Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tokoh oposisi yang bersifat affirmatif, meskipun kritis terhadap bentuk-bentuk system politik nondemokratis sedikit jumlahnya. Karena penelitian tentang transisi menuju demokrasi cenderung menempatkan tokoh masyarakat sipil dengan masyarakat politik secara berbeda Penelitian tentang gagasan demokrasi oleh tokoh oposisi yang mengandung unsur kritis sekaligus affirmatif diperlukan, agar bisa menyatukan unsur masyarakat politik dengan masyarakat sipil Sifat affirmatif dan kritis tersebut merupakan dua unsur kepribadian yang harus dimiliki dalam proses transisi menuju demokrasi, karena transisi menuju demokrasi tidak hanya menyangklut proses liberalisasi, tetapi juga menyangkut proses konsolidasi demokrasi yang membutuhkan kerjasama antara masyarakat sipil dengan masyarakat politik. Salah satu tokoh oposisi yang bersifat affirmatif, tetapi sekalgus kritis terhadap rejim otoritarian adalah Amier Rais.Penelitian ini difokuskan kepada gagasan demokrasi Amien Rais sejak dia menjabat Ketua Umum organisasi Muhammadiyah pada tahun sebagai tokoh Masyarakat Sipil sampai dengan menduduki jabatan Ketua Umum Partai Amanat Nasional sebagai tokoh Masyarakat Politik pada tahun 2005. Permasalahan yang diajukan mengenai bentuk gagasan demokrasi Amien Rais ini adalah bagaimanakah gagasan demokrasi yang diajukan Amien Rais ini bisa menjembatani hubungan antara Masyarakat Sipil dengan Negara (Masyarakat Politik). Untuk Menjawab permasalahan tersebut dipinjam teori transisi menuju demokrasi oleh Adam Prezezowski, teori gagasan demokrasi oleh Uhlin yang digunakan untuk menjelaskan gagasan-gagasan sepsifik demokrasi yang dikemukakan oleh Amien Rais.Dengan menggunakan studi pustaka, dikumpulkan data-data yang kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa kualititaif. Dari analisa tersebut penulis menemukan bahwa gagasan demokrasi Amin Rais bersifat kritis dalam proses liberalitas, serta bersifat affirmatif pada saat proses konsolidasi demokrasi.

---

Although they are critical towards any forms of non-democratic political system, only few of opposition figures are affirmative in nature. This is because studies about transition towards democracy tend to place the figures of civil society and political society differently. Study about ideas on democracy held by an opposition figure that is critical as well as affirmative is needed in order to integrate political society with civil society. The affirmative and critical nature are two personality traits that should be possessed in the process of transition towards democracy, because transition towards democracy is not related with the process of liberalization only, but also with the process of consolidation of democracy that requires cooperation among civil society and political society. One of the opposition figures, which is affirmative but also critical towards authoritarian regime, is Amien Rais.

This study focuses on the ideas of democracy held by Amien Rais since he was the Chairman of Muhammadiyah organization and as the Civil Society figure in 1994 until he became the Chairman of National Mandate Party and as the Political Society in 2005. The research problem is about the ideas of democracy held by Amien Rais that include how these ideas of democracy that are proposed by Amien Rais, can bridge relationship between Civil Society and the State (Political Society). To answer that problem, this study uses theory of transition towards democracy by Adam Prezezowski and theory of ideas of democracy by Uhlin, which are employed to explain specific ideas of democracy voiced by Amien Rais.

By using library research, the data is collected and analyzed through qualitative analysis. From such analysis, the researcher finds that ideas of democracy held by Amien Rais are critical in the process of liberality and affirmative during the process of consolidation of democracy."

"ABSTRAKGagasan Kuota Perempuan Di Lembaga Perwakilan (minimal30 persen) merupakan isu-politik yang diangkat olehkelompok Kaukus Politik Perempuan Indonesia sehubungandengan keinginan membangun kehidupan politik yangdemokratis yang menjadi agenda perjuangan pemerintahanreformasi saat ini. Gagasan kuota perempuan merupakan salahsatu strategi tindakan khusus sementara yang ditujukanuntuk peningkatan keterwakilan perempuan di lembagalegislatif (Parlemen); agar dapat mewujudkan keseimbanganketerwakilan antara laki-laki dan perempuan di lembagapengambil keputusan kebijakan-kebijakan negara. Prosesdemokrasi menuntut adanya partisipasi publik sebagailandasan bagi pemilihan kebijakan-kebijakan negara, makapartisipasi sejajar antara perempuan dan laki-laki dalampengambilan keputusan merupakan perwujudan suatu sistempolitik demokratis di atas azas utama kesetaraan gender.Yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalahrendahnya jumlah perempuan yang dapat terpilih menjadianggota di Lembaga Perwakilan, yang mengakibatkan "

"Idealisasi konsep demokrasi dalam kehidupan kenegaraan telah mengakibatkan ilusi yang mendorong pengabaian pentingnya konsep republik. banyak ahli berpendapat bahwa issue demokrasi dewasa ini hanyalah komoditi politik semata> Oleh karena itu gagasan demokrasi haruslah ditempatkan dalam kerangka konsep republik yang mengikuti asas-asas berpikir institusional mengenai kehidupan bernegara. Gagasan republik, yang mencakup ide kerakyatan dan cita negara hukum, layak dipopulerkan kembali dalam situasi keragun terhadap keampuhan cita demokrasi."

"ABSTRAKMasalah pokok yang ingin dibahas dalam disertasi ini adalah mengenai gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya dalam sejarah demokrasi Indonesia pasca kemerdekaan. Sejarah demokrasi setelah kemerdekaan itu sendiri, oleh para ahli sering dibagi ke dalam tiga kurun zaman, yaitu masa Demokrasi Liberal (1945-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1966) dan Demokrasi Pancasila (1967-sekarang). DaIam ketiga periode ini, Indonesia telah memiliki 3 naskah konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945), Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 (Konstitusi RIS), dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (UUDS 1950).Sehubungan dengan itu, menarik unluk dikaji bagaimana perkembangan kedaulatan rakyat itu di Indonesia, baik yang tercermin dalam rumusan ketiga konstitusi itu maupun yang tercermin dalam praktek selama tiga masa demokrasi itu. Perkembangan ini penting ditelusuri, mengingat tema kedaulatan rakyat merupakan topik yang tidak pernah berhenti dibicarakan dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak jauh sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Apalagi gagasan kedaulatan rakyat itu sering diidentikkan dengan demokrasi yang di zaman moderen sekarang cenderung tidak lagi hanya dilihat sebagai konsep politik. Tema demokrasi ekonomi (kedaulatan rakyat bidang ekonomi) juga tidak kalah menonjol dibandingkan dengan demokrasi politik. Orang semakin lama semakin sadar bahwa jaminan-jaminan akan hak-hak politik saja tidak lagi cukup untuk memperkuat kedudukan rakyat dalam suatu negara, terutama jika dikaitkan dengan kenyataan perkembangan kekuatan ekonomi dalam masyarakat yang cenderung tidak memihak kepada lapisan masyarakat yang berada dalam struktur papan-bawah. Jaminan demokrasi politik tidak serta merta melahirkan kondisi yang demokratis dalam pembagian sumber-sumber ekonomi. Karena itu, gagasan demokrasi ekonomi juga menjadi semakin aktual untuk dikemhangkan bersamaan dengan gagasan demokrasi politik."