Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK

2E
##

B#A
D
  
'
(
A
BDAAD
/
BDAAD
(
#B
2
'

D

---

ABSTRACTE
E
D2C
E
##D8C
C;
E
#8#D
C;
##C#


>
@C8
'E8E
8C
8DA
'4
E
>CF
C2DC

D2D(1
'E
E


88
'E8E
8A
DC
C
E
>1
E

88
8A
2(
E
>C1
E
>1
C

E
#(+
E
EC
C;
8E
A

E
E

GAD4
'E

C4/ A8D
##C8E+
E
AD
C;
E
8E
A
E
E
#
C

8C8
ECAD
C24
E
#8#D
C;
##C#

E
;
C;
E
8C8


E
#DC
C;
A8E
8C81
28A
;
E
8C8

C

88C8
'E
E
#8#D
C;
##C#1
"A
8

C
'4
E
##C#
A28
C;
E
8C8+
E
#
C

8C8
ECAD
D'(
2
#A

E
8CA81
28A

2


C
CD(
;C

8C81
2A
DC
;C
E
D'1
;C
81
E
H8
C;
C+
B' 2

A
'2
EABA1
#2D
 
AA
B8DB
(
(22B
BA
2
('1
2B

B8DB
(
22B
CDE
2
'1
CDE
('

A#A
(
B2B
CDE
EB
B+
C
#D
(
AB
DE
BAD;

#B
C;
(A+
D
#D
(B
2E'
#
#EB
(
D2

D
AA
#  
EB(
#EB

B#A
2B
D
E#
#2A
#  
A#A

D
#DB
#  
2A
B
2D
#  
2A
B
A


B#A
B
B
D
ED
#DB(
#
2E
A
#B

#  
(
B
#A
2AD

#EB
(
D2

D
AA
#  
EB(
DDA
2B#
E
E
E
D
B(
B
#B
A
A8AD
B
E(

#  
(
DE
2A
#
A

A
E
A1
2
8CCE
(
#2A
D'
EABA+

"

"Tesis ini membahas penerapan asas kepatutan dalam Perjanjian Asuransi yang memuat klausul-klausul yang mengesampingkan Penanggung dari segala kewajiban dan tanggung jawab hukum, dimana asuransi tidak menjamin/mengcover kerusakan sendiri atau kerusakan karena sifat alamiah (inherent Vice or Inherent Nature) dan kerugian kerusakan yang disebabkan oleh keterlambatan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif.Hasil penelitian menyarankan bahwa walaupun dalam membuat suatu perjanjian dikenal adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi para pihak yang terlibat baik didalam proses membuat suatu perjanjian maupun di dalam pelaksanaan perjanjian tersebut hendaknya menerapkan asas kepatutan; Dalam suatu perjanjian hendaknya memperhatikan asas kepatutan karena bilamana perjanjian tersebut tidak sesuai dengan asas kepatutan maka dalam hal pelaksanaannya terdapat suatu masalah atau sengketa hukum, maka Hakim dengan pertimbangan hukum dapat menambah atau mengesampingkan isi perjanjian yang tidak patut tersebut; Para pihak yang terlibat di dalam suatu perjanjian hendaknya selalu bersikap hati - hati dalam tindakannya karena perikatan itu muncul tidak hanya dari perjanjian yang telah dibuat tetapi juga dari undang ? undang, sebagai contoh adanya wanprestasi.

---

This thesis elaborate the implementation appropriateness principle containing clauses that abide The Insurer from all the legal obligation and legal responsibility, where the insurance does not cover self damage or Inherent Vice or Inherent Nature and lost damage caused by tardiness. The method used in this research is a normative-juridical approach.The result of the research suggests that even in making agreement there has been known freedom of contract principle, however the parties who are involved whether during the process of making the agreement or during the implementation of agreement shall implement appropriateness principle; In making an agreement, parties should take notice to appropriateness principle because if such agreement is against with appropriateness principle, therefore when there is a dispute arising from the implementation of the agreement, the judge can add or abide the substance of the agreement that is not appropriate; The parties who are involved should act carefully in their legal action since the engagement appears not only by the agreement that is already made but also by the Law, such as a breach of contract."

"Tesis ini membahas mengenai terhambatnya pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Perkantoran di masa Pandemi Covid - 19 ditinjau dari penerapan Asas Force Majeure dan analisis Perjanjian Sewa Menyewa PT X. PT X adalah sebuah perseroan terbatas terbuka dibidang properti kepemilikan gedung perkantoran. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 telah berimbas pada kegiatan ekonomi serta kerugian bagi pelaku usaha, salah satu dampaknya adalah terhambatnya pelaksanaan prestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa PT X, banyaknya Penyewa PT X memberikan legitimasi agar dapat dibebaskan dari segala tuntutan dan kewajiban ganti rugi karena tidak terpenuhinya prestasi dengan berdalih menggunakan Asas Force Majeure. Penelitian ini berusaha memaparkan pengaruh masa Pandemi Covid–19 pada Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Perkantoran dan apakah Pandemi Covid-19 dapat digolongkan sebagai Force Majeure sebagai alasan terhambatnya prestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Perkantoran, merujuk pada KUHPerdata dan Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 sebagai bencana Nasional. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatis dengan cara meneliti data sekunder atau dengan metode studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang menjadi acuan penelitian, yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum dengan di dukung oleh wawancara dengan pihak terkait yang berhubungan dengan pengurusan sewa menyewa gedung perkantoran. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam praktik, Para pihak dalam perjanjian memaknai Asas Force Majeure dalam arti luas yakni termasuk suatu peristiwa perubahaan keadaan yang membuka kesempatan Para Pihak untuk bernegosiasi ulang. Walaupun Asas Rebus Sic Stantibus tidak diatur dalam Hukum Perdata Indonesia, akan tetapi penerapan asas tersebut dikenal dalam praktik dimana Para Pihak sepakat untuk melakukan renegosiasi perjanjian. Pandemi Covid-19 tidak dapat dijadikan dasar untuk pemutusan suatu perjanjian, melainkan dikategorikan sebagai keadaan Force Majeure yang bersifat sementara atau relatif.

---

This Thesis concerns delayed implementation of Office Building Lease Agreements in the pandemic time of Covid-19 in review based on Implementation of Force Majeure Principles and analysis of Lease Agreement PT X. PT X is a public limited liability company in the field of property ownership of buildings. The enactment of Government Regulations concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerated Handling of Covid-19 has had an impact on economic activity as well as losses for business actors, one of the impacts is obstruction or fulfillment of achievements in Office Lease Agreement, many Lessee provide legitimacy so that they can be released from all claims and obligations for compensation due to non-fulfillment of achievements on the pretext of using the Force Majeure Principle. This study seeks to explain the influence of the Covid-19 Pandemic period on Office Building Lease Agreement and whether the Covid-19 Pandemic can be classified as Force Majeure as the reason for delays in achievement in Office Building Lease Agreements, referring to the Civil Code and Presidential Decree No. 12 of 2020 concerning the Determination of Non-Natural Disasters for the Spread of Covid-19 as a National Disaster. This Thesis uses a normative juridical research method by examining secondary data or by using a literature study method on legal materials that are the research reference, which is focused on examining the application of the rules or norms in law supported by interviews with related parties who related to the management of the lease of the Office Building. The results of this Thesis explain that in practice, the parties of the agreement interpret the Force Majeure Principle in a broad sense, which includes an event of a change in circumstances that opens the opportunity for the Parties to renegotiate. Although the Rebus Sic Stantibus Principle is not regulated in Indonesian Civil Law, the application of this principle is known in practice where the Parties agree to renegotiate the agreement. The Covid-19 Pandemic cannot be used as a basis for terminating an agreement but is categorized as a temporary or relative Force Majeure situation."

"ABSTRAKBerangkat dari kondisi masyarakat yang semakin kompleks didalam memenuhi kebutuhannya di bidang perumahan pada umumnya dan praktek sewa menyewa pada khususnya, telah menyebabkan hadirnya orang-orang yang bertindak sebagai perantara, yang menjembatani antara pemilik rumahdan penyewa di dalam melakukan transaksinya. Kehadiranlembaga perantara dalam bidang perumahan, yakni brokerproperti. dirasa membawa banyak manfaat bagi para pihak, terutama dalam hal pemasaran, proses negosiasi, dan kemudahan memperoleh informasi secara lengkap dan tepat tentang properti. Menyadari keadaan ini, maka broker properti diharapkan bekerja secara profesional di dalam menjawab tuntutan jaman dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Untuk dapat meningkatkan citra profesi broker properti ini ke arah yang lebih baik sejak dini perlulah diantisipasi pengaturan terhadap kedudukan dan peran broker properti dalam suatu perjanjian yang terjadi, sehubungan dengan keter1ibatannya baik dalam membantu para pihak bernegosiasi maupun dalam memberikan pelayanan yang baik kepada pemakai jasanya. Diharapkan dengan adanya ketentuan hukum yang secara khusus mengatur tentang eksistensi broker properti, dapat diciptakan suatusistem kerjasama antar usaha property brokerage inisecara lebih terarah dan etis, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum baik kepada masyarakat maupun broker/properti sendiri dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan didalam pelaksanaan transaksi properti."

"ABSTRAKBerbagai macam promosi yang dilakukan oleh Pemerintah baik didalam, maupun di luar negeri telah mendorong arus wisatawan asing maupun domestik untuk mendatangi daerah daerah wisata di Indonesia. Hal ini telah menjadikan pariwisata berkembang dengan pesat, sehingga Pemerintah mengharapkan pàriwisata sebagai industri dapat dijadikan salah satu sumber bagi pemasukan devise negara. Salah satu unaur dari industri pariwisata adalah usaha perhotelan. Skripsi ini membahas mengenal perjanjian yang terbit antara pihak tamu hotel (hotel patron) dengan pihak pimpinan atau pengelola hotel (hotel--operator), untuk akhirnya dapat diketahui apakah sebenarnya bentuk perjanjiannya. Perjanjian sewa kamar hotel ini termasuk dalam perjanjjan sewa-menyewa, sehingga asas-asas dan pengertian-pengertian hukum perdata umumnya dan hukum perjanjian khususnya berlaku bagi hubungan hukum yang dibuat oleh pare pihak. Hal mi diaebabkan oleh karena Buku III KUH Perdata menganut sistim terbuka dan asas kebebasan berkontrak. Subyek hukum adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing. Obyek perjanjlan ini adalah kamar hotel dan segala jasa lainnya yang diberikan kepada al penyewa atau dasar suatu perJanjian sewa. Usaha di bidang perhotelan harus berbentuk badan hukum Indonesia, sehingga tunduk kepada hukum Indonesia. Bentuk perjanjian sewa kamar hotel memang secara tertulis, namun berbeda dengan perjanjian lainnya, karena hanya pihak penyewa yang menanda-tangani perjanjian tersebut. Pihak yang menyewakan telah menyiapkan dan membuat bentuk perjanjian tersebut, oleh karena itu dianggap menyetujui halnya, sehingga tidak perlu menanda-tanganinya lagi. Didalam perjanjian sewa kamar hotel ditemukan lagi suatu perjanjian lainnya yaitu perjanjian pemberian kredit pada aaat pembayaran harga aewa. Tidak ditemukan hambatan yang berarti didalam perjanjian sewa kamar hotel, kecuali tidak adanya klausula yang mengatur apabila terjadi wanprestasi. Apakah pihak hotel berhak menahan barang milik tamu."

"Pengadaan pesawat udara dengan sewa merupakan suatu cara pengadaan armada pesawat udara tanpa menimbulkan beban yang memberatkan bagi perusahaan maupun perorangan. Akan tetapi diperlukan jaminan yang cukup untuk mengamankan kepentingan para pihak dalam mengantisipasi terjadinya wanprestasi. Pada perjanjian sewa menyewa pesawat udara antara PT Pelita Ali Service dan Nat Aviation Inc. telah diperjanjikan jaminan sewa dalam bentuk simpanan jaminan, akan tetapi tidak dapat menutupi kerugian yang ditimbulkan penyewa terhadap pemilik. Sehingga diperlukan jaminan lain yang bentuknya dapat berupa jaminan kebendaan, penanggungan, asuransi, pelimpahan tagihan penyewa kepada pemilik, maupun bank garansi. Dalam hal terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan damai oleh para pihak, maka sebaiknya pada saat membuat perjanjian dicantumkan klausula mengenai alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Hal ini dimaksud kan agar sengketa dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase sehingga tidak perlu menggunakan prosedur dipengasilan yang memakan waktu lama dan biaya besa serta putusannya dapat dieksekusi dengan prosedur yang seoerhana di berbagai Negara. Berbeda dengan putusan pengadilan, karena putusan pengadilan di Indonesia tidak dapat dieksekusi di Negara lain dan sebaliknya ."

"Tujuan penelitian, mengemukakan masalah perjanjian sewamenyewa yang merupakan salah satu bentiik dari per janjian timbal balik, khususnya dalam perjanjian sewa menyewa komputer " WANG ", yang memberi kewajiban dan hak kepada pemilik dan penyewa.Metode penelitian yang dipergunakan dalam membahas skripsi ini adalah bahan - bahan berupa literature, diskusi, disamping pendapat dan pandangan kami sendiri.Basil penelitian, bahwa dengan adanya sistim sewa komputer " WANG " yang diperkenalkan oleh P.T. METRO DATA menjadikan anda selalu sejalan dengan perkembangan tehnologi yang berkembang terus,karena anda dapat menukar komputer yang anda sewa dengan model yang lebih modern.Tentang perjanjian sewa menyewa yang terjadi di P.T. METRO DATA ini sama dengan sewa menyewa yang terjadi disebut dalam pasal 1548 sampai dengan pasal 1600 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Adapun azas yang dianut oleh para pihak dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh para pihak, berdasarkan azas kebebasan berkontrak.Perjanjian sewa menyewa berkontrak ini para pihak yang membuat perjanjian dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang - undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum."