Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep ini menunjukkan bahwa pembangunan harus selaras antara upaya memenuhi kesejahteraan lahiriah dan kesejahteraan batiniah. Dalam perspektif pembangunan nasional yang demikian diperlukan adanya pembangunan jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek yang dilaksanakan secara bertahap dimana tujuan dari setiap tahap pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia serta meletakkan dasar yang kuat untuk pembangunan tahap berikutnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang cukup besar baik dalam luas wilayah, sumber daya alam maupun jumlah penduduk. Penduduk Indonesia menempati urutan keempat terbesar dunia setelah Cina, India dan Amerika. Menghadapi penduduk yang besar ini persoalannya menjadi tidak sederhana, terutama yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan pemerataan penyebarannya. Berbagai upaya dilakukan baik melalui jalur pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, transmigrasi, pembangunan perumahan maupun lainnya. Pembangunan perumahan merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kualitas dan kesejahteraan manusia dan masyarakat, dengan harapan agar seluruh rakyat Indonesia mampu menempati rumah yang layak dan sehat sehingga didalamnya dapat terbina anggota keluarga yang sehat dan berkualitas. Keadaan dan kondisi perumahan suatu masyarakat dapat menjadi salah satu ukuran taraf hidup, peradaban dan kepribadiannya. Kondisi perumahan dapat mempengaruhi pertumbuhan jiwa dan pribadi seseorang, kesehatan, prestasi kerja, serta kesejahteraan seluruh keluarga. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Blaang bahwa rumah mempunyai arti sangat penting dalam pembinaan watak dan kepribadian suatu bangsa ( Blaang, 1996: 7). Dengan demikian maka pembangunan perumahan merupakan pembangunan yang tidak terpisah dari pembangunan nasional. Menyadari hal ini maka sektor perumahan dan permukiman mendapat perhatian penuh dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Pembangunan perumahan tidak hanya untuk mereka yang mampu melainkan agar semakin merata dan dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan senantiasa memperhatikan rencana tata ruang dan keterkaitannya serta keterpaduannya dengan lingkungan sekitar. Menurut Profesor N. lskandar (Ninik W, 1987: 116) bahwa penduduk Indonesia tahun 2000 diperkirakan akan mencapai 250 juta jiwa, tidak kurang dari 60 juta jiwa tinggal di perkotaan. Sebagian besar penduduk diperkirakan masih tinggal di Pulau Jawa. Pulau Jawa pada tahun 2000 keadaannya dapat dilukiskan sebagai suatu pulau yang semi kota (semi-urban)."

"Untuk mendorong pelaksanaan pembangunan Daerah, Pemerintah Pusat melalui berbagai Program telah mengalokasikan berbagai dana bantuan yang dikemas ke dalam Bantuan Sektoral maupun Bantuan Inpres, yang salah satunya berbentuk Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II (Inpres Dati II). Penyaluran dana Program Bantuan Inpres Daerah Tingkat II kepada Daerah Tingkat II diberikan ke dalam 4 (empat) tahap, yaitu triwulan I sebesar 25% dari total bantuan, triwulan II sebesar 25% dari sisa bantuan, triwulan III sebesar 25%, dan triwulan IV sisanya sebesar 25%. Dalam implementasinya, dana bantuan tersebut harus dapat terserap secara optimal yaitu pada triwulan I sebesar 25% dari total bantuan, triwulan II sebesar 50%, triwulan III sebesar 75%, dan pada triwulan IV sebesar 100%. Data yang ada pada Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi dalam 5 (lima) tahun anggaran yang lalu yaitu 1991/1992 - 1995/1996 menunjukkan, bahwa realisasi daya serap keuangan tidak sesuai target. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penelitian dilakukan untuk mengetahui lambannya daya serap keuangan Program Bantuan Inpres Dati II dan mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu koordinasi, desentralisasi, dan mutulkualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalamnya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa kinerja faktor yang mempengaruhi tersebut. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sementara untuk mendapatkan data dalam melakukan analisa dilakukan 2 (dua) pendekatan, yaitu pengkajian literatur, data, laporan (data sekunder) dan mengkaji informasi yang terjaring melalui wawancara yang sangat mendalam dan tidak terstruktur dengan para pejabat yang terlibat langsung sebagai key informan. Hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi lambannya realisasi daya serap keuangan Program Inpres Dati II, menunjukkan mekanisme koordinasi antar satuan kerja/dinas yang terkait tidak berjalan sebagaimana mestinya, belum ada pemberian kewenangan (desentralisasi) yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat belum memadai, dan belum tersebar secara merata sesuai kebutuhan daerah."

"Penyakit diare disebabkan oleh bakteri, virus dan parasit. Sedangkan yang menjadi faktor risiko antara lain kualitas air bersih, kondisi jamban, kepadatan hunian, status gizi, pemberian ASI eksklusif, imunisasi, pendidikan ibu, pengetahuan ibu dan status ekonomi keluarga. Insiden diare di daerah Pondok Gede jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Kota Bekasi masih yang tertinggi yaitu 26,6 per 1000 penduduk (1998), 29,9 per 1000 penduduk (1999), dan 30,2 per 1000 penduduk (2000). Penyebab tingginya insiden tersebut belum diketahui secara pasti, sehingga perlu dilakukan kajian atau penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan diare. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan faktor lingkungan (kualitas air bersih, kondisi jamban dan kepadatan hunian) dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Pondok Gede Kota Bekasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain kasus kontrol. Kasus adalah balita yang menderita diare yang datang berobat ke puskesmas, sedangkan kontrol adalah balita yang tidak menderita diare yang tinggal di wilayah kerja Puskesmas Pondok Gede. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi kondisi lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan bermakna antara kualitas air bersih, kondisi jamban, status gizi balita, ASI eksklusif, imunisasi campak, pengetahuan ibu dan status ekonomi keluarga dengan kejadian diare pada balita. Sedangkan untuk kepadatan hunian dan pendidikan ibu tidak ada hubungan bermakna dengan kejadian diare pada balita. Untuk uji interaksi didapat adanya interaksi antara variabel kondisi jamban dengan status ekonomi keluarga dan status gizi keluarga dengan kepadatan hunian. Pada analisis multivariat dengan uji regresi logistik ganda, setelah dikontrol oleh faktor status gizi, pemberian ASI eksklusif, imunisasi campak, pendidikan, pengetahuan dan status ekonomi keluarga ternyata faktor lingkungan yang mempengaruhi kejadian diare adalah kondisi jamban. Dari hasil penelitian menunjukan perlunya meningkatkan perhatian masyarakat terhadap status gizi balita, pemberian ASI eksklusif, imunisasi campak, sarana penyediaan air bersih dan kondisi jamban keluarga dalam upaya penurunan insiden diare. Sedangkan kepada Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan Puskesmas Pondok Gede disarankan meningkatkan pemberian penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tidak hanya melalui puskesmas dan posyandu tetapi juga melalui pengajian ibu-ibu dan arisan dengan topik penyakit diare, persyaratan kesehatan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat, imunisasi dan status gizi balita serta pengetahuan tentang penyakit diare guna pencegahan penyakit diare. Kepada Pemerintah Kota Bekasi disarankan agar dapat menyediakan dana untuk pemberian stimulan pembangunan sarana air bersih dan jamban keluarga percontohan atau pembangunan sarana air bersih dan jamban keluarga bagi keluarga yang tidak mampu.

---

Relationship between Environment Factors with Diarrhea Incidence among Under-fives in Coverage Area of Pondok Gede Health Center, Bekasi City 2003Diarrhea could be caused by bacteria, viruses, or parasites and the risk factors are water quality, water closet condition, resident density, exclusive breast feeding, immunization, mother education, mother knowledge, and economic status of family. Diarrhea incidence in Pondok Gede compared to other area in Bekasi City has a highest rate that is 26,6 per 1000 residents (1998), 29,9 per 1000 residents (1999), and 30,2 per 1000 residents (2000). It is no clear the cause of high incidents rate, this need to be studied about factors that related to.

Objective of this study is to find out relationship between environment factors such as quality of clean water, water closet condition and residents density with diarrhea incidence among under-fives in coverage area by Pondok Gede health center, city of Bekasi. This study used case control design. Case is under-five suffer to diarrhea which came to health center, and control is under-five not suffered to diarrhea which living in covered area of Pondok Gede health center. Data collected by interview and environment observation.

The results of this study shows that there is relation between quality of clean water, water closet condition, under five nutrition status, exclusive breast feeding, immunization, mother knowledge, and economic status of family with diarrhea incidence. While with resident density and mother education have no significant relation ship with diarrhea incidence. The interaction test has found that there is interaction between water closet condition variable with economic status and family nutrition status with resident density. In multivariate analysis by multi regression logistic, after controlled by nutrition status factor, exclusive breastfeeding, measles immunization, education, knowledge, and economic status of family, environment factor that appears influence diarrhea incidence is water closet condition.

From the results of this study showed that it is necessary to increase community awareness to under-five nutrition, exclusive breastfeeding, measles immunization, infrastructure of clean water provider, and water closet condition in efforts to decrease diarrhea incidence. While to Health Office of Bekasi City and Pondok Gede health center recommend conduct information dissemination to community to increase community's knowledge, not only by health centers or Posyandu, but through activities that gathered mothers such as pengajian (devotional) or arisan. Bekasi City government should be provide fund for stimulant to develop clean water infra structure, good family closet model and clean water infra structure and water closet for under class family. "

"Perumahan mempunyai fungsi dan peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Salah satu usaha pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dilakukan melalui peningkatan pembangunan perumahan dan pengembangan permukiman.Pembangunan perumahan pelaksanaannya melalui proses yang panjang dan melibatkan berbagai instansi. Sering terjadi kesemrawutan dalam proses pelaksanaan pembangunannya dan banyak keluhan penghuni atas kurang baiknya penyediaan prasarana di lingkungan perumahannya masing-masing.Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi serta faktor-faktor apa yang menghambat dalam pelaksanaan koordinasi tersebut. untuk dapat menggambarkan koordinasi tersebut, disamping mendalami dan mempelajari bahan-bahan tulisan yang bersangkutan dengan pembangunan perumahan, maka diadakan penelitian di lapangan dimana para individu dari instansi yang terkait dalam koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan tersebut dijadikan nara sumber dalam penelitian ini dengan menggunakan tehnik wawancara yang mendalam.Koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan sangat diperlukan karena pembangunan perumahan melibatkan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta. Mekanisme koordinasi yang baik dapat dicapai melalui kepemimpinan yang tepat dan terjalinnya komunikasi yang efektif serta kesesuaian pendapat antara semua pihak dengan terwujudnya kesepakatan diantara pihak-pihak yang terkait.Dari basil penelitian dapat dikemukakan bahwa koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi masih dihadapkan pada hambatan-hambatan. Hambatan tersebut terjadi karena instansi-instansi terkait yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan perumahan kurang menyadani arti pentingnya koordinasi. Bahwa Koordinasi berdasarkan pengamatan harus diusahakan bukan hanya dibiarkan berjalan dengan sendirinya walaupun sudah ada dasar hukumnya. Dari segi kepemimpinan Bappeda sebagai koordinator kurang memotivasi instansi yang terkait yang terlibat dalam koordinasi pembangunan perumahan. Dari segi komunikasi hambatan disebabkan karena kekurang lengkapan informasi yang diberikan oleh instansi yang satu kepada instansi yang lain. Dari segi kesepakatan, kesepakatan antara instansi yang terkait masih rendah. Hal ini menyebabkan masing-masing instansi cenderung berjalan sendiri sendiri dalam melakukan tugasnya.Untuk itu disarankan antara lain koordinator harus lebih aktif dan memiliki inisiatif untuk memotivasi dan menumbuhkan kesadaran diantara instansi terkait bahwa keberhasilan pembangunan perumahan tergantung dari kerjasama semua instansi yang terkait. Disamping itu Bank Tabungan Negara atau bank pemberi kredit yang lain sebaiknya dilibatkan secara aktif dalam koordinasi pembangunan perumahan sebagai anggota Tim Koordinasi."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana masyarakat RT 004 dalam mengatasi masalah kepemudaan yang mereka hadapi. Dalam hal ini mencoba melihat penerapan metoda pengorganisasian masyarakat sebagai pengarahan dalam masyarakat memecahkan masalahnya tersebut.. Pengorganisasian masyarakat dalam hal ini, dilihat sebagai suatu proses. Sebagai suatu proses, bahwa dalam pemecahan masalahnya haruslah melalui langkah-langkah atau tahapan tertentu, yaitu masyarakat mulai melakukan pengidentifikasian terhadap masalahnya, menyadarkan anggota masyarakat bahwa mereka mempunyai masalah bersama yang harus ditanggulanginya, dan menyesuaikan antara pemecahan masalah yang diambil dengan sumber daya yang dimilikinya. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang di lakukan, diketahui permasalahan kepemudaan yang dihadapi, yaitu pada masalah pemanfaatan waktu luang yang kurang terarah, tiadanya wadah kepemudaan di lingkungan tersebut serta kurangnya kontrol orang tua terhadap kegiatan yang dilakukan anaknya. Langkah untuk menyadarkan anggota masyarakat bahwa mereka mempunyai masalah bersama,yaitu melalui suatu forum pertemuan Arisan RT 004 untuk membahas dan membicarakan permasalahan yang ditemukan dalam identifikasi masalahnya. Berdasarkan hasil pembicaraan tersebut, diambil langkah pemecahannya, yaitu dengan membentuk suatu organisasi pemuda di lingkungannya. Sedangkan program kegiatan yang diadakan organisasi tersebut disesuaikan dengan minat dan aspirasi dari pemudanya itu sendiri, serta sumber daya yang dimilikinya."

"Pelayanan Antenatal adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama masa kehamilannya dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan. Menurut data profil UPTD Puskesmas Pondok Gede Kota Bekasi (2011) Cakupan K1 sebesar 96,8% masih dibawah target standar pelayanan minimum (SPM) yang mengikuti Millenium Development Goal (MDG’s) sebesar 97% dan cakupan K4 sebesar 85,2% masih di bawah target standar pelayanan minimum (SPM) yang mengikuti Millenium Development Goal (MDG’s) sebesar 95%.Penelitian ini bersifat deskriptif dengan desain cross sectional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi faktor - faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan kunjungan pelayanan antenatal care (ANC) dengan jumlah sampel 100 ibu hamil trimester III yang melakukan kunjungan antenatal mulai tanggal 1 November sampai 13 Desember tahun 2012. Pengambilan sampel secara simple random sampling dan data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan teknik wawancara.Hasil penelitian ini menunjukkan ibu hamil trimester III di UPTD Puskesmas Pondok Gede yang melakukan kunjungan pelayanan antenatal dengan baik sebanyak 72% dan terdapat 3 variabel yang terbukti bermakna secara statistik dengan variabel dependen yaitu variabel pengetahuan (OR:0,250; 95%CI:0,1-0,627), pendidikan (OR:3,5; 95%CI:1,386-8,835) dan dukungan keluarga (OR:0,147; 95%CI:0,040-0,539).

---

Antenatal care is health service by health staff to mother during her gestation, it carried out in accordance with the antenatal care standard. According to profile data at the Health Center Pondok Gede, Bekasi Town (2011) the coverage of K1 is 96,8%, which is still under the target Development Goal (MDG’s) is 97% and the coverage of K4 is 85,2%, which is still under the target Development Goal (MDG’s) is 95%.

This research was descriptive by design cross sectional. The research aimed to know distribution of factors associate with utilization of antenatal care visit for pregnant women at the Health Center Pondok Gede, Bekasi Town in 2012. A hundred the 3rd trimester pregnant women from 1st November until 13rd December 2012. Randomly selected as sample of this research who attend to Maternal and Child Health Clinic at the Health Center Pondok Gede. Data collected using questionnaries.

The result of this research showed the 3rd trimester pregnant women at the Health Center Pondok Gede, Bekasi Town visited antenatal care well is 72%, and only three variables were statistically significant with the dependent variables which are knowledge (OR:0,250; 95%CI:0,1-0,627), education (OR:3,5; 95%CI:1,386-8,835), and family support (OR:0,147; 95%CI:0,040-0,539)."