Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional atau lnternationalCriminal Court (ICC) merupakan perwujudan terpendam setelah 50tahun digelarnya Mahkamah Militer Internasional pada 1946.Sungguhpun Mahkamah menghadapi sejumlah rintangan daribeberapa negara besar namun mereka telah menjalankan fungsinyadalam penegakkan keadilan internasional terhadap kejahatanserius hak asasi manusia (IMM) sebagaimana dikenal dalamhukum internasional. Saat ini, Mahkamah mengadili kasus diRepubiik Demokratik Kongo dan beberapa kasus lainnya pada sesiPre-Triai\l Chamber. Secara fakta, banyak peserta Statuta Roma1998 merupakan negara pelanggar HAM Negara-negara sepertiRepublic Demokratic Kongo, Uganda, Republik Afrika Tengah danColombia merupakan Negara pihak dalam Statuta Roma 1998namun memiliki permasalahan terhadap pelanggaran HAM didalam negeri mereka. Dibandingkan dengan indonesia yang bukannegara peserta akan tetapi memiliki permasalahan yang sama.Indonesia sendiri berniat untuk menjadi pihak dalam Statuta Roma1998 pada 2008. Tulisan ini menjelaskan bagaimana reaksi negarakhususnya yang sedang menghadapi konflik bersenjata internalserta dalam masa transisi-baik telah menjadi pihak maupunbelum dengan perkembangan baru dalam hukum internasionalkhususnya HAM. Penulis menggunakan teori dari AndrewMoravcsik dalam artikelnya The Origins of Human Rights Regimes:Democratic Delegations in Postwar Europe, dimana negara-negaratersebar berada dalam fase tradisional menuju demokrasi danmencoba untuk "lock in" dengan hukum internasional. Dengancara inilah menurut Moravesik negara tersebut tidak dapat kembalipada masa otoritarian."

"Kesadaran akan pengaruh yang merusak terhadap manusia dan kualitas hidup daripolusi lingkungan dalam beberapa dekade terakhir teiah meningkat secara to/am. Kesadaran ini diikuti penurunan kuatitas dari lingkungan dunia ? darat, lout, dan udara - selama dua abad terakhir ini. Ketika kegiatan manusia selalu memberikan perhatian terhadap alam, dampak negatif dari kegiatan ini meningkat selama periode tersebut. Tulisan ini mencoba menggambarkan bagaimana hak atas lingkungan yang sehat itu diperoleh yang dikaitkan dengan pengaturan dalam hukum internasional."

"Presently, many of the greatest debates and controversies in international criminal law concern modes of liability for international crimes. The state of the law is unclear, to the detriment of accountability for major crimes and of the uniformity of international criminal law. The present book aims at clarifying the state of the law and provides a thorough analysis of the jurisprudence of international courts and tribunals, as well as of the debates and the questions these debates have left open. Renowned international criminal law scholars analyze, in discrete chapters, the modes of liability one by one; for each mode they identify the main trends in the jurisprudence and the main points of controversy. An introduction addresses the cross-cutting issues, and a conclusion anticipates possible evolutions that we may see in the future. The research on which this book is based was undertaken with the Geneva Academy."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai konsep pertanggungjawaban pidanadalam hukum pidana internasional dan secara spesifik membahaskonsep pertanggungjawaban individual yang diatur dalam Statuta Roma.Konsep pertanggungjawaban individual mulai dikenal dalam hukuminternasional moderen pada masa Perang Dunia II tepatnya dalamPeradilan Nuremberg, dengan menghukum individu atas kejahataninternasional. Konsep ini selanjutnya diterapkan di berbagai peradilanpidana internasional. dan mengalami perkembangan dengan munculnyakonsep pertanggungjawaban pimpinan dalam Peradilan Tokyo dankonsep Joint Criminal Enterprise dalam International Court for FormerYugoslavia (ICTY). Konsep pertanggungjawaban individual mengalamiperubahan ketika diterapkan dalam International Criminal Court (ICC)yang terlihat didalam putusan Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo.Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa ThomasLubanga Dyilo bersalah atas kejahatan perang dalam perekrutan tentaraanak dan bertanggung jawab secara individu atas dasar turut melakukan(co-perpetration).

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the concept of criminal responsibility underinternational criminal law, specifically discusses the individual criminal responsibility under Rome Statute. Individual criminal responsibility was first applied during the Second World War, which was in the Nuremberg Trials. The concept punishes individual for International crimes. The concept of individual criminal responsibility was then applied in various international criminal tribunals, and has developed with the introduction of the concept of superior responsibility in International Military Tribunal for The Far East and the concept of joint criminal enterprise in International Criminal Tribunal for FormerYugoslavia. The concept of criminal responsibility has evolved in theInternational Criminal Court, as it can be seen in Prosecutor v. ThomasLubanga Dyilo Case. The trial chamber punished Thomas LubangaDyilo for the warcrime of recruiting child soldier under co-perpetration."

"This is the authoritative introduction to the International Criminal Court, fully updated in this sixth edition. The book covers the legal framework of the Court, the cases that it has heard and that are still to come, and the political debates surrounding its operation. It is written by one of the major authorities on the subject, in language accessible to non-specialists. The sixth edition brings legal references fully up to date in light of the Court's case law. Several trials have now been completed, with four convictions and a number of controversial acquittals. The book also discusses the situations that the Court is currently investigating, including Palestine, Georgia, Ukraine, Venezuela and the UK in Iraq. It also looks into the crisis with African states and the hostility of the United States to the institution."

"Tanggal 31 Oktober 2011 melalui prosedur pemungutan suara di Konferensi Umum UNESCO Palestina secara resmi diterima menjadi anggota baru UNESCO. Ini adalah kasus pertama suatu entitas hukum internasional yang bukan merupakan anggota dari PBB diterima menjadi anggota dari organisasi ini. Skripsi ini membahas pokok permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah sistem penerimaan keanggotaan dalam organisasi internasional 2. Bagaimanakah proses penerimaan Palestina sebagai anggota UNESCO dan 3. Bagaimanakah penerimaan Palestina jika ditinjau berdasarkan hukum internasional. Secara garis besar pembahasan didasarkan pada studi literatur mengenai perkembangan doktrin sejarah dan pengaturan keanggotaan dalam organisasi internasional dengan meninjau instrumen pokok dari UNESCO itu sendiri beserta prinsip umum PBB. Selanjutnya dianalisis pula pemenuhan persyaratan keanggotaan UNESCO oleh Palestina beserta dampak dampak penerimaannya. Secara ringkas simpulan yang didapat menjawab secara positif diterimanya Palestina sebagai anggota UNESCO adalah suatu hal yang diperbolehkan dalam hukum internasional.

---

On October 31st 2011 through its General Conference voting procedures Palestine officially admitted as a new member of UNESCO. It is the first case for an international legal entity which are not a member of United Nations to be approved as a member of the organization. This undergraduate thesis tries to answer following questions :1. How does membership system in international organizations 2. How does admission of Palestine process to be a member of UNESCO and 3. How does admission of Palestine based on international law. Generally the analysis is based on literature study concerning development of doctrine histories and regulation on membership in international organizations based on UNESCO Constitution itself and United Nations general principles. Moreover the analysis also examines about requirements fullfilment by the Palestine with its implications In brief the conclusion answers in positive the admission of Palestine as a new member of UNESCO is a allowed in international law."