Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keterbatasan lahan menyebabkan dilakukannya reklamasi Pantai Utara Jakarta yang dilakukan oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol. Dasar hukum untuk melaksanakan reklamasi yaitu Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Utara (Pantura) Jakarta. Atas tanah hasil reklamasi terdapat persoalan yaitu bagaimana pengaturan pemberian hak atas tanah hasil reklamasi Pantai Utara (Pantura) Jakarta yang dilakukan oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol kepada pihak ketiga? Bagaimana pendaftaran hak atas tanah hasil reklamasi Pantai Utara (Pantura) Jakarta yang dilakukan oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah?. Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai pelengkap. Data penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian hak atas tanah negara dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Pihak ketiga dapat memperoleh hak atas tanah hasil reklamasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan meminta Surat Penunjukan Pelaksanaan (SPP) dan persetujuan tertulis ataupun rekomendasi dari PT. Pembangunan Jaya Ancol terlebih dahulu. Hak atas Tanah yang telah diberikan harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan Pemberian Hak dibuat, dengan melampirkan Bukti Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang wilayahnya meliputi letak tanah yang dimohon.

---

The reclamation of The North Coast Jakarta by PT Pembangunan Jaya Ancol is caused by the limitation of land. The base of the law to do this reclamation is the Presidential Decision Number 52 Year 1995 about reclamation of The North Coast Jakarta dan Regional Regulation Number 8 Year 1995 about Coordination of Reclamation and the plan of layout region. The North Coast (PANTURA) Jakarta. However, there is a cause for a new problem, which is how to set or limit the third party rights for the reclaimed land? How to register the land title of The North Coast Jakarta that is reclaimed by PT Pembangunan Jaya Ancol based on the government law Government Regulation Number 24 Year 1997 on Registration of Land?

The writer studied this problem with normative research method with the data gained from the field reports as the support. The research data show that under the law of Agrarian State Minister Regulation/Head of National land agency Number 3 Year 1999 on Delegation Authority of distribution and cancellation of Decision in giving land title of state land and Agrarian State Minister Regulation/Head of National land agency Number 9 Year 1999 on Ways of distribution and cancellation State Land and Land Under Right of Management.

The third party can get their land rights from reclaimation from National land agency (BPN) by requesting a letter ?SPP? and a written approval or recommendation from PT Pembangunan Jaya Ancol in advance. Land Title which was given have to register in Municipal Land Office North Jakarta at least in 3 months since the date decision of granting land was made, by attaching the receipt of Acquisition Duty of Right of Land and Building (BPHTB) which was issued by Land and Building Tax Office where the land is located."

""

"Dewasa ini semakin banyak proyek-proyek yang menyertakan kinerja dare perusahaan sebagai salah sate kriteria untuk memenangkan suatu tender. Pemilik proyek berkepentingan melihat kinerja dari suatu perusahaan calon kontraktor/konsultannya mengingat resiko yang ditanggung pemilik proyek sangat besar. Kesalahan yang dibuat kontraktor dapat mengakibatkan keterlambatan proyek, peningkatan biaya bahkan sampai kegagalan proyek.Kontraktor minyak agar dapat terus berkembang dan bertahan harus berupaya menjaga kinerja dari proyek yang dikerjakannya_ Penerapan strategi sumberdaya manusia yang tepat bagi perusahaan yang sejalan dengan tujuan dan objektif perusahaan merupakan hat yang panting. Salah satunya adalah penerapan insentif bagi karyawan. Pemberian insentif kepada karyawan diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja sehingga berdampak pada peningkatan kinerja proyek secara keseluruhan.

---

Today's it is found that many more procurement projects include company performance as one of criteria for winning a project. The owner has an interest for contractor performance due to high risk of the project Failure to comply the standard can cause delay of the project, running of budget even project closing.

In order to sustain its growth and development oil company as well as oil service company has to keep its performance. A good implementation of human resources strategy in the company has to be aligning either the company objective and its goals. One of human resources strategy is the implementation of incentive program. Being a summary, incentive program is being expected to increase work motivation and as the end result is improving the project performance."

"ABSTRAKPT.IPTN merupakan wahana pengembangan industri yang berteknologi tinggi, sepantasnya bahwa sumber daya manusianya harus dikembangkan melalui pengembangan intelektual, pengembangan intuisi dan pengembangan phisik agar dicapai tenaga kerja yang handal.Disamping itu pengelolaanya pun mulai dari perencanaan sampai pada pemutusan hubungan kerja harus baik dan efesien, termasuk didalamnya sistem kompensasinya harus adil secara intern maupun ekstern. Permasalahan yang timbul bahwa sistem kompensasi yang berlaku saat ini berdasarkan pendidikan dan pengalaman kerja sehingga kurang memberikan motivasi berprestasi. Disamping itu bagi karyawan yang berprestasi diberikan tunjangan auser tarip berdasarkan penilaian dari masing - masing Kepala Unit Organisasi, yang belum mempunyai pedoman yang baku. Pada tahun 1989 PT. IPTN. ingin mengadopsi sistem kompensasi yang berlaku di perusahaan Boeing namun sampai saat ini belum dapat diselesaikan. Atas dasar hal diatas maka penulis mengadakan penelitian secara discriptip yang bertujuan untuk menganalisis sistem kompensasi yang berlaku dan ingin membandingkan sistem kompensasi di Boeing serta ingin menjelaskan aspek - aspek yang tergolong dalam sistem kompensasi. Dengan demikian di harapkan dapat membantu bagi pimpinan dalam memecahkan masalah sistem kompensasi di PT. IPTN. Sistem kompensasi harus dapat memenuhi asas keadilan intern dan keadilan ekstern.Untuk mencapai keadilan intern organisasi harus dapat menilai prestasi karyawan secara adil, Untuk pencapaiannya dapat memakai beberapa metoda diantaranya job ranking, job grading, metoda perbandingan dan point system. Sedang untuk mencapai keadilan ekstern, perusahaan harus melakukan survey pada perusahaan yang setara. Dari hasil penelitian bahwa sebagian besar menejemen menyatakan bahwa sistem kompensasi yang berlaku tidak memberikan motivasi kerja karena tidak menilai prestasi kerja yang diberikan oleh karyawan, pemberian auser tarip tidak memberikan keadilan intern karena belum memiliki pedoman yang baku.Usaha untuk mengadopsi sistem kompensasi dari Boeing juga tidak berhasil, hal ini disebabkan karena : Nama pekerjaan yang lama antara PT.IPTN dan Boeing tetapi job description tidak sama walaupun ada beberapa yang sama. Adanya perbedaan budaya antara karyawan PT. IPTN dengan Boeing. Belum pernah diadakan analisis jabatan. Belum memiliki tenaga ahli tentang sistem kompensasi. Atas dasar hal diatas maka sistem yang berlaku saat ini supaya diadakan perubahan yang mendasar agar dapat memenuhi asas keadilan intern maupun ekstem. Untuk mengadakan perubahan, disarankan untuk tidak mengadopsi sistem Boeing namun memakai sistem yang sesuai dengan kondisi di PT.IPTN."