased, but until now the results are still below the national target. The problems that occur in this program are the low economy of the community and the lack of willingness of the community to change human resources are still lacking regulatory support is still lacking latrine molds that have not been used optimally budget that is still lacking and as well as late program implementation time."

"ABSTRAKKabupaten Lampung Tengah sudah menjalankan program Sanitasi TotalBerbasis Masyarakat (STBM) sejak tahun 2012. Namun, ditemukan kendaladalam implementasinya. Insidens diare pada tahun 2013 tidak mengalamiperubahan yang signifikan, dan cenderung sama dengan sebelum dilaksanakanprogram. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi programSTBM di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2013. Penelitian ini merupakanpenelitian kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pelaksana program(implementor) dan kelompok sasaran program (masyarakat). Hasil penelitianmenunjukkan bahwa implementasi program STBM tahun 2013 berjalan kurangoptimal, disebabkan kurangnya tenaga pelaksana, kurangnya partisipasi aktif darimasyarakat dan dana yang relatif terbatas serta tidak berkesinambungan.Dibutuhkan perbaikan dari sisi pelaksana maupun kelompok sasaran (masyarakat)setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasarsehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air besarsembarangan, setiap individu mencuci tangan pakai sabun dengan benar, dansetiap rumah tangga mengelola limbah sampah dengan benar. Diharapkankejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitandengan sanitasi dan perilaku dapat berkurang.

---

ABSTRACTCentral Lampung Regency has been executing Community-Based TotalSanitation (CBTS) Program since 2012. However, challenges are still found. In2013, diarrhea incidence rate did not significantly change. This study aimed toanalyze the implementation of CBTS Program in Central Lampung Regency,2013, by using qualitative in-depth interview with program implementer(implementor) and target group (community). The result showed that CBTSProgram was not well implemented due to lack of human resource, lack ofcommunity participation, and limited fund. The study suggested to improve theprogram both from provider perspective as well as target group to achive the goal: everyone has an access to basic sanitation facilities, free from open defecation,properly wash their hand with soap, and correctly handle garbage. It is expectedthat the incidence of diarrheal diseases and other environmental related diseasescould be reduced through improvement of sanitation and community behavior."

"As a developing country Indonesia still faces the acute problem of poverty . The result of survey made by Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) forescated the number of poor population, in 2009 was about 40 million (16,8%) . This number of population increases 5 million compared to the result of survey made by Badan Pusat Statistik (BPS) in 2008, which registared the nunber of poor population about 35 million or about 15,4% (Edi Suharso, 2009;20). B7y considering data mentioned above, we can see that the poverty in Indonesia is very urgent to be handled comprehensively and sustainably. It means that the problem of poverty cnnot be handled partially and sector, because by doing that , in fact us face unlucky situation,i.e wrong target, emergency of seeds of social fragmentation , weakening capital social values, (mutual cooperation, consensus, self supporting and so on). By weakening capital social values in turn, it will push the changing of social behavior to be more distant from the spirit of independence, togetherness, and care to handle the problem collectively. Therefore, government in this case, Coordinator Minister of Prosperity, as Chairman of Team for Coping with Poverty has to make policy which could be the National Program for Autonomous Community Empowerment (PNPM) i.e.a national program in form of policy as base /frame to implement activities of handling Poverty based on society empowerment. This program is implement through the harmonization and development of system ,mechanism and program procedure, assistance and simulant fund to push initiative and innovation of society in effort to handle the poverty, sustainably. The approach made by Autonomous PNPM is an empowerment approach to push the creation of Self - Supporting Group (KSM) as a component of the whole process of hndling the poverty in order to increase the capability of existing group , or to create a new group. So, KSM is an association or persons which, voluntarily, assembles them self in kind of group , because of having the same interest and need, so that inside that group there is the same objective to be achieved collectively."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang jenjang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan desa melalui Forum Perencanaan Desa dan faktor-faktor yang berperan terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Penelitian ini panting mengingat masih banyak kendala untuk mewujudkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan ditingkat lokaV desa.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui proses studi kepustakaan, wawancara mendalam (indepth interview) semi terstruktur dengan para informan di lapangan dan pengamatan. Infomnan dipilih secara purposive sampling, dengan lingkup informan adalah orang-orang yang terlibat dan memiliki pengaruh signifikan daiam pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Desa mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan paska pelaksanaan kegiatan. Mereka adalah Kepala Desa, Kaur Pembangunan Desa, Ketua RW, Ketua BPD, Ketua LPM, dan Ketua PKK.Hasi1 penelitian menunjukkan bahwa jenjang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan melalui Forum Perencanaan Desa di Desa Kemang masih berada dalam derajat semu (deegmes of tokenism). Hal tersebut menggambarkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut baru sampai dalam taraf menyampaikan usulan atau pendapat dan belum memiliki pengaruh dan kekuatan nyata (real power) dalam menentukan keputusan akhir.Faktor-faktor yang berperan terhadap jenjang partisipasi masyarakat Desa Kemang dalam kegiatan tersebut adalah :1. Faktor proses pelaksanaan kegiatan : Tidak terdapat pemerataan peran dan tanggung jawab ; Terbatasnya akses (kempatan) bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi ; Prosesnya kurang mendukung peningkatan pengetahuan dan kapabilitas masyarakat (belum memberdayakan masyarakat); dan Belum ada upaya untuk menyebarluaskan proses dan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada masayarakat secara luas.Faktor internal : Adanya ketergantungan yang cukup tinggi terhadap Kepala Desa ;Masih Terdapat sikap kurang berani mengambil inisiatif/prakasa ; Masih memiliki rasa kurang percaya diri ; Kurang memahami hak-hak nya untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan; Belum merasakan manfaat nyata dari pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Desa; Tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi perwakilan masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan pada umumnya belum bertindak sebagai pemrakarsa, belum memahami persoalan yang sebenamya terjadi di masyarakat dan belum mampu mengelola partisipasi masyarakat dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien.Faktor eksetemal : Belum adanya dukungan dari pihak diluar masyarakat terutama dari pihak Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mensosialisasikan kegiatan Forum Perencanaan Pembangunan secara luas; Belum adanya dukungan dan pihak diluar masyarakat (Pemerintah Kabupaten, LSM, pihak Swasla dan Perguruan Tinggi) untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Perencana di Desa Kemang baik yang ditujukan kepada pihak Pemerintah Desa Kemang maupun masyarakatnya dan Masih ada kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam hal ini petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang mendukung dominasi Kepala Desa dalam seluruh proses pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Desa.Berbagai faktor yang mempengaruhi derajat partisipasi masyarakat tersebut sebagian besar merupakan faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya dengan melibatkan berbagai pihak baik Pemerintah Desa Kemang, Masyarakat Desa Kemang, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan LSM untuk memperbaiki pelaksanaan proses perencanaan pembangunan melaluiForum Perencanaan Desa di Desa Kemang agar dapat lebih membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan Iebih memberdayakan masyarakat Sehingga dapat memperbaiki jenjang partisipasi masyarakat dan mengatasi berbagai faktor yang menghambat partisisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan melalui Forum Perencanaan Desa."