Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""

"Melakukan perdagangan internasional memberikan dampak positif untuk meningkatkan perekonomian negara. Salah satu upaya untuk mendorong peningkatan perdagangan internasional tersebut, pemerintah melalui institusi Direktorat Jendral Bea dan Cukai memberikan fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) kepada setiap perusahaan yang melakukan impor bahan baku material untuk digunakan dalam memproduksi barang dengan tujuan ekspor. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dampak fasilitas KITE terhadap kinerja keuangan dengan menganalisa laporan keuangan sebelum dan sesudah diterimanya fasilitas tersebut. Hasil penelitian menunjukan kurang berpengaruhnya fasilitas tersebut terhadap kinerja keuangan.

---

Doing international trade gives a positive impact to improve the economy of the country. One of the efforts to encourage increased international trade, the Government through the institution of the Directorate General of customs and Excise provides KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) facilities to any company who did the import of raw materials to be used in producing goods with export orientations. This research was conducted with the purpose to analyze the impact of the financial performance of the facilities with the KITE to analyze financial statements before and after receipt of such facilities. Research results show less though few such facilities to financial performance."

"ABSTRAKUpaya pemerintah untuk mendorong peningkatan daya saing produk Indonesia dipasar global telah dilaksanakan awal periode 1980-an, sebagai bagian tak terpisahkan dariimplementasì strategi promosi ekspor. Realisasi dan promosi ekspor ini diwujudkandengan melakukan deregulasi disegala bidang, khususnya di bidang ekspor dan impordengan menyederhanakan bahkan menghilangkan hambatan-hambatan bagi peningkatanekspor khususnya ekspor non-migas. Paket Deregulasi 6 Mei 1986 (PAKEM) dan Paket Deregulasi 24 Desember 1987(PAKDES) telah memberikan kemudahan, penyederhanaan prosedur ekspor dan impor,pembebasan bea masuk dan bea masuk tambahan serta penghapusan tata niaga bagi bahanbaku impor yang akan digunakan untuk memproduksi barang ekspor. Untuk melaksanakan kedua paket deregulasi tersebut telah ditunjuk BadanPelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan (Bapeksta Keuangan)untuk mengelola pemberian fasilitas pembebasan dan pengembalian pungutan negara bagibahan baku impor yang akan digunakan untuk memproduksi barang ekspor. Untukmendukung pengelolaan ini telah dibuat Sistem Transformasi Manajemen PelayananKemudahan Ekspor yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepatdan tepat waktu bagi pengusaha yang berorientasi ekspor. Disisi lain sistem informasi inijuga harus dapat menyelamatkan penerimaan negara dan bea masuk dari pajak barangimpor, karena fasilitas ini hanya dibenikan kcpada pengusaha yang benar-benar melakukanekspor. Dewasa ini dirasakan pelayanan yang diberikan masih kurang memberikandukungan yang memuaskan terutama dalam hal kecepatan pemberian fasilitas. Untukmengatasi hal ini perlu adanya penyempurnaan dari sistem yang berjalan dengan carapenyederhanaan prosedur pelaporan ekspor, percepatan konfirmasi keabsahaan dokumendengan menggunakan fasilitas Electronic Data Interchange (EDI) dimana waktu yangdibutuhkan untuk konfirmasi yang biasanya antara 26 sampai 33 hari dapat dipersingkatmenjadi kurang dari 1 (satu) hari dan pembinaan sumber daya manusia yang mengelolafasilitas ini sehingga dapat mencegah kolusi antar petugas dan pengusaha. Dengan penyempurnaan tersebut di atas maka diharapkan adanya peningkalanpelayanan dari segi percepatan pelayanan bagi pengusaha yang berdampak menurunkanbiaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha dan pada akhimya dapat meningkatkan daya saing ekspor produk non-migas Indonesia di pasar global."

"ABSTRAKPerilaku perusahaan penerima fasilitas pembebasan pungutan negara yang cenderung tidak sejalan dengan upaya peningkatan daya saingnya menuju pemantapan struktur ekspor non migas cukup menarik untuk diamati dan diteliti.Masalah pokok tesis adalah ketergantungan perusahaan terhadap bahan baku impor yang sangat menentukan ketahanan hidupnya (survival), sehingga kecenderungan timbul perilaku yang tidak patuh terhadap ketentuan guna memperoleh fasilitas bahan baku tersebut.Analisis memakai metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang memanfaatkan data hasil pemeriksaan lapangan, didukung hasil pengamatan, wawancara dan studi kepustakaan.Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku yang tidak patuh sehubungan dengan ketergantungan bahan baku adalah keterbatasan sumber daya Bapeksta Keuangan, tidak adanya sanksi yang efektif, serta lemahnya daya saing perusahaan sehingga riskan terhadap pengaruh lingkungan yang memicu timbulnya pelanggaran yang memanfaatkan kelemahan peraturan.Rekomendasi penulis sebagai sumbangan pernikiran bagi Bapeksta Keuangan untuk mengurangi tingkat pelanggaran oleh perusahaan penerima fasilitas, yaitu :1. Penajaman prioritas alokasi anggaran operasinal untuk pemeriksaan lapangan (post audit)2. Peningkatan kemampuan dan jumlah personil3. Mengkaji dan mengevaluasi sistim dan prosedur pelayanan pemberian fasilitas4. Perumusan dan penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku pelanggaran5. Peningkatan pembinaan dan bimbingan kepada perusahaan6. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait serta pemantapan koordinasi intern. "

"Penelitian tentang Analisa Pengaruh Pemberian Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Terhadap Nilai Ekspor Indonesia.Tujuan Penelitian ini adalah untuk : (1) melakukan uji apakah pemberian fasilitas KITE mempengaruhi secara signifikan terhadap jumlah nilai ekspor Indonesia dengan memperhitungkan faktor (variabel) nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika dan faktor (variabel) jumlah uang beredar; (2) melakukan uji apakah pemberian fasilitas KITE telah dlmanfaatkan secara optimal dengan memperhitungkan faktor (variabel) nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika dan faktor (variabel) jumlah uang beredar di Indonesia.Manfaat secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi, manfaat dan sumber bagi : (1) Pengambil kebijakan, guna meningkatkan fungsi dan manfaat pemberian fasilitas KITE dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dan sebagai sumber pembiayaan sektor perekonomian; (2) Dunia akademis dalam rangka memperluas wacana dan pengembangan ilmu pengetahuan.Penelitian ini dilakukan dengan mengolah data realisasi jumlah nilai ekspor Indonesia yang bersumber dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta data jumlah uang beredar dan nilai tukar ruoiah terhadap dolar amerika yang diperoleh dari situs Bank Indonesia dan Departemen Perdagangan.Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh signifikan pemebrian fasilitas KITE terhadap jumlah nilai ekspor Indonesia. Tingkat signifikan dan manfaat pemberian fasilitas KITE ini masih dapat memberikan kontribusi yang lebih besar apabila pemberian fasilitas tidak hanya terhadap bahan baku. Pemberian fasilitas akan lebih mendorong naiknya nilai ekspor Indonesia apabila diberlakukan juga terhadap sarana atau peralatan industri pengolahan bahan impor tersebut sehingga mampu menaikkan daya saing produk ekspor Indonesia.Berdasarkan hal tersebut diatas, sebagai upaya peningkatan nilai ekspor Indonesia, disarankan hal-hal sebagai berikut : (1) pemberian fasilitas yang diperluas terhadap kernudahan pemasukan mesin-mesin produksi yang pemanfaatannya untuk memproduksi produk ekspor; (2) memberikan bantuan tehnis dan ketrampilan dalam pengolahan bahan menjadi produk yang siap diekspor bagi produsen yang memanfaatkan fasilitas KITE; (3) melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas KITE sehingga tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan tidak tercapainya maksud dan tujuan pemberian fasilitas. Dalam hal ini perlu dilakukan pengawasan melalui tehnik audit dan verifikasi terhadap pembukuan dan pengelolaan barang; (4) mensosialisasikan perangkat hukum dan peraturan yang jelas dan tepat serta mendukung, sehingga pengguna fasilitas tidak mengalami keraguan dan memiliki pengetahuan yang benar."

"ABSTRAKUsaha pemerintah untuk mendorong ekspor produk industri tekstil adalah dengan mengeliminir biaya tinggi yang terkandung dalam sistem tata niaga impor bahan baku .Disamping itu pemerintah juga memberikan fasilitas pengembalian bea masuk atas pengimporan bahan baku industri tekstil, dengan maksud untuk meningkatkan daya saing produk tekstil dipasaran internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu diketahui kelemahan-kelemahan yang ada dalarn prosedur yang mengatur tata cara dan persyaratan untuk rnemperoleh kedua fasilitas tersebut dan faktor lain yang mempengaruhinya. Prosedur yang mudah akan sangat membantu dalam usaha peningkatan ekspor tekstil. Demikian juga dengan melihat pengaturan dan praktek perdagangan tekstil internasional dan kepentingan negara pengimpor, akan dapat dipikirkan bagaimana cara untuk meningkatkan ekspor tekstil secara maksimal."

"Dalam rangka menaikkan daya saing ekspor produk kulit, Pemerintah memberikan kebijakan berupa kemudahan dalam mengimpor bahan baku untuk diproduksi menjadi barang dengan tujuan ekspor, yang disebut Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Kebijakan KITE yang diberikan pada Industri Kulit diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada Industri Kulit, yaitu mengenai kontinuitas bahan baku. Atas kemudahan yang diberikan dalam fasilitas ini, diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada Industri Kulit yang nantinya akan berpengaruh juga terhadap harga dari produk kulit yang tujuannya diekspor akan lebih bersaing. Penelitian ini akan membahas implementasi Kebijakan KITE atas Industri Kulit serta hambatan yang dihadapi dalam implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan KITE atas Industri Kulit belum cukup efektif, karena terdapat hambatan-hambatan yang belum diselesaikan secara optimal. Akibatnya masih banyak perusahaan Industri Kulit yang belum menggunakan fasilitas ini.

---

In order to increase the competitiveness, the Government provided a policy in the form of easing importing raw materials to be produced into goods for export purposes, which is called “Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)”. The KITE Policy given to the Leather Industry is expected to overcome the problems that occur in the Leather Industry, which is the continuity of raw materials. The convenience provided by this incentive is expected to be able to overcome the problems that occur in the Leather Industry, which will also affect the prices of leather products in which its purpose to be exported. This study will discuss the implementation of KITE Policy for the Leather Industry and the obstacles faced in its implementation. This study uses a qualitative approach with descriptive design dan data collection techniques such as library research and field studies which is conducted with interviews. The results show that the implementation of KITE Policy for the Leather Industry have not been really effective, because there are obstacles that have yet to be resolved optimally. As a result, there are still many companies in the Leather Industry that have not use this incentive."